Sulawesi Barat Optimistis 2014 PAD Capai Rp200 Miliar

Forwi-Mamuju ( - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimistis pada tahun 2014 pendapatan asli daerah (PAD) akan mencapai Rp200 miliar.

"Pemerintah di Sulbar optimistis PAD Sulbar pada tahun 2014 akan mencapai Rp200 miliar dengan mengandalkan pajak yang dihasilkan pemerintah ditingkat Kabupaten," kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sulbar, Mujirin M Yamin di Mamuju, Minggu.

Ia mengatakan, selama ini pemerintah di Sulbar belum memungut pajak bagi hasil dengan pemerintah ditingkat Kabupaten sehingga PAD belum begitu signifikan dalam meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapat sejajar dengan daerah lain di Pulau Sulawesi.

"Pajak bagi hasil dengan pemerintah ditingkat Kabupaten belum dipungut pemerintah di Sulbar, namun ditahun 2014 kebijakan bagi hasil pajak tersebut akan dilakukan sehingga pemerintah di Sulbar sangat optimistis PAD akan meningkat," katanya.

Menurut dia, PAD Sulbar pada APBD pokok tahun 2012 ditargetkan hanya sekitar Rp134 miliar atau mengalami peningkatan Rp24 miliar dibandingkan 2011 sekitar Rp110 miliar.

Ia mengatakan, target PAD pada APBD pokok 2012 tersebut lebih tinggi karena adanya peningkatan berbagai sektor pajak yang dipungut pemerintah dari sejumlah sektor.

Menurut dia, target PAD Sulbar diprediksi akan naik mencapai Rp140 miliar pada APBD perubahan 2012, nanti apabila seluruh sektor pendapatan PAD Sulbar berhasil lebih dimaksimalkan.

Mujirin mengatakan, sektor pendapatan PAD Sulbar yang menjadi andalan meningkatkan PAD antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan cukai rokok.

Sektor lainnya yang akan menjadi pemicu meningkatnya PAD Sulbar adalah retribusi yang dipungut pemerintah diantaranya retribusi jasa usaha, perda tentang jasa umum.

Retribusi perizinan tertentu seperti retribusi prasarana, sarana, utilitas pada kawasan, industri, perdagangan, perumahan dan pemukiman atau fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta pengelolaan retribusi pelayanan persampahan.

Ia mengatakan, dari sektor tersebut akan terjadi peningkatan PAD di Sulbar, sekaligus pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga juga menjadi indikator berhasilnya pemerintah membangun daerah.

Mujirin mengatakan, apabila jenis pendapatan dan retribusi pemerintah di Sulbar tersebut juga dipungut pemerintah di Kabupaten dan hasilnya dibagi dengan pemerintah di Sulbar maka target Rp200 miliar untuk PAD Sulbar akan dicapai. (ANTARA News)

Sulbar Berencana Bangun Industri di Belang-Belang

Forwi-Mamuju  - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, berencana membangunan pabrik industri di kawasan pengembangan ekonomi khusus di daerah Belang-Belang, sekitar 48 kilometer dari Kota Mamuju.

"Kawasan pelabuhan Belang-Belang dijadikan sebagai kawasan pengembangan industri. Di daerah itu kita rencanakan membuka areal sekitar 5.000 hektare untuk pembangunan kawasan industri," kata Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Minggu.

Menurutnya, pemerintah membutuhkan lahan yang sangat luas karena ditempat tersebut akan dibangun berbagai fasilitas industri seperti agro industri kakao, kelapa sawit, rotan dan holtikultura," jelasnya.

Selain itu, kata dia, juga akan dibangun industri penyulingan minyak (refinery) dan berbagai industri lainnya.

"Kita pusatkan pembangunan industri di daerah Belang-Belang karena letaknya sangat strategis dengan terbangunnya fasilitas sarana pelabuhan laut yang bertaraf Internasional," jelasnya.

Gubernur mengatakan, pelabuhan laut Belang-Belang dengan kedalaman lebih dari 20 Meter sangat prospektif untuk menjadi pendukung perekonomian daerah.

