Sulawesi Barat Optimistis 2014 PAD Capai Rp200 Miliar

Forwi-Mamuju ( - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimistis pada tahun 2014 pendapatan asli daerah (PAD) akan mencapai Rp200 miliar.

"Pemerintah di Sulbar optimistis PAD Sulbar pada tahun 2014 akan mencapai Rp200 miliar dengan mengandalkan pajak yang dihasilkan pemerintah ditingkat Kabupaten," kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sulbar, Mujirin M Yamin di Mamuju, Minggu.

Ia mengatakan, selama ini pemerintah di Sulbar belum memungut pajak bagi hasil dengan pemerintah ditingkat Kabupaten sehingga PAD belum begitu signifikan dalam meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapat sejajar dengan daerah lain di Pulau Sulawesi.

"Pajak bagi hasil dengan pemerintah ditingkat Kabupaten belum dipungut pemerintah di Sulbar, namun ditahun 2014 kebijakan bagi hasil pajak tersebut akan dilakukan sehingga pemerintah di Sulbar sangat optimistis PAD akan meningkat," katanya.

Menurut dia, PAD Sulbar pada APBD pokok tahun 2012 ditargetkan hanya sekitar Rp134 miliar atau mengalami peningkatan Rp24 miliar dibandingkan 2011 sekitar Rp110 miliar.

Ia mengatakan, target PAD pada APBD pokok 2012 tersebut lebih tinggi karena adanya peningkatan berbagai sektor pajak yang dipungut pemerintah dari sejumlah sektor.

Menurut dia, target PAD Sulbar diprediksi akan naik mencapai Rp140 miliar pada APBD perubahan 2012, nanti apabila seluruh sektor pendapatan PAD Sulbar berhasil lebih dimaksimalkan.

Mujirin mengatakan, sektor pendapatan PAD Sulbar yang menjadi andalan meningkatkan PAD antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan cukai rokok.

Sektor lainnya yang akan menjadi pemicu meningkatnya PAD Sulbar adalah retribusi yang dipungut pemerintah diantaranya retribusi jasa usaha, perda tentang jasa umum.

Retribusi perizinan tertentu seperti retribusi prasarana, sarana, utilitas pada kawasan, industri, perdagangan, perumahan dan pemukiman atau fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta pengelolaan retribusi pelayanan persampahan.

Ia mengatakan, dari sektor tersebut akan terjadi peningkatan PAD di Sulbar, sekaligus pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga juga menjadi indikator berhasilnya pemerintah membangun daerah.

Mujirin mengatakan, apabila jenis pendapatan dan retribusi pemerintah di Sulbar tersebut juga dipungut pemerintah di Kabupaten dan hasilnya dibagi dengan pemerintah di Sulbar maka target Rp200 miliar untuk PAD Sulbar akan dicapai. (ANTARA News)

Sulbar Berencana Bangun Industri di Belang-Belang

Forwi-Mamuju  - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, berencana membangunan pabrik industri di kawasan pengembangan ekonomi khusus di daerah Belang-Belang, sekitar 48 kilometer dari Kota Mamuju.

"Kawasan pelabuhan Belang-Belang dijadikan sebagai kawasan pengembangan industri. Di daerah itu kita rencanakan membuka areal sekitar 5.000 hektare untuk pembangunan kawasan industri," kata Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Minggu.

Menurutnya, pemerintah membutuhkan lahan yang sangat luas karena ditempat tersebut akan dibangun berbagai fasilitas industri seperti agro industri kakao, kelapa sawit, rotan dan holtikultura," jelasnya.

Selain itu, kata dia, juga akan dibangun industri penyulingan minyak (refinery) dan berbagai industri lainnya.

"Kita pusatkan pembangunan industri di daerah Belang-Belang karena letaknya sangat strategis dengan terbangunnya fasilitas sarana pelabuhan laut yang bertaraf Internasional," jelasnya.

Gubernur mengatakan, pelabuhan laut Belang-Belang dengan kedalaman lebih dari 20 Meter sangat prospektif untuk menjadi pendukung perekonomian daerah.

"Lokasi pelabuhan laut Belang-Belang dan bandara udara Tampapadang akan semakin memudahkan interkoneksi dengan Kota-kota Utama yang ada di Indonesia, khususnya di kawasan timur Indonesia," ujarnya.

Berdasarkan masterplan pembangunan Sulbar, lanjutnya, maka Belang-Belang dijadikan kawasan pengembangan ekonomi dalam rangka mewujudkan arah pembangunan koridor ekonomi (PKE) Sulawesi.

"Daerah Belang-Belang telah kita desain sebagai kawasan pengembangan ekonomi karena wilayah itu didukung dengan adanya pelabuhan bertaraf internasional," katanya.

Menurutnya, masterplan Pembangunan Ekonomi Indonesia memberikan tema baru bagi pembangunan ekonomi Sulbar. Karenanya, kawasan pembangunan ekonomi itu harus dilakukan penataan sejak dini dengan memperbaiki infrastruktur pendukung seperti perbaikan pelabuhan di Belang-Belang.

Gubernur mengatakan, selama ini pertumbuhan ekonomi di Sulbar masih didominasi oleh kegiatan primer dan sebagian besar berupa bahan mentah, dalam bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan, sekaligus menjadi penyedia lapangan kerja utama.

Pertumbuhan ekonomi kata dia, dipengaruhi oleh pergeseran kegiatan usaha-usaha primer ke sekunder. Pengolahan hasil-hasil komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan sangat mendukung agro-industri dan agribisnis yang secara nyata menentukan nilai tambah dan kualitas barang siap pakai di Sulbar.

Karena itu kata Anwar, kawasan Belang-Belang sebagai lokasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus harus mendapat dukungan kebijakan anggaran oleh pusat agar sistem distribusi hasil komoditas unggulan daerah dapat tertangani secara optimal.

Gubernur menambahkan, berdasarkan UU No. 39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), maka wilayah yang relatif datar dan cukup luas di sekitar Pelabuhan Belang-Belang, sangat potensial untuk ditetapkan sebagai lokasi pengembangan KEK.

"Kawasan pelabuhan Belang-Belang tepat berada di tepi Selat Makassar (ALKI II), keberadaan pelabuhan laut ini didukung dengan dekatnya bandar udara Tampa Padang," ucapnya.

Apalagi aksesibilitas Mamuju Multi Moda Access Road yang sedang dikembangkan, lanjutnya, akan memberikan kemudahan dan kelancaran angkutan barang dengan wilayah sekitar, nasional maupun internasional.

 (antara-sulawesiselatan.com)

Forsub Desak Pemerintah Jalankan Reformasi Agraria

Aksi massa Forsub di Kantor Gubernur Sultra

Forwi-Beritakendari.com-Kamis (12/01/2012) Gelombang protes terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kembali diteriakkan sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat yang tergabung Forum Sulawesi Tenggara Bersatu (Forsub).

Namun massa Forsub yang menggelar unjukrasa damai di kantor gubernur Sultra harus gigit jari lantaran keinginan mereka untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada Gubernur Sultra, Nur Alam, tidak kesampaian. Massa dihadang tepat didepan pintu masuk gerbang kantor gubernur oleh barikade satuan Polisi Pamong Praja dibantu satuan Pengendali Massa (Dalmas) dari Polda Sultra.

Meski gagal bertemu Nur Alam, massaaksi tetap melanjutkan unjukrasa. Dalam orasinya, Forsub menyuarakan sejumlah kritikan atas kinerja dan kebijakan Nur Alam yang dinilai tidak populis dan pro rakyat. Kebijakan itu antara lain soal izin pertambangan, dan penyelesaian konflik lahan masyarakat melawan perusahaan tambang. Forsub mendesak pemerintah segera melaksanakan Reforma Agraria sebagai solusi untuk mensejahterakan petani dan kaum buruh.

Usai menggelar unjukrasa di kantor gubernur Sultra, massa kemudian bergerak menuju Mapolda Sultra. Direktur Walhi Sultra, Hartono, mendesak pihak Polda untuk segera mengungkap hasil penyelidikan kepolisian atas sejumlah kasus yang telah dilaporkan sebelumnya oleh Walhi. Kasus tersebut meliputi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang PT. BIS di Kota Bau-Bau, PT. BBDM di Buton serta dugaan Illegal Mining yang dilakukan PT. AHB di pulau Kabaena. Termasuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit PT. DJL di Konawe Utara. Tak hanya itu, massa juga mendesak Kapolda untuk memeriksa Kapolsek Wawaonii Barat karena diduga ikut serta dalam kegiatan pertambangan.

“Kami mendesak Polda Sultra agar dalam waktu sepekan segera menyampaikan kepublik terkait hasil penyelidikan polisi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan sejumlah perusahaan tambang dan kelapa sawit yang terjadi di Sulawesi Tenggara, sebagaimana yang telah kami laporkan,” teriak Tono dalam orasinya.

Setalah menyampaikan tuntutannya, Forsub kemudian bergerak menuju kantor DPRD Kota Kendari untuk menyuarakan aspirasi mereka tentang ketidakadilan yang dirasakan sejumlah pedagang pasar sentral Kendari. Forsub mendesak Pemerintah dan DPRD Kota Kendari untuk segera menyelasaikan kasus penyerobotan tanah warga di Kecamatan Baruga dan ganti rugi lahan warga kelurahan Bungkutoko yang terkena pembangunan jalan pelabuhan. [az]

(http://beritakendari.com)

Kontrak tidak Diperpanjang, 80 Tenaga Honorer RSUD harus Bekerja Tanpa Digaji

Tenaga Honorer RSUD. Ilustrasi

Forwi-Kendari, Pasca diberhentikan sebagai tenaga honorer, 80 eks tenaga honorer di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sulawesi Tenggara, kini berubah status menjadi Tenaga Suka Rela (TSR). Artinya, manajemen RSUD tidak lagi memiliki kewajiban untuk menggaji ke-80 Tenaga Suka Rela itu, walaupun harus bekerja 1 kali 24 jam.

Menurut Humas RSUD Sultra, Masyita, tidak adanya perpanjangan  kontrak terhadap 80 tenaga honorer itu menyusul adanya kebijakan pemerintah pusat agar setiap instansi diseluruh daerah di tanah air segera melakukan rasionalisasi terhadap tenaga honorer.

“Rumah sakit tidak bisa lagi memberikan gaji sebab selama ini gaji yang diberikan kepada tenaga honorer bersumber dari APBD, namun karena tahun 2012 sudah tidak dianggarkan lagi, maka gaji untuk tenaga honorer juga dihapuskan,”terang Masyita.
Masyita mengungkapkan, kontrak yang diberikan kepada ke-80 tenaga honorer tersebut berakhir per tanggal 31 Desember 2011. Setelah kontrak berakhir, sebenarnya para tenaga honorer masih bisa bekerja kembali jika mendapat SK dari Gubernur, namun kenyataannya hingga saat ini belum ada kejelasan, sehingga pihak RSUD pun memutuskan untuk tidak lagi memperpanjang kontrak para pegawai honor.

Tenaga honorer yang tidak diperpanjang kontraknya itu terdiri dari tenaga administrasi dan teknis. Meskipun kontraknya tidak diperpanjang, namun 80 tenaga honorer tersebut hingga saat ini masih melakukan aktivitasnya seperti biasa. ”Setelah kontraknya berakhir, ternyata mereka masih ingin bekerja namun dengan kesepakatan harus menjadi Tenaga Suka Rela dan tidak digaji sebab anggaran rumah sakit untuk menggaji tenaga honorer tidak ada, namun 80 tenaga honorer masih bersedia untuk bekerja meskipun tidak digaji,”terang Masyita.

