Berita Terkini :
SALAM REDAKSI ,  WELCOME  |   sign in   |   Gueet Book   |   Kontak Kami



Harap tunggu :D
Sponsored By :FORWI.

Healine News

DeaMedia SKU Forum Wartawan Indonesia

Headline News Caver Depan
forwinews.blogspot.com




Email

forwisulsel@yahoo.com

Visitor

Berita Dari Sulsel

Berita Dari Sultra

Berita Dari Sulbar

Kawasan Link Media

Monday, January 9, 2012

Konsisiten Memajukan Dunia Pendidikan

Ir. H.Jamaing, M.Sc.
Kasubdin Sarana dan Prasarana Diknas Makassar

“Sistem pendidikan saat ini telah mengalami banyak kemajuan yang sudah seharusnya untuk di pertahankan dan lebih di tingkatkan lagi gaungnya, di berlakukannya sistem pendidikan gratis adalah salah satu terobosan baru yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjabarkan tujuan Negara, walaupun masih banyak yang perlu dibenahi saat ini baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Namun itu bukanlah menjadi kendala bagi Ir. H. Jamaing, M.Sc dalam memajukan dan merealisasikan Dunia Pendidikan di Kota Makassar, lantas apa saja dan bagaimana penerapanya, berikut hasil wawancara khusus kami.
Dalam memajukan dunia pendidikan di Kota Makassar,  apa saja yang perlu dibenahi ?
Untuk mendukung terciptanya proses belajar mengajar dengan baik mesti ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, baik itu yang bersifat fisik maupun non fisik, salah satunya yang besifat fisik yang perlu dibenahi saat ini, banyak hal seperti  banyaknya bangunan sekolah yang kondisinya sangat memprihatinkan, ada yang atapnya bocor, kondisi ruang kelas yang rusak dan tidak memadai serta perpustakaan yang sudah tidak layak pakai.  Dimana sudah menjadi bagian dari tugas Kasubdin Sarana dan Prasarana untuk berperan aktif memfasilitasi melalui bantuan Dana Alokasi Khusus  (DAK).

Lantas bagaimana dan siapa saja yang diperuntukkan DAK tersebut ?  
Anggaran DAK itu sendiri, sudah ada ketentuannya dari pusat, misalnya tahun 2010 untuk bantuan SD hanya berupa perbaikan perpustakaan sedangkan untuk SMP yakni berupa renovasi  atau rehab, pembangunan ruang kelas baru dan perpustakaan. Sedangkan untuk tahun ini, kita masih menunggu juknis dari pusat, misalnya saja tahun 2010 ada sekitar 56 perpustakaan SD yang sudah terealisasi, meskipun untuk alokasi APBD masih dinilai sangat kurang, alasannya karena anggaran tersebut banyak terserap melalui proyek pendamping yakni minimal 10 persen, sementara untuk bantuan rehab SMP dibagi dalam dua kategori, antara lain bisa berupa kategori ringan atau berat terggantung kondisinya, dengan ketentuan sebagai berikut jika kerusakannya ringan sebanyak Rp. 44 juta rupiah, apabila kerusakannya berat sebanyak Rp.80 jutaan, dimana setiap sekolah tidak seragam tergantung kondisi kerusakannya dilapangan.

