Email : forumwartawanindonesia@yahoo.com
Mobile : 085 299 852373
Blog : www.forwisulsel.blogspot.com
DeaMedia SKU Forum Wartawan Indonesia
Visitor
Sunday, February 12, 2012
Kontak Redaksi
Email : forumwartawanindonesia@yahoo.com
Mobile : 085 299 852373
Blog : www.forwisulsel.blogspot.com
Pemilihan RW O1 Kelurahan Tamamau Terbilang Unik
Pemilihan Organisasi tingkat RT dan RW Sekotamadya Makassar disambut gembira oleh warga kota Makassar namun siapa kira jika mekanisme pemilihan tersebut dinilai sangat unik khususnya di Kelurahan Tamamau RW 01, pasalnya warga yang terpilih secara aklamasi diwilayah tersebut diberi hadiah berupa uang tunai lima juta rupiah oleh tokoh masyakatnya sendiri yang juga bertindak sebagai ketua panitia pemilihan ditingkat RW tersebut. Pesta demokrasi tingkat ORT dan ORW kini sudah mulai di mengerti warga pasalnya dalam pelaksanaan pemilian ketua ORW 1 Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang berjalan lancar dan animo masyarakat sangat tinggi dalam mengaspirasikan hak pilihnya, di pesta demokrasi yang berlagsung satu kali dalam lima tahun ini, ada sekitar 500 lembar kertas suara yang di bagikan para panitia kepada warga untuk datang menentukan hak pilihnya, alhasil yang datang mencapai sekitar 465 orang yang ikut mengaspirasikan hak suaranya.
Abd.Wahid P dalam keteranganya saat di konfirmasi mengatakan kita bersyukur karena masyarakat sudah dapat menetukan hak pilihnya, mengenai siapa yang akan menjadi ketua ORW 1 di Kelurahan Tamamaung. Yang lebih seruhnya lagi karena Abd.Wahid P memberikan hadiah tunai sebesar Rp 5 Juta Rupiah bagi yang terpilih sebagai ketua ORW.
Abd.Wahid P dalam keteranganya saat di konfirmasi mengatakan kita bersyukur karena masyarakat sudah dapat menetukan hak pilihnya, mengenai siapa yang akan menjadi ketua ORW 1 di Kelurahan Tamamaung. Yang lebih seruhnya lagi karena Abd.Wahid P memberikan hadiah tunai sebesar Rp 5 Juta Rupiah bagi yang terpilih sebagai ketua ORW.
Menyinggung persyaratan adanya biaya yang di bebangkan kepada calon ketua ORT dan ORW, dirinya menepis jika hal itu di pertanyakan silahkan berhubungan langsung dengan ketua panitia di tingkat Kelurahan Tamamaung.
Kepala Kelurahan Tamamaung Abd Rahim saat di konfirmasi terkait adanya biaya yang di bebangkan kepada calon ORT dan ORW mengatakan adanya biaya tersebut itu berdasarkan kesepakatan para panitia yang di utus para ketua ORW ke kelurahan, sehingga panitia menyepakati untuk adanya biaya yang di bebangkan kepada calon ORT dan ORW.
Adapun maksud dana yang di bebangkan kepada calon ketua ORT Dan ORW di pergunakan untuk membeli perlengkapan dalam pemilihan ketua ORT dan ORW. jadi lebih tehknisnya lagi silahkan hubungi ketua panitia keluarahan kami.Ungkapnya. Besarnya biaya yang di bebangkan kepada calon ketua ORT adalah 100 ribu rupiah dan ORW sebesar 200 ribu rupiah. Dengan hal tersebut muncul suatu pertanyaan adakan aturan yang menginkat bahwa calon ketua ORT dan ORW harus di bebangkan biaya.
Adapun maksud dana yang di bebangkan kepada calon ketua ORT Dan ORW di pergunakan untuk membeli perlengkapan dalam pemilihan ketua ORT dan ORW. jadi lebih tehknisnya lagi silahkan hubungi ketua panitia keluarahan kami.Ungkapnya. Besarnya biaya yang di bebangkan kepada calon ketua ORT adalah 100 ribu rupiah dan ORW sebesar 200 ribu rupiah. Dengan hal tersebut muncul suatu pertanyaan adakan aturan yang menginkat bahwa calon ketua ORT dan ORW harus di bebangkan biaya.
Thursday, February 9, 2012
DR. Aswar Hasan, Basic Menjadi Seorang Jurnalis Yang Profesional
Dalam Rangka Hari Pers Nasional Yang Dilaksanakan di Jambi
Forum Wartawan Indonesia Gelar Pertemuan Silaturrahmi dI Cafe Rely
Makassar (Kamis 9/2/2012), Dengan dilaksanakannya Hari Pers Nasional yang dilaksanakan di Jambi Hari Ini, untuk itu salah satu lembaga yang mengatas namakan Forum Wartawan Indonesia(Forwi) DPP Sulsel menggelar pertemuan dengan sejumlah aliansi jurnalis dimakassar. Pertemuan ini juga membahas tentang Undang-Undang pers untuk terus disosialisasikan kepada sejumlah wartawan agar harus mengacu dalam pola standarisasi tugas jurnalistik dilapangan kepada sejumlah perusahaan Pers atau media.
Dijelaskan Ketua Umum DPP Forwi Sulsel, M. Subhan BM,Dengan terbentuknya organisasi Forwi bisa menjadi wadah institusi jurnalis pemersatu media dengan tetap mengacu pada pola standarisasi pengkaderan jurnalistik yang benar yang bertujuan untuk mengenjot konpetensi kewartawanan juga sebagai lembaga advokasi yang senantiasa memberikan motivasi, untuk itu perlu ada visi dan komitmen yang sama dalam mengusung platform perjuangan atau pergerakan Forwi kedepan.
Sehingga Forwi dalam melakukan prospek kedepan memiliki sejumlah program kerja yang nyata, konstruktif, dan profesional dengan tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, sehingga eksistensi anggota Forwi diharapkan bisa menjadi lokomotif dan agen perubahan ditengah-tengah masyarakat (social of change), untuk itu dengan terbitnya portal Forwi media online informasi masyarakat bisa menjadi perekat antar berbagai media dan jurnalis "Jelas Ketua Forwi Sulsel Subhan saat menggelar pertemuan silaturrahmi di Cafe Rely kepada sejumlah wartawan Makassar.
Sehubungan dengan bersamaannya Hari Ulang Tahun Pers Nasional yang digelar di Jambi. Sejumlah aliansi wartawan Makassar sangat antusias dalam mengikuti pertemuan tersebut. Pertemuan Forwi Sulsel ini juga mengajak sejumlah wartawan yang hadir untuk membagi pengalaman jurnalistik serta bagaimana wartawan harus berjalan sesuai aturan Undang-undang Pers dan kode etik jurnalistik.
Ditempat yang sama diungkapkan DR.Aswar Hasan, M.Sc Selaku Pemateri yang juga Dewan Pembina DPP Forwi Sulsel dalam pertemuan Forwi kepada sejumlah wartawan Makassar. Untuk menjadi seorang jurnalistik itu tidak harus ditunjang dengan status sekolah tinggi, akan tetapi, dalam menjadi seorang wartawan tentunya yang harus dimiliki pertama kemauan yang ada, untuk terus belajar dalam mengolah pemberitaan yang didasari dengan adanya rumus 5 W 1 H."Ungkapnya.
Hanya dengan memotivasi diri untuk terus belajar, yang didasari dengan Basic Skil, dan basic Moral sehingga dapat menjadi seorang wartawan yang profesional. Dalam dinamika kewartawanan,Kata dia,"
Yang perlu diketahui bahwa wartawan adalah salah satu agen yang bersentuhan dengan segala aspek. Yang dituntut bisa mengetahui segala aspek bidang paling tidak ahli dalam satu bidang tertentu. Sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik dia bertindak sebagai mediator maupun sebagai motivator. Terangnya. Namun yang paling penting dalam melaksanakan tugas jurnalistik harus dibarengi dengan keikhlasan dan idealisme. (red-forwi)
Akibat Ulah Sumiarto Bersaudara, Puluhan Rumah Warga Balai Kota Dieksekusi
Menari Diatas Luka dan Penderitaan Warga
Makassar, (Kamis, 9/2/2012) Puluhan rumah penduduk yang dihuni sekitar 35 kepala keluarga akhirnya dieksekusi, kini tinggal puing-puing bangunan yang telah rata digilas oleh eskapator, tanpa pandang bulu dan belas kasihan hanya yang tersisa sebuah bangunan masjid yang berhasil diselamatkan oleh ormas Islam yang kini dijadikan tempat bernaung warga yang tergusur.
Warga yang tak berdaya dan tak kuasa melakukan perlawanan hanya bisa meratapi dan menangis menyaksikan rumahnya digusur, dihancurkan, dan diratakan, hanya tempat tidur dan perabot seadanya yang bisa mereka selamatkan, naudzubillah. seraya berkata, Ya Allah…..kami harus tergusur, terusir dan didzalimi bahkan dimiskinkan dinegeri kami sendiri padahal negeri kami adalah negeri yang kaya-raya.
Hanya rintihan dan tangisan yang terdengar yang menghiasi pemandangan jalannya eksekusi tersebut mulai dari orang tua, remaja hingga anak-anak yang masih kecil dan tak berdosapun ikut menyaksikan aksi biadab tersebut yang secara sengaja dipertontonkan, lalu dimana hati nurani pemimpin kita selama ini hingga membiarkan warganya hidup terlunta-lunta tanpa sandang, pangan dan papan.
Lalu sampai kapan mereka harus hidup seperti ini tanpa ada kepastian hukum dan hanya bisa berharap nasibnya dapat diperjuangkan oleh para pencari keadilan, meskipun mereka sadar bahwa yang mereka lawan adalah tidak lebih watak seperti kaum penjajah dinegeri ini, mereka adalah mafia dan berlagak seperti orang yang kuat dan berduit yang bisa membeli apa saja, lantas dimana keadilan dan harga diri bangsa ini? padahal kedaulatan atau kekuasaan dinegeri ini adalah ditangan rakyat namun kenyataannya dinilai hanya milik segelintir orang atau pengusaha.
Jika demikian halnya lantas bagaimana, kenapa dan seperti apa sebenarnya yang melatar belakangi kasus ini berikut kronologis kejadiannya.
Awalnya salah seorang warga yang bernama ST.Aminah yang diketahui sebagai penghuni pertama yang bermukim dilahan tersebut pada tahun 1923 yang saat ini lokasinya berada di jalan balai kota, kemudian dia memanggil beberapa orang jawa untuk menempati lahan tersebut karna tidak memiliki keturunan, sehingga mengajak orang untuk tinggal menggarap lahan diwilayah tersebut, salah satunya warga yang bernama Sanio, namun katanya tanah tersebut tidak boleh dijualbelikan hanya sebatas ditinggali. Ujar Aminah.
Sanio hanyalah seorang pendatang yang masuk dan tinggal dilokasi itu, bersama dengan warga yang lain yang tinggal dan menggarap tanah dilokasi tersebut pada tahun 1960, yang kemudian mematok dan membangun rumah diatas lahan tanah negara serta bermukim diwilayah tersebut hingga beranak pinang dan dikarunia anak bernama Sumiarto dari 12 bersaudara.
Dahulu hanya sebidang tanah yang tak digubris, seiring dengan waktu berjalan dan berkembangnya kota metropolitan, kini telah berkembang pesat menjadi pusat perkantoran dan perumahan, hal inilah yang diduga menjadi faktor sengketa lahan tersebut, siapa yang tidak tergiur jika harga tanah dilokasi tersebut kini sudah mulai melonjat, atas dasar inilah kemungkinannya yang memotivasi niat bejat Sumiarto yang merupakan anak dari Almarhum Sanio untuk mensertifikatkan seluruh tanah warga yang bermukim dilokasi tersebut.
Padahal diketahui sumiarto hanya memiliki 6 petak rumah lalu kemudian dijual kepada pengembang PT. Citra Cemerlang Laksana Megah yang bernama John Mailoha secara diam-diam tanpa diketahui warga yang lain yang tinggal disekitarnya.
Akibatnya ada sekitar 27 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal, yang luasnya kurang lebih 1800 meter persegi. Tidak puas dengan hasil keputusan MA, warga masih menuntut keadilan melalui PK karna belakangan diketahui jika penerbitan sertifikat tersebut dinilai cacat hukum atau dengan kata lain keabsahannya dipertanyakan.
Jika demikian halnya lantas siapa yang bertanggung jawab atas penertiban sertifikat tersebut, jika benar adanya keterlibatan oknum BPN atau PPAT lantas atas dasar alas apa penerbitan sertifikat tersebut dan sudah sejauh mana setting control pemerintah terhadap masalah ini, jika tidak ingin dikatakan kecolongan. Untuk itu katanya jika terindikasi sudah saatnya kebobrokan oknum PPAT dan BPN dibongkar. Jelas sumber.(KASDANI).
Warga yang tak berdaya dan tak kuasa melakukan perlawanan hanya bisa meratapi dan menangis menyaksikan rumahnya digusur, dihancurkan, dan diratakan, hanya tempat tidur dan perabot seadanya yang bisa mereka selamatkan, naudzubillah. seraya berkata, Ya Allah…..kami harus tergusur, terusir dan didzalimi bahkan dimiskinkan dinegeri kami sendiri padahal negeri kami adalah negeri yang kaya-raya.
Hanya rintihan dan tangisan yang terdengar yang menghiasi pemandangan jalannya eksekusi tersebut mulai dari orang tua, remaja hingga anak-anak yang masih kecil dan tak berdosapun ikut menyaksikan aksi biadab tersebut yang secara sengaja dipertontonkan, lalu dimana hati nurani pemimpin kita selama ini hingga membiarkan warganya hidup terlunta-lunta tanpa sandang, pangan dan papan.
Lalu sampai kapan mereka harus hidup seperti ini tanpa ada kepastian hukum dan hanya bisa berharap nasibnya dapat diperjuangkan oleh para pencari keadilan, meskipun mereka sadar bahwa yang mereka lawan adalah tidak lebih watak seperti kaum penjajah dinegeri ini, mereka adalah mafia dan berlagak seperti orang yang kuat dan berduit yang bisa membeli apa saja, lantas dimana keadilan dan harga diri bangsa ini? padahal kedaulatan atau kekuasaan dinegeri ini adalah ditangan rakyat namun kenyataannya dinilai hanya milik segelintir orang atau pengusaha.
Jika demikian halnya lantas bagaimana, kenapa dan seperti apa sebenarnya yang melatar belakangi kasus ini berikut kronologis kejadiannya.
Awalnya salah seorang warga yang bernama ST.Aminah yang diketahui sebagai penghuni pertama yang bermukim dilahan tersebut pada tahun 1923 yang saat ini lokasinya berada di jalan balai kota, kemudian dia memanggil beberapa orang jawa untuk menempati lahan tersebut karna tidak memiliki keturunan, sehingga mengajak orang untuk tinggal menggarap lahan diwilayah tersebut, salah satunya warga yang bernama Sanio, namun katanya tanah tersebut tidak boleh dijualbelikan hanya sebatas ditinggali. Ujar Aminah.
Sanio hanyalah seorang pendatang yang masuk dan tinggal dilokasi itu, bersama dengan warga yang lain yang tinggal dan menggarap tanah dilokasi tersebut pada tahun 1960, yang kemudian mematok dan membangun rumah diatas lahan tanah negara serta bermukim diwilayah tersebut hingga beranak pinang dan dikarunia anak bernama Sumiarto dari 12 bersaudara.
