Mengakhiri Krisis Migas, 'Pertamina Diminta Tindaki Agen Yang Menimbun'

Pertamina Diminta Tindaki Agen Yang Menimbun

    Kita masih terus disuguhi informasi melalui media tentang antrian masyarakat yang berjuang untuk memperoleh gas elpiji. Pada saat yang sama, konversi (pengalihan) minyak tanah ke gas juga tidak berjalan mulus. Saat ini, Gas 3 kg yang diperuntukkan bagi masyarakat harganya terus melejit, dibeberapa daerah ada yang bahkan menjual 20 ribu hingga 25ribu rupiah. 

       Selain harganya yang terus merangkak naik, pasokan gas juga akhir-akhir ini bermasalah. Wajar jika, selain harganya sangat mahal, sebagian masyarakat juga kesulitan untuk mendapatkan gas. Lebih ironisnya di tengah mahal dan langkanya gas, malah disinyalir sengaja ditimbun. Oleh karna itu masyarakat meminta kepada pihak pemerintah dalam hal ini pertamina agar menindaki agen-agen yang diduga terlibat menimbun. Ungkap Sumber.

      Konversi (pengalihan) minyak tanah ke gas elpiji bagi masyarakat dirasakan tidak efisien dan menimbulkan masalah karena beberapa alasan, Pertama, dari aspek fisik. Minyak tanah bersifat cair sehingga transfortasinya mudah, pengemasannya mudah dan penjualan dengan system eceran pun mudah. Dimana masyarakat jelas tidak mungkin bisa membeli gas elpiji 5 kg lalu membawanya dengan plastik atau kaleng susu bekas. 

         Kedua, dari aspek kimiawi. Elpiji lebih mudah terbakar dibandingkan dengan minyak tanah. Karena itu, kita memang layak mempertanyakan sejauh mana efektivitas dan keamanan kebijakan konversi tersebut. Ketiga, minyak dan gas mulai menghilang dipasaran. Kalaupun ada, harganya dinilai sangat tinggi sehingga masyarakat tak sanggup membelinya. 

      Jika alasanya mengurangi subsidi dan memanfaatkan gas produksi dalam negeri guna memenuhi kebutuhan energi nasional, pertanyaannya mengapa pemerintah tidak mengkonversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD, yang memakai solar) dengan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)?

        Meski migas hakikatnya milik rakyat, namun kenyataannya 85% ladang migas dikuasai pebisnis asing. Semua sumber gas bumi dengan cadangan besar juga telah dikuasai modal asing. pasalnya ada 28 blok lapangan migas di Jatim, yang 90%-nya dikuasai oleh korporasi. Misalnya, Blok Cepu dikuasai Exxon. Blok Pangkah di kabupaten Gresik dikuasai Amerada Hess. Di perairan Sampang Madura dikuasai Santos Oyong Australia. Di Tubang-Bojonegoro-Lamongan dan Gresik dikuasai Petrochina dan lain-lain.

       Berdasarkan hasil survey pendataan indeks kependudukan terbaru (PIKB) BPS Jatim tahun 2003, bahwa daerah yang kaya sumberdaya alam migas penduduknya banyak yang miskin. Misalnya Kabupaten Sumenep yang kaya dengan migas, penduduk miskinnya nomor dua se-Jatim. Kabupaten Bojonegoro yang telah ditetapkan kandungan 1,2 milliar barel gas dan minyak 600 milliar barel, masyarakatnya miskin nomor empat se-Jatim.

    Oleh karena itu, untuk mengakhiri penderitaan rakyat akibat dari permasalahan energi maka langkah yang paling real dan rasional saat ini adalah, Negara wajib mengambil alih kembali kepemilikan serta pengelolaan sumber daya alam. 

        Khususnya sector energi, dari tangan para pemilik modal dan menghentikan kontrak-kontrak yang telah terlanjur diberikan kepada korporasi, bukan malah memprivatisasinya. Negara wajib menjadikan energi sebagai sumber kekayaan untuk mensejahterakan masyarakat dan tetap memberikan energy murah kepada rakyat. (red-forwi)