Berita Terkini :
SALAM REDAKSI ,  WELCOME  |  sign in  |  Gueet Book  |  Kontak Kami
Harap tunggu :D
Sponsored By :FORWI.

Healine News


forwi

Kepala Sekolah

forwi

forwi.

forwi

forwi

27.489 Sertipikat Tanah Terteken Bukti Keberhasilan Pelayanan Prima

Sabtu, 11 Oktober 2014

  • Arman Hasanuddin, SH.MH (Kepala BPN Kabupaten Gowa)
    Gowa,Forwi.,Badan pertanahan Nasional (BPN) kini telah memasuki usianya yang ke 54 dengan  usianya setengah abad tersebut  kian memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat ,termasuk transparan dalam hal biaya pengurusan sertipikat tanah.hal ini dapat kita lihat di Kantor BPN kota Makassar tampak terpampang tabel bukti transparan biaya pengurusan sertipikat tanah,selain BPN Makassar,BPN Kab gowa juga kian selektif dalam memberikan pelayanan pengurusan sertipikat tanah .

    Sebagai institusi yang di beri amanat oleh Negara melakukan pensertipikatan tanah kini semakin menggenjok masyarakat untuk dapat mensertipikatkan tanahnya.dalam acara telecomprensi yang berlangsung di Makassar beberapa waktu yang lalu di hadiri pejabat BPN sul-sel dan bapak gubernur Sul-sel, Syahrul Yasin limpo dalam acara telecompren tersebut,BPN mengatakan kemudahan dalam proses pengurusan sertipikat tanah di antaranya pengecekan sertipikat tanah pelaksanaanya 1 hari,peralihan hak 5 hari kerja,peningkatan hak dari HGB ke Hak milik 5 hari kerja serta Penghapusan hak tanggungan (roya) 5 hari kerja

    Kita berusaha memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat hal ini di ungkapkan kepala Badan Pertanahan Kab Gowa Arman Hasanuddin Pada saat di wawancara di ruang kerjanya oleh korlip forum wartawan Indonesia 8/10/2014.Kab gowa yang memiliki luas wilayah 1873,41km terbilang cukup luas apalagi ada beberapa kecamatan di kab Gowa berada di ketinggian sehingga  dalam pensosialisasian pensertipikatan tanah Mantan kepala Badan pertanahan sulbar ini terkadang turun langsung di tengah tengah masyarakat memberikan sosialisasi tentang pensertipikatan tanah.

Saat di konfirmasi tentang tunggakan sertipikat tanah yang ada di kab gowa kembali menjelaskan pihaknya telah menyelesaikan 98 bidang tunggakan larasita  tunggakan tersebut pada tahun 2012, selain itu beliau menambahkan banyak program BPN yang menyentuh langsung kepada masyarakat miskin diantaranya adalah sertipikat prona yang di peruntukkan untuk orang miskin dan dalam hal ini BPN tidak memungut biaya kepada masyarakat.

    Selama kepemimpin Arman Hasanuddin di kantor BPN kab Gowa telah memperlihatkan kinerja yang sangat memuaskan terbukti produksi sertipikat tanah kian meningkat dari hari ke hari tercatat untuk tahun pertama kepemimpinya 2013 telah memproduksi sebanyak 14 ribu bidang  dan tahun 2014 sampai berita ini di turungkan telah tercatat 13.489 bidang selain itu menurutnya kesejahtraan masyarakat kab gowa kian meningkat pula hal ini di buktikan hak tanggungan yang ada di Bank cukup disignipikan karena mencapai 1,3 triliyum dengan jumlah yang besar tersebut sangat di yakini bahwa BPN Kab Gowa berperan aktif dapat menekan angka kemiskinan dikab gowa,namun semua itu tak lepas dari kesadaran masyarakat itu sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya mereka harus mensertipikatkan tanahnya sehingga memudahkan untuk mendapatkan modal usaha di bank.

    Untuk bulan ini oktober BPN kab gowa akan melakukan gebrakan baru lagi yaitu pada saat masyarakat melakukan permohonan penerbitan sertipikat tanah petugas loket menerima permohonan tersebut kemudian pejabat BPN melakukan pemeriksaan berkas atas lokasi tanah yang dimohonkan tersebut jika berkas permohonan sudah lengkap dan telah memenuhi persyaratan yang di atur dalam UU pokok agraria barulah permohonan pemohon dapat di terimah dan di catat untuk di proses penerbitan sertipikat tanahnya.

    Tujuan program tersebut agar tidak ada lagi berkas pemohon yang telah di terima di loket, di kembalikan ke pemohon dengan alasan kekurangan berkas ungkap kepala BPN Kab Gowa. Setelah ditanya mengenai sanggahan atas sertipikat yang akan diterbitkan dengan ketegasannya kembali ia menjelaskanya  secara otomatis sesuai dengan aturan jika ada sanggahan atas sertipikat yang akan diterbitkan kami tidak menerbitkannya sebelum ada penyelesaian antara pemohon dengan yang melakukan sanggahan.   007 (rasyid)   
  



Ketua DPP HTI Serukan Tinggalkan Demokrasi

Minggu, 01 Juni 2014

      Makassar, (1 juni 2014) hari ini HTI menggelar Konfrensi Islam dan Peradaban 1435 Hijriah di Stadion GOR Sudiang yang dihadiri kurang lebih 5000 ribu peserta yang memadati gedung tersebut.