Dahulu hanya sebidang tanah yang tak digubris, seiring dengan waktu berjalan dan berkembangnya kota metropolitan, kini telah berkembang pesat menjadi pusat perkantoran dan perumahan, hal inilah yang diduga menjadi faktor sengketa lahan tersebut, siapa yang tidak tergiur jika harga tanah dilokasi tersebut kini sudah mulai melonjat, atas dasar inilah kemungkinannya yang memotivasi niat bejat Sumiarto yang merupakan anak dari Almarhum Sanio untuk mensertifikatkan seluruh tanah warga yang bermukim dilokasi tersebut.
Padahal diketahui sumiarto hanya memiliki 6 petak rumah lalu kemudian dijual kepada pengembang PT. Citra Cemerlang Laksana Megah yang bernama John Mailoha secara diam-diam tanpa diketahui warga yang lain yang tinggal disekitarnya.
Akibatnya ada sekitar 27 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal, yang luasnya kurang lebih 1800 meter persegi. Tidak puas dengan hasil keputusan MA, warga masih menuntut keadilan melalui PK karna belakangan diketahui jika penerbitan sertifikat tersebut dinilai cacat hukum atau dengan kata lain keabsahannya dipertanyakan.
Jika demikian halnya lantas siapa yang bertanggung jawab atas penertiban sertifikat tersebut, jika benar adanya keterlibatan oknum BPN atau PPAT lantas atas dasar alas apa penerbitan sertifikat tersebut dan sudah sejauh mana setting control pemerintah terhadap masalah ini, jika tidak ingin dikatakan kecolongan. Untuk itu katanya jika terindikasi sudah saatnya kebobrokan oknum PPAT dan BPN dibongkar. Jelas sumber.(KASDANI).
Wednesday, February 8, 2012
Pilot Lion Air Tujuan Ke Makassar, Tertangkap Nyabu
Jakarta, Jumat (3/2/2012) Pilot Lion Air yang ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) rupanya sudah mengkonsumsi sabu sejak Jumat sore di kamarnya, hotel Garden Palace, Surabaya, Jawa Timur.
Pilot bernama Saiful Salam tersebut tidak menyangka dirinya sudah menjadi target petugas BNN.
Setelah mengkonsumsi barang haram tersebut pada Jumat sore, pada malam harinya Saiful bersama teman sesama pilot bermain kartu untuk menghilangkan penat.
Hingga dini hari, Saiful Salam ditemani tiga kawannya terus bermain kartu dibawah pengaruh sabu. “Ia ditangkap saat sedang bermain kartu bersama tiga temannya,” ucap Humas BNN, Sumirat Dwi Yanto kebada tribunnews.com, Sabtu (4/2/2012).
Rencananya Saiful pun akan mengkonsumsi sabu sisa sore yang dikonsumsinya. Padahal ia akan menerbangkan pesawat pukul 06.00 WIB tujuan Surabaya-Makassar-Balikpapan-Surabaya.
“Ia memakai sabunya sekitar sore, sebelum ditangkap,” ucap Sumirat. (Tribunnews.Com)
Aparat Menutup Pasar Malam Peraktek Judi Bola Gulir Diborong Raya
Makassar, Pasar malam di Borong Raya menjadikan permainan Bola Gulir untuk meraih keuntungan,sementara pedagang atau alat permainan anak-anak dan lain-lainnya tidak lebih hanya hiasan dari kaca mata masyarakat sendiri yang tidak ingin dikorankan namanya memberi informasi kepada Amunisi saat usai menyaksikan permainan ini setiap malamnya ditemukan ada modus seperti ini dilokasi itu dimana ada taruhan keberuntungan
Dilihat dari segi aturan mainnya setiap pemasang harus memilih 1 dari 12 pilihan yang terdiri dari 4 warna berbeda yang memiliki masing-masing yang 3 gambar yang berbeda,selanjutnya para pemain diberi kesempatan untuk memasang atau bertaruh dengan uang tunai ,mulai dari Rp.1000 rupiah sampai 1 juta rupiahbahkan bisa dengan sebungkus sampai sepak rokok.
Sebelum bola digulirkan kemeja khusus (tempat bola akan menunjukkan salah satu gambar dengan warna yang tepat kemudian dijadikan dasar yang kelak akan dibayarkan dengan hadiah kelipatannya-red),lalu dipandu seorang protokol atau operator yang tugasnya mengarahkan permainan lengkap mic ditangan ’’pasang banyak kena banyak silahkan pasang sebelum bola kembali digulirkan kemeja’’ katanya.
Dilihat dari segi aturan mainnya setiap pemasang harus memilih 1 dari 12 pilihan yang terdiri dari 4 warna berbeda yang memiliki masing-masing yang 3 gambar yang berbeda,selanjutnya para pemain diberi kesempatan untuk memasang atau bertaruh dengan uang tunai ,mulai dari Rp.1000 rupiah sampai 1 juta rupiahbahkan bisa dengan sebungkus sampai sepak rokok.
Sebelum bola digulirkan kemeja khusus (tempat bola akan menunjukkan salah satu gambar dengan warna yang tepat kemudian dijadikan dasar yang kelak akan dibayarkan dengan hadiah kelipatannya-red),lalu dipandu seorang protokol atau operator yang tugasnya mengarahkan permainan lengkap mic ditangan ’’pasang banyak kena banyak silahkan pasang sebelum bola kembali digulirkan kemeja’’ katanya.
Lantaran telah mendapat sorotan keras oleh media maka pemasangan dengan uang tunai dan rokokpun dialihkan atau diganti dengan kupon (disediakan pos khusus tempat penukaran kupon dan hadiah-red).
Lalu dari segi hadiah kelipatannya setiap pemain dinyatakan berhak mendapat pembayaran dari pengelola apabila uang,rokok atau kupon yang diletakkan ditempat yang tepat disalah satu gambar yang berwarna sama dengan letak bola yang habis digulirkan berhenti pada gambar dan warna yang sama dimeja khusus (fasilitas CCTV disiapkan guna mempermudah pandangan pemain-red),maka akan dibayarkan dengan uang tunai dengan kelipatannya dimana uang tunai Rp.1000 rupiah menjadi Rp.10.000 rupiah atau sebungkus rokok menjadi sepack rokok atau 1 juta menjadi 10 juta yang tidak lebih mirip dengan kupon putih (shio-red),pengunjung pasar malam sendiri rata-rata hanya meramaikan Stand bola gulir dimana peraktek judi berlangsung karena ada taruhan dengan keuntungan besar.
Itulah gambaran situasi Pasar malam yang berlokasi dijalan Borong Raya Makassar adalah salah satu contoh seperti yang terjadi diKalimantan Tengah dimana permainan bola gulir sebagai peraktek judi mendapat ketegasan Aparat Polda Kalimantan Tengah dengan menangkap pengelolanya dan menyita barang bukti berupa meja bola gulir serta menjerat para pelaku dengan pasal 303 KUH Pindana dengan ancaman 5 tahun penjara
Seperti yang dikutip dalam pemberitaan Humas Polda Kalteng melalui via internet bahwa Kepolisian dari Sektor Tewang Sanggalang Garing – Pendahara, Sabtu (26/3/2011) sekitar pukul 11.00 WIB, berhasil menangkap Yu (32) yang merupakan Bandar judi jenis bola gulir yang selama ini selalu meresahkan warga setempat, Kapolsek Tewang Sanggalang Garing Iptu Agus Sopiyanto, SH membenarkan tentang penangkapan tersebut.
“Benar, Sabtu siang lalu, kami berhasil menangkap 1 orang pelaku yang merupakan Bandar judi jenis bola gulir di Desa Hampalam, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing. Penangkapan terhadap Yu (32) ini berkat informasi dari masyarakat yang mau melaporkan kepada kita. Sehingga begitu mendapat laporan, kita langsung menyergap Yu yang lagi asyik memainkan bola gulirnya disiang bolong, disaat acara kematian salah seorang warga Desa Hampalam waktu itu,sewaktu ditangkap Yu tidak melakukan perlawanan, walaupun sempat berusaha melarikan diri dari sergapan anggota kita yang menangkapnya,” kata Iptu Agus Sopiyanto, SH.
Dari penangkapan terhadap Yu ini pihak Kepolisian Polda Kalteng berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 buah meja gulir, 2 lembar lapak pasangan taruhan, 1 buah penggaris water pass, 3 buah bola gulir, 1 botol bedak, 2 lembar handuk, 1 buah tas dan uang tunai sebesar Rp. 1.524.000,- dari tangan Tersangka Yu.
Iptu Agus Sopiyanto, SH membenarkan bahwa akhir-akhir ini pihaknya sering menerima SMS dari masyarakat yang memberitahukan bahwa diwilayah hukumnya sering terdapat permainan judi,tetapi setelah ditindak lanjuti, ternyata SMS tersebut tidak semuanya mengandung kebenaran.
Amunisi yang ditemui pemilik pengelola pasar malam Borong raya yang belakangan diketahui bernama Tulus didampingi anggota Lsm berinisial MJS yang mengaku mereka bersaudara ditemani temannya dalam rapat kerja Pembentukan Tim liputan Khusus yang akan turun kelapangan untuk mengambil gambar guna menelusuri kasus judi Bola Gulir diwilayah Provinsi Sulawesi Selatan disalah satu kafe dikota Makassar mengatakan saya tidak tahu mengapa pasar malam diborong raya ditutup saya tidak berani menghadap Kepolsek Panakukang untuk mempertanyakan alasannya karena kuat dugaan dia akan meminta uang jelasnya kalo boleh saya minta tolong kepada Tim Amunisi yang melakukan lobi Kepolsek Panakukang agar lokasi pasar malam bisa dibuka kembali katanya,hal ini sudah jelas terlihat ada indikasi untuk melakukan jebakan terhadap Tim Khusus Amunisi,menyadari hal tersebut Amunisi menolak mentah-mentah hal tersebut itu adalah sudah tugas dan wewenang Aparat kepolisian kami tidak berani untuk membantu,mendengar hal tersebut Tulus beserta rombongannya terlihat mencak-mencak,sementara Kapolsekta Panakukang belum berhasil dikonfirmasi mengenai masalah ini.(ZUL 007).
Lalu dari segi hadiah kelipatannya setiap pemain dinyatakan berhak mendapat pembayaran dari pengelola apabila uang,rokok atau kupon yang diletakkan ditempat yang tepat disalah satu gambar yang berwarna sama dengan letak bola yang habis digulirkan berhenti pada gambar dan warna yang sama dimeja khusus (fasilitas CCTV disiapkan guna mempermudah pandangan pemain-red),maka akan dibayarkan dengan uang tunai dengan kelipatannya dimana uang tunai Rp.1000 rupiah menjadi Rp.10.000 rupiah atau sebungkus rokok menjadi sepack rokok atau 1 juta menjadi 10 juta yang tidak lebih mirip dengan kupon putih (shio-red),pengunjung pasar malam sendiri rata-rata hanya meramaikan Stand bola gulir dimana peraktek judi berlangsung karena ada taruhan dengan keuntungan besar.
Itulah gambaran situasi Pasar malam yang berlokasi dijalan Borong Raya Makassar adalah salah satu contoh seperti yang terjadi diKalimantan Tengah dimana permainan bola gulir sebagai peraktek judi mendapat ketegasan Aparat Polda Kalimantan Tengah dengan menangkap pengelolanya dan menyita barang bukti berupa meja bola gulir serta menjerat para pelaku dengan pasal 303 KUH Pindana dengan ancaman 5 tahun penjara
Seperti yang dikutip dalam pemberitaan Humas Polda Kalteng melalui via internet bahwa Kepolisian dari Sektor Tewang Sanggalang Garing – Pendahara, Sabtu (26/3/2011) sekitar pukul 11.00 WIB, berhasil menangkap Yu (32) yang merupakan Bandar judi jenis bola gulir yang selama ini selalu meresahkan warga setempat, Kapolsek Tewang Sanggalang Garing Iptu Agus Sopiyanto, SH membenarkan tentang penangkapan tersebut.
“Benar, Sabtu siang lalu, kami berhasil menangkap 1 orang pelaku yang merupakan Bandar judi jenis bola gulir di Desa Hampalam, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing. Penangkapan terhadap Yu (32) ini berkat informasi dari masyarakat yang mau melaporkan kepada kita. Sehingga begitu mendapat laporan, kita langsung menyergap Yu yang lagi asyik memainkan bola gulirnya disiang bolong, disaat acara kematian salah seorang warga Desa Hampalam waktu itu,sewaktu ditangkap Yu tidak melakukan perlawanan, walaupun sempat berusaha melarikan diri dari sergapan anggota kita yang menangkapnya,” kata Iptu Agus Sopiyanto, SH.
Dari penangkapan terhadap Yu ini pihak Kepolisian Polda Kalteng berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 buah meja gulir, 2 lembar lapak pasangan taruhan, 1 buah penggaris water pass, 3 buah bola gulir, 1 botol bedak, 2 lembar handuk, 1 buah tas dan uang tunai sebesar Rp. 1.524.000,- dari tangan Tersangka Yu.Iptu Agus Sopiyanto, SH membenarkan bahwa akhir-akhir ini pihaknya sering menerima SMS dari masyarakat yang memberitahukan bahwa diwilayah hukumnya sering terdapat permainan judi,tetapi setelah ditindak lanjuti, ternyata SMS tersebut tidak semuanya mengandung kebenaran.
Amunisi yang ditemui pemilik pengelola pasar malam Borong raya yang belakangan diketahui bernama Tulus didampingi anggota Lsm berinisial MJS yang mengaku mereka bersaudara ditemani temannya dalam rapat kerja Pembentukan Tim liputan Khusus yang akan turun kelapangan untuk mengambil gambar guna menelusuri kasus judi Bola Gulir diwilayah Provinsi Sulawesi Selatan disalah satu kafe dikota Makassar mengatakan saya tidak tahu mengapa pasar malam diborong raya ditutup saya tidak berani menghadap Kepolsek Panakukang untuk mempertanyakan alasannya karena kuat dugaan dia akan meminta uang jelasnya kalo boleh saya minta tolong kepada Tim Amunisi yang melakukan lobi Kepolsek Panakukang agar lokasi pasar malam bisa dibuka kembali katanya,hal ini sudah jelas terlihat ada indikasi untuk melakukan jebakan terhadap Tim Khusus Amunisi,menyadari hal tersebut Amunisi menolak mentah-mentah hal tersebut itu adalah sudah tugas dan wewenang Aparat kepolisian kami tidak berani untuk membantu,mendengar hal tersebut Tulus beserta rombongannya terlihat mencak-mencak,sementara Kapolsekta Panakukang belum berhasil dikonfirmasi mengenai masalah ini.(ZUL 007).
Wednesday, February 1, 2012
Ada Apa Dibalik Proyek Pembangunan Kantor Megah Dispenda?
