HTI Serukan Militer Suriah Untuk Gulingkan Presiden Basyar Al-Asad Dan Jangan Mau Menjadi Alat Pembunuh Rakyat

    JAKARTA (Minggu,4/3/2012), Ratusan simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan aksi solidaritas untuk warga Suriah di depan Monumen Nasional (Monas). Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyerukan militer Suriah untuk gulingkan Basyar Al-Asad. “Kami mengingatkan para perwira militer di Suriah, jangan mau lagi menjadi alat pembunuh rakyat, sekaranglah waktunya untuk menyingkirkan rasa takut terhadap rezim diktator!” pekik Ketua DPP HTI Rahmat Kurnia di hadapan sekitar 5.000 massa, di depan Patung Kuda, Monas, Jakarta, kemarin.

      Rahmat pun mengajak militer Suriah agar berjuang menegakkan kembali khilafah. “Berjuanglah bersama rakyat dan Hizbut Tahrir untuk menegakkan kembali Al Khilafah Ar Rasyidah!” ajak Rahmat.

    Khilafah, lanjut Rahmat, adalah satusatunya institusi negara yang legal dalam Islam yang tugasnya menyebarluaskan keadilan, menghilangkan kezaliman dan menjaga ketenteraman hidup kaum muslim maupun nonmuslim.

     Selain di Jakarta, HTI pun menggelar aksi Solidaritas untuk Umat Islam Suriah, “Tumbangkan Thaghut Basyar Al-Asad, Tegakkan Khilafah” ini di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk di Medan, Jogjakarta, Surabaya, Banjarmasin, Makassar dan Kendari.

      Aksi solidaritas tersebut dilakukan dengan diiringi doa agar rakyat Suriah bisa meraih kesuksesan dengan dua kemuliaan, di dunia dan akhirat. “Di dunia dengan tegaknya kembali syariah dalam bingkai khilafah dan di akhirat dapat pahala yang berlimpah,” pungkasnya.(voa)

HTI Kecam Rezim Basyar Al Asad, Ribuan Rakyat Suriah Tewas Ditangan Pemerintahan Diktator

    Jakarta (4/3/2012), HTI Press. Untuk memberikan dukungan politik kepada rakyat Suriah, HTI menggelar aksi Solidaritas untuk Umat Islam Suriah,”Tumbangkan Thaghut Basyar Al Asad, Tegakkan Khilafah”, Ahad (4/3) di Jakarta. Lebih dari 5000 massa HTI berkumpul di depan Patung Kuda Monas, Jalan Medan Jakarta, lalu berjalan kaki menuju ke Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat dan berputar lagi kembali ke depan Patung Kuda Monas.

    Hujan sangat deras tidak menyurutkan semangat peserta aksi, baik laki-laki atau perempuan, yang tua hingga anak-anak. Dukungan kuat terhadap rakyat Suriah tidak membuat mereka ragu untuk melangkah menghalau derasnya hujan.

    Pekikkan Takbir membahana disepanjang jalan, seruan-seruan kecaman terhadap kebiadaban rezim Bashar Asad. “Bashar Asad Go to Hell!” seru para peserta aksi mengecam rezim diktator Suriah yang telah membantai sekitar 7000 rakyatnya sendiri.

    Harist Abu Ulya, orator, menambah semangat peserta yang tengah basah kuyup itu dengan menyatakan bahwa hujan adalah salah satu waktu yang mustajab untuk diterimanya doa. “Mari kita berdoa saat mustajab seperti ini, agar rezim Bashar Asad dihinakan oleh Allah,” seru Abu Ulya dan disambut pekikan takbir peserta.

    Di sela-sela aksi, Ketua DPP HTI Dr Rahmat Kurnia menyerukan pada rakyat Suriah agar jangan berharap pada Dewan Keamanan PBB apalagi Amerika. “Kami berharap rakyat Suriah terus berjuang, berfikirlah  out of box, jangan meminta bantuan kepada PBB dan Amerika, atau pun Eropa, kembalilah pada Islam tegakkanlah kembali Khilafah inilah yang akan menyelamatkan mereka dan kaum Muslim seluruh dunia khususnya di Indonesia siap bersama mereka.”