       Antusias dari berbagai aktivis islam menyambut acara ini ditandai dengan gema takbir ketika Ketua  DPP HTI  Ust. H. Rokhmat S. Labid mengugkapkan fakta-fakta kesesatan demokrasi yang telah menyengsarakan masyarakat  melalui

ekonomi liberalisme, untuk itu sudah saatnya kita tinggalkan dan membuang jauh-jauh demokrasi dari indonesia serta tunduk dan taat kepada syariat Allah SWT melalui tegaknya Daulah Khilafah Islamiyah.   

    Ketua Lajnah Tsaqofi DPD. HTI Sulsel, Ust. Ali Wardana mengupas lebih lanjut fakta kedustaan demokrasi yang bertajuk “dari korporasi oleh korporasi dan untuk korporasi” yang dituding sebagai biang kerok dari keterpurukan dan kehancuran sistem ekonomi liberalisme di Indonesia hal ini tidak terlepas dari intervensi nyata pengusaha asing dalam mengerut dan mengelolah SDA di Indonesia yang mendapat legalitas privatisasi dari penguasa di negeri ini.

     Dalam konfrensi pers tersebut hal senada juga disampaikan ketua lajnah DPD HTI Sulsel, Ust.Shodiq mengungkapkan  ada dua alasan diselenggarakannya acara tersebut pertama bahwa sampai hari ini indonesia masih terjajah secara ekonomi dan sudah saatnya daulah khilafah menggantikan sistem ekonomi liberal demokrasi.

•    HTI Memilih Golput


     Sikap politik Ketua DPP HTI menjelang Pilpres 2014 akhirnya disampaikan dalam Konfrensi Pers Islam dan Peradaban 1435 Hijriah di GOR Sudiang Makassar. Menurutnya Capres dan Cawapres saat ini belum repsentatif atau memenuhi unsur atau kriteria untuk dipilih sebagaimana yang  diinginkan Islam karena aturan yang diembang masih menggunakan sistem demokrasi sekularisme.

       Lanjut Ustad Rahmat sistem islam tidak akan bisa dikonfilasi dengan sistem demokrasi saat ini ibarat air dan minyak tidak akan pernah bersatu atau bersenyawa. Karena hukum yang dibuat manusia berdasarkan azas mamfaat sesuai selera hawa nafsunya bukan berdasarkan standar halal-haram, padahal aturan itu hanya milik Allah SWT.

     Penerapan Daulah Khilafah saat ini bukanlah sebuah ilusi atau kemustahilan sebagaimana yang dinilai tokoh intelektual islam moderat justru barat berusaha menghalang-halangi penerapannya karena dianggap sebuah ancaman bagi negara ideologi kapitalis demokrasi, tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT jika ia sudah menghendaki, sebagaimana janjinya kepada rasulnya, akan datang suatu masa dimana masa diktator akan berganti dan islam akan berjaya kembali menjadi daulah khilafah islamiyah ala minhajin nubuwa. ungkapnya




 

Bobroknya Pelayanan Dikantor Imigrasi Kelas I Makassar

Selasa, 25 Maret 2014




Kasi Statuskim Ancam dan Usir  Wartawan Diruang Kerja Kepala Imigrasi

Makassar, (Senin, 24 Maret 2013/08.00 Wita)  Citra pejabat bagian Kasi Statuskim, Noer Putra Bahagia, SP, SH, M.Si di kantor Imigrasi Kelas Satu Kota Makassar kembali ternoda pasalnya perlakuan yang diterima oleh pekerja kulit tinta ini oleh pejabat imigrasi ini dinilai tidak etis dan kurang  terfuji  yang menunjukkan sikap arogansinya dengan cara mengancam dan mengusir wartawan saat sedang ingin melakukan konfirmasi diruang kerja kepala imigrasi, Tegas Hartawan.

Saat ditemui rekan-rekan media untuk mempertanyakan berita tersebut malah ia pasang badan dan megatakan “saya ini sarjana hukum, orang berpendidikan bahkan ia mengaku jika dia keluarga wartawan dekat dengan pemimpin media dan saya juga pernah menjalankan profesi ini.Ungkapnya.


Lantas bagaimana dengan UU Keterbukaan Informasi Pablik No. 14 2008 dan UUD Pers N0 40 1999 jika pihak imigrasi tidak ingin memberikan keterangan atau informasi yang dibutuhkan pers ? katanya itu adalah rahasia negara kami punya hak tolak tapi tidak dengan kasus yang ditanyakan, lalu kenapa anda memerintahkan atasan anda untuk menghentikan wawancara dengan mengatakan “pak sudah tutup saja komunikasi jangan diteruskan” sambil membentak dan menyuruh si wartawan keluar dengan mengatakan “keluar kamu dari sini dengan nada tinggi” serta menyuruh security sambil memegan leher belakang si wartawan tersebut keluar dari kantor.

Sikap arogan yang ditunjukkan pejabat imigrasi sudah diambang batas dia tidak hanya menghina profesi wartawan namun ia juga mengertak sambil mengancam, Bukan hanya itu selain meminta memperlihatkan id card si wartawan dia juga meminta legalitas lembaga wartawan tersebut dan mengancam akan melaporkan kepada pihak yang berwajib. “Silahkan bapak telpon polisi saya siap dilaporkan”, pinta wartawan, namun ia rupanya tidak berani melakukannya, karna hanya sekedar gertakan sambel untuk sekedar mengitimidasi wartawan tersebut. Ujar korban.