Kenapa Dana Alokasi Anggaran Non Fisik jauh lebih besar dibanding Fisiknya?
Pemerintah pusat dalam mengeluarkan anggaran sudah ada ketentuannya, kita tidak bisa keluar dari  juknist tersebut, walaupun sudah ada kisaran anggaran sekian misalnya untuk Makassar namun sepanjang belum ada petunjuk juknisnya dari pusat kita tidak bisa laksanakan. Ada wacana kemungkinan besar fifty-fifty  antara  50 persen non fisik dan 50 persen fisik,dengan Incaran anggaran sekitar 31 milyar akan tetapi belum diketahui pembagiannya, berapa fisik dan berapa non fisik, misalnya saja untuk tahun 2010 yakni 70 non fisik dan 30 fisik. Sedangkan untuk tahun 2011 sampai saat ini belum diketahui, sementara didaerah sendiri masih membutuhkan anggaran rehab atau perbaikan fisik, mengingat masih banyaknya bangunan sekolah yang rusak.
Sudah sejauh mana hasil survei bapak dan siapa saja yang layak mendapat bantuan tersebut?     
Selama ini saya sudah tiga kali berkunjung kepulau, saya merasa terenyuh melihat kondisi pendidikan disana, ada salah satu pulau disana sangat membutuhkan bantuan pertama, menyangkut perbaikan gedung sekolah dan rumah dinas itu sendiri yang kondisi bangunannya sudah tidak layak pakai dan sangat memprihatinkan, kedua, sangat terbatasnya fasilitas ruangan bagi siswa yang ingin belajar, misalnya saja dipulau Bone Tambung SD. Barrang Caddi 2 yang diketahui cuma memiliki dua ruang kelas saja, yang dipakai dari kelas satu sampai kelas enam, dalam satu ruangan diisi 3 kelas yakni siswa kelas satu,  kelas dua, dan kelas tiga sementara diruangan yang lain diisi 4 kelas yakni mulai dari kelas tiga, kelas empat, kelas lima dan kelas enam. Kondisi tersebut tentunya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena jika tidak ditambah ruang kelas baru, tidak menutup kemungkinan siswa bisa saja belajar hingga malam hari, demikian pula gurunya harus mengajar lembur atau double ship dari pagi sampai sore serta berlanjut hingga malam hari. Karena sangat tidak mungkin siswa yang berdomisili dipulau datang bersekolah kekota disisi lain murid semakin hari semakin bertambah untuk itu pada tahun 2010 kita lakukan penambahan dua ruang kelas baru, yang kemudian tahun ini 2011 akan ditambah lagi dua ruang kelas baru, jadi sudah genap enam kelas. ujarnya.
Kapan bantuan itu bisa direalisasikan dan apa yang mesti diprioritaskan ?                      
    Tahun 2011 saja, nanti bulan Oktober  baru kita terima, setelah kita terima kemudian akan dilakukan proses tender atau pelelangan kurang lebih satu bulan, yakni bulan November, jika kondisinya hujan tentu kita akan  bekerja ekstra siang dan malam, apalagi jika mengalami keterlambatan. Kalu berbicara fisik tentu mengenai sarana dan prasarananya, seperti penambahan ruang kelas baru dan rehabilitasi karena masih banyak bangunan sekolah yang sudah rusak, namun ada juga sekolah yang kelebihan ruang kelasnya tapi kurang muridnya begitupun sebaliknya, seperti SD Pontiku ada satu ruangan dibagi dua kelas, jadi perlu penambahan ruang kelas baru, jika tidak ada lahanya dikasih tingkat, sementara yang sudah ada lahanya bisa bangun baru, tinggal menunggu turunya anggaran. Sedangkan untuk alokasi APBD paling fisiknya saja seperti  timbunan dan pemaggaran.
Apa yang menjadi kendala dan harapannya ?                                
Adapun yang menjadi kendala saat ini yakni diharapkan kemudian agar apa yang telah dianggarkan dari pusat justru tidak diintervensi  oleh pusat  sendiri, jadi biar daerah memanfaatkan dan mengeluarkan anggaran tersebut sesuai kebutuhannya masing-masing, tanpa diproteksi”, Ia juga menambahkan bahwa dirinya akan berupaya secara optimal dan konsisten dalam memajukan dunia pendidikan khususnya di Kota Makassar dengan melakukan penetrasi  kesekolah-sekolah yang dianggap perlu untuk dibenahi.ujarnya. (Red-For-WI)

Peran Media Membongkar Kebohongan Informasi

                    Oleh :      Dr. Aswar Hasan, M.Sc                     
      (Pakar Komunikasi Unhas / DEWAN PEMBINA DPP. FORWI SULSEL)

DR.Aswar Hasan, M.Sc.
    “ULAMA lintas agama tiba-tiba hadir dengan sorotannya yang menilai pemerintah telah melakukan pembohongan kepada rakyat. Semua berawal dari klaim data pemerintah yang dianggap tidak sesuai kenyataan di masyarakat. Dimana letak kesalahan informasi, sehingga penilaian pemerintah telah melakukan kebohongan timbul ?

     Dan, apa saja peran media sebagai lembaga penyampaian informasi terhadap kisruh kebohongan ini.  Pakar komunikasi yang juga mantan ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel, Aswar Hasan, menyampaikan pandangannya tentang informasi publik. Berikut petikannya.

     Menurut anda apakah hak masyarakat mendapatkan informasi yang seluas-luasnya sudah terpenuhi?       
Bila melihat realitas saat ini, Negara secara konstitusional sudah mengatur hak public mendapatkan informasi,. Negara juga sudah menjamin kemerdekaan pers menyampaikan informasi. Masalahnya pemenuhan informasi publik belum maksimal dan kadang mengalami bias karena masih ditumpangi kepentingan tertentu. Cenderung tidak mencerahkan masyarakat. Bahkan tidak jarang mengarah kepada pembohongan publik.