Direktur RSUD Sultra, Nurjajadin Aboe Kasim juga mengatakan bahwa hingga saat ini ia belum bisa memastikan nasib 80 tenaga honorer sebab pihaknya masih menunggu arahan dari Gubernur Sultra. “Saya tidak memiliki kapasitas untuk mengatakan bahwa tenaga honorer itu telah diberhentikan, kami masih menunggu SK dari Gubernur Sultra, kalau SK yang lama memang sudah mati, kita lihat saja kedepannya apakah masih bisa diperpanjang atau tidak,” ujarnya.( http://beritakendari.com)

Besok, Gubernur Gorontalo Dilantik

FORWI - Rencana pelantikan Rusli Habibie dan Idris Rahim sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo 2012-2017, Senin (16/1/2012) besok, bakal diramaikan sejumlah pejabat. Selain pelantikan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Gubernur se-Sulawesi dijadwalkan hadir pada pelantikan tersebut.

"Kami sudah mengundang Gubernur-gubernur se-Sulawesi pada acara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo besok. Malam ini dijadwalkan akan ada pertemuan dengan seluruh Gubernur se-Sulawesi tersebut," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo yang baru dilantik dua hari lalu, Winarni Monoarfa, Minggu (15/1/2012), di Gorontalo.

Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo akan dilaksanakan di halaman gedung DPRD Provinsi Gorontalo. Rusli Habibie dan Idris Rahim terpilih sebagai Gubernur Gorontalo periode 2012-2017 setelah menang pada pemilihan yang berlangsung 16 November 2011.

Mantan Bupati Gorontalo Utara itu menggantikan Gusnar Ismail yang diangkat sebagai Gubernur Gorontalo sejak 2009. Saat itu, Gusnar yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Gubernur, menggantikan Fadel Muhammad yang diangkat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan di tahun yang sama.

Seusai melantik Rusli, Menagri dan rombongan akan terbang ke Manokwari untuk melantik Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi-Rahimin Katjong pada keesokan harinya. (*/tribun-timur.com)

Rusli-Idris Menangkan Pilgub Gorontalo

FORWI, GORONTALO - Hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2011 telah ditetapkan melalui rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Gorontalo di Gedung Graha Azizah, Rabu (23/11/2011).

Berdasarkan rekapitulasi dari enam kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo hasil yang diperoleh paket nomor urut satu pasangan Rusli Habibie dan Idris Rahim berjumlah 264.011 suara.

Disusul paket nomor urut dua pasangan Gusnar Ismail dan Tony Uloli dengan jumlah suara 183.060 suara dan terakhir paket nomor urut tiga pasangan David Bobihoe dan Nelson Pomalingo berjumlah 153.252.

Rapat pleno dipimpin langsung oleh Ketua KPUD Provinsi Gorontalo, Salahudin Pakaya dan empat Anggota KPUD Provinsi Gorontalo menghasilkan total suara sah berjumlah 600.323 dan suara tidak sah berjumlah 8.476.(tribuntimur)

Evaluasi Kinerja Kejari Se Sul-Bar di Kajati di Warnai Aksi Demonstrasi

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, menggelar pertemuan antar Kajari Se-Sulbar diruang Pola Kantor Kejati, (16/1/2012) lalu, guna mengevaluasi kinerja para kajari yang dinilai sangat minim dalam menuntaskan kasus-kasus yang ada didaerah disepanjang tahun 2011, tidak maksimalnya kinerja kajari dalam menuntaskan kasus-kasus yang ada justru hanya menambah catatan buruk bagi citra instititusi kejaksaan terutama menuai kecaman dari berbagai ormas dan LSM. Dalam pertemuan tersebut justru dimanfaatkan oleh Mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya dari Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Luwu menyampaikan orasinya didepan halaman kantor Kajati Sulsel-Bar, dalam orasinya mahasiswa menuntut agar kasus gernas kakao 2009 diluwu yang dinilai sarat dengan KKN yakni telah merugikan Negara kurang lebih sebesar 5 Milyar sebagai tersangka Direktur PT. Koya, Saleh Rahim selaku pemenang tender. Terkait kasus korupsi gernas kakao 2009 di kabupaten Luwu menurutnya telah ditangani oleh pihak Kajati SulSelbar hingga menetapkan dua tersangka namun menurut analisis data yang dia peroleh, terindikasi bahwa pihak kejati Sulselbar dinilai tidak bekerja secara maksimal, professional, dan komprenshif bahkan kurang tepat dalam menetapkan tersangka korupsi gernas kakao 2009 di kabupaten Luwu. Ungkapnya. Anehnya malah mahasiswa curiga dan menuduh Kajati masuk angin serta disinyalir dana tersebut mengalir dalam proyek pembangunan kantor Kajati yang sementara berjalan”. Ungkapnya. Pertemuan Mahasiswa dengan Kasi Intel, Mashyudi Ridwan menuai jalan buntu saat berdialog pasalnya pihak pendemo tidak menerima argumentasi yang dilontarkan Kasi Intel yang mengatakan “untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus ini tidak mudah, butuh waktu tidak seperti menggoreng tempe” karna tidak ada titik temu dalam pembicaraan tersebut maka terjadi miss komunikasi yang menilai analogi dengan istilah “Menggoreng Tempe” itu tidak bisa disamakan dengan raibnya uang 5 milyar. Karna tidak puas dengan jawaban yang disampaikan, yang ditandai dengan aksi waloutnya Kasi Intel dari lokasi tersebut, justru malah dianggap memperkeruh suasana,  malah semaking tegang dan tak terkendali yang keluar dari mulut mahasiswa yang mengatai “Kajati Pecundang”, sampai suasana ini redang dan terkendali saat digantikan posisinya oleh Asisten Pidana Khusus Kejati Sulselbar, Chaerul Amir yang kehadirannya bisa mencairkan suasana. Ungkapnya.

 Tuntutan Demonstran :

Kami dari Aliansi Masyarakat Anti Korupsi untuk Luwu yang merupakan gabungan dari beberapa Lembaga dengan ini menyatakan sikap:

1.Mendesak  Pihak Kejati SulSelbar untuk memeriksa dan menetapkan Direktur PT. KOYA, SALEH RAHIM sebagai pemenang tender Gernas Kakao Kabupaten Luwu 2009 dalam tempo 2 x 24 jam.
2.Meminta pihak Kejaksaan Tinggi untuk mengembangkan penyelidikan terkait Aliran Dana kurang lebih 5 Milyar dari proyek Gernas Kakao Kabupaten Luwu 2009 yang telah dikorupsi
3.Meminta kepada Kejati Sulselbar untuk meminta keterangan Bupati Luwu beserta Kadis Hutbun Kabupaten Luwu terkait dengan kasus korupsi gernas kakao.
4.Apabila tuntutan kami tidak diindahkan dalam waktu 3 x 24 jam oleh pihak Kejati Sulselbar maka kami akan meminta ke KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) untuk mengambil alih kasus ini.
(red-forwi).

Tiga Kajari Dapat Rapor Merah, Kejaksaan Awasi Aliran APBD dan APBN

Data yang diperoleh di Kejati, dari 28 Kejari se-Sulselbar dan sembilan Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari), ada tiga Kejari yang dinilai berkinerja buruk. Dianggap berkinerja buruk karena minim dalam penanganan kasus. Seperti Kejari Enrekang selama setahun baru menangani dua kasus, Sinjai satu kasus, dan Sungguminasa dua kasus. Sementara tiga Kejari berkinerja terbaik, yakni Kejari Makassar, Mamuju, dan Makale. Hingga kini, Kejari Makassar telah menangani 8 kasus, Mamuju 8 kasus, dan Kejari Makale menangani 6 kasus. Sedangkan 22 Kejari lainnya berkinerjasedang.
    Hal tersebut diketahui setelah Fietra Sany memimpin langsung rapat tertutup dan melakukan evaluasi terhadap penanganan kasus korupsi selama tahun 2011 lalu. Terdapatnya tiga kejari terbaik, karena mereka telah menangani rata-rata delapan kasus korupsi didaerahnya, sedangkan yang berkinerja buruk hanya menangani satu sampai dua kasus korupsi selama setahun. Begitupun untuk kantor Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) terdapat dua Cabjari yang berkinerja buruk, yakni Cabjari Malino dan Cabjari Camba.
Sementara itu, hanya ada dua Kejari yang menyelamatkan kerugian negara, yakni Kejari Makassar dengan total penyelamatan kerugian negara sebesar Rp 3,4 miliar dan Kejari Makale sebesar Rp 180 juta. Sementara 26 kejari lainnya nihil penyelamatan kerugian negaranya.
Usai rapat tertutup di ruang pola Kejati Sulselbar kemarin, Asisten Pidana Khusus Kejati Sulselbar, Chaerul Amir, mengatakan, pimpinan (Kajati) telah memberikan peringatan kepada para Kajari yang berkinerja buruk dan berkinerja sedang dalam penanganan kasus korupsi. Termasuk pimpinan memberikan target tiga bulan kepada mereka untuk memperbaiki kinerjanya. Jika tetap berkinerja buruk hasil evaluasi akan dikirim ke Kejagung RI untuk mendapatkan peringatan.
    Mengenai alasan sehingga masih ada Kejari yang tidak optimal bekerja, mantan Kajari Tangerang ini menambahkan, salah satu penyebabnya karena personel di daerah masih kurang seperti di Kejari Enrekang hanya tiga jaksa yang bertugas. Selain itu, Kajati juga memberikan penegasan kepada Kajari untuk memfokuskan pada pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBD dan APBN.

    Menyikapi kejari berkinerja buruk, Abdul Muttalib, Direktur Anti Cooruption Committe (ACC) menegaskan, kalau Kejati Sulselbar jangan hanya berfokus pada penilaian penanganan atau jumlah kasus yang ditangani kejari di daerah, tetapi yang difokuskan pada jumlah kerugian negaranya dan berapa kerugian negara yang terselamatkan. "Untuk apa jika hanya penindakan saja, tetapi kerugian negaranya tidak mampu terselamatkan," katanya.