"Lokasi pelabuhan laut Belang-Belang dan bandara udara Tampapadang akan semakin memudahkan interkoneksi dengan Kota-kota Utama yang ada di Indonesia, khususnya di kawasan timur Indonesia," ujarnya.

Berdasarkan masterplan pembangunan Sulbar, lanjutnya, maka Belang-Belang dijadikan kawasan pengembangan ekonomi dalam rangka mewujudkan arah pembangunan koridor ekonomi (PKE) Sulawesi.

"Daerah Belang-Belang telah kita desain sebagai kawasan pengembangan ekonomi karena wilayah itu didukung dengan adanya pelabuhan bertaraf internasional," katanya.

Menurutnya, masterplan Pembangunan Ekonomi Indonesia memberikan tema baru bagi pembangunan ekonomi Sulbar. Karenanya, kawasan pembangunan ekonomi itu harus dilakukan penataan sejak dini dengan memperbaiki infrastruktur pendukung seperti perbaikan pelabuhan di Belang-Belang.

Gubernur mengatakan, selama ini pertumbuhan ekonomi di Sulbar masih didominasi oleh kegiatan primer dan sebagian besar berupa bahan mentah, dalam bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan, sekaligus menjadi penyedia lapangan kerja utama.

Pertumbuhan ekonomi kata dia, dipengaruhi oleh pergeseran kegiatan usaha-usaha primer ke sekunder. Pengolahan hasil-hasil komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan sangat mendukung agro-industri dan agribisnis yang secara nyata menentukan nilai tambah dan kualitas barang siap pakai di Sulbar.

Karena itu kata Anwar, kawasan Belang-Belang sebagai lokasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus harus mendapat dukungan kebijakan anggaran oleh pusat agar sistem distribusi hasil komoditas unggulan daerah dapat tertangani secara optimal.

Gubernur menambahkan, berdasarkan UU No. 39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), maka wilayah yang relatif datar dan cukup luas di sekitar Pelabuhan Belang-Belang, sangat potensial untuk ditetapkan sebagai lokasi pengembangan KEK.

"Kawasan pelabuhan Belang-Belang tepat berada di tepi Selat Makassar (ALKI II), keberadaan pelabuhan laut ini didukung dengan dekatnya bandar udara Tampa Padang," ucapnya.

Apalagi aksesibilitas Mamuju Multi Moda Access Road yang sedang dikembangkan, lanjutnya, akan memberikan kemudahan dan kelancaran angkutan barang dengan wilayah sekitar, nasional maupun internasional.

 (antara-sulawesiselatan.com)

Forsub Desak Pemerintah Jalankan Reformasi Agraria

Aksi massa Forsub di Kantor Gubernur Sultra

Forwi-Beritakendari.com-Kamis (12/01/2012) Gelombang protes terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kembali diteriakkan sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat yang tergabung Forum Sulawesi Tenggara Bersatu (Forsub).

Namun massa Forsub yang menggelar unjukrasa damai di kantor gubernur Sultra harus gigit jari lantaran keinginan mereka untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada Gubernur Sultra, Nur Alam, tidak kesampaian. Massa dihadang tepat didepan pintu masuk gerbang kantor gubernur oleh barikade satuan Polisi Pamong Praja dibantu satuan Pengendali Massa (Dalmas) dari Polda Sultra.

Meski gagal bertemu Nur Alam, massaaksi tetap melanjutkan unjukrasa. Dalam orasinya, Forsub menyuarakan sejumlah kritikan atas kinerja dan kebijakan Nur Alam yang dinilai tidak populis dan pro rakyat. Kebijakan itu antara lain soal izin pertambangan, dan penyelesaian konflik lahan masyarakat melawan perusahaan tambang. Forsub mendesak pemerintah segera melaksanakan Reforma Agraria sebagai solusi untuk mensejahterakan petani dan kaum buruh.

Usai menggelar unjukrasa di kantor gubernur Sultra, massa kemudian bergerak menuju Mapolda Sultra. Direktur Walhi Sultra, Hartono, mendesak pihak Polda untuk segera mengungkap hasil penyelidikan kepolisian atas sejumlah kasus yang telah dilaporkan sebelumnya oleh Walhi. Kasus tersebut meliputi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang PT. BIS di Kota Bau-Bau, PT. BBDM di Buton serta dugaan Illegal Mining yang dilakukan PT. AHB di pulau Kabaena. Termasuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit PT. DJL di Konawe Utara. Tak hanya itu, massa juga mendesak Kapolda untuk memeriksa Kapolsek Wawaonii Barat karena diduga ikut serta dalam kegiatan pertambangan.