Dalam keterangan persnya tadi siang sekita jam 14.00 wita Noer Putra Bahagia baru menyadari kesalahannya dihadapan rekan-rekan media dan meminta maaf atas tindakannya yang terbawah emosi, ia juga menambahkan bahwa kasus yang dipertanyakan menurutnya tidak ada hubungannya dengan apa yang dilaporkan keimigrasi, kasus itu berlatarbelakang masalah harta gonogini yang disenketakan keduanya yang lama berdomisili di Amerika dan meninggalkan harta di indonesia, lanjut putra I Gusti Bagus meminta tolong kepada saya untuk dibuatkan rekomendasi atau surat keterangan terkait status mantan isterinya yang WNA yakni Ernawati, namun pihak imigrasi tidak berwenang menetapkan status warga negara karna itu kewenangan Departemen Kementrian Hukum dan HAM Pusat. 

Lalu bagaimana dengan laporan I Gusti Bagus kepada penyidik Polda yang melaporkan mantan isterinya Ernawati atas atas dugaan memberikan laporan atau keterangan palsu berupa pemalsuan dokumen atau identitas diri KTP WNI. 

Ini menunjukkan betapa bokroknya sistem birokrasi dan pelayanan di imigrasi kelas 1 Makassar yang pejabatnya dinilai berpremental seperti preman yang diduga sudah menyimpang dari Kepmen 30 Tahun 2008 tentang PNS.

• PIHAK IMIGRASI TANTANG KEPOLISIAN MEMBONGKAR KASUS INI

 
Kepala Imigrasi Kelas 1 Makassar Tegas Hartawan saat ditemui ruang kerjanya mempersilahkan pihak kepolisian membeberkan serta membongkar dugaan pembuatan dokumen atau laporan palsu status kewarganegaraan terkait pembuatan paspord WNI yang jika terbukti disinyalir melibatkan pejabat oknum imigrasi.
(red/forwinews)

Pelni dan Penumpang Dirugikan Akibat ABK Kapal Pelihara "Preman Asongan" di KM. Bukit Siguntang

Selasa, 18 Februari 2014

  • Akibat Kenaikan Harga Tiket Wisata Untuk Kelas Ekonomi Penumpang Berang dan Bertikai Berebut Tempat Tidur Pasalnya Mereka Merasa Dibodohi dan Dirugikan.
Makassar (Senin, 10 Pebruari 2014 | 22:00 Wita): PT Pelni diminta memperhatikan pelayanan di KM Bukit Siguntang seiring pemberlakukan kelas pariwisata sejak beberapa bulan terakhir ini, karena penumpang tidak kebagian tempat tidur yang layak.

Salah seorang penumpang dari Tarakan, Kaltara, Ahmad, di Makassar, Kamis (13/02), mengatakan dua kali pelayaran bersama KM. Bukit Siguntang ternyata pelayanan kelas pariwisata masih seperti ekonomi.

Mulai dari persoalan akomodasi, tempat tidur hingga menyangkut harga tiket dinilai tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan, justru lebih parahnya lagi jadwal keberangkatan kapal malah molor hingga 6 jam di pelabuhan Tarakan akibat aktivitas bongkar muat barang, keluh penumpang.

"Bayangkan harga tiket dengan diberlakukannya kelas pariwisata Rp.420.000 per orang dewasa , menyusul ekonomi Rp 390.000 per orang. Namun, tidak kebagian tempat tidur," ujarnya.

Ahmad merujuk, rebutan tempat tidur harus terjadi antar penumpang karena nomor tiket sama.

Ketegangan terjadi dan mengarah ke perkelahian karena rebutan tempat tidur yang ternyata nomor fasilitas tersebut sama.

"Sayangnya anak buah kapal (ABK) tidak bisa berbuat banyak dalam menangani masalah tersebut sehingga penumpang yang tiba terlambat sering mengalah karena tempat tidurnya telah dipakai mengingat dia juga memiliki tiket resmi," katanya.

Akibatnya, penumpang yang membeli tiket kelas pariwisata terpaksa membeli tikar untuk tidur sehingga menunjukan pelayanan di KM. Bukit Siguntang tidak sesuai dengan penerapan kelas pariwisata.

"Pastinya memberi kesan jelek karena harga tiket tidak sesuai dengan pelayanan. Apalagi, kelas pariwisata yang sebenarnya harus memberi kesan sesuai namanya," ujar Ahmad.

Karena itu, PT.Pelni diminta menegur, baik penanggung jawab KM. Bukit Siguntang maupun travel yang menjual tiket sebagai mitra kerja agar tidak sekedar hanya mengejar keuntungan dan mengabaikan kenyamanan pelayaran.

Apalagi, saat mudik seperti perayaan Natal, Tahun Baru dan Idul Fitri dengan penumpang pasti membludak.

Belum lagi masalah buruh dan pedagang yang ada diatas kapal  yang kerap kali berulah dan menganggu hak privasi penumpang yang menawarkan jasa dan berbagai barang jualan untuk dibeli namun dinilai tidak beretika dan kesan memaksa .