    Sedangkan, jika masih ada kinerja kajari yang buruk, sudah harus menjadi penilaian untuk mencopot mereka dan menggantikan dengan kajari yang berkualitas dan profesional. Ada tiga yang harus dikedepankan, yaitu kasus korupsi, pelibatan masyarakat dan waktu penuntasan kasus. (net-bkm)

Peran Media Massa Sangat Diperlukan

Dalam Mewujudkan Visit Makassar dan Beyond Menuju Visi Kota Dunia

H.M. ANIS ZAKARIA KAMA, S.H, M.Si., M.H.
(Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Makassar)

Pesona anjungan pantai losari kini telah banyak digandrungi banyak orang,  baik pengunjung wisatawan domestik maupun manca Negara karena daya tarik dan keunikan yang dimiliki, serta menjadi salah satu ikon kota Makassar sebagai obyek wisata, demikian pula, tak kalah ramainya di kunjungi oleh para domestik  ialah karebosi link, sebuah mall yang dibangun dibawah terowongan lapangan sepak bola yang sangat memanjakan para pengunjungnya. Tidak berhenti sampai disitu masih banyak sitius-situs budaya yang lain tak kala menariknya termasuk pembangunan wisma negara di CPI yang akan dibangun disekitar anjungan pantai losari, ini merupakan salah satu bentuk kontribusi pemerintah Kota Makassar dalam memajukan potensi daerah khususnya dibidang pariwisata sebagai bentuk inplementasi dari  visit Makassar dan Beyond 2011-2014 menuju visi kota dunia.  
Untuk itu pemerintah berharap dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Makassar mampu membantu perekonomian masyarakat. Juga dengan adanya program tersebut bisa menarik perhatian wisatawan untuk berinvestasi, untuk mengaktualisasikan visit tersebut tentu saja melalui kearifan lokalnya, dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada, khususnya dibidang pariwisata dengan melibatkan seluruh SKPD yang ada, termasuk stakeholder untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan potensi tersebut. Oleh karena itu pembangunan disektor kepariwisataan perlu didukung oleh semua pihak demi kepentingan masyarakat, jadi tidak perlu dipolemikkan lagi. Ujar sekda. 
Namun tidak terlepas dari semuai itu juga masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi  terutama menyangkut masalah kebersihannya seperti pengadaan fasilitas umum toilet yang dinilai masih kurang yang diperuntukkan bagi wisatawan asing yang  berkunjung ke Makassar. permasalahan lain yang perlu mendaptkan perhatian adalah bagaimana mengatasi kemacetan, dimana volume kendaraan tidak berbanding lurus dengan area dan ruas jalan, untuk itu peran aktif dinas perhubungan sangat diperlukan untuk membantu menertibkan, agar tidak terjadi kesengrawutan lalu lintas. namuni jika dibanding dikota lain seperti Surabaya, hunian disana dinilai tidak sehat lagi, dan saya kira Makassar masih jauh lebih baik. Terangnya.
    Menyangkut pelayanan pablik harus menjadi prioritas utama bagi birokrasi, dimana Walikota Makassar, H. Ilham Sirajuddin selalu menegaskan untuk memberikan kemudahan kepada siapa saja, baik itu warganya maupun wisatawan domestik dan mancanegara yang ingin berkunjung ke Makassar untuk berinvestasi, akan di layani dengan baik. Misalnya mengenai standarisasi pelayanan,  salah satu prestasi yang telah dicapai yakni mampu meraih penghargaan AISO di bidang pelayanan dan perizinan.  Untuk itu saya berharap ada kepedulian dan kebersamaan semua pihak termasuk peran media massa sangat diperlukan agar bisa mengkritisi pemerintah daerah kearah yang bersifat konstruktif.(red,forwi)

Tiket Anak KA Dihapus Awal Januari Ini

FORWI - Penumpang KA anak-anak rupanya disamakan dengan penumpang dewasa. Ini seiring dengan penghapusan tiket khusus anak di KA kelas ekonomi jarak menengah dan jauh yang diberlakukan PT KA sejak awal Januari ini.

Manajer Humas PT KA Daops 8 Surabaya, Sri Winarto mengungkapkan, selama ini pihaknya memberlakukan tiket untuk anak, dimana biayanya dipotong 30 persen dari tarif dewasa. “Selama ini, pemberlakuan tiket anak ada di KA kelas ekonomi dan bisnis. Sedangkan untuk kelas eksekutif memang sudah lama tak ada tiket anak,” tukasnya.

Dijelaskan, tak lama berselang muncu kebijakan PT KA yakni memberi kenyamanan pada penumpang dimana untuk KA kelas ekonomi jarak menengah dan jauh tak boleh ada penumpang berdiri alias kapasitas seat dimaksimalkan 100 persen. Karena itu, pihaknya juga memberi kenyamanan pada penumpang anak, lewat penghapusan tiket anak. Dengan begitu, maka sejak awal Januari ini tarif untuk anak sama dengan dewasa, sehingga mereka bisa duduk. “Ini untuk memberi kenyamanan, tak hanya bagi penumpang dewasa, tapi juga anak,” jelasnya.

Tak hanya itu saja, pihaknya juga menghapus tarif minimum kelas ekonomi jarak menengah dan jauh sejak awal Januari ini. Jika sebelumnya PT KA berpegang pada aturan tarif perjalanan, maka saat ini tarif penumpang dihitung berdasarkan jarak tempuhnya. “Ini memang hanya untuk kelas ekonomi saja, baik jarak menengah dan jauh. Jadi kalau misalkan KA Kertajaya jurusan Surabaya-Jakarta untuk jarak sampai 700 km membayar Rp 41.000, tapi lebih dari itu maka harus membayar Rp 43.000,” tegasnya.

Adanya aturan baru tentang penghapusan tiket anak ini rupanya direspon negatif beberapa penumpang. Seperti pengakuan Icha (28), ibu satu anak yang akan berangkat ke Jakarta pakai KA Kertajaya. Dia keberatan dengan aturan baru. Selama ini, KA adalah salah satu moda transportasi yang efisien dan murah sehingga bisa membawa banyak anggota keluarga, dibandingkan bus. “Kalau tarif anak dihapus, saya harus membayar lebih mahal untuk anak saja. Ini membuat tarif KA jadi lebih mahal,” tegasnya.

 SURABAYA l SURYA Online

Anggota DPRD Kota Gorontalo Dituntut Sembilan Bulan Penjara

Anggota DPRD Kota Gorontalo, Darmawan Duming (41), dituntut sembilan bulan penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo, Rabu (11/1/2012). Jaksa penuntut umum menilai terdakwa melanggar Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan.

Sebelumnya, Darmawan didakwa terlibat perjudian tetapi dakwaan itu tidak terbukti selama persidangan. "Terdakwa berusaha merampas kamera wartawan saat polisi menggerebek rumah yang diduga ada perjudian pada 23 Februari 2011 di Kelurahan Liluwo, Kota Gorontalo," tutur jaksa Yulganova Sidiki.

Kasus ini bermula ketika aparat Polres Kota Gorontalo merazia sebuah rumah di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, pada 23 Februari 2011. Diduga, di dalam rumah tersebut sedang berlangsung perjudian.

Darmawan ditangkap bersama Suleman Abdullah(45) dan Arifin Asiku (39). Barang bukti yang disita polisi berupa uang sejumlah Rp 925.000 dan kartu domino. Jaksa lantas mendakwa ketiganya dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.

Pasal 335 KUHP hanya ditambahkan kepada Darmawan, karena berusaha merampas kamera wartawan Trans 7 yang sedang meliput razia tersebut. Selama persidangan, dakwaan Pasal 303 terhadap Darmawan tidak terbukti. Akhirnya, jaksa menuntut Darmawan dengan pasal 335 dan tetap menuntut dua terdakwa lainnya dengan pasal 303.

"Kami akan mengajukan pledoi atas tuntutan jaksa itu," ujar Ismail Pelu, kuasa hukum Darmawan. (*/tribungorontalo.com)

2012, Optimis Capai Overtarget

Agus Jaya Said : Bidang Pajak Reklame & Retribusi Dispenda Makassar

“Visit Makassar menuju kota dunia melalui kearifan lokalnya telah berhasil memacu pendapatan asli daerah khususnya melalui dibidang jasa dan pelayanan terbukti ditahun 2011 Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan berdasarkan data yang kami peroleh dari Kabid Pajak Reklame dan Retribusi dimana PAD tahun 2011 mencapai over target atau mengalami peningkatan 50 persen dari pokok 15 milyar ada penambahan menjadi 16,5 milyar yang terealisasi, jadi kenaikannya sekitar 500 juta terhitung hingga bulan desember 2011. jika dibanding pada tahun 2010 hanya mencapai 9,5 milyar, sementara target yang ingin dicapai ditahun 2012 yakni kurang lebih 17 milyar.”
Keberhasilan yang dicapai tentu tidak terlepas dari pada kesadaran dan peran stakeholder wajib pajak antara lain para pengusaha, investor  serta pelaku UKM. Lajunya arus pertumbuhan ekonomi khususnya dbidang jasa, izin dan pelayanan dikota Makassar tentu tidak dapat dipungkiri tentang adanya intervensi atau campur tangan para pelaku usaha baik orang pribumi sendiri maupun domestik mulai dari level  UKM hingga pengusaha kelas atas. Usahapun yang dirintis bermacam-macam mulai dari usaha perhotelan, tempat hiburan rumah bernyanyi atau karaoke, diskotik, bar, industri, barang dan jasa dan masih banyak lainnya. Dengan demikian tentu saja menimbulkan dampak multiplayer efek tersendiri bagi pembangunan kota makassar, yakni menjadi salah satu aikon kontribusi pendapatan pajak dan retribusi terbesar bagi daerah, sebagai indikatornya semaking menjamurnya papan reklame yang tampil bersolek menghiasi seluruh tata ruang kota mulai diberbagai pusat pertokoan dan pembelanjaan baik disepanjang jalan protokol hingga merambah disetiap jalan stapak dan sudut-sudut gang toko namun disis lain juga tidak dapat dipungkiri jika pemandangan tersebut justru merusak atau melanggar estetika tata ruang kota.
Menurut Agus Jaya Said kepala Bidang Pajak Reklame & Retribusi Dispenda Kota Makassaar saat ditemui diruang kerjanya mengatakan perlu ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah kota agar dilakukan penertiban sehingga keberadaanya tidak lagi mengganggu dan melanggar aturan perda yang sudah dibuat, dan yang paling penting menurutnya adanya kesadaran dari masyarakat atau semua pihak akan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai pelaku usaha dalam menjaga ketertiban yang berlaku.ujarnya. misalnya saja dengan diberlakukannya perda yang baru bagi ormas dan parpol yang bebas dari pajak dan retribusi yakni terlepas dari biaya reklame maupun spanduk pihaknya menghimbau agar tetap melaporkan kegiatannya kedispenda, sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pihaknya jangan lagi dipersalahkan. Seperti yang pernah terjadi, ada organisasi yang melapor karna merasa kehilangan spanduk atau disabotase orang. katanya.

Jika dipersentasekan ada tiga komponen sumber utama pendapatan asli daerah antara lain Pajak, Retribusi dan Laba (BUMD), dari tiga komponen tersebut sumber pendapatan terbesar yang diperoleh hanya dari Pajak antara lain, Pajak hotel,  restoran, hiburan,  penerang jalan, reklame, parkir dan galian golongan C. Salah satu buktinya misalnya khusus pajak reklame dimana tahun 2011 Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan berdasarkan data yang kami peroleh dari Kabid Pajak Reklame dan Retribusi dimana PAD tahun 2011 mencapai over target atau mengalami peningkatan 50 persen dari pokok 15 milyar ada penambahan menjadi 16,5 milyar yang terealisasi, jadi kenaikannya sekitar 500 juta terhitung hingga bulan desember 2011. jika dibanding pada tahun 2010 hanya mencapai 9,5 milyar, sementara target yang ingin dicapai ditahun 2012 yakni kurang lebih 17 milyar.
Sedangkan untuk mengenjot Peadapatan Asli Daerah maka dilakukan upaya-upaya berupa proses intensifikasi pertama yakni melakukan penarikan regulasi yang baru sesuai Undang-Undang Perda yang ditetapkan. Kedua, Ekstensifikasi dengan melakukan pendataan baru atau update setiap bulannya, dengan melakukan perbaikan dibidang pelayanan secara on line.(red forwi-subhan)

Penggandaan SPPT Lurah & Camat Saling Tuding

• Muncul Dua Subyek Dalam Satu Obyek Kepemilikan Lahan

 Warga yang baik adalah warga yang tunduk pada aturan salah satunya adalah warga yang rajin bayar pajak, Namun janganlah aturan di jadikan sebagai ladang yang empuk guna memperoleh keuntungan secara pribadi sehingga menjadikan aturan sebaga ladang yang menghasilkan. Bagaimana cerita selanjutnya ikuti petikan berita ini,

Maros, Jabatan adalah amanat yang  harus dilaksanakan penuh rasa tanggung jawab dan tidak pandang bulu pada siapapun juga termasuk  atasan, Namun lain halnya lurah yang satu ini sebut saja Muh Natsir (Lurah Taroada) setelah di konfirmasi di ruang kerjanya terkait adanya penggandaan SPPT diatas tanah milik H. Emba mengatakan kepada wartawan media ini bahwa pengandaan SPPT tersebut sama sekali tidak di ketahuinya, “hal itu saya tidak mengetahuinya pak”, yang saya ketahui  “camat Turikale telah datang bertandang di kantor saya dan menyedorkan berkas untuk saya tanda tangani dan  saya sama sekali tidak menerima tamu di kantor yang  bernama David Lallo dengan urusan penandatangganan surat pengantar penerbitan SPPT ke atas nama David Lallo”. jadi jika hal itu di pertanyakan silahkan hubungi camat Turikale”. Ungkap pak lurah saat di konfirmasi.

