“Ujian UAS baru saja usai dilaksanakan, itu berarti sebentar lagi akan mendekati UAN dan akan disusul dengan PSB, jika pelaksanaannya kurang mendapat pengawasan estra maka tidak menutup kemungkinan praktek KKN akan sulit diantisipasi, untuk itu peranan stakeholder pendidikan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaanya sangat penting diperlukan.” Kasat-kusut wajah pendidikan di Makassar masih saja banyak menuai sorotan disana-sini pasalnya setiap tahun memasuki ajaran baru atau Penerimaan Siswa Baru (PSB) kerap dijadikan lahan bisnis yang empuk, ibarat padi yang siap di panen setiap tahunnya, hanya saja ini sifatnya musiman, mulai dari praktek perjokian, istilah letjen (lewat jendela) atau jual beli bangku hingga by order kompeksi baju kaos dan baju seragam sekolah, bahkan fatalnya lagi untuk memuluskan usahanya tersebut, sampai-sampai disinyalir melibatkan oknum pejabat terkait dalam membekingi proyek tersebut.
Berdasarkan informasi yang kami terima dari narasumber, membenarkan perihal laporan tersebut mengenai adanya indikasi by order konveksi baju kaos dan pakaian seragam sekolah oleh perusahaan tertentu melalui surat rekomendasi berupa Surat Sakti dengan mengatasnamakan Walikota (01) dalam surat tersebut, serta diduga dijadikan sebagai tameng untuk meraup keuntungan besar yang disinyalir bernilai milyaran rupiah. Ini baru proyek PSB, lain halnya lagi misalnya masalah Anggaran DAK, BOS atau BOM. tandasnya
Namun disini kita hanya menyinggung yang berkaitan anggaran PSB yang dianggap terlalu memberatkan orang tua siswa terutama kelas ekonomi menengah kebawah pasalnya disamping harga yang di bebankan dinilai tidak wajar, mulai dari pengadaan pakaian seragam sekolah, atribut hingga biaya fisik gedung sekolah. hanya saja yang sangat disesalkan masyarakat atau orang tua PSB besarnya kisaran biaya yang dibebankan apa lagi yang dimasukkan dalam item pembayaran tidak semua peruntukannya atau berkaitan dengan aktivitas belajar mengajar siswa seperti pengadaan laptop, Air conditioning (AC), pakaian dinas guru-guru dan masih banyak lainnya yang dinilai tidak wajar.
Seperti kasus yang pernah terjadi di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Makassar, begitu mahalnya pendidikan untuk bisa masuk disekolah tersebut, sampai-sampai orang tua PSB harus membayar mahal. belum lagi jika sekolah tersebut masuk dalam kategori SBI (sekolah bertaraf internasional) yang merupakan sekolah yang sangat bergengsi atau di favoritkan, tentu saja banyak peminatnya, kemungkinan bagi orang tua siswa yang dianggap mampu dan kaya, berapa pun biaya yang diminta tidak menjadi soal, yang penting anaknya bisa diterima disekolah tersebut, apa pun dan bagaimana pun caranya.
Namun ini sepertinya sudah dianggap hal yang lumrah terjadi dan juga tak luput dari praktek percaloan menjelang PSB, dengan modus akan di luluskan dalam tes ujian dan ujung-ujungnya mereka meminta imbalan sesuai yang diminta, dengan berbagai macam dalih untuk meyakinkan atau mengelabui sumbernya misalnya dengan tidak segan-segan menjual sejumlah pejabat mulai dari walikota, sekda, kepala dinas hingga anggota dewan.
Misalnya saja salah seorang pengusaha pemilik konveksi yang beralamat jalan ince dg. Ngoyo, dimana pengusaha ini telah dituding melakukan penekanan sejumlah sekolah di Makassar untuk menghandle seluruh pakaian seragam sekolah yang telah lama dilakoninya, dahulu sejak pertama ia memulai usahanya di dalam rumah, lalu kemudian kini telah berhasil membangun gudang ruko swalayan dan konveksi dihalaman rumahnya, yang mana usaha atau CV yang dirintisnya diduga baru saja mengantongi izin usaha yang telah lama digelutinya sekian tahun. Dalam setiap Penerimaan Siswa Baru gudang rumahnya pun tak ayal dipenuhi pakaian seragam sekolah bahkan kebanjiran order mulai dari seragam putih, pramuka, batik, hingga baju kaos olahraga. Ungkap sumber
Menurut penuturan seorang pengusaha konveksi lokal bahwa dirinya sudah kehilangan mata pencaharian dan susahnya mendapatkan order dari pelanggangnya karena ulah pengusaha tersebut yang disinyalir melakukan tekanan terhadap sejumlah institusi pendidikan yang ada yakni khususnya di Makassar mulai dari Sekolah Dasar, SLTP, SMA hingga SMK. Akibatnya tidak sedikit pengusaha konveksi kaos terpaksa harus gulung tikar atau jatuh bangun karena kehilangan order atau langganan. Ungkap sumber
Hal yang senada juga diperkuat oleh beberapa pengakuan dari institusi pendidikan yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa dirinya bukannya tidak ingin memesan ditempat lain atau langganannya karna dibawah tekanan oleh oknum pengusaha tersebut sambil memperlihatkan rekomendasi Surat Saktinya yang menurutnya katanya dari Walikota Makassar. Hanya saja mereka tidak ada yang berani menghentikannya atau menolaknya karna takut di permasalahkan.Ungkap sumber
Lantas apa tindakan pemerintah kota makassar dalam menanggapi issu miring atau negatip dari opini yang berkembang dimasyarakat menjelang PSB, tentu kredibilitas seorang Walikota dipertanyakan, dengan kata lain semudah itukah seseorang diduga mendapatkan mandat atau rekomendasi atau apapun namanya, apalagi yang dipakai menjual itu dengan mempertaruhkan popularitas nama seorang walikota yang saat ini lagi naik daun dimasyarakat menjelang pilgub?.