    Selain di Jakarta, HTI pun menggelar aksi serupa di Medan, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Kendari, dan lainnya.[] fatih mujahid



HTI Gelar Aksi Solidaritas Nasional 
Untuk Kaum Muslim Suriah

    Kaum Muslim Suriah terus dibantai oleh Rezim Syi’ah Nusairiyah Bashar Al Asad. Guna mendukung perjuangan rakyat Suriah dan menunjukkan solidaritas, hari ini, , Ahad (04/03/2012)  Hizbut Tahrir Indonesia bersama umat Islam lain melakukan aksi di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya di seluruh Indonesia. Selain di Jakarta aksi juga akan digelar Medan, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, dan Kendari.

     "Dengan iringan doa kepada Allah SWT agar rakyat Syria bisa meraih kesuksesan dengan dua kemuliaan, di dunia dan akhirat. Di dunia dengan tegaknya kembali Syari’ah dan Khilafah, dan di akhirat dengan pahala setimpal dari Allah SWT," kata Muhammad Ismail Yusanto, juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia.

    Untuk mempertahankan kedudukannya, Presiden Suriah, Bashar Al Asad, tak henti terus melakukan pembantaian terhadap rakyatnya sendiri.

    Apa yang dilakukan oleh Bashar Al Asad berupa pembantaian, pembunuhan, pemboman dan penghancuran yang sangat brutal itu, menunjukkan bahwa bahwa rezim Bashar memang semakin dekat kepada ajal, terutama semenjak banyak anggota militer dan para pendukungnya berbalik arah menyerangnya.

   "Tapi mengharap DK PBB untuk menyelesaikan krisis di Suria, juga di negeri muslim lain, berarti meletakkan problema kaum muslimin di tangan musuh. Juga berarti membiarkan persoalan kaum Muslimin sebagai obyek tawar menawar, konsesi, konspirasi dan pemaksaan syarat-syarat yang hanya akan menimbulkan mudharat bagi kaum muslimin karena langkah itu pasti akan makin menjauhkan negeri muslim itu kepada identitas Islamnya," tegasnya.


  Sementara di Sulawesi Selatan Sekitar 500 aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggelar aksi solidaritas untuk mendukung rakyat Suriah menumbangkan presidennya, Bashar Al Asad, di Monumen Mandala, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Minggu (4/2/2012). Mereka menilai Presiden Al Asad membantai ribuan kaum muslimin untuk mempertahankan kekuasaannya yang didukung pemerintah AS dan Israel.

    Meski diguyur derasnya hujan, massa HTI tidak bergeming untuk menghentikan aksi yang diawalai dengan long march tersebut. Mereka membawa spanduk dan poster berisi pesan kutukan pada pemerintahan Al Asad dan pemerintah AS serta Israel.

   Orator HTI Sulsel Dirwan Abdul Jalil menyebutkan untuk menyelesaikan persoalan Suriah tidak memerlukan campur tangan pihak ketiga dari Dewan Keamanan PBB dan tentara AS ataupun gerakan oposisi sekuler.

     Di Surabaya aksi yang sama  dilakukan sekitar 250 orang simpatisan HTI, Minggu (4/3/2012). Mereka berorasi dan berjalan dari Taman Apsari, Jl. Panglima Sudirman, Jl. Embong Sawo, Jl. Basuki Rahmat dan kembali ke Taman Apsari. Mereka membawa dan membentangkan poster bergambar Bashar Al Asad Presiden Suriah. Kecaman terhadap kekejaman yang dilakukan Bashar.

    M. Usman Humas HTI Jawa Timur mengatakan aksi kali ini ditujukan untuk mengoreksi kekuasaan yang diberikan kepada penguasa Suriah. Mereka seharusnya melindungi rakyat, bukan untuk mendapatkan kekayaan dengan mengorbankan rakyat.

   HTI Yogyakarta ikut ambil bagian aksi solidaritas untuk rakyat Suriah. Ustadz Titok Priastomo menyampaikan dalam orasinya, paling tidak ada 3 alasan kenapa HTI mendukung sepenuhnya agar rezim Basyar Al Al Asad dihabisi secepat-cepatnya.