Camat Turikale Andi Rosman SE.MM saat di hubungi lewat Hpnya terkait pengandaan SPPT tersebut mengatakan Penerbitan SPPT atas nama David Lallo itu diterbitkan oleh Kantor Pajak Bumi Dan Bangunan Kab Maros Berdasarkan pengantar dari lurah Taroada dan mengatakan dirinya tidak mengetahui hal itu.

Akibat pengandaan SPPT itu David palallo yang merupakan adik  kandung H EMBA melaporkan saudaranya ke polisi  atas kasus penyerobotan lahan dengan melampirkan bukti SPPT/ PBB tahun 2005 dengan  No. SPPT 012.0524 setelah polisi melakukan pengecekan dikantor Lurah ternyata tidak ditemukan atau tidak terdaftar dalam DHKP atau peta blok atas nama David dg. Lallo,sesuai alat bukti yang di ajukan kekepolisian  sehingga aparat waktu itu tidak dapat memproses laporan David.

Menurut Kepala Lingkungan Maccopa, Djamaluddin dg. Awing saat ditemui anggota kepolisian dikediamanya merasa heran kenapa bisa muncul dua subyek dalam satu obyek,

Perbuatan David membuat H Emba merasa tersinggung atas perbuatan adiknya sendiri, “biarlah tuhan yang balas”. ungkap H Emba saat di hubungi kerumahnya. Hingga kini  persoalan tanah warisan tersebut antara David dan H Emba belum terselesaikan walaupun pemerintah kecamatan telah melakukan mediasi kepada  kedua belah pihak. (red- forwi.

 H. Emba Bin Kaddang Dg.Mattola:
Pemerintah harus obyektif & Profesional

Salah seorang warga maccopa kelurahan taroada kecamatan turikale bernama H. Emba mengeluhkan atas perbuatan adik kandunya sendiri pasalnya menurutnya semenjak di tinggal kedua orang tuanya dirinyalah yang menjadi tulang punggung keluarga guna memenuhi kebutuhan sehari hari waktu demi waktu dilewati oleh tiga bersaudara ini H Emba,Maemuna beserta siputra bungsu David Palallo hingga memasuki usia yang senja namun di usianya yang senja tersebut dipenuhi dengan masalah peninggalan harta kedua orang tuanya.

David adalah putra bungsu dari kaddang daeng mattola  bertindak ibarat kacang lupa kulitnya pasalnya harta yang di tinggal orang tuanya seakan igin dimilikinya sendiri dan tidak memperhatikan kedua saudaranya itu. Menurut H Emba kami mempunyai sebidang tanah yang merupakan peninggalang orang tua kami,dan saya sebagai anak tertua berhak menjaga peninggalan itu dan saya pula telah memberikan seabagaian harta orang tua saya kepada adik saya David selluas 20 are yang mana sisanya saya akan bagikan kepada Maemuna adik perempuan saya yang hanya tersisa 18 are.

Namun ketidak puasan adik saya tersebut mala melakukan berbagai cara guna menguasai peninggalan orang tua kami, yang lebih menyedihkan lagi menurutnya David telah melakukan penggadaan SPPT tanpa sepengetahuan kami bersaudara. bahkan dengan tega melaporkan saya sebagai kakaknya ke kantor polisi dengan atas kasus penyerobotan lahan dengan melampirkan bukti kepemilikan PBB tahun 2005 dengan  No. SPPT 012.0524 setelah dilakukan pengecekan dikantor Lurah ternyata tidak ditemukan atau tidak terdaftar dalam DHKP atau peta blok atas nama David dg. Lallo, sehingga aparat waktu itu tidak dapat memproses H. Emba.

Disinilah kekuasaan Allah SWT yang benar tetap benar walaupun adik saya telah mealakukan pembodohan kepada kami sekeluarga tapi allah yang maha mengetahui sehingga hingga saat ini adik saya tersebut tidak mampu menguasi ke seluruhan harta peninggalan kedua orang tua kami.
H .Emba hanya mengharap kepada  pemerintah setempat untuk bekerja yang obyektif  dan profesional tidak ada keberpihakan pasalnya  pejabat disinyalir ikut menenggarai kasus sengketa lahan miliknya yang digugat oleh saudaranya sendiri bernama David dg. Lallo yang terletak dilingkungan Maccopa Kelurahan Taroada Kecamnatan Turikale. H Emba menambahkan  tanah tersebut telah tergandakan Pajak Bumi Bangunannya (PBB) dan telah dimanipulasi haknya dengan diterbitkanya surat keterangan pengoporan kebun atas nama David dg. Lallo diatas hak miliknya tanpa sepengetahuan dirinya, dimana status tanah kebun tersebut adalah berupa kebun milik warga Maccopa bernama Toba yang ditukar dengan tanah sawah milik Kaddang mattola yang merupakan ayah kandung H Emba  yang lokasinya bersebelahan jalan. 

Berawal dari pengakuan H.Emba jika saudaranya bernama david telah melakukan tekanan dan penggandaan dokumen milik H. Emba seluas + 30 Area tanpa sepengetahuan dirinya. Atas dasar itulah david telah melakukan penjualan 3 (tiga) kapling tanah tanpa persetujuan dirinya, yang sebelumnya telah di ibahkan atau diberikan haknya seluas 20 area dengan pengharapan agar saudaranya tidak mengungkit-mengungkit atau mempermasalahkan tanah 3 area tersebut
Karena David telah menjual  habis penbagiannya dan   Tidak puas atas pembagian yang diberikannya  akhirnya menuntut sisah lokasi tanah yang di peruntukkan untuk kedua kakanya tersebut yang tersisa hanya  + 10 Area untuk dibagikan kesaudara perempuannya, malah ingin diraibnya juga .

Sulitnya mendapat rasa keadilan dari pemerintah setempat yang terkesan mempersulit dan di adudomba oleh saudaranya sendiri padahal H. Emba telah meminta pemerintah setempat untuk bisa dimediasi secara kekeluargaan, namun lagi-lagi mentok dan terkesan usaha tersebut sengaja ditarik ulur karna dinilai ada pihak luar yang memiliki kepentingan didalamnya, H. Emba tentu sangat menyesalkan atas tindakan oleh ulah oknum pejabat yang diduga ada keberpihakan atau mencoba mengintervensi masalah tersebut, salah satunya dengan cara mengutus salah seorang staff kecamatan  untuk mencoba mempengaruhi dan menakut-nakuti H. Emba “bahwa David Ingin membuka perkara di Pengadilan,” dengan alasan David memiliki dokumen alas bukti yang kuat, agar tidak perlu berperkara hal itu di ungkapkan petugas kecamatan kepada H Emba ,ungkap H emba selain itu menurutnya David yang mendatangi H.Emba agar ia mau medantangani AJB tersebut.  

Konsisiten Memajukan Dunia Pendidikan

Ir. H.Jamaing, M.Sc.

Kasubdin Sarana dan Prasarana Diknas Makassar

“Sistem pendidikan saat ini telah mengalami banyak kemajuan yang sudah seharusnya untuk di pertahankan dan lebih di tingkatkan lagi gaungnya, di berlakukannya sistem pendidikan gratis adalah salah satu terobosan baru yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjabarkan tujuan Negara, walaupun masih banyak yang perlu dibenahi saat ini baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Namun itu bukanlah menjadi kendala bagi Ir. H. Jamaing, M.Sc dalam memajukan dan merealisasikan Dunia Pendidikan di Kota Makassar, lantas apa saja dan bagaimana penerapanya, berikut hasil wawancara khusus kami.
Dalam memajukan dunia pendidikan di Kota Makassar,  apa saja yang perlu dibenahi ?
Untuk mendukung terciptanya proses belajar mengajar dengan baik mesti ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, baik itu yang bersifat fisik maupun non fisik, salah satunya yang besifat fisik yang perlu dibenahi saat ini, banyak hal seperti  banyaknya bangunan sekolah yang kondisinya sangat memprihatinkan, ada yang atapnya bocor, kondisi ruang kelas yang rusak dan tidak memadai serta perpustakaan yang sudah tidak layak pakai.  Dimana sudah menjadi bagian dari tugas Kasubdin Sarana dan Prasarana untuk berperan aktif memfasilitasi melalui bantuan Dana Alokasi Khusus  (DAK).

Lantas bagaimana dan siapa saja yang diperuntukkan DAK tersebut ?  
Anggaran DAK itu sendiri, sudah ada ketentuannya dari pusat, misalnya tahun 2010 untuk bantuan SD hanya berupa perbaikan perpustakaan sedangkan untuk SMP yakni berupa renovasi  atau rehab, pembangunan ruang kelas baru dan perpustakaan. Sedangkan untuk tahun ini, kita masih menunggu juknis dari pusat, misalnya saja tahun 2010 ada sekitar 56 perpustakaan SD yang sudah terealisasi, meskipun untuk alokasi APBD masih dinilai sangat kurang, alasannya karena anggaran tersebut banyak terserap melalui proyek pendamping yakni minimal 10 persen, sementara untuk bantuan rehab SMP dibagi dalam dua kategori, antara lain bisa berupa kategori ringan atau berat terggantung kondisinya, dengan ketentuan sebagai berikut jika kerusakannya ringan sebanyak Rp. 44 juta rupiah, apabila kerusakannya berat sebanyak Rp.80 jutaan, dimana setiap sekolah tidak seragam tergantung kondisi kerusakannya dilapangan.