“Kami mendesak Polda Sultra agar dalam waktu sepekan segera menyampaikan kepublik terkait hasil penyelidikan polisi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan sejumlah perusahaan tambang dan kelapa sawit yang terjadi di Sulawesi Tenggara, sebagaimana yang telah kami laporkan,” teriak Tono dalam orasinya.

Setalah menyampaikan tuntutannya, Forsub kemudian bergerak menuju kantor DPRD Kota Kendari untuk menyuarakan aspirasi mereka tentang ketidakadilan yang dirasakan sejumlah pedagang pasar sentral Kendari. Forsub mendesak Pemerintah dan DPRD Kota Kendari untuk segera menyelasaikan kasus penyerobotan tanah warga di Kecamatan Baruga dan ganti rugi lahan warga kelurahan Bungkutoko yang terkena pembangunan jalan pelabuhan. [az]

(http://beritakendari.com)

Kontrak tidak Diperpanjang, 80 Tenaga Honorer RSUD harus Bekerja Tanpa Digaji

Tenaga Honorer RSUD. Ilustrasi

Forwi-Kendari, Pasca diberhentikan sebagai tenaga honorer, 80 eks tenaga honorer di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sulawesi Tenggara, kini berubah status menjadi Tenaga Suka Rela (TSR). Artinya, manajemen RSUD tidak lagi memiliki kewajiban untuk menggaji ke-80 Tenaga Suka Rela itu, walaupun harus bekerja 1 kali 24 jam.

Menurut Humas RSUD Sultra, Masyita, tidak adanya perpanjangan  kontrak terhadap 80 tenaga honorer itu menyusul adanya kebijakan pemerintah pusat agar setiap instansi diseluruh daerah di tanah air segera melakukan rasionalisasi terhadap tenaga honorer.

“Rumah sakit tidak bisa lagi memberikan gaji sebab selama ini gaji yang diberikan kepada tenaga honorer bersumber dari APBD, namun karena tahun 2012 sudah tidak dianggarkan lagi, maka gaji untuk tenaga honorer juga dihapuskan,”terang Masyita.
Masyita mengungkapkan, kontrak yang diberikan kepada ke-80 tenaga honorer tersebut berakhir per tanggal 31 Desember 2011. Setelah kontrak berakhir, sebenarnya para tenaga honorer masih bisa bekerja kembali jika mendapat SK dari Gubernur, namun kenyataannya hingga saat ini belum ada kejelasan, sehingga pihak RSUD pun memutuskan untuk tidak lagi memperpanjang kontrak para pegawai honor.

Tenaga honorer yang tidak diperpanjang kontraknya itu terdiri dari tenaga administrasi dan teknis. Meskipun kontraknya tidak diperpanjang, namun 80 tenaga honorer tersebut hingga saat ini masih melakukan aktivitasnya seperti biasa. ”Setelah kontraknya berakhir, ternyata mereka masih ingin bekerja namun dengan kesepakatan harus menjadi Tenaga Suka Rela dan tidak digaji sebab anggaran rumah sakit untuk menggaji tenaga honorer tidak ada, namun 80 tenaga honorer masih bersedia untuk bekerja meskipun tidak digaji,”terang Masyita.

Direktur RSUD Sultra, Nurjajadin Aboe Kasim juga mengatakan bahwa hingga saat ini ia belum bisa memastikan nasib 80 tenaga honorer sebab pihaknya masih menunggu arahan dari Gubernur Sultra. “Saya tidak memiliki kapasitas untuk mengatakan bahwa tenaga honorer itu telah diberhentikan, kami masih menunggu SK dari Gubernur Sultra, kalau SK yang lama memang sudah mati, kita lihat saja kedepannya apakah masih bisa diperpanjang atau tidak,” ujarnya.( http://beritakendari.com)