Makassar, (2/2/2012)Pembangunan kantor milik Dispenda Kota Makassar kini telah berganti wujud dengan tampilan yang sangat minimalis dan megah, membuat setiap orang yang meliriknya decap kagum sekaligus ingin tahu berapa nilai proyek atau anggaran yang harus dikeluarkan lagi oleh pemerintah kota untuk membangun kantor baru tersebut ? Lantas apa komentar masyarakat terkait dengan adanya pembangunan kantor tersebut yang merupakan lumbung pajak atau sumber pendapatan asli daerah (PAD) disegala lenning sector pembangunan di Makassar mulai dari pajak hotel, restoran, wisma (penginapan), tempat hiburan, reklame, parkir dan lain-lain !, yang setiap tahunnya dikatakan mencapai over target PAD hingga puluhan milyar rupiah, kini pembangunannya sudah mulai menuai sorotan dari masyarakat pasalnya nilai proyek yang ditenderkan dianggap sudah habis atau tidak menyukupi untuk menyelesaikan proyek pembangunan kantor megah tersebut padahal masih banyak aitem pembangunan yang harus diselesaikan hingga masa kontraknya habis sampai tanggal 31 Desember 2011. Menurut Kontraktornya dari PT. Sultana, Khadafi saat ditemui dikantornya bahwa sebagai pemenang tender, proyek tersebut telah dikerjakannya sudah sesuai dengan RAB yang ada, yakni yang diambil dari tawaran terendah 3,7 milyar dari nilai proyek yang ditenderkan sebesar 4 milyar. Hanya saja ketika dirinya diminta untuk menutupi atau menyelesaikan kekurangan dari proyek tersebut boro-boro anggarannya sudah habis, sehingga harus menunggu proyek tahap kedua untuk ditenderkan kembali antara lain berupa pengecetan, beton, tangga, partisi kantor, tegel yang ditaksir sekitar 700 juta, belum lagi rencana penambahan pembangunan baru yang letaknya disamping kiri dan kanan bangunan tersebut yang rencana akan ditenderkan tahun ini itu ditaksir sekitar 2,1 milyar.
Hal senada juga disampaikan Ayub pegawai Dispenda yang bertugas selaku pengawas diproyek tersebut membenarkan jika proyek pembangunan kantor Dispenda akan diselesaikan pada tender tahap kedua tahun ini 2012 karna anggaran untuk tahap pertama 2011 sudah habis, ia menambahkan seperti pengadaan tegel misalnya “untungnya dari pihak kontraktor mau membantu menutupi kekurangan tegel tersebut padahal itu sudah diluar dari tanggung jawabnya”Ungkapnya. hal yang serupa juga dibenarkan Anto pegawai Dispenda yang bertugas bagian logistik. Belum lagi kritikan warga maccini kidul inisial “Dz” terkait pelayanan dan pajak bumi bangunan (PBB) yang setiap tahunnya mereka bayar, menilai bangunan tersebut katanya terlalu mewah ?
Jika tidak ingin dikatakan mubasir, lantas mengapa proyek pembangunan kantor tersebut dinilai terkesan mewah dan megah? lalu kemana anggaran PAD yang selama ini diumber-umber mencapai over target setiap tahunnya? Bukankah ini dimaksud memhambur-hamburkan uang rakyat ? Padahal masih banyak yang perlu diprioritaskan terutama bagaimana mengatasi pengangguran dan kemiskinan yang ada diwilayah tersebut, terutama warga yang bermukim dibelakang kantor tersebut ? (red-forwi/sub)
Tuesday, January 31, 2012
Peserta UN Kukar Capai 28.770 Orang
Peserta Ujian Nasional (UN) Tahun 2012 mencapai 28.770 orang di Kukar. Jumlah ini meliputi dari jenjang SD, SMP dan SMA sederajat.
"Peserta UN tahun ini mencapai 28.770," kata Rahmadi, Kabid Pendidikan Menengah Umum (Dikmenum) Dinas Pendidikan Kukar, Rabu (1/2).
Peserta UN tahun ini meningkat dibandingkan tahun kemarin yang mencapai 27.314 orang. Untuk menghadapi UN mendatang, ujar Rahmadi, Disdik Kukar membuat surat edaran yang ditujukan kepada seluruh sekolah se-Kukar dari semua jenjang untuk melaksanakan bimbingan belajar atau penambahan jadwal belajar.
"Kami juga mengimbau kepada pihak sekolah untuk memasang spanduk di areal sekolah berisi anjuran untuk belajar. Spanduk ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada para peserta didik agar lebih tekun belajar," ujarnya.
Rahmadi mengimbau para peserta UN untuk mengurangi waktu bermain, nongkrong atau kegiatan lain yang tidak bermanfaat. "Orangtua mesti mengawasi anak-anaknya untuk senantiasa belajar setiap saat," tuturnya. Pelaksanaan UN tingkat SMA sederajat bakal digelar 16-19 April 2012 mendatang.
"Peserta UN tahun ini mencapai 28.770," kata Rahmadi, Kabid Pendidikan Menengah Umum (Dikmenum) Dinas Pendidikan Kukar, Rabu (1/2).
Peserta UN tahun ini meningkat dibandingkan tahun kemarin yang mencapai 27.314 orang. Untuk menghadapi UN mendatang, ujar Rahmadi, Disdik Kukar membuat surat edaran yang ditujukan kepada seluruh sekolah se-Kukar dari semua jenjang untuk melaksanakan bimbingan belajar atau penambahan jadwal belajar.
"Kami juga mengimbau kepada pihak sekolah untuk memasang spanduk di areal sekolah berisi anjuran untuk belajar. Spanduk ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada para peserta didik agar lebih tekun belajar," ujarnya.
Rahmadi mengimbau para peserta UN untuk mengurangi waktu bermain, nongkrong atau kegiatan lain yang tidak bermanfaat. "Orangtua mesti mengawasi anak-anaknya untuk senantiasa belajar setiap saat," tuturnya. Pelaksanaan UN tingkat SMA sederajat bakal digelar 16-19 April 2012 mendatang.
Penulis : Rahmad Taufik
Editor : Adhinata Kusuma
Sumber : Tribun Kaltim
Dua Hari Proyek Holcim Lumpuh
Akibat diblokir warga, dua hari kemarin proyek pembangunan pabrik semen milik PT Holcim di Desa Merkawang, Kecamatan
Tambakboyo, Tuban lumpuh. Baru setelah tuntutannya dipenuhi, warga
bersedia membuka blokade terhadap akses utama menuju proyek senilai 450 US dolar tersebut, Selasa (31/1).
Aksi pemblokiran yang dimulai sejak Senin (30/1) pagi itu baru
berahir sekitar pukul 12.00 WIB siang kemarin. Ini setelah pihak
Holcim bersedia mengabulkan permintaan warga untuk dilibatkan sebagai tenaga kerja dalam pembangunan proyek.
“Setelah terjadi kesepakatan antara Holcim dan warga, blokade sudah kita buka,” kata Sahlan, perwakilan warga.
Perundingan antara warga dan Holcim ini dimediasi oleh Polres Tuban yang sejak awal melakukan pengamanan di lokasi. Inti dari
kesepakatannya antara lain, Holcim bersedia menampung tenaga kerja
lokal dari Ring I untuk bekerja di proyek Holcim dan warga siap
membuka blokade terhadap akses jalan utama menuju lokasi proyek.
“Dalam perjanjian antara warga dan Holcim, ada 50 tenaga kerja lokal yang akan dipekerjakan dalam proyek Holcim. Dan untuk perjanjian ini, kita juga tuangkan dalam surat perjanjian resmi yang ditandatangani kedua belah pihak dengan disaksikan oleh pihak dari Polres Tuban,” sambung Sahlan.
Setelah blokade warga dibuka, sejumlah karyawan dan pegawai proyek
pembangunan pabrik Holcim pun langsung masuk ke lokasi untuk
melanjutkan pekerjaan mereka. Demikian halnya dengan sejumlah
kendaraan pengangkut matrial dan sebagainya juga mulai masuk ke lokasi proyek setelah dua hari tertahan oleh aksi warga.
“Sejak Senin pagi, kami membawa material dari Surabaya untuk dikirim ke proyek pembangunan pabrik Holcim. Tapi, tidak bisa masuk karena jalurnya diblokade warga,” kata Hadi, salah satu pengirim material ke proyek Holcim. “Dan kami terpaksa menunggu sampai aksi warga selesai, baru busa mengirim barang masuk ke lokasi proyek,” sambungnya.
Humas PT Holcim proyek Tuban, Indriani Siswati tidak menampik bahwa aktivitas pengerjaan proyek terganggu akibat pemblokiran yang dilakukan oleh warga. Menurutnya, semua aktivitas terhenti lantaran para pekerja tidak bisa masuk ke lokasi proyek. Demikian halnya dengan material yang akan masuk ke lokasi juga terhambat aksi warga yang membloke jalur sejak Senin pagi.
“Memang, akibat jalur diblokade oleh warga, pengerjaan proyek tidak bisa dilakukan. Namun, semua telah selesai setelah Holcim dan warga mencapai kesepakatan dalam perundingan yang dimediasi oleh Polres Tuban,” jawab Indriani Siswati.
Sejak awal, sambung Indri, pihaknya mengaku selalu siap untuk
mengakomodir kepentingan warga sekitar. Termasuk mengenai rekrutmen tenaga kerja, pengadaan barang, jasa dan sebagainya. Dan ia sangat berharap, warga tidak menggunakan cara pengerahan massa jika terjadi masalah dengan Holcim. Tapi, diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.
TRIBUNJATIM.COM,TUBAN
Sumber : Surya
Penulis : M Taufik
Tambakboyo, Tuban lumpuh. Baru setelah tuntutannya dipenuhi, warga
bersedia membuka blokade terhadap akses utama menuju proyek senilai 450 US dolar tersebut, Selasa (31/1).
Aksi pemblokiran yang dimulai sejak Senin (30/1) pagi itu baru
berahir sekitar pukul 12.00 WIB siang kemarin. Ini setelah pihak
Holcim bersedia mengabulkan permintaan warga untuk dilibatkan sebagai tenaga kerja dalam pembangunan proyek.
“Setelah terjadi kesepakatan antara Holcim dan warga, blokade sudah kita buka,” kata Sahlan, perwakilan warga.
Perundingan antara warga dan Holcim ini dimediasi oleh Polres Tuban yang sejak awal melakukan pengamanan di lokasi. Inti dari
kesepakatannya antara lain, Holcim bersedia menampung tenaga kerja
lokal dari Ring I untuk bekerja di proyek Holcim dan warga siap
membuka blokade terhadap akses jalan utama menuju lokasi proyek.
“Dalam perjanjian antara warga dan Holcim, ada 50 tenaga kerja lokal yang akan dipekerjakan dalam proyek Holcim. Dan untuk perjanjian ini, kita juga tuangkan dalam surat perjanjian resmi yang ditandatangani kedua belah pihak dengan disaksikan oleh pihak dari Polres Tuban,” sambung Sahlan.
Setelah blokade warga dibuka, sejumlah karyawan dan pegawai proyek
pembangunan pabrik Holcim pun langsung masuk ke lokasi untuk
melanjutkan pekerjaan mereka. Demikian halnya dengan sejumlah
kendaraan pengangkut matrial dan sebagainya juga mulai masuk ke lokasi proyek setelah dua hari tertahan oleh aksi warga.
“Sejak Senin pagi, kami membawa material dari Surabaya untuk dikirim ke proyek pembangunan pabrik Holcim. Tapi, tidak bisa masuk karena jalurnya diblokade warga,” kata Hadi, salah satu pengirim material ke proyek Holcim. “Dan kami terpaksa menunggu sampai aksi warga selesai, baru busa mengirim barang masuk ke lokasi proyek,” sambungnya.
Humas PT Holcim proyek Tuban, Indriani Siswati tidak menampik bahwa aktivitas pengerjaan proyek terganggu akibat pemblokiran yang dilakukan oleh warga. Menurutnya, semua aktivitas terhenti lantaran para pekerja tidak bisa masuk ke lokasi proyek. Demikian halnya dengan material yang akan masuk ke lokasi juga terhambat aksi warga yang membloke jalur sejak Senin pagi.
“Memang, akibat jalur diblokade oleh warga, pengerjaan proyek tidak bisa dilakukan. Namun, semua telah selesai setelah Holcim dan warga mencapai kesepakatan dalam perundingan yang dimediasi oleh Polres Tuban,” jawab Indriani Siswati.
Sejak awal, sambung Indri, pihaknya mengaku selalu siap untuk
mengakomodir kepentingan warga sekitar. Termasuk mengenai rekrutmen tenaga kerja, pengadaan barang, jasa dan sebagainya. Dan ia sangat berharap, warga tidak menggunakan cara pengerahan massa jika terjadi masalah dengan Holcim. Tapi, diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.
TRIBUNJATIM.COM,TUBAN
Sumber : Surya
Penulis : M Taufik
Sunday, January 29, 2012
Perwira Polres Mamuju Lecehkan Wartawan
Kapolda : Kami akan Pelajari Kasusnya
Amunisi, Edisi 88/III/23-30/1/2012
Berita Selengkapnya Baca di (www.amunisinews.com)
Amunisi, Edisi 88/III/23-30/1/2012
Berita Selengkapnya Baca di (www.amunisinews.com)
Thursday, January 26, 2012
Kepsek SMA Neg 5 Optimis Genjok Mutu Pendidikan
Makassar, (Selasa24/1/2012) Dari tahun ke tahun Sekolah Menengah Atas Negeri 5 selalu membludak digandrungi para siswa lulusan SMP untuk mealanjutkan pendidikannya di tempat tersebut. Karena memiliki daya tarik tersendiri disamping merupakan salah satu ikon sekolah ungulan di kota Makassar, oleh karna itu demi memajukan potensi SMA Neg 5 Yang di nahkodai Drs Rahmat, untuk tahun ajaran 2012 dalam penerimaan siswa baru dirinya akan lebih selektif.
Hal itu di lakukan nantinya jika mendapat respon dari Dinas Pendidikan Kota Makassar guna meningkatkan potensi sekolah tersebut. Pertanyanya seperti apa yang di lakukan mantan kepala SMAN 14 ini? saat di konfirmasi diruang kerjannya mengatakan untuk tahun ini saya berusaha untuk menyurat ke Sekolah Menengah Pertama Unggulan guna mengutus siswanya yang berprestasi untuk berkompentensi dengan siswa lain untuk dapat di terima di SMA Neg 5 oleh karna itu saya berupaya menjadikan SMA Neg 5 sebagai barometer sekolah belajar percontohan, untuk mengaktualisasikan program tersebut, haruslah mendapatkan dukungan dari semua pihak (stakeholder)ungkapnya.
Menurutnya selain masalah peningkatan proses pembelejaran Kita tidak bisa terlepas dari perhatian kondisi sekolah ini ,masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi terutama menyangkut masalah ruangan kelas belajar karena umur dari ruangan tersebut sudah cukup lama dan belum di renovasi serta kebersihan seperti pengadaan fasilitas umum toilet yang dinilai masih kurang yang diperuntukkan bagi siswa dan para pendidik, permasalahan lain yang perlu mendaptkan perhatian lebih serius adalah bagaimana mengatasi kemacetan, volume kendaraan yang sering terjadi di depan SMA Neg 5 Makassar ruas jalan, dibutuhkan peran aktif dinas perhubungan untuk membantu menertibkan, agar tidak terjadi kesengrawutan lalu lintas. Guna menimalisir kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi di depan Sekolah tersebut. (rs)
Hal itu di lakukan nantinya jika mendapat respon dari Dinas Pendidikan Kota Makassar guna meningkatkan potensi sekolah tersebut. Pertanyanya seperti apa yang di lakukan mantan kepala SMAN 14 ini? saat di konfirmasi diruang kerjannya mengatakan untuk tahun ini saya berusaha untuk menyurat ke Sekolah Menengah Pertama Unggulan guna mengutus siswanya yang berprestasi untuk berkompentensi dengan siswa lain untuk dapat di terima di SMA Neg 5 oleh karna itu saya berupaya menjadikan SMA Neg 5 sebagai barometer sekolah belajar percontohan, untuk mengaktualisasikan program tersebut, haruslah mendapatkan dukungan dari semua pihak (stakeholder)ungkapnya.