Kenapa Dana Alokasi Anggaran Non Fisik jauh lebih besar dibanding Fisiknya?
Pemerintah pusat dalam mengeluarkan anggaran sudah ada ketentuannya, kita tidak bisa keluar dari  juknist tersebut, walaupun sudah ada kisaran anggaran sekian misalnya untuk Makassar namun sepanjang belum ada petunjuk juknisnya dari pusat kita tidak bisa laksanakan. Ada wacana kemungkinan besar fifty-fifty  antara  50 persen non fisik dan 50 persen fisik,dengan Incaran anggaran sekitar 31 milyar akan tetapi belum diketahui pembagiannya, berapa fisik dan berapa non fisik, misalnya saja untuk tahun 2010 yakni 70 non fisik dan 30 fisik. Sedangkan untuk tahun 2011 sampai saat ini belum diketahui, sementara didaerah sendiri masih membutuhkan anggaran rehab atau perbaikan fisik, mengingat masih banyaknya bangunan sekolah yang rusak.
Sudah sejauh mana hasil survei bapak dan siapa saja yang layak mendapat bantuan tersebut?     
Selama ini saya sudah tiga kali berkunjung kepulau, saya merasa terenyuh melihat kondisi pendidikan disana, ada salah satu pulau disana sangat membutuhkan bantuan pertama, menyangkut perbaikan gedung sekolah dan rumah dinas itu sendiri yang kondisi bangunannya sudah tidak layak pakai dan sangat memprihatinkan, kedua, sangat terbatasnya fasilitas ruangan bagi siswa yang ingin belajar, misalnya saja dipulau Bone Tambung SD. Barrang Caddi 2 yang diketahui cuma memiliki dua ruang kelas saja, yang dipakai dari kelas satu sampai kelas enam, dalam satu ruangan diisi 3 kelas yakni siswa kelas satu,  kelas dua, dan kelas tiga sementara diruangan yang lain diisi 4 kelas yakni mulai dari kelas tiga, kelas empat, kelas lima dan kelas enam. Kondisi tersebut tentunya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena jika tidak ditambah ruang kelas baru, tidak menutup kemungkinan siswa bisa saja belajar hingga malam hari, demikian pula gurunya harus mengajar lembur atau double ship dari pagi sampai sore serta berlanjut hingga malam hari. Karena sangat tidak mungkin siswa yang berdomisili dipulau datang bersekolah kekota disisi lain murid semakin hari semakin bertambah untuk itu pada tahun 2010 kita lakukan penambahan dua ruang kelas baru, yang kemudian tahun ini 2011 akan ditambah lagi dua ruang kelas baru, jadi sudah genap enam kelas. ujarnya.
Kapan bantuan itu bisa direalisasikan dan apa yang mesti diprioritaskan ?                      

    Tahun 2011 saja, nanti bulan Oktober  baru kita terima, setelah kita terima kemudian akan dilakukan proses tender atau pelelangan kurang lebih satu bulan, yakni bulan November, jika kondisinya hujan tentu kita akan  bekerja ekstra siang dan malam, apalagi jika mengalami keterlambatan. Kalu berbicara fisik tentu mengenai sarana dan prasarananya, seperti penambahan ruang kelas baru dan rehabilitasi karena masih banyak bangunan sekolah yang sudah rusak, namun ada juga sekolah yang kelebihan ruang kelasnya tapi kurang muridnya begitupun sebaliknya, seperti SD Pontiku ada satu ruangan dibagi dua kelas, jadi perlu penambahan ruang kelas baru, jika tidak ada lahanya dikasih tingkat, sementara yang sudah ada lahanya bisa bangun baru, tinggal menunggu turunya anggaran. Sedangkan untuk alokasi APBD paling fisiknya saja seperti  timbunan dan pemaggaran.
Apa yang menjadi kendala dan harapannya ?                                

Adapun yang menjadi kendala saat ini yakni diharapkan kemudian agar apa yang telah dianggarkan dari pusat justru tidak diintervensi  oleh pusat  sendiri, jadi biar daerah memanfaatkan dan mengeluarkan anggaran tersebut sesuai kebutuhannya masing-masing, tanpa diproteksi”, Ia juga menambahkan bahwa dirinya akan berupaya secara optimal dan konsisten dalam memajukan dunia pendidikan khususnya di Kota Makassar dengan melakukan penetrasi  kesekolah-sekolah yang dianggap perlu untuk dibenahi.ujarnya. (Red-For-WI)

Peran Media Membongkar Kebohongan Informasi

                    Oleh :      Dr. Aswar Hasan, M.Sc                     
      (Pakar Komunikasi Unhas / DEWAN PEMBINA DPP. FORWI SULSEL)

DR.Aswar Hasan, M.Sc.

    “ULAMA lintas agama tiba-tiba hadir dengan sorotannya yang menilai pemerintah telah melakukan pembohongan kepada rakyat. Semua berawal dari klaim data pemerintah yang dianggap tidak sesuai kenyataan di masyarakat. Dimana letak kesalahan informasi, sehingga penilaian pemerintah telah melakukan kebohongan timbul ?

     Dan, apa saja peran media sebagai lembaga penyampaian informasi terhadap kisruh kebohongan ini.  Pakar komunikasi yang juga mantan ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel, Aswar Hasan, menyampaikan pandangannya tentang informasi publik. Berikut petikannya.

     Menurut anda apakah hak masyarakat mendapatkan informasi yang seluas-luasnya sudah terpenuhi?       

Bila melihat realitas saat ini, Negara secara konstitusional sudah mengatur hak public mendapatkan informasi,. Negara juga sudah menjamin kemerdekaan pers menyampaikan informasi. Masalahnya pemenuhan informasi publik belum maksimal dan kadang mengalami bias karena masih ditumpangi kepentingan tertentu. Cenderung tidak mencerahkan masyarakat. Bahkan tidak jarang mengarah kepada pembohongan publik.

Kenapa bisa Terjadi ?                                                                                                                                     

     Keterbukaan terhadap akses informasi belum diberikan secara komprehenshif dan belum terkelola secara professional berdasarkan prinsip etika kebebasan dan berazaskan aspek profesionalisme dan proporsional. Penyebabnya, media kadang tidak didukung ketersediaan informasi dari lembaga pablik. Informasi tidak sedikit yang ditutupi. Agar publik mendapat hak secara maksimal dan mengembangkan dirinya tanpa didesain berdasarkan kepentingan kelompok tertentu, maka model penyampaian atau distribusi informasi oleh media harus dilakukan secara berimbang dan konfrenshif.

Apakah lembaga pemerintah sudah terbuka menyampaikan informasi?

      Bias informasi yang mengarah pembohongan pablik terjadi karena sumber  tidak lengkap. Dokumentasi data atas informasi terkelola juga tidak lengkap. Institusi publik juga tidak melakukan updating dan relevansi, serta verifikasi data. Akibatnya data tidak sampai ke masyarakat secara menyeluruh. Celakanya lag, jika penentu kebijakan tidak memiliki komitmen menyampaikan informasi apa adanya. Ketika ditemukan data yang berbeda oleh institusi lain, maka disitulah terjadi anggapan pembohongan pablik. Ini sangat berbahaya dalam proses pencerdasan masyarakat.

Bagaimana peran media menghadapi pembohongan publik?

    Media harus menjadi pengungkip dan penyingkap pembohongan pablik dengan melakukan investigative reporting sebagaimana kasus watergate di Amerika Serikat yang menyebabkan Nixon turun dari kekuasaan. Jika media mencium aroma pembohongan publik, maka wajib menyingkapnya. Ketika kebohongan telah menjadi wacana publik, media tidak boleh terjebak dalam polemik yang berlarut-larut sehingga terbawa arus permainan politik pencitraan untuk kepentingan kekuasaan. Media harus waspada agar tidak larut dalam cerita seru polemik kebohongan yang berkepanjangan. Bisa jadi media menjadi medan eksploitasi selebritas pesohor atau turut menikmatinya karena rating yang naik,.Bila itu terjadi, media harus sadar kembali ke substansi mengungkap akar maslah sebagai bentuk komitmen dan pertanggungjawaban kepada publik.

Lalu bagaimana peran lembaga kontrol yang independen?

    Begini, dalam konteks kebebasan pers, disebut kebebasan bertanggungjawab. Kebebasan media ada yang liberal, otoritarian, atau modern dan social. Indonesia mengambil perpaduan. Otoritariannya dalam konteks Negara. Kebebasan dibatasi berdasarkan kepentingan Negara. Pembatasan kebebasan terkadang ditafsirkan untuk kepentingan kekuasaan, bukan negara. Lembaga kontrol menjadi penting seperti Dewan Pers atau KPI, sehingga tafsir kebebasan tidak mengarah pada rezim. Instrumen ini menjadi benteng terakhir dari upaya penyelewengan konstitusi. Komisi penyiaran di pusat maupun daerah penting untuk mengawal setiap konten informasi apakah benar, mendidik, bermuatan moral, dan mencerahkan ? itu menjadi tanggungjawab KPID. Keterlibatan masyarakat sangat penting bersama KPID melakukan control terhadap informasi yang berkembang khususnya melalui media massa.

Bagaimana cara melibatkan masyarakat ?

    Selama saya di KPID sudah melakukan terobosan dengan program literacy masyarakat. Masyarakat harus diedukasi agar melek media dan informasi. Ketika sudah melek informasi masyarakat bisa mengelola informasi, sehingga menjadi masyarakat informasi yang merupakan kelas tertinggi peradaban dunia. Ada tiga komponen yang menentukan sejauh mana informasi berkualitas untuk kepentingan masyarakat yakni, sumber informasi, institusi lembaga media yang mengolah informasi dan sistem hukum atau regulasi informasi.

Terakhir, masa kepengurusan Anda di KPID sudah berakhir, Apa rencana selanjutnya ?

    Pastinya, selaku anak bangsa yang merindukan negeri ini maju dan diberkati tuhan, saya akan tetap berbakti kepada bangsa dan negara memberikan yang terbaik sesuai ilmu pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki. (Red-net*f)

BIODATA :
Nama         : Drs. H. Aswar Hasan, M.Sc
Kelahiran     : Palopo, 17 Agustus 1963
Pekerjaan     : Dosen FSIP Unhas
Karier         : Ketua KPID Sulsel 2004-2010)
Pendidikan:
- Magister Komunikasi Massa
- Resolusi Konflik of The International Institute of Human Rights Prancis Strasbourgh
Organisasi:
- Anggota Litbang MUI Sulsel
- Deklarator KPPSI Sulsel
- Wakil Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia
- Penasehat DPW BKPRMI Sulsel
- Pembina FORWI Sulsel

Buku Tamu

Kredibilitas Polres Mamuju dinilai Sangat Lemah

FORWI MENGUTUK KERAS DISKRIMINASI TERHADAP PERS

Makassar,Suatu hal yang tentu sangat disayangkan apa bila ada oknum setingkat Polres seperti yang terjadi di Kabupaten Mamuju yang telah melakukan penghinaan atau “premanisme” terhadap para buruh tinta (jurnalis),kredibilitas Polrespun dipertanyakan seperti yang telah dilakukan salah satu oknum berpangkat Ajun Komisaris Polisi selaku Kasatreskrim belakangan diketahui bernama Muh.Erwin telah melakukan Diskriminasi secara arogansi terhadap tiga orang wartawan lokal dan nasional seperti Bahar dari media nasional Publikasi,Muhammad dari media Majalah -

Citizen,Irwan dari Media Majalah Sukses Indonesia,dengan kata-kata kasar saat dikonfirmasi.

Dalam kronologisnya ketiga wartawan saat melakukan liputan di Kabupaten Mamuju menghadiri acara pelantikan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat,menyinggahi kantor Polres Mamuju guna mengetahui perkembangan penanganan kasus-kasus yang masuk diPolres yang diduga tidak tertangani secara Profesional,Kasat Reskrim yang ditemui oleh ketiga wartawan tersebut tanpa alasan yang jelas tiba-tiba mendapatkan perlakuan yang tidak wajar secara arogansi dengan meremehkan bahkan dengan kata-kata kasar tak beretika ‘’eh..berita apa kau cari,ah..berita apa,ah..berita korupsi saya juga ini anak wartawan ? oee…bos saya tahuji maksudmu datang kemari banyakji media harian saya layani disini ? disini bukan gudang uang sambil menunjuk-nunjuk kearah muka para wartawan ‘’ layaknya bukan seorang Aparat Kepolisian pada hal selaku Aparat memiliki tugas dan kewajiban memberi pelayanan terhadap masyarakat dan bertugas menegakkan hukum,bukan melanggar hukum yang dapat bertentangan dengan undang-undang Hak Asasi Manusia,saat ketiga wartawan yang menjadi korban saat itu.