Kenapa bisa Terjadi ?                                                                                                                                     
     Keterbukaan terhadap akses informasi belum diberikan secara komprehenshif dan belum terkelola secara professional berdasarkan prinsip etika kebebasan dan berazaskan aspek profesionalisme dan proporsional. Penyebabnya, media kadang tidak didukung ketersediaan informasi dari lembaga pablik. Informasi tidak sedikit yang ditutupi. Agar publik mendapat hak secara maksimal dan mengembangkan dirinya tanpa didesain berdasarkan kepentingan kelompok tertentu, maka model penyampaian atau distribusi informasi oleh media harus dilakukan secara berimbang dan konfrenshif.

Apakah lembaga pemerintah sudah terbuka menyampaikan informasi?
      Bias informasi yang mengarah pembohongan pablik terjadi karena sumber  tidak lengkap. Dokumentasi data atas informasi terkelola juga tidak lengkap. Institusi publik juga tidak melakukan updating dan relevansi, serta verifikasi data. Akibatnya data tidak sampai ke masyarakat secara menyeluruh. Celakanya lag, jika penentu kebijakan tidak memiliki komitmen menyampaikan informasi apa adanya. Ketika ditemukan data yang berbeda oleh institusi lain, maka disitulah terjadi anggapan pembohongan pablik. Ini sangat berbahaya dalam proses pencerdasan masyarakat.

Bagaimana peran media menghadapi pembohongan publik?
    Media harus menjadi pengungkip dan penyingkap pembohongan pablik dengan melakukan investigative reporting sebagaimana kasus watergate di Amerika Serikat yang menyebabkan Nixon turun dari kekuasaan. Jika media mencium aroma pembohongan publik, maka wajib menyingkapnya. Ketika kebohongan telah menjadi wacana publik, media tidak boleh terjebak dalam polemik yang berlarut-larut sehingga terbawa arus permainan politik pencitraan untuk kepentingan kekuasaan. Media harus waspada agar tidak larut dalam cerita seru polemik kebohongan yang berkepanjangan. Bisa jadi media menjadi medan eksploitasi selebritas pesohor atau turut menikmatinya karena rating yang naik,.Bila itu terjadi, media harus sadar kembali ke substansi mengungkap akar maslah sebagai bentuk komitmen dan pertanggungjawaban kepada publik.

Lalu bagaimana peran lembaga kontrol yang independen?
    Begini, dalam konteks kebebasan pers, disebut kebebasan bertanggungjawab. Kebebasan media ada yang liberal, otoritarian, atau modern dan social. Indonesia mengambil perpaduan. Otoritariannya dalam konteks Negara. Kebebasan dibatasi berdasarkan kepentingan Negara. Pembatasan kebebasan terkadang ditafsirkan untuk kepentingan kekuasaan, bukan negara. Lembaga kontrol menjadi penting seperti Dewan Pers atau KPI, sehingga tafsir kebebasan tidak mengarah pada rezim. Instrumen ini menjadi benteng terakhir dari upaya penyelewengan konstitusi. Komisi penyiaran di pusat maupun daerah penting untuk mengawal setiap konten informasi apakah benar, mendidik, bermuatan moral, dan mencerahkan ? itu menjadi tanggungjawab KPID. Keterlibatan masyarakat sangat penting bersama KPID melakukan control terhadap informasi yang berkembang khususnya melalui media massa.

Bagaimana cara melibatkan masyarakat ?
    Selama saya di KPID sudah melakukan terobosan dengan program literacy masyarakat. Masyarakat harus diedukasi agar melek media dan informasi. Ketika sudah melek informasi masyarakat bisa mengelola informasi, sehingga menjadi masyarakat informasi yang merupakan kelas tertinggi peradaban dunia. Ada tiga komponen yang menentukan sejauh mana informasi berkualitas untuk kepentingan masyarakat yakni, sumber informasi, institusi lembaga media yang mengolah informasi dan sistem hukum atau regulasi informasi.

Terakhir, masa kepengurusan Anda di KPID sudah berakhir, Apa rencana selanjutnya ?
    Pastinya, selaku anak bangsa yang merindukan negeri ini maju dan diberkati tuhan, saya akan tetap berbakti kepada bangsa dan negara memberikan yang terbaik sesuai ilmu pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki. (Red-net*f)

BIODATA :
Nama         : Drs. H. Aswar Hasan, M.Sc
Kelahiran     : Palopo, 17 Agustus 1963
Pekerjaan     : Dosen FSIP Unhas
Karier         : Ketua KPID Sulsel 2004-2010)
Pendidikan:
- Magister Komunikasi Massa
- Resolusi Konflik of The International Institute of Human Rights Prancis Strasbourgh
Organisasi:
- Anggota Litbang MUI Sulsel
- Deklarator KPPSI Sulsel
- Wakil Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia
- Penasehat DPW BKPRMI Sulsel
- Pembina FORWI Sulsel

Buku Tamu

Arsip Berita

 

Copyright Forum Wartawan Indonesia / Email: forwisulsel@yahoo.com