Menurutnya selain masalah peningkatan proses pembelejaran Kita tidak bisa terlepas dari perhatian kondisi sekolah ini ,masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi terutama menyangkut masalah ruangan kelas belajar karena umur dari ruangan tersebut sudah cukup lama dan belum di renovasi serta kebersihan seperti pengadaan fasilitas umum toilet yang dinilai masih kurang yang diperuntukkan bagi siswa dan para pendidik, permasalahan lain yang perlu mendaptkan perhatian lebih serius adalah bagaimana mengatasi kemacetan, volume kendaraan yang sering terjadi di depan SMA Neg 5 Makassar ruas jalan, dibutuhkan peran aktif dinas perhubungan untuk membantu menertibkan, agar tidak terjadi kesengrawutan lalu lintas. Guna menimalisir kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi di depan Sekolah tersebut. (rs)
Wednesday, January 25, 2012
Dana Sertifikasi Guru Cair
MAKASSAR, (Selasa, 24/01/2012 )Pembayaran sertifikasi tunjangan fungsional guru bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non PNS yang sebelumnya dikeluhkan, kini bakal berakhir.
Selama ini tertundanya pencairan, kendalanya bukanlah sengaja dipicu oleh Pendidikan Nasional Provinsi Sulsel, melainkan dari pemohon sendiri. Hal itu diungkapkan Kadis Diknas Pendidikan Sulsel, Andi Patabai Pabokori kepada wartawan baru-baru ini.
Dikatakannya, keterlambatan pencairan dana sertifikasi atau tunjangan fungsional guru PNS dan non PNS, akibat berkas pemohon sering bermasalah karena tidak lengkap.
"Jika dana sertifikasi belum cair jangan mengeluh. Koreksilah kelengapan berkas. Kalau seluruh syarat terpenuhi sesuai ketentuan, yakinlah sertifikasi pasti cair. Dana sertifikasi guru akan cair setiap akhir tahun.
Menurut Patabai, dana untuk guru Taman Kanak-kanak 32 miliar, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 229 M. Khusus SMA/SMK 38 M.(red-forwinet)
Selama ini tertundanya pencairan, kendalanya bukanlah sengaja dipicu oleh Pendidikan Nasional Provinsi Sulsel, melainkan dari pemohon sendiri. Hal itu diungkapkan Kadis Diknas Pendidikan Sulsel, Andi Patabai Pabokori kepada wartawan baru-baru ini.
Dikatakannya, keterlambatan pencairan dana sertifikasi atau tunjangan fungsional guru PNS dan non PNS, akibat berkas pemohon sering bermasalah karena tidak lengkap.
"Jika dana sertifikasi belum cair jangan mengeluh. Koreksilah kelengapan berkas. Kalau seluruh syarat terpenuhi sesuai ketentuan, yakinlah sertifikasi pasti cair. Dana sertifikasi guru akan cair setiap akhir tahun.
Menurut Patabai, dana untuk guru Taman Kanak-kanak 32 miliar, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 229 M. Khusus SMA/SMK 38 M.(red-forwinet)
Monday, January 23, 2012
Citra Polisi Kembali Ternoda : Wartawan Amunisi Dianiaya
Sikap sentimentimentil oknum aparat kepolisian terhadap pekerja kulit tinta ini dinilai terlalu over action didepan pablik pasalnya hanya karna cuma ingin mengambil gambar disela-sela acara konser band ‘SMAS’ yang belangsung dipelataran pantai losari sabtu malam, 20 januari 2012 yang diadakan oleh SUZUKI, dimana ketika sejumlah masyarakat hendak melihat langsung para personilnya SMAS dari dekat yang berada ditenda peristirahatan sebelum tampil dipanggung, dan seketika itu pula seorang jurnalis kembali menjadi korban penganiayaan Aparat kepolisian dengan cara memukul kepala korban dengan tangan, dimana awalnya panitia pelaksana sendiri tidak memberi keleluasaan terhadap para jurnalis untuk mengambil gambar dari dalam para personil SMAS dan hanya bisa mengambil gambar dari lubang kecil dari pintu tenda. Spontantanitas korbanpun merasa panik dan kaget kenapa dirinya dipukul tanpa alasan yang jelas padahal yang bersangkutan mengetahui korban adalah seorang jurnalis lengkap dengan ID Cardnya yang masih menggantung dileher, untungnya korban waktu itu masih memakai helm, mendapat perlakuaan buruk tersebut selaku Jurnalis tentu bertanya mengapa harus dengan kekerasan dengan cara memukul ? bukan memberitahu dengan etika ? saya larang orang disini mengambil gambar ! jawabnya,’’perintah siapa ? apakah hal ini mengganggu keamanan ? bukankah ini yang dimaksud menghalangi jurnalis dalam mengumpulkan informasi ?’’dengan protes saat itu sejumlah anggota Aparat yang lain seperti dari kesatuan Perintis bukannya melerai secara netral melainkan melerai secara sepihak seperti beberapa oknum yang tidak diketahui identitasnya langsung menarik dengan keras kartu identitas yang terikat oleh kalung besi yang masih menggantung dileher tidak lebih seperti mencekik. disaat yang bersamaan datang seseorang yang diduga juga anggota berpakaian preman langsung mendorong korban anehnya oknum anggota Perintis hanya melihat kejadian itu seperti membiarkan hal itu terjadi.
Padahal belum lama ini sejumlah Media yang tergabung dalam Forum Wartawan Indonesia melakukan konfirmasi terhadap kasus ini Kepolda SulSelBar melalui Humas Polda SulSelBar memberi keterangan bahwa Kapolda telah menindak lanjuti atas laporan tentang perlakuan intimidasi terhadap para kuli tinta (Pers) yang sudah jelas melawan hukum seperti yang terjadi diKabupaten Mamuju Sulawesi Barat dengan telah memberi teguran kepada yang bersangkutan Kasat Reskrim, atas keterangan itu maka sejumlah Jurnalis melontarkan pertanyaan apakah ini merupakan jaminan dari pihak Kepolisian setingkat Polda SulSelBar agar kasus seperti ini tidak terulang lagi ? jawabnya ‘’ini bukan jaminan karena mereka manusia biasa’’ kini terbukti benar keberadaannya kendati telah dinilai hal ini tentulah sangat lemah sehingga menimbulkan kekewatiran dikalangan Jurnalis dalam menjalankan tugasnya dilapangan.(dzul/red-forwi)
Sunday, January 22, 2012
Masyarakat Kecewa Dengan Pelayanan UPTD Balai Kesehatan Gigi Provinsi
Wednesday, January 18, 2012
Kapolda Sulselbar Masih Dinilai Lemah Dalam Menangani Kasus Diskriminasi Wartawan
Nampak Kabag Humas Polda Sulselbar,
Kombes Chevy saat memberikan keterangan pers kepada FORWI Sulsel
FORWI, Makassar (Senin,16/1/2012), Sejumlah Aliansi Media Mingguan di Makassar yang mengatasnamakan dari Forum Wartawan Indonesia (FORWI) Sulsel turut mendatangi kantor Polda Sulselbar terkait kasus penghinaan dan diskriminasi yang menimpa 3 orang wartawan mingguan di kantor polres Mamuju beberapa waktu yang lalu oleh oknum Akp. Muh. Erwin selaku kasatreskrim, guna mempertanyakan sudah sejauh mana proses penanganan kasus tersebut, sementara laporan tersebut telah disampaikan pada saat digelarnya jumpa pers akhir tahun bersama Bapak Kapolda dan Wakapolda beserta jajarannya di Polrestabes Makassar, Jumat, 30 Desember 2011. Hingga kasus ini di beritakan masih menuai sorotan dari berbagai media karena dinilai sangat lambat penanganannya., dengan alasan Kapolda akan mempelajari lebih jauh kasusnya. Hal inilah yang kemudian mengundang reaksi, dan polemik yang berkepanjangan serta segudang pertanyaan melalui media massa karena masih dinilai sangat lemah dalam penanganan kasus pendiskriminasian wartawan, pasalnya oknum tersebut hanya sekadar diberikan teguran keras. Padahal Sang Jenderal dalam keterangan jumpa persnya di Polrestabes Makassar beberapa waktu yang lalu mengatakan akan bersikap tegas dalam menindaki anggotanya. Menurut Kabag Humas Polda Sulselbar, Chevi dalam keterangan persnya bahwa pihaknya telah melakukan penindakan berupa teguran keras. Pertanyaannya kemudian apakah teguran yang dimaksud sudah setimpal dengan perlakuan yang diterima oleh jurnalis dengan aksi koboinya itu? Padahal dampak yang ditimbulkan dengan sengaja baik secara lahiriah maupun psikologis jelas dirasakan korbannya baik secara penghinaan terhadap profesinya maupun pribadinya yang dicederai dan diskriminasi, apakah ini bukan pelanggaran HAM? Jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut tanpa ada tindakan tegas dari Polda terhadap masalah ini tentu sangat disayangkan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat serta kredibilitasnyapun dipertanyakan. Menurut ketua umum Forwi Sulsel melalui ketua umumnya, M.Subhan angkat bicara bahwa sikap yang ditunjukkan seorang Akp. Muh. Erwin dihadapan rekan-rekanya sangat tidak terpuji dan profesional apalagi itu terjadi dilingkup internal kantor Polres Mamuju dan ini sudah pelanggaran etika. Ungkapnya. Oleh karena itu pihaknya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memberikan sepatah kata permohonan maaf secara tertulis kepada media massa. Sekaligus meminta kepada Kapolres Mamuju agar kejadian tersebut jangan sampai terulang kembali, sebab menurut informasi yang kami himpun dari rekan-rekan jurnalis di Mamuju menilai hubungan wartawan mingguan dengan Kasatreskrim sudah tidak harmonis lagi karena sikap arogansinya, dan diskriminasi kecuali wartawan harian, jika demikian apakah layak seorang Kasat bisa djadikan panutan bagi masyarakat dimana sesama mitra saja dia berlaku kasar, tentu standar pelayanan dan personalitinya wajib dipertanyakan?
Pembagian Jatah Raskin Tidak Profesional Terindikasi Menyentuh Pelanggaran HAM
Lurah Sudiang Raya Dan ketua Rw 04 Saling Tuding-Menuding mempersalahkan
Sumijo ketua Rw o4 kelurahan sudiang raya menepis dirinya tidak bersalah dalam hal ini menurutnya ini tanggung jawab pak lurah kalo ada pemberitaan jangan saya yang disebut akan tetapi lurahnya saat ditemui dikediamannya, beberapa waktu yang lalu (Rabu, 4 Januari 2012), saat pembagian jatah raskin dinilai bermasalah, dimana saat segelintir warga melakukan aksi protes atas kebijakan yang dinilai telah mencederai rasa keadilan yang dilakukan oknum lurah yang dianggap telah mendiskriminasi atau melecehkan hak warganya, jelas telah berani mengusik HAM
Pendataan raskin di kelurahan sudiang raya dinilai warga sangat tidak profesional dimana telah menyimpang dari prosedur yang ada, hal ini diakui oleh salah seorang staff kelurahan yang menangani raskin tersebut mengaku heran jika surat paket raskin yang diterimanya tidak semua terdata memiliki kartu raskin, sementara yang punya kartu raskin tidak diAcc pak lurah sambil memperlihatkan bukti suratnya. terangnya. hal ini tentunya dianggap telah menyalahi ketentuan yang ada bahkan dianggap telah mencederai rasa keadilan masyarakat khususnya warga yang berdomisili di Jalan Majene 1 Blok K RW 10 RT 02 Bumi Sudiang Permai (BSP) pasalnya warga yang merasa telah lama mengantongi kartu raskin dan surat keterangan paket raskin malah kali ini tidak mendapatkan apa-apa. Wajar jika kebijakan ini kemudian dipertanyakan dan mendapat sorotan dari masyarakat karna dinilai pilihkasi, alias membeoh, ada dugaan kasus ini sengaja dikonfrontir.
Hal ini dibenarkan melalui pengakuan beberapa warga seperti ibu nur eni warga BSP RW 10 yang sengaja mendatangi pak lurah guna mempertanyakan haknya, ‘’pak kenapa kartu raskin saya tidak berlaku padahal hampir setiap bulannya saya menerima ? Justru yang tidak memiliki kartu raskin mendapat disposisi pak lurah” ungkapnya.
Ditempat terpisah juga diutarakan salah seorang warga RW 07 yang merahasiakan identitasnya, dia mengkritisi sekaligus mempertanyakan kinerja aparatur pemerintahan mulai dari tingkat BPS hingga level RW menilai jika pendataan saat ini masih sangat jauh dari harapan masyarakat,sebagai bukti jatah kartu raskin yang dulu berjumlah 1600 KK sekarang kini malah dipangkas menjadi 1000 KK tanpa alasan yang jelas, apakah pemerintah pusat dinegara Indonesia dibawah kepemimpinan SBY sudah kekurangan dana mengatasi kemiskinan ?,ataukah para koruptor atau pelanggar hukum sudah semakin parah dimana jelas telah merambah sampai kebawah dengan ketransparanannya ?, belum lagi berbicara tentang kriteria malah disinyalir sering kali tidak tepat sasaran,ungkap warga
Lantas bagaimana lurah sudiang raya menyikapi masalah ini, berikut hasil konfirmasinya saat ditemui diruang kerjanya, “tidak semua warga yang datang kesini saya harus layani, minimal harus ada suratnya dari Rwnya atau PBB nya, begini dinda saya mau tahu warga ini dimana tinggal biar saya pertemukan RWnya , saya sudah jelaskanmaki tadi bahwa semua yang mau ambil raskin harus melalui RW. Karna biasa yang melapor itu fitnah, ini wargaku berapa orang yang melapor, na ada 28 ribu wargaku, saya kasih tauki pak na 7 kelurahan raskinku tidak pernah bermasalah bisa kita tanya kordinator KB kecamatan yang menangani raskin, tidak pernah bermasalah selama saya jadi lurah. jika ada warga yang merasa tidak puas silahkan menghubungi Rwnya, dia yang bertanggung jawab jika ada hal-hal seperti ini, semua data berdasarkan yang diajukan RW-nya masing-masing, jika hal itu benar sejauh mana settingan atau kontrol dari pihak kelurahan atas data yang diajukan para ketua Rw ? jangan sampai hal ini hanya politik atau kebohongan oknum pejabat belaka untuk menyangkal terhadap permasalahan seperti ini dan berapa banyak oknum lurah, yang mengkonfrontir masalah seperti ini di Makassar utamanya seluruh Indonesia, dengan alasan ‘’itu kesalahan para Ketua Rw” maka masalah seperti ini bukan tanggung jawab lurah lagi !,semudah itukah ? Misalnya jatah untuk raskin di RW 04 kuotanya hanya 13 KK yang terdaftar sementara yang terdata ada 14 orang dimana saya mau ambikan satu karung, ungkap lurah “Jadi kalau ada warga yang tidak mendapat atau tergantikan namanya maka saya tidak tahu menahu, tanyakan sama RWnya”.