Menyikapi hal tersebut Forum Wartawan Indonesia Sulawesi Selatan angkat bicara melalui ketua umumnya M.Subhan mengatakan sangat menyesalkan dan mengutuk keras tindakan Kasat Reskrim Akp.Muh.Erwin terhadap ketiga wartawan tersebut dimana telah melakukan arogansi,diskriminasi,pelecehan dan penghinaan terhadap jurnalis,kendati penanganan proses hukum kasus kekerasan terhadap pers lamban dari Kepolisian bukan berarti Polisi harus menjadi pelaku intimidasi langsung bahkan dengan pangkat Kasat Reskrim terhadap Pers ini jelas merusak citra dan kredibilitas kepolisian jika tidak mendapat tindak lanjut jelasnya.

Kejadian seperti ini merupakan hal yang menambah penilaian buruk tentang kinerja kepolisian bahkan telah menyentuh kredibilitasnya selaku pengayom masyarakat,yang bersangkutan Muh.Erwin belum dapat dikonfirmasi lebih lanjut sementara Kapolda Drs.H.Jony Wainal Usman,MM yang diminta tanggapannya oleh para wartawan disela-sela acara jumpa pers dalam rangka akhir Tahun 2011 dan menyambut tahun baru 2012 mengatakan Pihak Polda akan mempelajari terlebih dahulu kasusnya.(ZUL 007)

Refleksi di Akhir Tahun

POLDA SULSELBAR BERI INFORMASI  LAPORAN KEMASYARAKAT

Gb : Kapolda SulSelBar
Inspektur  Jendral  Polisi Drs.H.Jonny Wainal Usman,MM
bersama Koordinator peliputan media Amunisi sulselbar
saat jumpa pers.

Makassar,Setiap menjelang akhir tahun Polda SulSelBar melaksanakan refleksi atas pelaksanaan tugas Polri,ini merupakan media dalam rencana susunan kerja Polri untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai situasi Kantibmas maupun hasil kinerja Polri khususnya diwilayah jajaran Polda SulSelBar secara umum selama tahun 2011,yang dilaksanakan dikantor Polrestabes Makassar baru-baru ini.
     Dalam acara jumpa pers Kapolda SulSelBar Inspektur Jendral Polisi Drs.H.Johni Wainal Usman,MM memaparkan informasi yang meliputi enam hal pokok diantaranya dalam hal Aspek pembinaan,Aspek operasional,Operasi Kepolisian yang dilaksanakan Polri tahun 2011,Prediksi dan antisipasi perkembangan Kantibmas tahun 2012,Kebijakan dan strategi Polda SulSelBar tahun 2012,serta Harapan dan himbauan.
     Untuk aspek pembinaan meliputi Reformasi Birokrasi Polri  Polda SulSelBar telah melaksanakan secara Struktural berdasarkan Perkab no.22 dan 23 tahun 2010 menuju pelayanan prima pada masyarakat sampai komunitas terkecil melalui Forum kegiatan Polisi dan masyarakat yang telah diimplementasikan mencakup program penataan dan penguatan organisasi,penataan tata laksana,penataan peraturan perundang-undangan,peningkatan kualitas pelayanan publik,penataan sistem manajemen SDM aparatur,transformasi budaya atau perubahan,penguatan pengawasan,penguatan akuntabilitas,monitoring dan evaluasi, selain itu Reformasi Birokrasi menyangkut Personil,anggaran Polda SulSelbar (untuk tahun 2010 : Rp.1.023.675.346.000,tahun 2011 : Rp.1.097.045.742.000,tahun 2012 : Rp.1.251.476.798.000 dimana mayoritas untuk belanja pegawai) dan pengawasan (pada tahun 2011 terkait pelanggaran disiplin 765 orang).
    Untuk aspek operasional meliputi kasus Kriminalitas dimana jumlah tindak pidana naik 1.644 kasus atau 8,53 % (tahun 2010 : 19.276 kasus,tahun 2011 : 20.920 kasus),penyelesaian tindak pidana naik 287 kasus (tahun 2010 : 11.208 kasus,tahun 2011 : 11.495 kasus),presentase penyelesaian tindak pidana turun 3,19 % (tahun 2010 : 58,14 %,tahun 2011 : 54,95 %),Crime clok atau selang waktu terjadinya tindak pidana lebih cepat 1 menit 46 detik (tahun 2010 : 27 menit 16 detik,tahun 2011 : 25 menit 7 detik),Crime rate atau penduduk terkena tindak pidana lebih banyak 18 orang (tahun 2010 : 209 orang,tahun 2011 : 227 orang),Tindak pidana menonjol (crime indeks) naik 306 kasus atau 6,22 % (tahun 2010 : 4.920 kasus,tahun 2011 5.226 kasus),penyelesaian tindak pidana menonjol (crime indeks) turun 11,28 % (tahun 2010 : 2,504 kasus,tahun 2011 : 2.070 kasus),sementara anatomi tindak pidana menonjol dari segi tempat kejadian dalam rumah,kapal,gudang 1122 kali,tempat keramaian 826 kali,halaman rumah gedung 570 kali,dalam kota 125 kali,kantor 126 kali,lain-lain 1705 kali,untuk jam kejadian 00.00-06.00 (1679 kali),06.00-12.00 (475 kali),12.00-18.00 (895 kali),18.00-24.00 (1927 kali),dari segi profesi pelaku terdiri dari pengangguran 785 orang,revedivis 132 orang,pelajar dan mahasiswa 164 orang wiraswasta 132 orang,buruh tani 84 orang,dari pendidikan pelaku SD 615 orang,SMP 409 orang,SMA 333 orang,PT 87 orang,serta umur para pelaku 21 keatas 778 orang,17 s/d 20 tahun 341 orang,9 s/d 16 tahun 7 orang.
     untuk aspek kasus Narkotika tindak Pidana Narkotika naik 142 kasus atau 30,87 % (tahun 2010 : 460 kasus,tahun 2011 : 602 kasus),penyelasaian kasus Narkotika naik 67 kasus atau 13,99 % (tahun 2010 : 479 kasus,tahun 2011 546 kasus),sementara anatomi tindak pidana Narkotika tahun 2011 dari segi pekerjaan untuk pengangguran 231 orang,swasta 202 orang,pelajar mahasiswa 35 orang,PNS 28 orang,POLRI 9 orang,umur pelaku 15 s/d 30 tahun 47 orang,30 tahun keatas 407 orang,pendidikan pelaku SD 245 orang,SMP 224 orang,SLTA 354 orang,PT 41 orang,jenis barang bukti Extasi 127 butir,Shabu 8.271 gram,ganja 36 gram.
    Untuk aspek kasus menonjol yang menjadi perioritas pengungkapan pada tahun  2011 terdiri dari kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan PT.Pos Indonesia an.Syamsul Alam dikota pare-pare (berkas sudah tahap II atau pengiriman tersangka dan barang bukti atau pelimpahan ke Jaksa Penuntut Umum),kasus tindak pidana penipuan Via Internet di Makassar (berkas perkara sudah tahap II atau pelimpahan ke JPU),tindak pidana pemalsuan uang dikabupaten Polman (berkas perkara sudah pada tahap II atau pelimpahan ke JPU)kasus tindak pidana penculikan dan perkosaan terhadap 4 orang anak dibawah umur dikabupaten Bantaeng (berkas perkara sudah pada tahap II atau pelimpahan ke JPU),kasus tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi dikota Pare-Pare Vonis hukuman mati,kasus tindak pidana pembakaran rumah yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia di kabupaten  Soppeng (berkas perkara sudah pada tahap II atau pelimpahan ke JPU),kasus tindak pidana perbankandikota Makassar (sudah pada tahap II atau pelimpahan ke JPU),pelaksanaan eksekusi kampus Universitas Al Syariah Mandar korban meninggal dunia 1 orang dosen an.sofyan S.KOM (berkas perkara sudah pada tahap II atau pelimpahan ke JPU),kasus tindak pidana korupsi pembangunan jaringan irigasi Tombolo dikabupaten Pangkep (proses sidik menunggu hasil audit BPKP),kasus Ilegal loging an.H.Kaddas dikabupaten luwu timur proses sidik,(kasus runtuhnya tembok pagar The Mutiara kecamatan Panakukang makassar proses sidik,kasus runtuhnya jembatan dikabupaten Pinrang masih dalam proses.
     Untuk aspek Kamseltibmas lantas kecelakaan lalu lintas tahun 2011 naik 1.654 kasus atau 87,19 % (tahun 2010 : 1.897 kasus,tahun 2011 : 3.551 kasus),penyelesaian kasus laka lantas naik 1.598 kasus (tahun 2010 : 1.342 kasus,tahun 2011  : 2.922 kasus),persentase penyelesaian kasus naik 12,5 % (tahun 2010 : 69,79 %,tahun 2011 82,29 %),korban meninggal dunia naik 121 orang atau 9,98 % (tahun 2010 : 1.213 orang ,tahun 2011 : 1.334 orang),korban luka berat naik 874 orang atau 144 % (tahun 2010 : 604 orang,tahun 2011 : 1.478 orang),korban luka ringan naik 1.566 orang atau 146 % (tahun 2010 : 1.066 orang,tahun 2011 : 2.632 orang),kerugian material naik Rp.3.952.386.000 (tahun 2010 : Rp.5.930.091.000,tahun 2011 : Rp.9.882.477.000),pelanggaran lalu lintas naik 8.315 kasus atau 10,71 % (tahun 2010 : 77.651 kasus ,tahun 2011 85.966 kasus),penyelesaian pelanggaran lalu lintas naik 8.068 kasus (tahun 2010 : 75.411 kasus,tahun 2011 : 83.479 kasus),persentase penyelesian pelanggaran lalu lintas naik 2,68 % (tahun 2010 : 94,43 %,tahun 2011 : 97,11 %),denda pelanggaran naik Rp.757.493.200 (tahun 2010 : Rp.1.739.540.400,tahun 2011 : Rp.2.497.033.600),.
     Untuk aspek unjuk rasa turun 222 kali (tahun 2010 :  1.377 kali,tahun 2011 : 1.155 kali),dan aspek bencana alam seperti gempa bumi turun 1 kali (tahun 2010 : 1 kali,tahun 2011 : Nihil),angin puting beliung naik 2 kali (tahun 2010 : 19 kali,tahun 2011 : 21 kali),banjir turun 5 kali (tahun 2010 :8 kali,tahun 2011 : 9 kali),laka laut naik 5 kasus (tahun 2010 : 8 kasus,tahun 2011 : 13 kasus),kebakaran naik 139 kasus (tahun 2010 : 135 kasus,tahun 2011 : 274 kasus).
    Adapun operasi kepolisian yang diselenggarakan tahun 2011 sebanyak 9 operasi kepolisian diantaranya Operasi kepolisian terpusat yaitu OPS ketupat Lipu 2011,OPS Zebra 2011,OPS lilin 2011,dan operasi kepolisian keWilayahan yaitu OPS Mantap Praja pengamanan pemilukada Bupati/wakil Bupati kabupaten majene Provinsi SulBar,OPS Mantap Praja 2011 pengamanan pemilukada gubernur provinsi SulBar,OPS jaringan Lipu 2011 sasaran kejahatan diwilayah perairan Provinsi SulBar hasil : 10 kasus pencurian ikan dan penyu serta pengebom an ikan dengan tersangka 17 orang dan BB 8 unit kapal motor,1 buah tabung gas,ikan 800 kg,8 detonator,9 sumbu pemicu,21 buah pukat,dan 34 ekor penyu,OPS Antik 2011 penaggulangan terhadap kejahatan penyalah gunaan narkotika ,psikotropika dan bahan berbahaya lainnya hasil : 12 kasus dengan tersangka 13 orang BB37 paket shabu-shabu,OPS Patuh 2011 hasil : laka lantas 80 kasus (maninggal dunia  : 21 orang,luka berat : 34 orang ,luka ringan : 66 orang )kerugian material Rp.63.202.500,pelanggaran : 7.939 kasus,OPS Pekat Lipu 2011 penaggulanganyang meresahkan masyarakat Hasil : 419 kasus tersangka 698 orang,BB uang tunai Rp.65.619.000,130 paket shabu,95 butir pil ekstacy,691 botol miras berbagai merk,3.581 liter Ballo,43 jerigen Ballo,3 unit mobil,4 unit sepeda motor,72 buah hp,37 unit lattop.
     Sementara Prediksi dan antisipasi perkembangan kantibmas tahun 2012,dangan pemekaran wilayah yang merupakan tindak lanjut dari otonomi daerah dimana diwilayah Provinsi sulawesi selatan telah muncul wacana tentang pemekaran wilayah kabupaten Bone dan kabupaten Luwu khususnya pro dan kontra yang dapat berimplikasi terjadi gangguan keamanan,pada tahun 2012 Polda SulSelBar akan menghadapi awal persiapan proses pemilukada Provinsi SulSel dan penyelengaraan pemilukada kabupaten Takalar dimana sebelumnya menimbulkan permasalahan karena kurang sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak warga yang tidak terakomodir hak politiknya,angka kejahatan masih cenderung tinggi menjadi tantangan Polri untuk melakukan upaya pencegahan dengan melibatkan Stakehholders dan penegak hukum yang tegas dan humanis untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat,menghambat atau menghentikan peredaran narkoba diwilayah SulSelBar yang nyata telah merambat keseluruh pelosok disertai rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkotika,langkah-langkah antisipasi  dilakukan dengan mengoptimalkan segenap sumber daya internal dan eksternal Polri melakukan deteksi dini untuk menyentuh akar permasalahan mengutamakan tindakan Pre-emptif dan preventif,meraih selurh elemen komunitas masyarakat,perubahan iklim yang tidak menentu memerlukan kesiapan tiap warga terutama aparat.
     Kebijakan dan strategi Polda sulselbar sendiri menyikapi semua hal tersebut dengan melanjutkan sasaran prioritas tahun 2010 yang belum selesai sesuai rencana,melaksanakan penyelidikan,pengaanan,dan penggalangan dalam upaya peringatan dan deteksi dini,meningkatkan kehadiran petugas pada waktu dan lokasi rawan kejahatan dan pelanggaran ,penjagaan,pengawalan,dan patroli,meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan untuk mewujudkan polri yang bersih dan transparan dan akuntabel.
     Pada kesempatanya kapolda SulselBar Inspektur Jendaral Polisi Drs.H.Johny.Wainal.Usman,MM mengharapkan dan menghimbau masyarakat agar dapat menjalin kemitraan dengan Polri serta berpartisipasi aktif dalam pemeliharaan kantibmas serta penegakan hukum,hindari dan jauhkan minum-minuman keras,perjudian,serta kebiasaan membawa senjata tajam,dimana hal tersebut membahayakan diri sendiri dan orang lain tingkatkan disiplin berlalu lintas hindari kebut-kebutan maupun ugal –ugalan dijalan raya salurkan aspirasi dengan cara-cara etis tidak anarhis dan tetap menjunjung tinggi hak orang lain tingkatkan keamanan dilingkungan masing-masing hidupkan kembali PAM Swakarsa yang dapat mencegah timbulnya tindak kejahatan,jajaran Polda SulSelbar sendiri telah berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan tugas pokoknya memberi perlindungan ,pengayoman dan pelayanan,harkamtibmas dan penegakan hukum ,sertta objektif dan konsekwen melakukan tindakan tegas kepada oknum-oknum Polri yang terbukti melakukan penyimpangan,untuk menghabdi sebagai polisi pelayan masyarakat pada era transparansi dan akuntabilitas  publik diharapkan semua pihak danwarga masyarakat dapat melakukan kerja sama dalam pengawasan atas kinerja Polri guna membangun Polri yang profesional ,bermoral,modern dan dipercaya serhingga dapat memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat,oleh karena itu pada tahun 2012 kami akan berusaha semaksimal mungkin dan berusaha untuk dapat memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat.(ZUL 007).