"Jadi PT.Pelni jangan hanya mengejar keuntungan semata dan mengabaikan kenyamanan pelayanan pelayaran, termasuk kemungkinan terjadi pertikaian antar sesama penumpang yang memiliki tiket resmi," kata Ahmad. (ant/tm)






Polisi Baru Awali Masa Bertugas Dengan Pesta Miras

Jumat, 10 Januari 2014

Maros (Minggu, 5 Januari 2014, Usai menjalani pendidikan di SPN Batua Makassar menjelang akhir tutup tahun, salah seorang oknum polisi bintara tengah asyik berkumpul menikmati tuak bersama dengan rekannya, ia mengawali aktivitas dengan tuak sebelum bertugas di JL Bambu Runcing, polisi muda mengajak teman-temannya minum tuak sebagai pelepas lelah setelah melalui pendidikan. Katanya, untuk merayakan dan karena lama tak jumpa akhirnya saya putuskan untuk mengundang teman-teman di tempat ini sebagai suatu acara selesainya pendidikan saya, apalagi saya akan bertugas sebentar malam di Kota Pangkep ujarnya. Maros, (6/1/2014)

Tabloid KPK Dilaporkan Wali Kota Tarakan ke Polisi

Jumat, 27 September 2013

Tarakan: Merasa difitnah oleh pemberitaan sebuah tabloid, Wali Kota Tarakan Udin Hianggio melaporkan Pemimpin Redaksi Tabloid Keker Pemburu Korupsi (KPK)  ke polisi.  Udin mendatangi Mapolres Tarakan ditemani unsur muspida setempat.

Udin tidak tidak terima dengan tulisan di tabloid tersebut yang menudingnya melakukan korupsi ratusan miliar rupiah dan disebut pantas dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan untuk digantung.

“Saya merasa tidak pernah melakukan perbuatan korupsi seperti yang dituduhkan sang penulis. Secara pribadi dan keluarga, saya merasa terpojokkan oleh pemberitaan tersebut. Apalagi pemberitaan itu hanya bersifat opini tanpa narasumber,” tegasnya di Tarakan, Kamis (16/5).

Tulisan yang juga dipermasalahkan Udin adalah dirinya dilaporkan selalu meminta fee sebesar 20% setiap kali ada pengerjaan proyek kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan dan Suku Dinas Pekerjaan Umum.

“Saya melaporkan Pemred Tabloid KPK ke polisi karena telah mencemarkan nama baik. Saya tidak pernah bertemu dengan oknum wartawan tersebut,” ujarnya.

Kapolres Tarakan Ajun Komisaris Besar Desman Sujaya Tarigan mengatakan akan mengkaji dan mendalami laporan tersebut. “Polisi juga akan memintai keterangan saksi-saksi,” ujar Desman. (Muhammad Reza)

Tragis Jurnalis! Fotografer Media Mesir Ditembak Mati Saat Rekam Penembakan oleh Tentara

Senin, 23 September 2013

Internasional - Mengenaskan! Seorang fotografer media Mesir tewas ditembak tentara. Namun, fotografer dari surat kabar Al-Horia Wa Al-Adala ini sempat mengambil gambar tentara yang menembaknya dari atas gedung di Kairo.

Adegan demi adegan berhasil diabadikan oleh kamera milik Ahmed Samir Assem (26). Insiden tragis ini terjadi ketika serangan melanda para demonstran pendukung presiden terguling Mohammed Morsi, yang berkumpul di luar markas besar pasukan elit Mesir, Garda Republik, di Kairo.

Seperti dilansir Sydney Morning Herald, Rabu (10/7/2013), Assem mengabadikan seluruh kejadian, terutama sejak para pendukung Morsi menunaikan salat subuh berjamaah pada Senin (8/7) waktu setempat. Ketika serangan terjadi, kamera Assem terus mengambil gambar.

Hingga kamera Assem menangkap gambar para tentara yang melepas tembakan dari atap sebuah gedung berwarna kuning. Tentara-tentara yang bersenjatakan senapan penembak jitu tersebut terlihat melepaskan tembakan beberapa kali ke arah para demonstran.

Kemudian tiba-tiba, senapan tersebut mengarah tepat ke lensa kamera Assem. Beberapa saat kemudian, rekaman kamera berakhir dan berakhir pula hidup Assem. Identitas Assem sebagai seorang fotografer diketahui dari kamera berdarah dan sebuah telepon genggam yang ditemukan di lokasi kejadian.

"Pada pukul 06.00, seorang pria datang ke pusat media dengan membawa kamera berlumuran darah dan memberi tahu kami bahwa salah satu rekan kami terluka," tutur seorang editor surat kabar Al-Horia Wa Al-Adala, Ahmed Abu Zeid.

"Sekitar satu jam kemudian, saya mendapat berita bahwa Ahmed ditembak oleh seorang sniper di dahinya ketika mengambil gambar atau foto sebuah gedung di lokasi kejadian," imbuh Zeid.

Saat kejadian, Zeid tengah bekerja dari sebuah fasilitas di dekat masjid Rabaa al-Adawiya yang berjarak sekitar 1,5 km dari lokasi kejadian. "Kamera Ahmed merupakan satu-satunya yang mengambil gambar seluruh kejadian dari awal," ucapnya.

