SBY Mengecam Maraknya Aksi Kekerasan Atau Premanisme

     

      Makassar, (23/2/2012) Maraknya aksi kekerasan atau premanisme belakangan ini yang terjadi dipusat kota-kota besar seperti dijakarta yang banyak dilansir melalui media massa baik cetak, eletronik maupun online menunjukkan betapa lemahnya pranata atau sistem hukum yang ada di Indonesia untuk menjerat dan melumpuhkan jaringan tersebut malah yang terjadi adalah pembiaran dan semakin merajalela bahkan kehadirannya pun jarang tersentuh hukum, bahkan semakin menjamur dikota-kota besar dan membentuk komunitas tersendiri baik itu berkedok sebagai perkumpulan adat atau suku, maupun agama.

      Premanisme telah merajalela di Indonesia, sejak dari kota besar hingga ke dusun telah begitu rata dikuasai oleh preman yang tidak lain adalah “geng” yang rawan melakukan tindak kejahatan. Prilaku preman jalanan memang sangat meresahkan masyarakat terutama masyarakat kecil, mereka memeras para pedagang kecil, para sopir, tukang ojek di perkotaan bahkan tidak menutup kemungkinan wartawan pun bisa menjadi obyek sasaran. Merebaknya premanisme itu sejalan dengan praktik politik para politisi orde baru, serta langkah para pebisnis dalam menjalankan perdagangan mereka. Premanisme tidak berjalan sendiri, tetapi ditopang oleh sistem politik dan sistem bisnis yang berkembang.

     Sebut saja jasa seorang gangster atau bodyguard yang dimanfaatkan atau disewa untuk menagih utang atau proyek pada perusahaan tertentu, sebagai kontribusinya adalah mereka mendapatkan imbalan atau uang dari pekerjaan yang dilakoninya, yang nilainya sangat menjanjikan yakni hampir setaraf dengan gaji seorang mentri.

      Sampai-sampai SBY angkat bicara melalui media massa dimana dalam keterangannya “ia sangat prihatin dengan maraknya aksi kekerasan yang terjadi dan sekaligus mengecam tindakan tersebut”. Lantas bagaimana pula tanggapan seorang fisikolog melihat permasalahan tersebut.   

    Menurutnya hal ini terjadi karena mereka tidak memiliki pilihan lain selain dengan menjadi gangster atau bodyguard yang dipekerjakan khusus untuk menagih utang dengan cara menakut-nakuti bahkan tidak jarang menghabisi korbannya.

      Seperti yang terjadi pada kasus pembunuhan bos PT Sanex Steel, Tan Hari Tantono alias Ayung oleh pelakunya disinyalir bernama John Kei yang terjadi pada hari Selasa (27/1) lalu di Swiss-Belhotel, Sawah Besar, Jakarta Pusat, dimana mereka justru suka dengan profesi tersebut karena mereka dibayar dengan imbalan yang sangat tinggi. bahkan semakin menjamur dikota-kota besar dan membentuk komunitas tersendiri baik itu berkedok sebagai perkumpulan adat atau suku, maupun agama. 

      Sementara dari Mabes Polri mengungkapkan lewat keterangan persnya live di SunTv bahwa ini bukan pembiaran akan tetapi ini bagian dari masalah social karena tidak memiliki pekerjaan lain, untuk itu jangan dibiarkan mereka melakoni profesi tersebut pemerintah harus menyiapkan lapangan kerja, “kita juga tidak dapat menindaki mereka karena selama itu tidak ada bukti penganiyaan atau laporan dari masyarakat. Terangnya. (red-forwi)
          

Mengakhiri Krisis Migas, 'Pertamina Diminta Tindaki Agen Yang Menimbun'

Pertamina Diminta Tindaki Agen Yang Menimbun

    Kita masih terus disuguhi informasi melalui media tentang antrian masyarakat yang berjuang untuk memperoleh gas elpiji. Pada saat yang sama, konversi (pengalihan) minyak tanah ke gas juga tidak berjalan mulus. Saat ini, Gas 3 kg yang diperuntukkan bagi masyarakat harganya terus melejit, dibeberapa daerah ada yang bahkan menjual 20 ribu hingga 25ribu rupiah. 

       Selain harganya yang terus merangkak naik, pasokan gas juga akhir-akhir ini bermasalah. Wajar jika, selain harganya sangat mahal, sebagian masyarakat juga kesulitan untuk mendapatkan gas. Lebih ironisnya di tengah mahal dan langkanya gas, malah disinyalir sengaja ditimbun. Oleh karna itu masyarakat meminta kepada pihak pemerintah dalam hal ini pertamina agar menindaki agen-agen yang diduga terlibat menimbun. Ungkap Sumber.

      Konversi (pengalihan) minyak tanah ke gas elpiji bagi masyarakat dirasakan tidak efisien dan menimbulkan masalah karena beberapa alasan, Pertama, dari aspek fisik. Minyak tanah bersifat cair sehingga transfortasinya mudah, pengemasannya mudah dan penjualan dengan system eceran pun mudah. Dimana masyarakat jelas tidak mungkin bisa membeli gas elpiji 5 kg lalu membawanya dengan plastik atau kaleng susu bekas. 

         Kedua, dari aspek kimiawi. Elpiji lebih mudah terbakar dibandingkan dengan minyak tanah. Karena itu, kita memang layak mempertanyakan sejauh mana efektivitas dan keamanan kebijakan konversi tersebut. Ketiga, minyak dan gas mulai menghilang dipasaran. Kalaupun ada, harganya dinilai sangat tinggi sehingga masyarakat tak sanggup membelinya. 

      Jika alasanya mengurangi subsidi dan memanfaatkan gas produksi dalam negeri guna memenuhi kebutuhan energi nasional, pertanyaannya mengapa pemerintah tidak mengkonversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD, yang memakai solar) dengan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)?

        Meski migas hakikatnya milik rakyat, namun kenyataannya 85% ladang migas dikuasai pebisnis asing. Semua sumber gas bumi dengan cadangan besar juga telah dikuasai modal asing. pasalnya ada 28 blok lapangan migas di Jatim, yang 90%-nya dikuasai oleh korporasi. Misalnya, Blok Cepu dikuasai Exxon. Blok Pangkah di kabupaten Gresik dikuasai Amerada Hess. Di perairan Sampang Madura dikuasai Santos Oyong Australia. Di Tubang-Bojonegoro-Lamongan dan Gresik dikuasai Petrochina dan lain-lain.

       Berdasarkan hasil survey pendataan indeks kependudukan terbaru (PIKB) BPS Jatim tahun 2003, bahwa daerah yang kaya sumberdaya alam migas penduduknya banyak yang miskin. Misalnya Kabupaten Sumenep yang kaya dengan migas, penduduk miskinnya nomor dua se-Jatim. Kabupaten Bojonegoro yang telah ditetapkan kandungan 1,2 milliar barel gas dan minyak 600 milliar barel, masyarakatnya miskin nomor empat se-Jatim.

    Oleh karena itu, untuk mengakhiri penderitaan rakyat akibat dari permasalahan energi maka langkah yang paling real dan rasional saat ini adalah, Negara wajib mengambil alih kembali kepemilikan serta pengelolaan sumber daya alam. 

        Khususnya sector energi, dari tangan para pemilik modal dan menghentikan kontrak-kontrak yang telah terlanjur diberikan kepada korporasi, bukan malah memprivatisasinya. Negara wajib menjadikan energi sebagai sumber kekayaan untuk mensejahterakan masyarakat dan tetap memberikan energy murah kepada rakyat. (red-forwi)