SBY Seriusi Kereta di Kalimantan

 Panggil Teras Narang, Pencanangan Dilakukan Pertengahn 2014

FORKI - Kereta api pertama di Kalimantan tak lama lagi akan hadir. Pemerintah pusat terus mematangkan rencana pembangunan relnya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah meminta, pembangunan rel yang menjadi bagian dari megaproyek MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) itu segera dirapikan rencana detilnya.

“Presiden meminta bulan depan kami rapikan dalam kaitan MP3EI," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. Presiden sempat memanggil Gamawan dan Teras Narang --gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) yang dulu pernah menentang keras rencana ini-- ke Kantor Presiden, Jumat (16/12) petang, untuk membahas rencana tersebut.

http://www.kaltimpost.co.id

Tahun 2007 lalu, empat gubernur se-Borneo pernah menandatangani kesepakatan tidak akan mengoneksikan rel kereta api antarprovinsi sebelum jaringannya terbangun secara terpisah di tiap provinsi.

Namun, pemerintah pusat jalan terus. “Bulan depan kami presentasikan lebih rinci. Perencanaannya, sumber pembiayaannya, dan waktu (pengerjaannya)," terang Gamawan.

Dalam pertemuan tersebut, kata dia, Gubernur Teras Narang sendiri sudah menjelaskan mengenai konsep pembangunan rel kereta api itu, termasuk mengenai kekhawatiran kerusakan hutan.

Di Kalteng, area pembangunan rel kereta api itu adalah Puruk Cahu sampai Bangkuang-Batanjung-Lupak. Jaraknya mencapai 400 kilometer dan menghubungkan lima kabupaten. Yakni Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Kapuas. Nah, direncanakan, rel tersebut akan beroperasi pada tahun 2015. Jika sukses, empat provinsi lain di Kalimantan (termasuk Kaltim, Kalsel, dan Kalbar) akan terhubung satu sama lain dengan rel tersebut.

Teras Narang menuturkan, saat ini terdapat empat calon leader peserta lelang dan sudah memasukkan usulannya. Antara lain berasal dari Tiongkok, Jepang, dan beberapa negara Eropa. Nilai proyeknya mencapai Rp 26 triliun untuk 185 kilometer.

“Batasan Puruk Cahu nanti masuk fase pertama. Nanti fase kedua Bangkuang ke Kapuas,” katanya. Pembanguannya diperkirakan memakan waktu 2 hingga 2,5 tahun. "Groundbreaking-nya saya perkirakan nanti sekitar 2014-lah, pertengahan," imbuhnya.

Seperti diketahui, pembangunan rel kereta api ini akan mendampingi rel kereta api yang dibangun oleh Rhas Al Khaima dari Uni Emirat Arab dan Nalco India. Rel kereta Kalteng-Kaltim digunakan untuk mempermudah distribusi batu bara di Kalimantan dari wilayah Barito ke Sungai Mahakam yang lebih pendek 25 kilometer.

Diketahui pula, yang akan "menumpang" di kereta di atas rel itu adalah batu bara termal maupun pembuat kokas (cooking coal) yang sangat berkualitas dari Kalteng. Di Indonesia, batu bara jenis kokas memang hanya ada di Kalteng dan Kaltim. Harganya hampir dua kali lipat dari harga batu bara termal.

TERKENDALA IZIN HUTAN

Di Kaltim, investor Rusia di bawah bendera Kalimantan Railways beberapa waktu lalu sudah menemui Gubernur Awang Faroek Ishak, untuk membahas persiapan pembangunan rel kereta api. Hanya, mirip dengan proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda rencana ini punya kendala klasik: izin penggunaan hutan lindung. Dari pemetaan sementara, konsesi beberapa perusahaan tambang, bahkan areal hutan lindung, masuk jalur rel yang akan dilewati.

Investor asal Rusia itu berencana membangun rel yang mengoneksikan Kaltim dengan Kalteng. Rel yang akan dibangun di Kaltim sepanjang 160 kilometer dan sisanya 90 kilometer di Kalteng dengan nilai investasi mencapai Rp 21 triliun. Di Kaltim jalur dimulai dari Kutai Barat tembus ke Balikpapan.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa pencanangan (groundbreaking) MP3EI 2011 telah mencapai Rp461,6 triliun. Nilai tersebut terdiri atas 91 proyek kegiatan ekonomi utama dan infrastruktur.

Sedangkan untuk pencanangan proyek pada Januari hingga Desember 2012 diperkirakan mencapai Rp359,1 triliun yang terdiri atas 73 proyek utama. “Dengan demikian maka kita sepanjang satu tahun akan mencapai angka lebih dari Rp 1.000 triliun plus proyek-proyek infrastruktur APBN,” ujar Hatta.

Sedangkan pada 2013 dan 2014, pemerintah diharapkan dapat menyiapkan anggaran untuk belanja infrastruktur sekitar Rp300 triliun.

Sehingga secara keseluruhan, anggaran untuk pembangunan infrastruktur selama 2011 hingga 2014 hanya sebesar Rp363,5 triliun dan untuk itu peran BUMN serta swasta harus terus didorong dalam program MP3EI.

Menurut Hatta, pemerintah akan mengidentifikasi dan mempercepat pembangunan proyek utama dalam setiap enam koridor utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Misalkan di Sumatra diperlukan ‘high great trans sumatera highway’ sehingga mempercepat lagi pertumbuhan ekonomi. Di Kalimantan kita memerlukan adanya penyelesaian jalan-jalan di perbatasan Trans Kalimantan, juga kereta api, dan sebagainya,” tandas Hatta.(fal/jpnn/zal)

Legislator Parepare Usul Pejabat Dimutasi

Abd. Rahman Saleh

Forwi Sulsel,  Anggota komisi III DPRD Parepare, Abd Rahman Saleh, menyarankan pelaksana tugas Wali Kota Parepare Sjamsu Alam agar menindak tegas para pejabatnya yang mangkir dari agenda RAPBD 2012 Pemkot Parepare.

Legislator PKS Parepare mengatakan hal tersebut karena banyaknya para pejabat pemkot yang dikabarkan keluar daerah atau tidak berada di Kota Parepare di saat pembahasan RAPBD masih berlangsung. Padahal, para pejabat pemkot sudah diminta Sjamsu Alam agar tidak keluar kota selama pembahasan masih berlangsung.

"Kalau begini terus, kira kira bagaimana kondisi Parepare di masa mendatang. Para pejabat sudah tak peduli lagi dengan atasannya," kata Rahman Saleh, saat dikonfirmasi via telepon selularnya, Senin (12/1).