Namun disini kita hanya menyinggung yang berkaitan anggaran PSB yang dianggap terlalu memberatkan orang tua siswa terutama kelas ekonomi menengah kebawah pasalnya disamping harga yang di bebankan dinilai tidak wajar, mulai dari pengadaan pakaian seragam sekolah, atribut hingga biaya fisik gedung sekolah. hanya saja yang sangat disesalkan masyarakat atau orang tua PSB besarnya kisaran biaya yang dibebankan apa lagi yang dimasukkan dalam item pembayaran tidak semua peruntukannya atau berkaitan dengan aktivitas belajar mengajar siswa seperti pengadaan laptop, Air conditioning (AC), pakaian dinas guru-guru dan masih banyak lainnya yang dinilai tidak wajar.
Seperti kasus yang pernah terjadi di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Makassar, begitu mahalnya pendidikan untuk bisa masuk disekolah tersebut, sampai-sampai orang tua PSB harus membayar mahal. belum lagi jika sekolah tersebut masuk dalam kategori SBI (sekolah bertaraf internasional) yang merupakan sekolah yang sangat bergengsi atau di favoritkan, tentu saja banyak peminatnya, kemungkinan bagi orang tua siswa yang dianggap mampu dan kaya, berapa pun biaya yang diminta tidak menjadi soal, yang penting anaknya bisa diterima disekolah tersebut, apa pun dan bagaimana pun caranya.
Namun ini sepertinya sudah dianggap hal yang lumrah terjadi dan juga tak luput dari praktek percaloan menjelang PSB, dengan modus akan di luluskan dalam tes ujian dan ujung-ujungnya mereka meminta imbalan sesuai yang diminta, dengan berbagai macam dalih untuk meyakinkan atau mengelabui sumbernya misalnya dengan tidak segan-segan menjual sejumlah pejabat mulai dari walikota, sekda, kepala dinas hingga anggota dewan.
Lain halnya praktek by order konveksi baju kaos tersebut yang mana disinyalir ditenggarai oleh oknum pejabat melalui salah seorang pengusaha yang mengaku memiliki kedekatan dengan 01 atau pernah menjadi tim sukses, yang sejak lama berlangsung dan dilakoninya tanpa melalui proses tender, hanya bermodalkan rekomendasi Surat Sakti yang dipegangnya dari kosong satu sehingga dengan mudah menghandle sejumlah seragam sekolah yang ada dimakassar.
Hanya saja istilah rekomendasi tersebut yang di pegangnya apakah betul itu surat resmi dikeluarkan dari Walikota atau hanya sebatas dijadikan sebagai tameng ataukah gertakan sambel untuk sekedar menakuti-nakuti? yang jelas ini dinilai sudah sangat meresahkan dan mengganggu institusi pendidikan begitupun dengan pengusaha konveksi kecil lainnya dan tentu saja hal ini sangat merugikan pengusaha kecil konveksi yang ada di Makassar, yang merasa mengeluh akibat ulah oknum pengusaha tersebut yang dinilai melakukan penekanan sejumlah sekolah yang ada dimakassar. Misalnya saja salah seorang pengusaha pemilik konveksi yang beralamat jalan ince dg. Ngoyo, dimana pengusaha ini telah dituding melakukan penekanan sejumlah sekolah di Makassar untuk menghandle seluruh pakaian seragam sekolah yang telah lama dilakoninya, dahulu sejak pertama ia memulai usahanya di dalam rumah, lalu kemudian kini telah berhasil membangun gudang ruko swalayan dan konveksi dihalaman rumahnya, yang mana usaha atau CV yang dirintisnya diduga baru saja mengantongi izin usaha yang telah lama digelutinya sekian tahun. Dalam setiap Penerimaan Siswa Baru gudang rumahnya pun tak ayal dipenuhi pakaian seragam sekolah bahkan kebanjiran order mulai dari seragam putih, pramuka, batik, hingga baju kaos olahraga. Ungkap sumber
Menurut penuturan seorang pengusaha konveksi lokal bahwa dirinya sudah kehilangan mata pencaharian dan susahnya mendapatkan order dari pelanggangnya karena ulah pengusaha tersebut yang disinyalir melakukan tekanan terhadap sejumlah institusi pendidikan yang ada yakni khususnya di Makassar mulai dari Sekolah Dasar, SLTP, SMA hingga SMK. Akibatnya tidak sedikit pengusaha konveksi kaos terpaksa harus gulung tikar atau jatuh bangun karena kehilangan order atau langganan. Ungkap sumber
Hal yang senada juga diperkuat oleh beberapa pengakuan dari institusi pendidikan yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa dirinya bukannya tidak ingin memesan ditempat lain atau langganannya karna dibawah tekanan oleh oknum pengusaha tersebut sambil memperlihatkan rekomendasi Surat Saktinya yang menurutnya katanya dari Walikota Makassar. Hanya saja mereka tidak ada yang berani menghentikannya atau menolaknya karna takut di permasalahkan.Ungkap sumber
Lantas apa tindakan pemerintah kota makassar dalam menanggapi issu miring atau negatip dari opini yang berkembang dimasyarakat menjelang PSB, tentu kredibilitas seorang Walikota dipertanyakan, dengan kata lain semudah itukah seseorang diduga mendapatkan mandat atau rekomendasi atau apapun namanya, apalagi yang dipakai menjual itu dengan mempertaruhkan popularitas nama seorang walikota yang saat ini lagi naik daun dimasyarakat menjelang pilgub?.