Sikap lurah sudiang raya Ramli,Amd tak hanya memberi argumen yang tidak Rasional,melainkan bersikap layaknya orang kuat “ Anda harus tahu saya ini juga keluarga wartawan’’, anda wartawan dari mana “ karna begini pak tidak semuanya pelanggaran bisa diindikasikan kasus korupsi ”jika hal itu benar bagaimana pertanggung jawaban pemerintah kelurahan atas pelanggaran HAM ini ?,dan komentar apa yang ingin diberikan jika beberapa fakta diatas memnyebutkan bahwa dari jumlah data penerima raskin kini harus dipangkas apakah anda akan menuding pihak atasan saudara atau pemerintah pusat langsung ? sementara berbicara kasus korupsi yang menentukan bersalah tidaknya seseorang adalah pengadilaan bukan anda saat diinvestigasi dan memberi Ungkapan dengan nada tinggi, ditambahkan juga jika dirinya merasa tidak kecolongan atas data yang masuk saat dikonfirmasi melalui via telpon beberapa media,seperti Media SKU Amunisi pertanyaannya kemudian kenapa tidak dilakukan kroscek lebih dahulu sebelum merealisaikan data tersebut.
Sementara ditempat terpisah SUMIJO ketua RW 04 saat ditemui dikediamannya menanggapi bahwa keputusan yang diambil atas pertimbangan bahwa jatah raskin untuk 20 orang itu khusus diperuntukkan untuk organisasi RW, diluar dari jatah 12 bulan 2011, hal ini berdasarkan hasil rapat, jadi jangan salahkan kami, silahkan tanya sama pak Lurah, apa ini bukan kongkalikong ? kok saling tuding ? masyarakat membutuhkan kejelasan dan pertanggung jawaban bukan saling lempar tanggung jawab, anehnya lagi kami malah dilecehkan oleh RT 01 yang hadir waktu itu yang dinilai terlalu mengintervensi atau over action yang sempat mengurui jurnalis dengan mengatakan “Saya ini juga wartawanji, tidak begitu caranya, Saya tahuji, Saya ini orang FORBES’ ‘kami ini cuma organisasi, bukan pemerintah jadi tanyakan lurahnya, jangan salahkan kami” eh saya tanya kau berapa bulan ibu eni tidak dapat raskin” dengan nada tinggi’’, padahal setahu kami korbannya ini adalah warga RT 02. Pertanyaanya kenapa mesti ada korban intimidasi seperti seorang ibu nuraeni dimana tidak mengacu pada daftar sebelumnya ? kemana daftar sebelumnya ?, bahkan fatalnya lagi jika ibu nuraeni mengaku diancam akan dicoret namanya dari daftar raskin,inikah sikap Profesional dan Rasional ? Ujar ibu Eni. Inikah contoh tipikal seorang pemimpin yang baik bagi warganya, aksi saling tuding menuding atau melempar tanggung jawab sangat disayangkan dan patut dipertanyakan SOPnya dalam memberikan pelayanan kepada warganya? Mengapa dalam kasus ini menimbulkan banyak pertanyaan jika ini sudah benar.dengan telah menggores Rana HAM itu sudah pelanggaran berat.(red-forwi).
Pendataan raskin di kelurahan sudiang raya dinilai warga sangat tidak profesional dimana telah menyimpang dari prosedur yang ada, hal ini diakui oleh salah seorang staff kelurahan yang menangani raskin tersebut mengaku heran jika surat paket raskin yang diterimanya tidak semua terdata memiliki kartu raskin, sementara yang punya kartu raskin tidak diAcc pak lurah sambil memperlihatkan bukti suratnya. terangnya. hal ini tentunya dianggap telah menyalahi ketentuan yang ada bahkan dianggap telah mencederai rasa keadilan masyarakat khususnya warga yang berdomisili di Jalan Majene 1 Blok K RW 10 RT 02 Bumi Sudiang Permai (BSP) pasalnya warga yang merasa telah lama mengantongi kartu raskin dan surat keterangan paket raskin malah kali ini tidak mendapatkan apa-apa. Wajar jika kebijakan ini kemudian dipertanyakan dan mendapat sorotan dari masyarakat karna dinilai pilihkasi, alias membeoh, ada dugaan kasus ini sengaja dikonfrontir.
Hal ini dibenarkan melalui pengakuan beberapa warga seperti ibu nur eni warga BSP RW 10 yang sengaja mendatangi pak lurah guna mempertanyakan haknya, ‘’pak kenapa kartu raskin saya tidak berlaku padahal hampir setiap bulannya saya menerima ? Justru yang tidak memiliki kartu raskin mendapat disposisi pak lurah” ungkapnya.
Ditempat terpisah juga diutarakan salah seorang warga RW 07 yang merahasiakan identitasnya, dia mengkritisi sekaligus mempertanyakan kinerja aparatur pemerintahan mulai dari tingkat BPS hingga level RW menilai jika pendataan saat ini masih sangat jauh dari harapan masyarakat,sebagai bukti jatah kartu raskin yang dulu berjumlah 1600 KK sekarang kini malah dipangkas menjadi 1000 KK tanpa alasan yang jelas, apakah pemerintah pusat dinegara Indonesia dibawah kepemimpinan SBY sudah kekurangan dana mengatasi kemiskinan ?,ataukah para koruptor atau pelanggar hukum sudah semakin parah dimana jelas telah merambah sampai kebawah dengan ketransparanannya ?, belum lagi berbicara tentang kriteria malah disinyalir sering kali tidak tepat sasaran,ungkap warga
Sikap lurah sudiang raya Ramli,Amd tak hanya memberi argumen yang tidak Rasional,melainkan bersikap layaknya orang kuat “ Anda harus tahu saya ini juga keluarga wartawan’’, anda wartawan dari mana “ karna begini pak tidak semuanya pelanggaran bisa diindikasikan kasus korupsi ”jika hal itu benar bagaimana pertanggung jawaban pemerintah kelurahan atas pelanggaran HAM ini ?,dan komentar apa yang ingin diberikan jika beberapa fakta diatas memnyebutkan bahwa dari jumlah data penerima raskin kini harus dipangkas apakah anda akan menuding pihak atasan saudara atau pemerintah pusat langsung ? sementara berbicara kasus korupsi yang menentukan bersalah tidaknya seseorang adalah pengadilaan bukan anda saat diinvestigasi dan memberi Ungkapan dengan nada tinggi, ditambahkan juga jika dirinya merasa tidak kecolongan atas data yang masuk saat dikonfirmasi melalui via telpon beberapa media,seperti Media SKU Amunisi pertanyaannya kemudian kenapa tidak dilakukan kroscek lebih dahulu sebelum merealisaikan data tersebut.
Sementara ditempat terpisah SUMIJO ketua RW 04 saat ditemui dikediamannya menanggapi bahwa keputusan yang diambil atas pertimbangan bahwa jatah raskin untuk 20 orang itu khusus diperuntukkan untuk organisasi RW, diluar dari jatah 12 bulan 2011, hal ini berdasarkan hasil rapat, jadi jangan salahkan kami, silahkan tanya sama pak Lurah, apa ini bukan kongkalikong ? kok saling tuding ? masyarakat membutuhkan kejelasan dan pertanggung jawaban bukan saling lempar tanggung jawab, anehnya lagi kami malah dilecehkan oleh RT 01 yang hadir waktu itu yang dinilai terlalu mengintervensi atau over action yang sempat mengurui jurnalis dengan mengatakan “Saya ini juga wartawanji, tidak begitu caranya, Saya tahuji, Saya ini orang FORBES’ ‘kami ini cuma organisasi, bukan pemerintah jadi tanyakan lurahnya, jangan salahkan kami” eh saya tanya kau berapa bulan ibu eni tidak dapat raskin” dengan nada tinggi’’, padahal setahu kami korbannya ini adalah warga RT 02. Pertanyaanya kenapa mesti ada korban intimidasi seperti seorang ibu nuraeni dimana tidak mengacu pada daftar sebelumnya ? kemana daftar sebelumnya ?, bahkan fatalnya lagi jika ibu nuraeni mengaku diancam akan dicoret namanya dari daftar raskin,inikah sikap Profesional dan Rasional ? Ujar ibu Eni. Inikah contoh tipikal seorang pemimpin yang baik bagi warganya, aksi saling tuding menuding atau melempar tanggung jawab sangat disayangkan dan patut dipertanyakan SOPnya dalam memberikan pelayanan kepada warganya? Mengapa dalam kasus ini menimbulkan banyak pertanyaan jika ini sudah benar.dengan telah menggores Rana HAM itu sudah pelanggaran berat.(red-forwi).
Peserta UAN SMK Negeri 3 Makassar Merosot
 |
| Rasyid Korlip MAPJ |
FORWI,(Makassar 18/1/2012). Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa karena tanpa kehadiranya siswa tidak akan pernah mendapatkan pendidikan yang layak untuk generasi siap pakai demi kepentingan bangsa dan Negara.Namun untuk mencapai itu semua di butuhkan pemimpin yang mempunyai jiwa kepemimpinan karena keberhasilan suatu pekerjaan berada di pucuk pimpinan.
Ujian akhir Nasional 2012 sudah diambang pintu mulai dari tingkat SD sampai SMA dan SMK telah melakukan berbagai persiapan dalam melaksanakan ujian akhir Nasional,termasuk mengirim data jumlah peserta ujian ke dinas pendidikan dan Kebudayaan.SMK neg 3 Makassar merupakan salah satu sekolah kejuruan yang cukup di minati siswa terbukti ujian akhir Nasional 2011 jumlah siswa yang ikut di dalamnya sebanyak kurang lebih 250 siswa.
Kepala SMK Neg 3 Makassar Dra.Suriana B, M.Pd ketika di temui di ruang kerjanya guna mempertanyakan jumlah peserta ujian akhir nasional 2012 mengatakan tidak mengetahui, dan mengarahkan kami kewakasek kurikulum, selain itu Dra. Suriana yang merupakan mantan guru olahraga SMK Neg. 5 Makassar menambahkan agar pemerintah dapat lebih memperhatikan sekolah yang dipimpinnya, mengingat masih banyak siswa yang belajar pada sore hari. Dan terkait menurunya peserta ujian akhir nasional 2012 pengakuannya dalam via telpon tidak mengetahuinya penyebab terjadinya penurunan peserta ujian akhir nasional 2012 di SMK Neg.3 yang dinahkodainya.
Untuk tahun ini Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Makassar (SMK Neg.3) yang akan mengikuti ujian akhir nasional sementara ini tercatat kurang lebih 200 siswa, hal ini disampaikan wakasek kurikulum, Drs. Kasnawi saat dihubungi diruang kerjanya ketika ditanya adanya penurunan peserta ujian untuk tahun ini beliau mengatakan bukan kewenangannya untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Untuk kedepan kami sangat mengharapkan kepada bapak walikota Makassar untuk dapat menempatkan seorang pemimpin yang memiliki leadership berdasarkan the right men and the right job bukan berdasarkan like in dislike. (RS)
Ujian akhir Nasional 2012 sudah diambang pintu mulai dari tingkat SD sampai SMA dan SMK telah melakukan berbagai persiapan dalam melaksanakan ujian akhir Nasional,termasuk mengirim data jumlah peserta ujian ke dinas pendidikan dan Kebudayaan.SMK neg 3 Makassar merupakan salah satu sekolah kejuruan yang cukup di minati siswa terbukti ujian akhir Nasional 2011 jumlah siswa yang ikut di dalamnya sebanyak kurang lebih 250 siswa.
Kepala SMK Neg 3 Makassar Dra.Suriana B, M.Pd ketika di temui di ruang kerjanya guna mempertanyakan jumlah peserta ujian akhir nasional 2012 mengatakan tidak mengetahui, dan mengarahkan kami kewakasek kurikulum, selain itu Dra. Suriana yang merupakan mantan guru olahraga SMK Neg. 5 Makassar menambahkan agar pemerintah dapat lebih memperhatikan sekolah yang dipimpinnya, mengingat masih banyak siswa yang belajar pada sore hari. Dan terkait menurunya peserta ujian akhir nasional 2012 pengakuannya dalam via telpon tidak mengetahuinya penyebab terjadinya penurunan peserta ujian akhir nasional 2012 di SMK Neg.3 yang dinahkodainya.
Untuk tahun ini Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Makassar (SMK Neg.3) yang akan mengikuti ujian akhir nasional sementara ini tercatat kurang lebih 200 siswa, hal ini disampaikan wakasek kurikulum, Drs. Kasnawi saat dihubungi diruang kerjanya ketika ditanya adanya penurunan peserta ujian untuk tahun ini beliau mengatakan bukan kewenangannya untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Untuk kedepan kami sangat mengharapkan kepada bapak walikota Makassar untuk dapat menempatkan seorang pemimpin yang memiliki leadership berdasarkan the right men and the right job bukan berdasarkan like in dislike. (RS)
Monday, January 16, 2012
Sulawesi Barat Optimistis 2014 PAD Capai Rp200 Miliar
Forwi-Mamuju ( - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimistis pada tahun 2014 pendapatan asli daerah (PAD) akan mencapai Rp200 miliar.
"Pemerintah di Sulbar optimistis PAD Sulbar pada tahun 2014 akan mencapai Rp200 miliar dengan mengandalkan pajak yang dihasilkan pemerintah ditingkat Kabupaten," kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sulbar, Mujirin M Yamin di Mamuju, Minggu.
Ia mengatakan, selama ini pemerintah di Sulbar belum memungut pajak bagi hasil dengan pemerintah ditingkat Kabupaten sehingga PAD belum begitu signifikan dalam meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapat sejajar dengan daerah lain di Pulau Sulawesi.
"Pajak bagi hasil dengan pemerintah ditingkat Kabupaten belum dipungut pemerintah di Sulbar, namun ditahun 2014 kebijakan bagi hasil pajak tersebut akan dilakukan sehingga pemerintah di Sulbar sangat optimistis PAD akan meningkat," katanya.
Menurut dia, PAD Sulbar pada APBD pokok tahun 2012 ditargetkan hanya sekitar Rp134 miliar atau mengalami peningkatan Rp24 miliar dibandingkan 2011 sekitar Rp110 miliar.
Ia mengatakan, target PAD pada APBD pokok 2012 tersebut lebih tinggi karena adanya peningkatan berbagai sektor pajak yang dipungut pemerintah dari sejumlah sektor.
Menurut dia, target PAD Sulbar diprediksi akan naik mencapai Rp140 miliar pada APBD perubahan 2012, nanti apabila seluruh sektor pendapatan PAD Sulbar berhasil lebih dimaksimalkan.
Mujirin mengatakan, sektor pendapatan PAD Sulbar yang menjadi andalan meningkatkan PAD antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan cukai rokok.
Sektor lainnya yang akan menjadi pemicu meningkatnya PAD Sulbar adalah retribusi yang dipungut pemerintah diantaranya retribusi jasa usaha, perda tentang jasa umum.
Retribusi perizinan tertentu seperti retribusi prasarana, sarana, utilitas pada kawasan, industri, perdagangan, perumahan dan pemukiman atau fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta pengelolaan retribusi pelayanan persampahan.
Ia mengatakan, dari sektor tersebut akan terjadi peningkatan PAD di Sulbar, sekaligus pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga juga menjadi indikator berhasilnya pemerintah membangun daerah.