"Dia mulai mengambil gambar dari sejak salat digelar, jadi dia menangkap setiap adegan dari awal dan dalam video tersebut, Anda bisa melihat puluhan korban. Kamera Ahmed menjadi salah satu bukti dari pelanggaran yang telah terjadi," tandas Zeid.

Assem merupakan salah satu dari sedikitnya 51 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi Senin (8/7) subuh waktu setempat ini. Serangan ini menuai kemarahan pihak Ikhwanul Muslimin yang menuding militer Mesir yang melakukan penembakan.

Militer Mesir telah membantah dan menyatakan bahwa 'kelompok teroris bersenjata' yang melakukan penembakan brutal terhadap puluhan pendukung Morsi tersebut. Pihak militer mengakui hanya melepas tembakan peringatan dan gas air mata. Namun dengan adanya video rekaman Assem yang berdurasi 20 menit ini, pihak Ikhwanul Muslimin semakin gencar menuding militer Mesir yang disebutnya melakukan pembantaian.[] (detik/fm)

Pemilukada, Media Harus Tetap Netral Atau Independent

Selasa, 17 September 2013

         


Makassar, (18 September 2013) Saat ini warga Makassar tengah melaksanakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar untuk menentukan sosok pemimpin yang akan menentukan masa depan kota Makassar untuk lima tahun mendatang. Apapun yang menjadi pilihan warga terhadap diantara 10 kandidat Calwakot yang maju itulah yang terbaik. Berbagai cara pun sudah dilakukan oleh para kontestan Calwakot untuk merebut simpati rakyat itu sah-sah saja dalam bingkai dekmorasi terlepas itu disinyalir adanya money poljitik, black campaign, serangan fajar serta apapun bentuknya itu sudah di anggap hal yang lumrah sepanjang tidak merugikan kandidat tertentu yang dapat mencederai pemilukada yang tengah berlangsung. Untuk itu diharapkan semua pihak bisa menahan diri untuk tidak memaksakan menjadi pemenang sampai ada keputusan resmi atau final rekapitulasi rapat pleno dari pihak KPUsebagai penyelenggara Pemilukada.

          Untuk itu diharapkan peran media massa baik cetak maupun eletronik agar tetap netral dan independent dengan tidak tergesa-gesa mempublikasikan dengan menjastifikasi hasil perhitungan perolehan pemilukada yang dilansir dari berbagai lembaga survei sebab itu akan berimplikasi atau menimbulkan efek negatif dimata pablik. Untuk itu apapuan yang dilangsir lembaga survei mengenai perolehan hasil perhitungan cepat itu sah-sah saja sepanjang tidak merugikan pihak lain yang dapat menimbulkan dampak sosial politik ditengah-tengah masyarakat.

Siapa yang Mengawasi Kerja Intelijen?

Selasa, 23 April 2013


Siapa yang Mengawasi Kerja Intelijen?

Indonesia adalah rechstaat bukan machstaat hal itu tertuang dalam UUD 45 namun riilnya kekuasaan telah melebihi hukum, power tends to corrupt, intelijen sebagai badan yang bertanggungjawab menyediakan baket untuk negara telah menjadi kaki tangan kekuasaan dengan bermain dalam lingkaran kepentingan eksekutif -politik praktis-. Bagaimanakah mekanisme supervisor terhadap kinerja dan kerja badan intelijen agar tidak menyeleweng dari tugas utamanya melindungi dan melayani bangsa dan tidak semena-mena melanggar HAM hanya karena dalam doktrin intelijen yang mempunyai hak kebal dari hukum karena melaksanakan perintah jabatan? Siapa supervisor intelijen dan adakah transparansi hasil kerjanya?  
Jawaban:

1.      Sebenarnya di Indonesia, yang menjalankan fungsi intelijen negara tidak hanya Badan Intelijen Negara (“BIN”), ada juga lembaga lain yang menjalankan fungsi ini berdasarkan Pasal 9 UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (“UU 17/2011”):
a.      Badan Intelijen Negara;
b.      Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
c.      Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
d.      Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; dan
e.      Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
Mengenai peran dan fungsi Intelijen Negara dapat dilihat dalam ketentuan UU 17/2011 sebagai berikut:
Peran
Pasal 4
Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

Fungsi
Pasal 6
(1) Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
(2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
(3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen, dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional.
(4) Penggalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk memengaruhi Sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional.
(5) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia.

Secara khusus dalam hal ini kami asumsikan yang Anda tanyakan adalah mekanisme supervisi dari BIN. Pada dasarnya, BIN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (lihat Pasal 27 UU 17/2011). Dengan demikian, laporan dan pertanggungjawabannya disampaikan secara tertulis kepada Presiden (lihat Pasal 42 ayat [1] UU 17/2011). Selanjutnya, laporan dan pertanggungjawaban penyelenggara intelijen negara (anggota BIN) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan masing-masing (lihat Pasal 42 ayat [2] UU 17/2011).
Berikut ini selengkapnya struktur organisasi BIN adalah (sumber: www.indonesia.go.id):
a.     Kepala;
b.     Wakil Kepala;
c.     Sekretariat Utama;
d.     Deputi Bidang Luar Negeri;
e.     Deputi Bidang Dalam Negeri;
f.      Deputi Bidang Kontra Intelijen;
g.     Deputi Bidang Pengolahan dan Produksi;
h.     Deputi Bidang Teknologi;
i.      Inspektorat Utama;
j.      Staf Ahli Bidang Politik;
k.     Staf Ahli Bidang Ekonomi;
l.      Staf Ahli Bidang Hukum;
m.    Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;
n.     Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan.
Dalam menjalankan tugasnya, anggota BIN terikat pada Kode Etik Intelijen Negara yang ditetapkan oleh BIN (lihat Pasal 20 UU 17/2011). Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Intelijen Negara ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan Intelijen Negara yang dibentuk oleh BIN dan bersifat ad hoc. Dewan Kehormatan ini berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik Intelijen Negara yang dilakukan oleh Personel BIN (lihat Pasal 21 UU 17/2011).