    Alasan yang pertama karena rezim ini adalah rezim yang dzalim, rezim ini telah membunuh ribuan kaum muslim Suriah. Alasan yang kedua Karena rezim ini sebagaimana rezim sebelumnya yaitu bapaknya Bashar Al Al Asad yaitu Hafez al-Al Asad merupakan kaki tangan setia kaum imperialis, tetangga manis, tetangga yang baik bagi perampas tanah palestina yakni Israel la'natullah 'alaih. Alasan yang ketiga rezim ini tidak menerapkan sistem yang haq, karena rezim ini adalah rezim kufur.

   Koordinator aksi, Ustadz Rosyid Supriyadi mengungkapkan, konflik di Suriah yang berujung pada pembantaian ribuan rakyat oleh Presiden Suriah, Bashar Al Al Asad merupakan peristiwa yang sangat keji.

    Perjuangan rakyat Suriah sudah seharusnya didukung oleh banyak pihak, agar rezim kejam presidennya bisa segera digulingkan. "Untuk menyelesaikan problem rakyat Suriah, sama sekali tidak perlu untuk meminta campur tangan pihak asing termasuk PBB. Karena langkah itu justru akan semakin menjauhkan negara muslim dari identitas Islam," ujarnya. [widad/dbs]

Polri Serahkan Sengketa Pers ke Dewan Pers

Dewan Pers dan Kepolisian RI Menandatangani Nota Kesepahaman 

(Memorandum of Understanding) 

     Jakarta- Dewan Pers dan Kepolisian RI hari ini menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) dalam hal koordinasi penegakan hukum. "MoU berisi koordinasi penegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan pers," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Muhammad Taufik di kantor Humas Mabes Polri, Kamis, 9 Februari 2012. Penandatanganan dilangsungkan di gedung DPRD Jambi.

    Penandatanganan MoU ini bertujuan untuk mewujudkan penegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan pers yang berimbang, tidak beritikad buruk serta menghormati supremasi hukum.

  Lingkup kesepakatan mencakup aspek operasional dan pembinaan sumber daya manusia. Aspek operasional meliputi koordinasi penegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan pers. Sedangkan pembinaan sumber daya manusia mencakup pelaksanaan pendidikan dan latihan baik dari pihak awak media maupun aparat.

   Koordinasi dalam penegakan hukum yang dimaksud misalnya, terkait pelaporan dari masyarakat pada Polri mengenai pemberitaan maka kepolisian tidak akan langsung memproses laporan tersebut. "Polri akan mengarahkan pihak yang berselisih untuk melakukan langkah bertahap mulai dari hak jawab, hak koreksi atau pengaduan terlebih dahulu ke Dewan Pers," kata Taufik. Sedangkan seluruh pelanggaran yang berkaitan dengan kode etik akan mengacu pada Undang-undang pers.

   Dalam MoU tersebut juga diatur mekanisme pemberian bantuan Dewan Pers pada Polri selama proses pemeriksaan tindak pidana terkait pemberitaan. Pemberian dukungan bisa berupa pengadaan saksi ahli oleh Dewan Pers selama proses pemeriksaan. MoU berlaku selama lima tahun dan diharapkan bisa membangun sinergi antara polisi dan wartawan. (TEMPO.CO,ANANDA W. TERESIA)

Banjir, Macet dan Sampah Masih Jadi Catatan Buruk di Makassar

       Makassar, Media Informas Forwi (4/3/2012), Pemkot Makassar dianggap belum mampu menuntaskan masalah banjir dan kemacetan selama tahun  2011. Di tahun 2012, harus ada terobosan baru yang dilakukan pemerintah Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin guna menuntaskan masalah ini. Sedikitnya ada tiga permasalahan lingkungan yang menjadi catatan buruk selama tahun 2011, yaitu kemacetan, banjir dan sampah. Jika dibiarkan kondisi ini akan membuat Makassar lumpuh. Apalagi sekarang pembangunan properti dan gedung-gedung terus marak,".  "Ada 3 ancaman besar di Makassar. Pertama, Makassar akan mengalami kelumpuhan total akibat macet, kelebihan air atau banjir dan masalah sampah,"kata peneliti LSM dan aktivis lingkungan hidup saat berbincang,