Mujirin mengatakan, apabila jenis pendapatan dan retribusi pemerintah di Sulbar tersebut juga dipungut pemerintah di Kabupaten dan hasilnya dibagi dengan pemerintah di Sulbar maka target Rp200 miliar untuk PAD Sulbar akan dicapai. (ANTARA News)
"Pemerintah di Sulbar optimistis PAD Sulbar pada tahun 2014 akan mencapai Rp200 miliar dengan mengandalkan pajak yang dihasilkan pemerintah ditingkat Kabupaten," kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sulbar, Mujirin M Yamin di Mamuju, Minggu.
Ia mengatakan, selama ini pemerintah di Sulbar belum memungut pajak bagi hasil dengan pemerintah ditingkat Kabupaten sehingga PAD belum begitu signifikan dalam meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapat sejajar dengan daerah lain di Pulau Sulawesi.
"Pajak bagi hasil dengan pemerintah ditingkat Kabupaten belum dipungut pemerintah di Sulbar, namun ditahun 2014 kebijakan bagi hasil pajak tersebut akan dilakukan sehingga pemerintah di Sulbar sangat optimistis PAD akan meningkat," katanya.
Menurut dia, PAD Sulbar pada APBD pokok tahun 2012 ditargetkan hanya sekitar Rp134 miliar atau mengalami peningkatan Rp24 miliar dibandingkan 2011 sekitar Rp110 miliar.
Ia mengatakan, target PAD pada APBD pokok 2012 tersebut lebih tinggi karena adanya peningkatan berbagai sektor pajak yang dipungut pemerintah dari sejumlah sektor.
Menurut dia, target PAD Sulbar diprediksi akan naik mencapai Rp140 miliar pada APBD perubahan 2012, nanti apabila seluruh sektor pendapatan PAD Sulbar berhasil lebih dimaksimalkan.
Mujirin mengatakan, sektor pendapatan PAD Sulbar yang menjadi andalan meningkatkan PAD antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan cukai rokok.
Sektor lainnya yang akan menjadi pemicu meningkatnya PAD Sulbar adalah retribusi yang dipungut pemerintah diantaranya retribusi jasa usaha, perda tentang jasa umum.
Retribusi perizinan tertentu seperti retribusi prasarana, sarana, utilitas pada kawasan, industri, perdagangan, perumahan dan pemukiman atau fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta pengelolaan retribusi pelayanan persampahan.
Ia mengatakan, dari sektor tersebut akan terjadi peningkatan PAD di Sulbar, sekaligus pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga juga menjadi indikator berhasilnya pemerintah membangun daerah.
Mujirin mengatakan, apabila jenis pendapatan dan retribusi pemerintah di Sulbar tersebut juga dipungut pemerintah di Kabupaten dan hasilnya dibagi dengan pemerintah di Sulbar maka target Rp200 miliar untuk PAD Sulbar akan dicapai. (ANTARA News)
Sulbar Berencana Bangun Industri di Belang-Belang
Forwi-Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, berencana membangunan pabrik industri di kawasan pengembangan ekonomi khusus di daerah Belang-Belang, sekitar 48 kilometer dari Kota Mamuju.
"Kawasan pelabuhan Belang-Belang dijadikan sebagai kawasan pengembangan industri. Di daerah itu kita rencanakan membuka areal sekitar 5.000 hektare untuk pembangunan kawasan industri," kata Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Minggu.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan lahan yang sangat luas karena ditempat tersebut akan dibangun berbagai fasilitas industri seperti agro industri kakao, kelapa sawit, rotan dan holtikultura," jelasnya.
Selain itu, kata dia, juga akan dibangun industri penyulingan minyak (refinery) dan berbagai industri lainnya.
"Kita pusatkan pembangunan industri di daerah Belang-Belang karena letaknya sangat strategis dengan terbangunnya fasilitas sarana pelabuhan laut yang bertaraf Internasional," jelasnya.
Gubernur mengatakan, pelabuhan laut Belang-Belang dengan kedalaman lebih dari 20 Meter sangat prospektif untuk menjadi pendukung perekonomian daerah.
"Lokasi pelabuhan laut Belang-Belang dan bandara udara Tampapadang akan semakin memudahkan interkoneksi dengan Kota-kota Utama yang ada di Indonesia, khususnya di kawasan timur Indonesia," ujarnya.
Berdasarkan masterplan pembangunan Sulbar, lanjutnya, maka Belang-Belang dijadikan kawasan pengembangan ekonomi dalam rangka mewujudkan arah pembangunan koridor ekonomi (PKE) Sulawesi.
"Daerah Belang-Belang telah kita desain sebagai kawasan pengembangan ekonomi karena wilayah itu didukung dengan adanya pelabuhan bertaraf internasional," katanya.
Menurutnya, masterplan Pembangunan Ekonomi Indonesia memberikan tema baru bagi pembangunan ekonomi Sulbar. Karenanya, kawasan pembangunan ekonomi itu harus dilakukan penataan sejak dini dengan memperbaiki infrastruktur pendukung seperti perbaikan pelabuhan di Belang-Belang.
Gubernur mengatakan, selama ini pertumbuhan ekonomi di Sulbar masih didominasi oleh kegiatan primer dan sebagian besar berupa bahan mentah, dalam bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan, sekaligus menjadi penyedia lapangan kerja utama.
Pertumbuhan ekonomi kata dia, dipengaruhi oleh pergeseran kegiatan usaha-usaha primer ke sekunder. Pengolahan hasil-hasil komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan sangat mendukung agro-industri dan agribisnis yang secara nyata menentukan nilai tambah dan kualitas barang siap pakai di Sulbar.
Karena itu kata Anwar, kawasan Belang-Belang sebagai lokasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus harus mendapat dukungan kebijakan anggaran oleh pusat agar sistem distribusi hasil komoditas unggulan daerah dapat tertangani secara optimal.
Gubernur menambahkan, berdasarkan UU No. 39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), maka wilayah yang relatif datar dan cukup luas di sekitar Pelabuhan Belang-Belang, sangat potensial untuk ditetapkan sebagai lokasi pengembangan KEK.
"Kawasan pelabuhan Belang-Belang tepat berada di tepi Selat Makassar (ALKI II), keberadaan pelabuhan laut ini didukung dengan dekatnya bandar udara Tampa Padang," ucapnya.
Apalagi aksesibilitas Mamuju Multi Moda Access Road yang sedang dikembangkan, lanjutnya, akan memberikan kemudahan dan kelancaran angkutan barang dengan wilayah sekitar, nasional maupun internasional.
(antara-sulawesiselatan.com)
Forsub Desak Pemerintah Jalankan Reformasi Agraria
 |
| Aksi massa Forsub di Kantor Gubernur Sultra |
Forwi-Beritakendari.com-Kamis (12/01/2012) Gelombang protes terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kembali diteriakkan sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat yang tergabung Forum Sulawesi Tenggara Bersatu (Forsub).
Namun massa Forsub yang menggelar unjukrasa damai di kantor gubernur Sultra harus gigit jari lantaran keinginan mereka untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada Gubernur Sultra, Nur Alam, tidak kesampaian. Massa dihadang tepat didepan pintu masuk gerbang kantor gubernur oleh barikade satuan Polisi Pamong Praja dibantu satuan Pengendali Massa (Dalmas) dari Polda Sultra.
Meski gagal bertemu Nur Alam, massaaksi tetap melanjutkan unjukrasa. Dalam orasinya, Forsub menyuarakan sejumlah kritikan atas kinerja dan kebijakan Nur Alam yang dinilai tidak populis dan pro rakyat. Kebijakan itu antara lain soal izin pertambangan, dan penyelesaian konflik lahan masyarakat melawan perusahaan tambang. Forsub mendesak pemerintah segera melaksanakan Reforma Agraria sebagai solusi untuk mensejahterakan petani dan kaum buruh.
Usai menggelar unjukrasa di kantor gubernur Sultra, massa kemudian bergerak menuju Mapolda Sultra. Direktur Walhi Sultra, Hartono, mendesak pihak Polda untuk segera mengungkap hasil penyelidikan kepolisian atas sejumlah kasus yang telah dilaporkan sebelumnya oleh Walhi. Kasus tersebut meliputi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang PT. BIS di Kota Bau-Bau, PT. BBDM di Buton serta dugaan Illegal Mining yang dilakukan PT. AHB di pulau Kabaena. Termasuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit PT. DJL di Konawe Utara. Tak hanya itu, massa juga mendesak Kapolda untuk memeriksa Kapolsek Wawaonii Barat karena diduga ikut serta dalam kegiatan pertambangan.
“Kami mendesak Polda Sultra agar dalam waktu sepekan segera menyampaikan kepublik terkait hasil penyelidikan polisi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan sejumlah perusahaan tambang dan kelapa sawit yang terjadi di Sulawesi Tenggara, sebagaimana yang telah kami laporkan,” teriak Tono dalam orasinya.
Setalah menyampaikan tuntutannya, Forsub kemudian bergerak menuju kantor DPRD Kota Kendari untuk menyuarakan aspirasi mereka tentang ketidakadilan yang dirasakan sejumlah pedagang pasar sentral Kendari. Forsub mendesak Pemerintah dan DPRD Kota Kendari untuk segera menyelasaikan kasus penyerobotan tanah warga di Kecamatan Baruga dan ganti rugi lahan warga kelurahan Bungkutoko yang terkena pembangunan jalan pelabuhan. [az]
Namun massa Forsub yang menggelar unjukrasa damai di kantor gubernur Sultra harus gigit jari lantaran keinginan mereka untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada Gubernur Sultra, Nur Alam, tidak kesampaian. Massa dihadang tepat didepan pintu masuk gerbang kantor gubernur oleh barikade satuan Polisi Pamong Praja dibantu satuan Pengendali Massa (Dalmas) dari Polda Sultra.
Meski gagal bertemu Nur Alam, massaaksi tetap melanjutkan unjukrasa. Dalam orasinya, Forsub menyuarakan sejumlah kritikan atas kinerja dan kebijakan Nur Alam yang dinilai tidak populis dan pro rakyat. Kebijakan itu antara lain soal izin pertambangan, dan penyelesaian konflik lahan masyarakat melawan perusahaan tambang. Forsub mendesak pemerintah segera melaksanakan Reforma Agraria sebagai solusi untuk mensejahterakan petani dan kaum buruh.
Usai menggelar unjukrasa di kantor gubernur Sultra, massa kemudian bergerak menuju Mapolda Sultra. Direktur Walhi Sultra, Hartono, mendesak pihak Polda untuk segera mengungkap hasil penyelidikan kepolisian atas sejumlah kasus yang telah dilaporkan sebelumnya oleh Walhi. Kasus tersebut meliputi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang PT. BIS di Kota Bau-Bau, PT. BBDM di Buton serta dugaan Illegal Mining yang dilakukan PT. AHB di pulau Kabaena. Termasuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit PT. DJL di Konawe Utara. Tak hanya itu, massa juga mendesak Kapolda untuk memeriksa Kapolsek Wawaonii Barat karena diduga ikut serta dalam kegiatan pertambangan.
“Kami mendesak Polda Sultra agar dalam waktu sepekan segera menyampaikan kepublik terkait hasil penyelidikan polisi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan sejumlah perusahaan tambang dan kelapa sawit yang terjadi di Sulawesi Tenggara, sebagaimana yang telah kami laporkan,” teriak Tono dalam orasinya.
Setalah menyampaikan tuntutannya, Forsub kemudian bergerak menuju kantor DPRD Kota Kendari untuk menyuarakan aspirasi mereka tentang ketidakadilan yang dirasakan sejumlah pedagang pasar sentral Kendari. Forsub mendesak Pemerintah dan DPRD Kota Kendari untuk segera menyelasaikan kasus penyerobotan tanah warga di Kecamatan Baruga dan ganti rugi lahan warga kelurahan Bungkutoko yang terkena pembangunan jalan pelabuhan. [az]
(http://beritakendari.com)
Kontrak tidak Diperpanjang, 80 Tenaga Honorer RSUD harus Bekerja Tanpa Digaji
 |
| Tenaga Honorer RSUD. Ilustrasi |
Forwi-Kendari, Pasca diberhentikan sebagai tenaga honorer, 80 eks tenaga honorer di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sulawesi Tenggara, kini berubah status menjadi Tenaga Suka Rela (TSR). Artinya, manajemen RSUD tidak lagi memiliki kewajiban untuk menggaji ke-80 Tenaga Suka Rela itu, walaupun harus bekerja 1 kali 24 jam.
Menurut Humas RSUD Sultra, Masyita, tidak adanya perpanjangan kontrak terhadap 80 tenaga honorer itu menyusul adanya kebijakan pemerintah pusat agar setiap instansi diseluruh daerah di tanah air segera melakukan rasionalisasi terhadap tenaga honorer.
“Rumah sakit tidak bisa lagi memberikan gaji sebab selama ini gaji yang diberikan kepada tenaga honorer bersumber dari APBD, namun karena tahun 2012 sudah tidak dianggarkan lagi, maka gaji untuk tenaga honorer juga dihapuskan,”terang Masyita.
Masyita mengungkapkan, kontrak yang diberikan kepada ke-80 tenaga honorer tersebut berakhir per tanggal 31 Desember 2011. Setelah kontrak berakhir, sebenarnya para tenaga honorer masih bisa bekerja kembali jika mendapat SK dari Gubernur, namun kenyataannya hingga saat ini belum ada kejelasan, sehingga pihak RSUD pun memutuskan untuk tidak lagi memperpanjang kontrak para pegawai honor.
Tenaga honorer yang tidak diperpanjang kontraknya itu terdiri dari tenaga administrasi dan teknis. Meskipun kontraknya tidak diperpanjang, namun 80 tenaga honorer tersebut hingga saat ini masih melakukan aktivitasnya seperti biasa. ”Setelah kontraknya berakhir, ternyata mereka masih ingin bekerja namun dengan kesepakatan harus menjadi Tenaga Suka Rela dan tidak digaji sebab anggaran rumah sakit untuk menggaji tenaga honorer tidak ada, namun 80 tenaga honorer masih bersedia untuk bekerja meskipun tidak digaji,”terang Masyita.
Direktur RSUD Sultra, Nurjajadin Aboe Kasim juga mengatakan bahwa hingga saat ini ia belum bisa memastikan nasib 80 tenaga honorer sebab pihaknya masih menunggu arahan dari Gubernur Sultra. “Saya tidak memiliki kapasitas untuk mengatakan bahwa tenaga honorer itu telah diberhentikan, kami masih menunggu SK dari Gubernur Sultra, kalau SK yang lama memang sudah mati, kita lihat saja kedepannya apakah masih bisa diperpanjang atau tidak,” ujarnya.( http://beritakendari.com)
Menurut Humas RSUD Sultra, Masyita, tidak adanya perpanjangan kontrak terhadap 80 tenaga honorer itu menyusul adanya kebijakan pemerintah pusat agar setiap instansi diseluruh daerah di tanah air segera melakukan rasionalisasi terhadap tenaga honorer.
“Rumah sakit tidak bisa lagi memberikan gaji sebab selama ini gaji yang diberikan kepada tenaga honorer bersumber dari APBD, namun karena tahun 2012 sudah tidak dianggarkan lagi, maka gaji untuk tenaga honorer juga dihapuskan,”terang Masyita.