Dalam BIN, pengawasan internal juga dilakukan oleh pimpinan masing-masing selain dari pengawasan eksternal yang dilakukan oleh komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang khusus menangani bidang Intelijen (lihat Pasal 43 UU 17/2011) yakni Komisi I DPR RI. Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 42 Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negarabahwa setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah proaktif yang diperlukan dalam rangka memberikan sanksi hukuman disiplin berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam hal ada orang yang merasa dirugikan akibat dari pelaksanaan fungsi intelijen, orang tersebut dapat mengajukan permohonan rehabilitasi, kompensasi dan restitusi (lihat Pasal 15 ayat [1] UU 17/2011).
Jadi, dengan mekanisme pengawasan ketat baik dari internal, eksternal dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan BIN, diharapkan kinerja BIN tidak menyimpang dari peran dan fungsinya sebagaimana tersebut di atas.

 2.   Mengenai siapa supervisor intelijen negara telah kami paparkan dalam penjelasan di atas (poin 
1). Mengenai transparansi hasil kerja BIN, berdasarkan asas penyelenggaraan Intelijen sebagaimana  diatur dalam Pasal 2 UU 17/2011 yang meliputi:
a.      profesionalitas;
b.     kerahasiaan;
c.      kompartementasi;
d.      koordinasi;
e.      integritas;
f.       netralitas;
g.      akuntabilitas; dan
h.      objektivitas.
Dari asas-asas tersebut di atas, adanya asas kerahasiaan dengan sendirinya tidak memungkinkan adanya transparansi dalam pelaksanaan kinerja BIN. Terutama karena rahasia intelijen adalah merupakan bagian dari rahasia negara (lihat Pasal 25 UU 17/2011). Secara khusus, terkait dengan penyadapan, dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU 17/2011 disebutkan bahwa hasil penyadapan hanya digunakan untuk kepentingan Intelijen dan tidak untuk dipublikasikan. Hasil kerja BIN baru dapat diketahui umum pada saat para penegak hukum telah mengungkapkannya (pada umumnya di media).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar hukum:

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

RUU Intelijen Lahirnya Rezim Represif Alias “Super Body”


  • Intelijen memungkinkan akan  menjadi “Super Body” yang tidak bisa dikontrol dan bisa dijadikan alat kepentingan politik status quo.

Pada tanggal 30 September lalu Komisi I DPR telah mengetuk palu persetujuan RUU Intelijen sebagai keputusan komisi untuk diajukan ke Sidang Paripurna DPR. Kini RUU tersebut sudah disahkan oleh DPR.Draft final ini merupakan hasil dari perkembangan pembahasan sebelumnya. Dalam draft final ini terdapat perubahan terutama dalam hal definisi dan kategori ancaman, tentang penyadapan, pemeriksaan aliran dana, penggalian informasi dan ancaman sanksi pidana.  Draft final inilah yang menjadi obyek analisis sekarang.

Berikut ini beberapa catatan kritis yang perlu menjadi perhatian semua elemen masyarakat terkait draft RUU Intelijen yang akan diajukan ke sidang paripurna DPR:

Pertama, ada kalimat-kalimat dan frase yang tidak didefinisikan dengan jelas, pengertiannya kabur dan multitafisr, sehingga nantinya berpeluang menjadi pasal karet. Misalnya, pada pasal 1 ayat (4) disebutkan, “Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar neger, yang dinilaidan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara KEsatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi,sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan“.

Dalam definisi ancaman ini ada frase “yang dinilai dan/atau dibuktikan”, kata yang dinilai itu sangat fleksibel.  Tolok ungkapan yang dinilai itu tidak jelas tolok ukurnya apa, dan siapa yang menilai?  Begitu juga apa yang dimaskud “kepentingan nasional” itu, siapa yang memutuskan sesuatu menjadi kepentingan nasional, apa tolok ukurnya, setingkat apa kepentingannya, dsb.  Semua itu tdak jelas.

Semuanya akan bergantung pada penafsiran subyektif dan akan mengikuti “selera” pemegang kebijakan dan kendali terhadap operasional intelijen, yaitu Kepala BIN dan tentu saja presiden sebagai atasannya. Karenanya, hal UU ini bisa dijadikan alat demi kekuasaan dengan dalih kepentingan nasional.  Bisa jadi, sikap kritis dan kritik atas kebijakan pemerintah akan dibungkam dengan dalih menjadi “ancaman”.

Kedua, di dalam RUU Intelijen draft final ini Pasal 1 dikatakan Intelijen Negara adalah “penyelenggara intelijen”. Definisi ini belum bisa menutup peluang Intelijen dijadikan alat penguasa untuk memata-matai rakyat dan musuh politiknya.  Definisi ini tidak secara tegas menyatakan intelijen sebagai alat negara.

