Makassar, (2/2/2012)Pembangunan kantor milik Dispenda Kota Makassar kini telah berganti wujud dengan tampilan yang sangat minimalis dan megah, membuat setiap orang yang meliriknya decap kagum sekaligus ingin tahu berapa nilai proyek atau anggaran yang harus dikeluarkan lagi oleh pemerintah kota untuk membangun kantor baru tersebut ? Lantas apa komentar masyarakat terkait dengan adanya pembangunan kantor tersebut yang merupakan lumbung pajak atau sumber pendapatan asli daerah (PAD) disegala lenning sector pembangunan di Makassar mulai dari pajak hotel, restoran, wisma (penginapan), tempat hiburan, reklame, parkir dan lain-lain !, yang setiap tahunnya dikatakan mencapai over target PAD hingga puluhan milyar rupiah, kini pembangunannya sudah mulai menuai sorotan dari masyarakat pasalnya nilai proyek yang ditenderkan dianggap sudah habis atau tidak menyukupi untuk menyelesaikan proyek pembangunan kantor megah tersebut padahal masih banyak aitem pembangunan yang harus diselesaikan hingga masa kontraknya habis sampai tanggal 31 Desember 2011. Menurut Kontraktornya dari PT. Sultana, Khadafi saat ditemui dikantornya bahwa sebagai pemenang tender, proyek tersebut telah dikerjakannya sudah sesuai dengan RAB yang ada, yakni yang diambil dari tawaran terendah 3,7 milyar dari nilai proyek yang ditenderkan sebesar 4 milyar. Hanya saja ketika dirinya diminta untuk menutupi atau menyelesaikan kekurangan dari proyek tersebut boro-boro anggarannya sudah habis, sehingga harus menunggu proyek tahap kedua untuk ditenderkan kembali antara lain berupa pengecetan, beton, tangga, partisi kantor, tegel yang ditaksir sekitar 700 juta, belum lagi rencana penambahan pembangunan baru yang letaknya disamping kiri dan kanan bangunan tersebut yang rencana akan ditenderkan tahun ini itu ditaksir sekitar 2,1 milyar.
Hal senada juga disampaikan Ayub pegawai Dispenda yang bertugas selaku pengawas diproyek tersebut membenarkan jika proyek pembangunan kantor Dispenda akan diselesaikan pada tender tahap kedua tahun ini 2012 karna anggaran untuk tahap pertama 2011 sudah habis, ia menambahkan seperti pengadaan tegel misalnya “untungnya dari pihak kontraktor mau membantu menutupi kekurangan tegel tersebut padahal itu sudah diluar dari tanggung jawabnya”Ungkapnya. hal yang serupa juga dibenarkan Anto pegawai Dispenda yang bertugas bagian logistik. Belum lagi kritikan warga maccini kidul inisial “Dz” terkait pelayanan dan pajak bumi bangunan (PBB) yang setiap tahunnya mereka bayar, menilai bangunan tersebut katanya terlalu mewah ?
Jika tidak ingin dikatakan mubasir, lantas mengapa proyek pembangunan kantor tersebut dinilai terkesan mewah dan megah? lalu kemana anggaran PAD yang selama ini diumber-umber mencapai over target setiap tahunnya? Bukankah ini dimaksud memhambur-hamburkan uang rakyat ? Padahal masih banyak yang perlu diprioritaskan terutama bagaimana mengatasi pengangguran dan kemiskinan yang ada diwilayah tersebut, terutama warga yang bermukim dibelakang kantor tersebut ? (red-forwi/sub)