Masyita mengungkapkan, kontrak yang diberikan kepada ke-80 tenaga honorer tersebut berakhir per tanggal 31 Desember 2011. Setelah kontrak berakhir, sebenarnya para tenaga honorer masih bisa bekerja kembali jika mendapat SK dari Gubernur, namun kenyataannya hingga saat ini belum ada kejelasan, sehingga pihak RSUD pun memutuskan untuk tidak lagi memperpanjang kontrak para pegawai honor.
Tenaga honorer yang tidak diperpanjang kontraknya itu terdiri dari tenaga administrasi dan teknis. Meskipun kontraknya tidak diperpanjang, namun 80 tenaga honorer tersebut hingga saat ini masih melakukan aktivitasnya seperti biasa. ”Setelah kontraknya berakhir, ternyata mereka masih ingin bekerja namun dengan kesepakatan harus menjadi Tenaga Suka Rela dan tidak digaji sebab anggaran rumah sakit untuk menggaji tenaga honorer tidak ada, namun 80 tenaga honorer masih bersedia untuk bekerja meskipun tidak digaji,”terang Masyita.
Direktur RSUD Sultra, Nurjajadin Aboe Kasim juga mengatakan bahwa hingga saat ini ia belum bisa memastikan nasib 80 tenaga honorer sebab pihaknya masih menunggu arahan dari Gubernur Sultra. “Saya tidak memiliki kapasitas untuk mengatakan bahwa tenaga honorer itu telah diberhentikan, kami masih menunggu SK dari Gubernur Sultra, kalau SK yang lama memang sudah mati, kita lihat saja kedepannya apakah masih bisa diperpanjang atau tidak,” ujarnya.( http://beritakendari.com)
Sunday, January 15, 2012
Besok, Gubernur Gorontalo Dilantik
FORWI - Rencana pelantikan Rusli Habibie dan Idris Rahim sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo 2012-2017, Senin (16/1/2012) besok, bakal diramaikan sejumlah pejabat. Selain pelantikan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Gubernur se-Sulawesi dijadwalkan hadir pada pelantikan tersebut.
"Kami sudah mengundang Gubernur-gubernur se-Sulawesi pada acara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo besok. Malam ini dijadwalkan akan ada pertemuan dengan seluruh Gubernur se-Sulawesi tersebut," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo yang baru dilantik dua hari lalu, Winarni Monoarfa, Minggu (15/1/2012), di Gorontalo.
Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo akan dilaksanakan di halaman gedung DPRD Provinsi Gorontalo. Rusli Habibie dan Idris Rahim terpilih sebagai Gubernur Gorontalo periode 2012-2017 setelah menang pada pemilihan yang berlangsung 16 November 2011.
Mantan Bupati Gorontalo Utara itu menggantikan Gusnar Ismail yang diangkat sebagai Gubernur Gorontalo sejak 2009. Saat itu, Gusnar yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Gubernur, menggantikan Fadel Muhammad yang diangkat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan di tahun yang sama.
Seusai melantik Rusli, Menagri dan rombongan akan terbang ke Manokwari untuk melantik Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi-Rahimin Katjong pada keesokan harinya. (*/tribun-timur.com)
Rusli-Idris Menangkan Pilgub Gorontalo
FORWI, GORONTALO - Hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2011 telah ditetapkan melalui rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Gorontalo di Gedung Graha Azizah, Rabu (23/11/2011).
Berdasarkan rekapitulasi dari enam kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo hasil yang diperoleh paket nomor urut satu pasangan Rusli Habibie dan Idris Rahim berjumlah 264.011 suara.
Disusul paket nomor urut dua pasangan Gusnar Ismail dan Tony Uloli dengan jumlah suara 183.060 suara dan terakhir paket nomor urut tiga pasangan David Bobihoe dan Nelson Pomalingo berjumlah 153.252.
Rapat pleno dipimpin langsung oleh Ketua KPUD Provinsi Gorontalo, Salahudin Pakaya dan empat Anggota KPUD Provinsi Gorontalo menghasilkan total suara sah berjumlah 600.323 dan suara tidak sah berjumlah 8.476.(tribuntimur)
Berdasarkan rekapitulasi dari enam kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo hasil yang diperoleh paket nomor urut satu pasangan Rusli Habibie dan Idris Rahim berjumlah 264.011 suara.
Disusul paket nomor urut dua pasangan Gusnar Ismail dan Tony Uloli dengan jumlah suara 183.060 suara dan terakhir paket nomor urut tiga pasangan David Bobihoe dan Nelson Pomalingo berjumlah 153.252.
Rapat pleno dipimpin langsung oleh Ketua KPUD Provinsi Gorontalo, Salahudin Pakaya dan empat Anggota KPUD Provinsi Gorontalo menghasilkan total suara sah berjumlah 600.323 dan suara tidak sah berjumlah 8.476.(tribuntimur)
Saturday, January 14, 2012
Evaluasi Kinerja Kejari Se Sul-Bar di Kajati di Warnai Aksi Demonstrasi
Tuntutan Demonstran :
Kami dari Aliansi Masyarakat Anti Korupsi untuk Luwu yang merupakan gabungan dari beberapa Lembaga dengan ini menyatakan sikap:
1.Mendesak Pihak Kejati SulSelbar untuk memeriksa dan menetapkan Direktur PT. KOYA, SALEH RAHIM sebagai pemenang tender Gernas Kakao Kabupaten Luwu 2009 dalam tempo 2 x 24 jam.
2.Meminta pihak Kejaksaan Tinggi untuk mengembangkan penyelidikan terkait Aliran Dana kurang lebih 5 Milyar dari proyek Gernas Kakao Kabupaten Luwu 2009 yang telah dikorupsi
3.Meminta kepada Kejati Sulselbar untuk meminta keterangan Bupati Luwu beserta Kadis Hutbun Kabupaten Luwu terkait dengan kasus korupsi gernas kakao.
4.Apabila tuntutan kami tidak diindahkan dalam waktu 3 x 24 jam oleh pihak Kejati Sulselbar maka kami akan meminta ke KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) untuk mengambil alih kasus ini.
(red-forwi).
Tiga Kajari Dapat Rapor Merah, Kejaksaan Awasi Aliran APBD dan APBN
Data yang diperoleh di Kejati, dari 28 Kejari se-Sulselbar dan sembilan Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari), ada tiga Kejari yang dinilai berkinerja buruk. Dianggap berkinerja buruk karena minim dalam penanganan kasus. Seperti Kejari Enrekang selama setahun baru menangani dua kasus, Sinjai satu kasus, dan Sungguminasa dua kasus. Sementara tiga Kejari berkinerja terbaik, yakni Kejari Makassar, Mamuju, dan Makale. Hingga kini, Kejari Makassar telah menangani 8 kasus, Mamuju 8 kasus, dan Kejari Makale menangani 6 kasus. Sedangkan 22 Kejari lainnya berkinerjasedang.
Hal tersebut diketahui setelah Fietra Sany memimpin langsung rapat tertutup dan melakukan evaluasi terhadap penanganan kasus korupsi selama tahun 2011 lalu. Terdapatnya tiga kejari terbaik, karena mereka telah menangani rata-rata delapan kasus korupsi didaerahnya, sedangkan yang berkinerja buruk hanya menangani satu sampai dua kasus korupsi selama setahun. Begitupun untuk kantor Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) terdapat dua Cabjari yang berkinerja buruk, yakni Cabjari Malino dan Cabjari Camba.
Sementara itu, hanya ada dua Kejari yang menyelamatkan kerugian negara, yakni Kejari Makassar dengan total penyelamatan kerugian negara sebesar Rp 3,4 miliar dan Kejari Makale sebesar Rp 180 juta. Sementara 26 kejari lainnya nihil penyelamatan kerugian negaranya.
Usai rapat tertutup di ruang pola Kejati Sulselbar kemarin, Asisten Pidana Khusus Kejati Sulselbar, Chaerul Amir, mengatakan, pimpinan (Kajati) telah memberikan peringatan kepada para Kajari yang berkinerja buruk dan berkinerja sedang dalam penanganan kasus korupsi. Termasuk pimpinan memberikan target tiga bulan kepada mereka untuk memperbaiki kinerjanya. Jika tetap berkinerja buruk hasil evaluasi akan dikirim ke Kejagung RI untuk mendapatkan peringatan.
Mengenai alasan sehingga masih ada Kejari yang tidak optimal bekerja, mantan Kajari Tangerang ini menambahkan, salah satu penyebabnya karena personel di daerah masih kurang seperti di Kejari Enrekang hanya tiga jaksa yang bertugas. Selain itu, Kajati juga memberikan penegasan kepada Kajari untuk memfokuskan pada pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBD dan APBN.
Menyikapi kejari berkinerja buruk, Abdul Muttalib, Direktur Anti Cooruption Committe (ACC) menegaskan, kalau Kejati Sulselbar jangan hanya berfokus pada penilaian penanganan atau jumlah kasus yang ditangani kejari di daerah, tetapi yang difokuskan pada jumlah kerugian negaranya dan berapa kerugian negara yang terselamatkan. "Untuk apa jika hanya penindakan saja, tetapi kerugian negaranya tidak mampu terselamatkan," katanya.
Sedangkan, jika masih ada kinerja kajari yang buruk, sudah harus menjadi penilaian untuk mencopot mereka dan menggantikan dengan kajari yang berkualitas dan profesional. Ada tiga yang harus dikedepankan, yaitu kasus korupsi, pelibatan masyarakat dan waktu penuntasan kasus. (net-bkm)
Hal tersebut diketahui setelah Fietra Sany memimpin langsung rapat tertutup dan melakukan evaluasi terhadap penanganan kasus korupsi selama tahun 2011 lalu. Terdapatnya tiga kejari terbaik, karena mereka telah menangani rata-rata delapan kasus korupsi didaerahnya, sedangkan yang berkinerja buruk hanya menangani satu sampai dua kasus korupsi selama setahun. Begitupun untuk kantor Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) terdapat dua Cabjari yang berkinerja buruk, yakni Cabjari Malino dan Cabjari Camba.
Sementara itu, hanya ada dua Kejari yang menyelamatkan kerugian negara, yakni Kejari Makassar dengan total penyelamatan kerugian negara sebesar Rp 3,4 miliar dan Kejari Makale sebesar Rp 180 juta. Sementara 26 kejari lainnya nihil penyelamatan kerugian negaranya.
Usai rapat tertutup di ruang pola Kejati Sulselbar kemarin, Asisten Pidana Khusus Kejati Sulselbar, Chaerul Amir, mengatakan, pimpinan (Kajati) telah memberikan peringatan kepada para Kajari yang berkinerja buruk dan berkinerja sedang dalam penanganan kasus korupsi. Termasuk pimpinan memberikan target tiga bulan kepada mereka untuk memperbaiki kinerjanya. Jika tetap berkinerja buruk hasil evaluasi akan dikirim ke Kejagung RI untuk mendapatkan peringatan.
Mengenai alasan sehingga masih ada Kejari yang tidak optimal bekerja, mantan Kajari Tangerang ini menambahkan, salah satu penyebabnya karena personel di daerah masih kurang seperti di Kejari Enrekang hanya tiga jaksa yang bertugas. Selain itu, Kajati juga memberikan penegasan kepada Kajari untuk memfokuskan pada pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBD dan APBN.
Menyikapi kejari berkinerja buruk, Abdul Muttalib, Direktur Anti Cooruption Committe (ACC) menegaskan, kalau Kejati Sulselbar jangan hanya berfokus pada penilaian penanganan atau jumlah kasus yang ditangani kejari di daerah, tetapi yang difokuskan pada jumlah kerugian negaranya dan berapa kerugian negara yang terselamatkan. "Untuk apa jika hanya penindakan saja, tetapi kerugian negaranya tidak mampu terselamatkan," katanya.
Sedangkan, jika masih ada kinerja kajari yang buruk, sudah harus menjadi penilaian untuk mencopot mereka dan menggantikan dengan kajari yang berkualitas dan profesional. Ada tiga yang harus dikedepankan, yaitu kasus korupsi, pelibatan masyarakat dan waktu penuntasan kasus. (net-bkm)
Friday, January 13, 2012
Peran Media Massa Sangat Diperlukan
Dalam Mewujudkan Visit Makassar dan Beyond Menuju Visi Kota Dunia
 | |
| H.M. ANIS ZAKARIA KAMA, S.H, M.Si., M.H. (Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Makassar) |
Pesona anjungan pantai losari kini telah banyak digandrungi banyak orang, baik pengunjung wisatawan domestik maupun manca Negara karena daya tarik dan keunikan yang dimiliki, serta menjadi salah satu ikon kota Makassar sebagai obyek wisata, demikian pula, tak kalah ramainya di kunjungi oleh para domestik ialah karebosi link, sebuah mall yang dibangun dibawah terowongan lapangan sepak bola yang sangat memanjakan para pengunjungnya. Tidak berhenti sampai disitu masih banyak sitius-situs budaya yang lain tak kala menariknya termasuk pembangunan wisma negara di CPI yang akan dibangun disekitar anjungan pantai losari, ini merupakan salah satu bentuk kontribusi pemerintah Kota Makassar dalam memajukan potensi daerah khususnya dibidang pariwisata sebagai bentuk inplementasi dari visit Makassar dan Beyond 2011-2014 menuju visi kota dunia.
Untuk itu pemerintah berharap dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Makassar mampu membantu perekonomian masyarakat. Juga dengan adanya program tersebut bisa menarik perhatian wisatawan untuk berinvestasi, untuk mengaktualisasikan visit tersebut tentu saja melalui kearifan lokalnya, dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada, khususnya dibidang pariwisata dengan melibatkan seluruh SKPD yang ada, termasuk stakeholder untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan potensi tersebut. Oleh karena itu pembangunan disektor kepariwisataan perlu didukung oleh semua pihak demi kepentingan masyarakat, jadi tidak perlu dipolemikkan lagi. Ujar sekda.
Namun tidak terlepas dari semuai itu juga masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi terutama menyangkut masalah kebersihannya seperti pengadaan fasilitas umum toilet yang dinilai masih kurang yang diperuntukkan bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Makassar. permasalahan lain yang perlu mendaptkan perhatian adalah bagaimana mengatasi kemacetan, dimana volume kendaraan tidak berbanding lurus dengan area dan ruas jalan, untuk itu peran aktif dinas perhubungan sangat diperlukan untuk membantu menertibkan, agar tidak terjadi kesengrawutan lalu lintas. namuni jika dibanding dikota lain seperti Surabaya, hunian disana dinilai tidak sehat lagi, dan saya kira Makassar masih jauh lebih baik. Terangnya.
Menyangkut pelayanan pablik harus menjadi prioritas utama bagi birokrasi, dimana Walikota Makassar, H. Ilham Sirajuddin selalu menegaskan untuk memberikan kemudahan kepada siapa saja, baik itu warganya maupun wisatawan domestik dan mancanegara yang ingin berkunjung ke Makassar untuk berinvestasi, akan di layani dengan baik. Misalnya mengenai standarisasi pelayanan, salah satu prestasi yang telah dicapai yakni mampu meraih penghargaan AISO di bidang pelayanan dan perizinan. Untuk itu saya berharap ada kepedulian dan kebersamaan semua pihak termasuk peran media massa sangat diperlukan agar bisa mengkritisi pemerintah daerah kearah yang bersifat konstruktif.(red,forwi)
Untuk itu pemerintah berharap dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Makassar mampu membantu perekonomian masyarakat. Juga dengan adanya program tersebut bisa menarik perhatian wisatawan untuk berinvestasi, untuk mengaktualisasikan visit tersebut tentu saja melalui kearifan lokalnya, dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada, khususnya dibidang pariwisata dengan melibatkan seluruh SKPD yang ada, termasuk stakeholder untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan potensi tersebut. Oleh karena itu pembangunan disektor kepariwisataan perlu didukung oleh semua pihak demi kepentingan masyarakat, jadi tidak perlu dipolemikkan lagi. Ujar sekda.