Ketiga, di Pasal 31 RUU Intelijen final dinyatakan: “Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Badan Intelijen Negara memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap setiap orang yang terkait dengan: a. kegiatan yang mengancam ketahanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta sektor kehidupan masyarakat, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan/atau (b). kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.


Pernyataan, “kegiatan yang mengancam ketahanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta sektor kehidupan masyarakat, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup “cakupan pernyataan ini sangat luas, fleksibel dan tidak jelas misalnya, tolok ukur dan batasannya seperti apa? sampai tingkat apa bisa dikatakan mengancam ketahanan nasional dalam berbagai aspek itu? siapa yang berwenang menilai dan memutuskankannya?

Lalu pasal 32 menyatakan, (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan. (2) Penyadapan terhadap Sasaran yang mempunyai indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dengan ketentuan: a. untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen; b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara; dan c. jangka waktu penyadapan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. (3) Penyadapan terhadap Sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri. Pembatasan harus dengan penetapan ketua pengadilan negeri ini, mudah-mudahan bisa membatasi penyadapan sehingga tidak terjadi penyadapan liar.

Keempat, di Pasal 33 dinyatakan (1) Pemeriksaan terhadap aliran dana sebagamana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan ketentuan: a. untuk penyelenggaraan fungsi intelijen. b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara. (2) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia, bank penyedia jasa keuangan atau lembaga analisis transaksi keuangan wajib memberikan informasi kepada Badan Intelijen Negara. Disamping akan membuka peluang untuk dijadikan alat demi kepentingan kekuasaan khususnya penguasa.

Kelima, di pasal 34 dinyatakan, (1) Penggalian informasi terhadap setiap orang termasuk yang sedang menjalani proses hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan ketentuan: a. untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen. b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara. c. Tanpa melakukan penangkapan dan atau penahanan, dan d. bekerjasama dengan penegak hukum terkait. (2) Dalam melakukan penggalian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penegak hukum terkait wajib membantu Badan Intelijen Negara.  Berikutnya di penjelasan dinyatakan, “ketentuan ini dimaksudkan sebagai upaya terakhir untuk mendalami informasi sebagai tindak lanjut dari informasi yang diperoleh sebelumnya, antara lain melalui pengintaian, penjejakan, pengawasan, penyurupan, pemeriksaan aliran dana atau penyadapan.


Memang secara eksplisit dinyatakan penggalian informasi itu tidak dengan melakukan penangkapan dan atau penahanan.  Namun, pasal ini sebenarnya masih bermasalah.  Sebab keputusan dilakukannya peggalian informasi itu hanya disandarkan para “atas perintah kepala BIN”.
   
Di sinilah ada peluang disalahgunakan dan dijadikan alat demi kepentingan kekuasaan.  Disamping itu ketentuan “bekerjasama dengan penegak hukum terkait” jika dikaitkan dengan ayat setelahnya, ayat (2), ketentuan itu hanya asesoris, sebab penegak hukum wajib membantu BIN.  Itu artinya BIN bisa “memerintah” penegak hukum terkait itu.  Dengan alasan bahwa penggalian informasi tidak bisa dilakukan dengan baik kecuali orangnya ditangkap atau ditahan, maka BIN nantinya bisa “memaksa” penegak hukum terkait itu untuk menangkap dan atau menahan orang yang diinginkan oleh BIN. Alasannya, UU mewajibkan penegak hukum membantu BIN.

Sedangkan BIN butuh orang itu ditangkap dan atau ditahan.  Maka penegak hukum wajib menangkap orang itu sesuai permintaan bantuan -perintah- BIN.  Jika penegak hukum itu menolak akan bisa menyalahi UU.  Meski memang dalam hal ini polisi juga harus menaati UU lainnya yang melarang dilakukan penangkapan dan atau penahanan tanmpa adanya bukti awal yang cukup.  Itu artinya meski wajib membantu BIN tetapi jika untuk menangkap atau menahan bisa saja polisi menolaknya. Apalagi lagi dalam praktiknya seringkali terjadi ‘permainan kotor’ antar instansi pemerintah atau negara untuk kepentingan penguasa.

Keenam, mekanisme pengaduan dan gugatan bagi individu yang merasa dilanggar haknya oleh kerja-kerja lembaga intelijen belum dijelaskan detil.  Di Pasal 15 memang dinyatakan:  (1) Setiap orang yang dirugikan akibat dari pelaksanaan fungsi Intelijen dapat mengajukan permohonan rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme pengajuan rehabilitasi, kompensasi dan restitusi itu dilakukan?

Ketujuh, RUU Intelijen tidak mengatur dengan jelas mekanisme kontrol dan pengawasan yang tegas, kuat dan permanen terhadap semua aspek dalam ruang lingkup fungsi dan kerja intelijen (termasuk penggunaan anggaran). Akibatnya, intelijen memungkinkan akan  menjadi “super body” yang tidak bisa dikontrol dan bisa dijadikan alat kepentingan politik status quo.


Memang di Pasal 43 dinyatakan ketentuan Komisi DPR yang menangani bidang Intelijen jika memerlukan pendalaman dalam hal melakukan pengawasan bisa membentuk tim pengawas tetap beranggotakan 13 orang.  Tim ini diberi wewenang menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait aktivitas penyelenggaran Intelijen yang melanggar peraturan perundangan.  Tim juga bisa melakukan penyelidikan atas hal itu.