Karena itu, Rahman Saleh mengusulkan agar Wakil Wali Kota Sjamsu Alam segera memutasi pejabat yang dianggap indisipliner tersebut dengan pejabat yang siap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.(*)

Sejarah Majalah

Majalah adalah terbitan yg berisi berbagai liputan jurnalistik dan pandangan tentang topik aktual pembaca. Penerbitan majalah dibedakan atas mingguan, tengah bulanan, bulanan, atau bahkan tahunan. Menurut isinya, majalah dibedakan atas majalah berita, wanita, remaja, olahraga, sastra, ilmu pengetahuan tertentu, dan sebagainya.

Saat ini, penerbitan majalah konvensional (majalah cetak) mulai menghadapi masa sulit akibat meluasnya penggunaan internet. Bagaimanapun, selama bertahun-tahun majalah telah menghadirkan informasi yang berharga dan hiburan kepada para pembacanya. Berikut dapat kita lihat sejarah majalah dalam kemunculannya.

Majalah Berbahasa Inggris Pertama
Majalah berbahasa Inggris pertama adalah The Review, yang diterbitkan di London pada 1704 oleh sastrawan terkemuka Daniel Defoe. The Review berbentuk antara majalah dan surat kabar dan terbit tiga kali dalam seminggu. Selain menjadi pemilik, Defoe juga bertindak sebagai penerbit, editor, serta sekaligus sebagai penulis The Review.

Kemunculan Majalah di Amerika Serikat
Selanjutnya, majalah juga mulai muncul di Amerika. Pada 1740 Benjamin Franklin memelopori penerbitan majalah di Amerika dengan menerbitkan General Magazine dan Historical Chronicle.

Pada 1790, Richard Steele, seorang penulis dan politisi Irlandia, membuat The Tatler. Namun, ia lebih terkenal sebagai pendiri The Spectator bersama Joseph Addison. Isi majalah The Spectator sangat beragam, mulai dari masalah politik, berita internasional, tulisan tentang moralitas, hingga berita hiburan tentang teater dan gosip.

Edisi pertama majalah National Geographic muncul pada Oktober 1888. Majalah ini berisi artikel tentang geografi, ilmu pengetahuan populer, sejarah dunia, budaya, peristiwa terkini, serta foto-foto berbagai tempat dan objek di seluruh dunia dan alam semesta. National Geographic saat ini diterbitkan di berbagai negara dalam 32 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Sirkulasinya mencapai sembilan juta eksemplar per bulan. Sementara pembacanya mencapai lima puluh juta orang.

Dari markas mereka di Chappaqua, New York, Amerika Serikat, sepasang suami istri, Lila Bell Wallace and DeWitt Wallace, menerbitkan majalah bulanan untuk umum bernama Reader’s Digest pada 1922.

Selama bertahun-tahun, Reader’s Digest menjadi majalah paling laris di Amerika Serikat. Baru pada 2009, tahtanya direbut Better Homes and Gardens. Saat ini sirkulasi Reader’s Digest di seluruh dunia mencapai 17 juta eksemplar. Reader’s Digest dibaca oleh 40 juta orang di 70 negara, dalam 50 edisi dan 21 bahasa, termasuk bahasa Indonesia.

Tahun berikutnya, tepatnya pada 3 Maret 1923, Briton Hadden and Henry Luce menerbitkan Time, majalah berita mingguan pertama di Amerika Serikat. Satu dekade kemudian, muncul majalah berita mingguan lain yang tidak kalah populer, yaitu Newsweek.

Hugh Hefner  menerbitkan majalah Playboy pada 1953. Foto Marilyn Monroe menghiasi sampul edisi perdana majalah bagi pria dewasa tersebut. Playboy mencapai puncak masa kejayaannya pada 1970-an. Saat itu sirkulasinya mencapai enam juta eksemplar.

Perkembangan Terkini
Biaya produksi majalah banyak terserap untuk kertas, pengiriman, dan sirkulasi. Untuk menghemat biaya, saat ini banyak majalah yang sebagian atau seluruhnya terbit secara online.

Menyikapi Tahun baru

Diantara kebiasaan orang dalam memasuki tahun baru di berbagai belahan dunia adalah dengan merayakannya, seperti begadang semalam suntuk, pesta kembang api, tiup terompet pada detik-detik memasuki tahun baru, wayang semalam suntuk bahkan tidak ketinggalan dan sudah mulai ngetrend di beberapa tempat diadakan dzikir berjama’ah menyongsong tahun baru. Sebenarnya bagaimana Islam memandang perayaan tahun baru?

Bolehkah Merayakannya?

Redaktur

Tahun baru tidak termasuk salah satu hari raya Islam sebagaimana ‘Idul Fitri, ‘Iedul Adha ataupun hari Jum’at. Bahkan hari tersebut tergolong rangkaian kegiatan hari raya orang-orang kafir yang tidak boleh diperingati oleh seorang muslim.

Suatu ketika seorang lelaki datang kepada Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam untuk meminta fatwa karena ia telah bernadzar memotong hewan di Buwanah (nama sebuah tempat), maka Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam menanyakan kepadanya: “Apakah disana ada berhala sesembahan orang Jahiliyah?” Dia menjawab, “Tidak”. Beliau bertanya, “Apakah di sana tempat dirayakannya hari raya mereka?” Dia menjawab, “Tidak”. Maka Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam bersabda, “Tunaikan nadzarmu, karena sesungguhnya tidak boleh melaksanakan nadzar dalam maksiat terhadap Allah dan dalam hal yang tidak dimiliki oleh anak Adam”. (Hadits Riwayat Abu Daud dengan sanad yang sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menunjukkan terlarangnya menyembelih untuk Allah di tempat yang bertepatan dengan tempat yang digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah, atau di tempat orang-orang kafir merayakan pesta atau hari raya. Sebab itu berarti mengikuti mereka dan menolong mereka di dalam mengagungkan syi’ar-syi’ar kekufuran. Perbuatan ini juga menyerupai perbuatan mereka dan menjadi sarana yang mengantarkan kepada syirik. Apalagi ikut merayakan hari raya mereka, maka di dalamnya terdapat wala’ (loyalitas) dan dukungan dalam menghidupkan syi’ar-syi’ar kekufuran. Akibat paling berbahaya yang timbul karena berwala’ terhadap orang kafir adalah tumbuhnya rasa cinta dan ikatan batin kepada orang-orang kafir sehingga dapat menghapuskan keimanan.

Keburukan yang Ditimbulkan

Seorang muslim yang ikut-ikutan merayakan tahun baru akan tertimpa banyak keburukan, diantaranya:

    Merupakan salah satu bentuk tasyabbuh (menyerupai) dengan orang-orang kafir yang telah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam.
    Melakukan amal ketaatan seperti dzikir, membaca Al Qur’an, dan sebagainya yang dikhususkan menyambut malam tahun baru adalah pebuatan bid’ah yang menyesatkan.
    Ikhtilath (campur baur) antara pria dan wanita seperti yang kita lihat pada hampir seluruh perayaan malam tahun baru bahkan sampai terjerumus pada perbuatan zina, Na’udzubillahi min dzaalika…
    Pemborosan harta kaum muslimin, karena uang yang mereka keluarkan untuk merayakannya (membeli makanan, bagi-bagi kado, meniup terompet dan lain sebagainya) adalah sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta’ala. Serta masih banyak keburukan lainnya baik berupa kemaksiatan bahkan kesyirikan kepada Allah. Wallahu a’lam…

Hubungan Masyarakat yang Terlupakan

Humas yang saat ini berkembang tiada lain adalah hasil pengembangan praktek-praktek humas di masa lalu. Pentingnya pencitraan ternyata memang sudah ada sedari dulu. Hanya saja kita tidak  menyadarinya. Orang jaman  dahulu sudah menyadari pentingnya peranan humas dalam keberhasilan pencapaian tujuan mereka. Namun, istilahnya yang memang tidak mereka namai.
Humas tumbuh dari kebudayaan masyarakat dalam memperoleh sesuatu. Sesuatu itu bisa berpentuk barang, jasa, nama baik, dan lain sebagainya. Istilah humas (public relation) baru dikenal dalam peradaban manusia di abad 20. Sejarah humas yang terlupakan ini dapat kita lihat dari beberapa peristiwa penting di masa lalu. Peristiwa yang tiada lain merupakan teknik-teknik humas pada masa lalu.
Upacara Penyambutan Nabi Sulaeman
Kedatangan Nabi Sulaeman disambut oleh Ratu Balqis dengan sangat meriah. Penyambutannya begitu megah dan luar biasa. Hal itu dilakukan karena ia mengistimewakan Nabi Sulaeman.
Acara penyambutan ini adalah salah satu praktek humas dalam bidang keprotokoleran, Dalam peristiwa itu ada penyusunan acara dari awal sampai akhir. Ada ceremonial penyambutan, ada pembawa acara, ada panitia-panitia yang dibentuk untuk penyambutan tersebut, dan lain sebagainya.
Ratu Balqis ingin Nabi Sulaeman merasa dihormati. Ia pun menjaga citranya sebagai seorang putri yang kaya raya dan penuh tata krama. Menghargai tamu sama artinya dengan menghargai diri sendiri. Selain itu,hal ini juga dilakukan karena Ia tertarik dengan nabi Sulaeman yang rendah hati, padahal kekayaannya jauh melebihi kekayaannya.
Peristiwa Penyambutan Mark Anthony
Kedatangan Mark Anthony disambut dengan penuh keindahan oleh Cleopatra. Lokasi yang dipilih adalah di tepi sungai Nil. Cleopatra menunjukan keindahan dan kelembutannya sebagai seorang ratu. Ini secara tidak langsung adalah sebuah pencitraan yang Cleopatra lakukan terhadap Mark Anthony.
Ia ingin Pertemuannya berlanjut dengan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Cleopatra sebagai pembeli dan Mark Anthony sebagai penjual barang. Jika kesan pertama buruk, maka kerjasama itu tidak akan terwujud. Oleh karena itu Cleopatra berusaha untuk memeberikan kesan pertama yang memesona Mark Anthony untuk mewujudkan keinginannya.
Praktek Humas di Zaman Gilda
Gilda adalah sekumpulan orang di Eropa yang memiliki mata pencaharian sama, yaitu sebagai pedagang. Pada awalanya mereka berkumpul untuk membuat kelompok  yang memiliki tujuan untuk  membatasi persaingan dari dalam dan menolak persaingan dari luar. Cara yang mereka tempuh adalah dengan meningkatkan produksi barang yang mereka jual dan memperluas pasar.
Mereka melakukan perluasan pasar dengan memberikan informasi kepada khalayak sebanyak-banyaknya mengenai produk yang mereka pasarkan.  Dalam hal ini yang diinformasikan adalah  kualitas produk yang mereka jual serta manfaatnya untuk si pemakai barang. Dengan kata lain keungulan-keunggulan yang dapat memikat hati pembeli.
Ini adalah salah satu praktek humas dalam peranannya sebagai komunikator. Yaitu memberikan informasi kepada khalayak selengkap mungkin akan apa yang mereka pasarkan agar tujuan Gilda tercapai. Dalam hal ini mereka bertujuan mendapatkan pembeli sebanyak mungkin. Tentu saja di sini mereka memberikan informasi yang dapat menarik pembeli saja untuk mencapai tujuannya yaitu keuntungan yang sebesar-