Namun tidak terlepas dari semuai itu juga masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi terutama menyangkut masalah kebersihannya seperti pengadaan fasilitas umum toilet yang dinilai masih kurang yang diperuntukkan bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Makassar. permasalahan lain yang perlu mendaptkan perhatian adalah bagaimana mengatasi kemacetan, dimana volume kendaraan tidak berbanding lurus dengan area dan ruas jalan, untuk itu peran aktif dinas perhubungan sangat diperlukan untuk membantu menertibkan, agar tidak terjadi kesengrawutan lalu lintas. namuni jika dibanding dikota lain seperti Surabaya, hunian disana dinilai tidak sehat lagi, dan saya kira Makassar masih jauh lebih baik. Terangnya.
Menyangkut pelayanan pablik harus menjadi prioritas utama bagi birokrasi, dimana Walikota Makassar, H. Ilham Sirajuddin selalu menegaskan untuk memberikan kemudahan kepada siapa saja, baik itu warganya maupun wisatawan domestik dan mancanegara yang ingin berkunjung ke Makassar untuk berinvestasi, akan di layani dengan baik. Misalnya mengenai standarisasi pelayanan, salah satu prestasi yang telah dicapai yakni mampu meraih penghargaan AISO di bidang pelayanan dan perizinan. Untuk itu saya berharap ada kepedulian dan kebersamaan semua pihak termasuk peran media massa sangat diperlukan agar bisa mengkritisi pemerintah daerah kearah yang bersifat konstruktif.(red,forwi)
Tiket Anak KA Dihapus Awal Januari Ini
Manajer Humas PT KA Daops 8 Surabaya, Sri Winarto mengungkapkan, selama ini pihaknya memberlakukan tiket untuk anak, dimana biayanya dipotong 30 persen dari tarif dewasa. “Selama ini, pemberlakuan tiket anak ada di KA kelas ekonomi dan bisnis. Sedangkan untuk kelas eksekutif memang sudah lama tak ada tiket anak,” tukasnya.
Dijelaskan, tak lama berselang muncu kebijakan PT KA yakni memberi kenyamanan pada penumpang dimana untuk KA kelas ekonomi jarak menengah dan jauh tak boleh ada penumpang berdiri alias kapasitas seat dimaksimalkan 100 persen. Karena itu, pihaknya juga memberi kenyamanan pada penumpang anak, lewat penghapusan tiket anak. Dengan begitu, maka sejak awal Januari ini tarif untuk anak sama dengan dewasa, sehingga mereka bisa duduk. “Ini untuk memberi kenyamanan, tak hanya bagi penumpang dewasa, tapi juga anak,” jelasnya.
Tak hanya itu saja, pihaknya juga menghapus tarif minimum kelas ekonomi jarak menengah dan jauh sejak awal Januari ini. Jika sebelumnya PT KA berpegang pada aturan tarif perjalanan, maka saat ini tarif penumpang dihitung berdasarkan jarak tempuhnya. “Ini memang hanya untuk kelas ekonomi saja, baik jarak menengah dan jauh. Jadi kalau misalkan KA Kertajaya jurusan Surabaya-Jakarta untuk jarak sampai 700 km membayar Rp 41.000, tapi lebih dari itu maka harus membayar Rp 43.000,” tegasnya.
Adanya aturan baru tentang penghapusan tiket anak ini rupanya direspon negatif beberapa penumpang. Seperti pengakuan Icha (28), ibu satu anak yang akan berangkat ke Jakarta pakai KA Kertajaya. Dia keberatan dengan aturan baru. Selama ini, KA adalah salah satu moda transportasi yang efisien dan murah sehingga bisa membawa banyak anggota keluarga, dibandingkan bus. “Kalau tarif anak dihapus, saya harus membayar lebih mahal untuk anak saja. Ini membuat tarif KA jadi lebih mahal,” tegasnya.
SURABAYA l SURYA Online
Thursday, January 12, 2012
Anggota DPRD Kota Gorontalo Dituntut Sembilan Bulan Penjara
Anggota DPRD Kota Gorontalo, Darmawan Duming (41), dituntut sembilan bulan penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo, Rabu (11/1/2012). Jaksa penuntut umum menilai terdakwa melanggar Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan.
Sebelumnya, Darmawan didakwa terlibat perjudian tetapi dakwaan itu tidak terbukti selama persidangan. "Terdakwa berusaha merampas kamera wartawan saat polisi menggerebek rumah yang diduga ada perjudian pada 23 Februari 2011 di Kelurahan Liluwo, Kota Gorontalo," tutur jaksa Yulganova Sidiki.
Kasus ini bermula ketika aparat Polres Kota Gorontalo merazia sebuah rumah di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, pada 23 Februari 2011. Diduga, di dalam rumah tersebut sedang berlangsung perjudian.
Darmawan ditangkap bersama Suleman Abdullah(45) dan Arifin Asiku (39). Barang bukti yang disita polisi berupa uang sejumlah Rp 925.000 dan kartu domino. Jaksa lantas mendakwa ketiganya dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.
Pasal 335 KUHP hanya ditambahkan kepada Darmawan, karena berusaha merampas kamera wartawan Trans 7 yang sedang meliput razia tersebut. Selama persidangan, dakwaan Pasal 303 terhadap Darmawan tidak terbukti. Akhirnya, jaksa menuntut Darmawan dengan pasal 335 dan tetap menuntut dua terdakwa lainnya dengan pasal 303.
"Kami akan mengajukan pledoi atas tuntutan jaksa itu," ujar Ismail Pelu, kuasa hukum Darmawan. (*/tribungorontalo.com)
Sebelumnya, Darmawan didakwa terlibat perjudian tetapi dakwaan itu tidak terbukti selama persidangan. "Terdakwa berusaha merampas kamera wartawan saat polisi menggerebek rumah yang diduga ada perjudian pada 23 Februari 2011 di Kelurahan Liluwo, Kota Gorontalo," tutur jaksa Yulganova Sidiki.
Kasus ini bermula ketika aparat Polres Kota Gorontalo merazia sebuah rumah di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, pada 23 Februari 2011. Diduga, di dalam rumah tersebut sedang berlangsung perjudian.
Darmawan ditangkap bersama Suleman Abdullah(45) dan Arifin Asiku (39). Barang bukti yang disita polisi berupa uang sejumlah Rp 925.000 dan kartu domino. Jaksa lantas mendakwa ketiganya dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.
Pasal 335 KUHP hanya ditambahkan kepada Darmawan, karena berusaha merampas kamera wartawan Trans 7 yang sedang meliput razia tersebut. Selama persidangan, dakwaan Pasal 303 terhadap Darmawan tidak terbukti. Akhirnya, jaksa menuntut Darmawan dengan pasal 335 dan tetap menuntut dua terdakwa lainnya dengan pasal 303.
"Kami akan mengajukan pledoi atas tuntutan jaksa itu," ujar Ismail Pelu, kuasa hukum Darmawan. (*/tribungorontalo.com)
Tuesday, January 10, 2012
2012, Optimis Capai Overtarget
Agus Jaya Said : Bidang Pajak Reklame & Retribusi Dispenda Makassar
“Visit Makassar menuju kota dunia melalui kearifan lokalnya telah berhasil memacu pendapatan asli daerah khususnya melalui dibidang jasa dan pelayanan terbukti ditahun 2011 Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan berdasarkan data yang kami peroleh dari Kabid Pajak Reklame dan Retribusi dimana PAD tahun 2011 mencapai over target atau mengalami peningkatan 50 persen dari pokok 15 milyar ada penambahan menjadi 16,5 milyar yang terealisasi, jadi kenaikannya sekitar 500 juta terhitung hingga bulan desember 2011. jika dibanding pada tahun 2010 hanya mencapai 9,5 milyar, sementara target yang ingin dicapai ditahun 2012 yakni kurang lebih 17 milyar.”
Keberhasilan yang dicapai tentu tidak terlepas dari pada kesadaran dan peran stakeholder wajib pajak antara lain para pengusaha, investor serta pelaku UKM. Lajunya arus pertumbuhan ekonomi khususnya dbidang jasa, izin dan pelayanan dikota Makassar tentu tidak dapat dipungkiri tentang adanya intervensi atau campur tangan para pelaku usaha baik orang pribumi sendiri maupun domestik mulai dari level UKM hingga pengusaha kelas atas. Usahapun yang dirintis bermacam-macam mulai dari usaha perhotelan, tempat hiburan rumah bernyanyi atau karaoke, diskotik, bar, industri, barang dan jasa dan masih banyak lainnya. Dengan demikian tentu saja menimbulkan dampak multiplayer efek tersendiri bagi pembangunan kota makassar, yakni menjadi salah satu aikon kontribusi pendapatan pajak dan retribusi terbesar bagi daerah, sebagai indikatornya semaking menjamurnya papan reklame yang tampil bersolek menghiasi seluruh tata ruang kota mulai diberbagai pusat pertokoan dan pembelanjaan baik disepanjang jalan protokol hingga merambah disetiap jalan stapak dan sudut-sudut gang toko namun disis lain juga tidak dapat dipungkiri jika pemandangan tersebut justru merusak atau melanggar estetika tata ruang kota.
Menurut Agus Jaya Said kepala Bidang Pajak Reklame & Retribusi Dispenda Kota Makassaar saat ditemui diruang kerjanya mengatakan perlu ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah kota agar dilakukan penertiban sehingga keberadaanya tidak lagi mengganggu dan melanggar aturan perda yang sudah dibuat, dan yang paling penting menurutnya adanya kesadaran dari masyarakat atau semua pihak akan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai pelaku usaha dalam menjaga ketertiban yang berlaku.ujarnya. misalnya saja dengan diberlakukannya perda yang baru bagi ormas dan parpol yang bebas dari pajak dan retribusi yakni terlepas dari biaya reklame maupun spanduk pihaknya menghimbau agar tetap melaporkan kegiatannya kedispenda, sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pihaknya jangan lagi dipersalahkan. Seperti yang pernah terjadi, ada organisasi yang melapor karna merasa kehilangan spanduk atau disabotase orang. katanya.
Jika dipersentasekan ada tiga komponen sumber utama pendapatan asli daerah antara lain Pajak, Retribusi dan Laba (BUMD), dari tiga komponen tersebut sumber pendapatan terbesar yang diperoleh hanya dari Pajak antara lain, Pajak hotel, restoran, hiburan, penerang jalan, reklame, parkir dan galian golongan C. Salah satu buktinya misalnya khusus pajak reklame dimana tahun 2011 Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan berdasarkan data yang kami peroleh dari Kabid Pajak Reklame dan Retribusi dimana PAD tahun 2011 mencapai over target atau mengalami peningkatan 50 persen dari pokok 15 milyar ada penambahan menjadi 16,5 milyar yang terealisasi, jadi kenaikannya sekitar 500 juta terhitung hingga bulan desember 2011. jika dibanding pada tahun 2010 hanya mencapai 9,5 milyar, sementara target yang ingin dicapai ditahun 2012 yakni kurang lebih 17 milyar.
Sedangkan untuk mengenjot Peadapatan Asli Daerah maka dilakukan upaya-upaya berupa proses intensifikasi pertama yakni melakukan penarikan regulasi yang baru sesuai Undang-Undang Perda yang ditetapkan. Kedua, Ekstensifikasi dengan melakukan pendataan baru atau update setiap bulannya, dengan melakukan perbaikan dibidang pelayanan secara on line.(red forwi-subhan)
Keberhasilan yang dicapai tentu tidak terlepas dari pada kesadaran dan peran stakeholder wajib pajak antara lain para pengusaha, investor serta pelaku UKM. Lajunya arus pertumbuhan ekonomi khususnya dbidang jasa, izin dan pelayanan dikota Makassar tentu tidak dapat dipungkiri tentang adanya intervensi atau campur tangan para pelaku usaha baik orang pribumi sendiri maupun domestik mulai dari level UKM hingga pengusaha kelas atas. Usahapun yang dirintis bermacam-macam mulai dari usaha perhotelan, tempat hiburan rumah bernyanyi atau karaoke, diskotik, bar, industri, barang dan jasa dan masih banyak lainnya. Dengan demikian tentu saja menimbulkan dampak multiplayer efek tersendiri bagi pembangunan kota makassar, yakni menjadi salah satu aikon kontribusi pendapatan pajak dan retribusi terbesar bagi daerah, sebagai indikatornya semaking menjamurnya papan reklame yang tampil bersolek menghiasi seluruh tata ruang kota mulai diberbagai pusat pertokoan dan pembelanjaan baik disepanjang jalan protokol hingga merambah disetiap jalan stapak dan sudut-sudut gang toko namun disis lain juga tidak dapat dipungkiri jika pemandangan tersebut justru merusak atau melanggar estetika tata ruang kota.
Menurut Agus Jaya Said kepala Bidang Pajak Reklame & Retribusi Dispenda Kota Makassaar saat ditemui diruang kerjanya mengatakan perlu ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah kota agar dilakukan penertiban sehingga keberadaanya tidak lagi mengganggu dan melanggar aturan perda yang sudah dibuat, dan yang paling penting menurutnya adanya kesadaran dari masyarakat atau semua pihak akan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai pelaku usaha dalam menjaga ketertiban yang berlaku.ujarnya. misalnya saja dengan diberlakukannya perda yang baru bagi ormas dan parpol yang bebas dari pajak dan retribusi yakni terlepas dari biaya reklame maupun spanduk pihaknya menghimbau agar tetap melaporkan kegiatannya kedispenda, sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pihaknya jangan lagi dipersalahkan. Seperti yang pernah terjadi, ada organisasi yang melapor karna merasa kehilangan spanduk atau disabotase orang. katanya.
Jika dipersentasekan ada tiga komponen sumber utama pendapatan asli daerah antara lain Pajak, Retribusi dan Laba (BUMD), dari tiga komponen tersebut sumber pendapatan terbesar yang diperoleh hanya dari Pajak antara lain, Pajak hotel, restoran, hiburan, penerang jalan, reklame, parkir dan galian golongan C. Salah satu buktinya misalnya khusus pajak reklame dimana tahun 2011 Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan berdasarkan data yang kami peroleh dari Kabid Pajak Reklame dan Retribusi dimana PAD tahun 2011 mencapai over target atau mengalami peningkatan 50 persen dari pokok 15 milyar ada penambahan menjadi 16,5 milyar yang terealisasi, jadi kenaikannya sekitar 500 juta terhitung hingga bulan desember 2011. jika dibanding pada tahun 2010 hanya mencapai 9,5 milyar, sementara target yang ingin dicapai ditahun 2012 yakni kurang lebih 17 milyar.
Sedangkan untuk mengenjot Peadapatan Asli Daerah maka dilakukan upaya-upaya berupa proses intensifikasi pertama yakni melakukan penarikan regulasi yang baru sesuai Undang-Undang Perda yang ditetapkan. Kedua, Ekstensifikasi dengan melakukan pendataan baru atau update setiap bulannya, dengan melakukan perbaikan dibidang pelayanan secara on line.(red forwi-subhan)
Subscribe to:
Posts
(
Atom
)