Pertanyaannya, sejauh mana efektifitas pengawasan model seperti ini bisa mengontrol Intelijen? Tindakan apa jika ternyata ditemukan pelanggaran?  Pengawasan mode seperti ini tidak bersifat tetap dan terus menerus secara khusus mengawasi kerja Intelijen. Disamping itu, proses pengawasan oleh DPR itu hanya pengawasan politik, bukan hukum. Sehingga konsekuensinya hanya konsekuensi politik.  Apalagi, tim itu tidak bisa mengambil tindakan terhadap pelanggaran jika ada.  Jika dikatakan “kan bisa diteruskan ke penegak hukum?”.  Faktanya, belajar dari kasus Century, semua itu tidak ada artinya, tidak memiliki kekuatan dan berlalu begitu saja.

Kedelapan, RUU ini bisa menjadi preseden buruk bagi jurnalis, khususnya jurnalis investigatif.  RUU ini berpotensi untuk membungkam suara-suara kritis.  Dengan delik kelalaian di pasal 45 bisa menjadi ancaman bagi sikap kritis dan keterbukaan.  Apalagi cakupan Rahasia Intelijen seperti dijelaskan Pasal 25 sangat luas dan lentur.  Misalnya, “ayat (2) Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan dapat: … c. merugikan ketahanan ekonomi nasional. d. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri, … i. mengungkap rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penelenggaraan fungsi intelijen.”

Masalahnya adalah fungsi intelijen itu mencakup penyelidikan (mencari, menemukan, mengumpulkan informasi dan … Sementara klasifikasi Rahasia Intelijen itu ditetapkan oleh BIN dan tentu saja pengklasifikasian itu tidak bisa diketahui oleh semua orang.  Jadi bisa saja seseorang apalagi jurnalis investigatif tanpa sadar menemukan, mengetahui atau memiliki informasi yang diklasifikasikan sebagai Rahasia Intelijen, lalu ia sebarkan, tulis, ungkap atau sampaikan informasi yang ia miliki kepada oran lain atau khalayak baik secara personal atau melalui media massa.  Tindakan demikian boleh jadi bisa dijerat dengan Pasal “kelalaian” mengakibatkan bocornya Rahasia Intelijen.

Ancaman sanksi di dalam RUU ini pasal 47 tidak akan bisa mencegah penyalahgunaan penyadapan.  Sebab menurut RUU final itu, penyalahgunaan hanya jika penyadapan dilakukan di luar fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.  Fungsi intelijen itu cakupannya sangat luas dan fleksibel.  Jadi penyalahgunaan penyadapan sulit untuk dibuktikan.

Kesembilan, terkait dengan BIN.  BIN diberi fungsi yang meluas hingga ke daerah.  Di dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) dinyatakan “Yang dimaksud dengan “menyelenggarakan fungsi intelijen dalam dan luar negeri”, termasuk membentuk unit organisasi struktural di daerah dan perwakilan di luar negeri.”  Karena BIN juga memerankan fungsi koordinasi semua penyelenggara intelijen (TNI, Polri, Kejaksaan dan kementerian/nonkementerian) yang masing-masing memiliki struktur hingga daerah, maka BIN seperti diharuskan membentuk struktur organisasi di daerah.  Disampin itu BIN khususnya Kepala BIN diberi wewenang sangat besar dan luas dalam hal penyelenggaraan intelijen termasuk menentukan sasaran penyadapan, pemeriksaan aliran dana dan pendalaman.


Kesepuluh, Cakupan fungsi intelijen TNI, intelijen Kejaksaan, intelijen kementerian/nonkementerian tidak dijelaskan.  Dikhawatirkan intelijen semua itu akan menyasar rakyat sebab fungsi semua lembaga itu terkait dengan rakyat.  Domain fungsi intelijen BIN tidak dijelaskan dengan jelas dan hanya dibatasi dengan penjelasan sebagai penyelenggara Intelijen Negara dalam negeri dan luar negeri.

Intelijen pertahananan menjadi domain TNI, penegakan hukum menjadi domain intelijen kejaksaan, dalam rangka tugas kepolisian menjadi domain intelijen Polri dan dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian menjadi domain intelijen kementerian/nonkementerian, yang semuanya juga belum dijelaskan dan hanya dinyatakan “dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Itu artinya fungsi intelijen BIN akan sarat dengan nuansa politis dan ideologi sehingga wajar jika BIN dengan semua paparan diatas sangat mungkin dijadikan alat politik penguasa.

Disamping semua itu, RUU Intelijen ini pada akhirnya akan berpeluang sangat merugikan rakyat.  Umat Islam khususnya para aktivis Islam akan menjadi sangat dirugikan dan berpeluang menjadi korban. Upaya penegakan ajaran Islam yang bersumber dari Allah SWT atas kepentingan asing atau pihak tertentu, bisa jadi dipersepsikan sebagai ancaman.  Disamping itu, elemen masyarakat yang bersuara kritis dan para jurnalis pun akan bisa menjadi korban dengan dalih mengancam keamanan atau kepentingan nasional yang ditafsirkan secara subyektif oleh penguasa. (Des/HTI/dbs)

Arsip Berita

 

Copyright Forum Wartawan Indonesia / Email: forwisulsel@yahoo.com