         Menurut salah seorang aktivis, masalah transportasi di Makassar perlu diperbaiki pada tahun 2012. Penambahan volume kendaraan harus diantisipasi dengan penambahan jalan perbaikan sarana transportasi publik. Ditempat terpisah Sekda Kota Makassar, Anis Zakaria Kama mengungkapkan terjadinya kemacetan akibat volume kendaraan tidak berbanding lurus dengan area dan ruas jalan.

         Untuk itu peran aktif dinas perhubungan sangat di perlukan untuk membantu menertibkan, agar tidak terjadi ke sengrawutan lalu lintas. "Sekarang ratusan orang beli motor dan mobil perhari. Sementara Pemerintah daerah tidak mampu mengajak publik untuk beralih ketransportasi publik," tegasnya.

         Khusus masalah sampah, menurut data tim mencatat ada beberapa permasalahan yang cukup kompleks. Mulai dari sistem pengangkutan sampah yang tidak lancar, hingga aturan yang belum juga ditegakkan. "Jika dihitung jumlahnya sampah itu sehari 400 sampai 500 ton. Dari jumlah itu, hanya terangkut 60-70 persen, 30 persen lainnya diubah lewat daur ulang. "Ada juga UU No 18/2008 tentang Persampahan Nasional yang hingga kini belum ada aturan turunannya.

        Padahal itu bisa jadi dasar hukum buat sistem pengelolaan sampah," sambungnya.  Diterangkan, di dalam undang-undang tersebut juga diatur larangan untuk melakukan open dumping seperti yang dilakukan di Bantargebang, Bekasi, selama ini. Pembakaran sampah juga terancam pidana. "Hukumannya pidana sampai denda Rp 600 juta," terangnya. (red forwi)

Kopel, Walikota Dinilai Masih Pelihara Koruptor

     Makassar,Media Informas Forwi,(Minggu,4/3/2012) “Citra Walikota kembali ternoda disaat menjelang pilgub. ia kembali merotasi sejumlah pejabat baik esolon II, III dan IV sebanyak 129 orang, dalam rangka melakukan penyegaran terutama bagi mereka yang sudah masuk pensiun,ujarnya. hanya saja, kehadiran seorang mantan pejabat yang tersangkut kasus korupsi tersebut dan dianggap cacat hukum, malah turut hadir ditengah-tengah acara pelantikan atau mutasi tersebut. demikian halnya terdakwa Kadis PU hingga kini posisinya pun belum tergantikan atau masih lowong. Hal inilah yang mengundang tanda Tanya, kok pak wali masih mempertahankan mereka? tanya sumber.”

          Ilham Arief Sirajuddin melakukan rotasi terhadap sejumlah pejabat pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang berasal dari eselon II,III dan IV. Sayangnya usai digelarnya pelantikan atau rotasi pejabat tersebut, kini kembali menuai berbagai sorotan dari masyarakat terutama dari Komite Pemantau Legislatif (Kopel) melalui ketua umumnya yang mempertanyakan kehadiran mantan pejabat tersebut "kenapa tersangka mesti dihadirkan dalam acara ini", pasalnya ditengah-tengah berlansungnya acara tersebut turut hadir salah seorang mantan pejabat yang sudah tersangkut kasus korupsi yakni Kadis Sosial, Ibrahim Saleh tersangka kasus korupsi Bansos. 

     Lebih anehnya lagi seorang mantan pejabat yang kini mendekam diruang tahanan lapas, belum ada yang menggantikan posisinya hingga kini . Wajar, jika banyak kalangan yang mempertanyakan, sebut saja Kadis PU, Ridwan Muhaidir yakni terdakwa kasus Rehab Rumdis yang divonis dua setengah tahun kurungan badan yang saat ini masih menjalani masa tahanan dirutang. pertanyaannya, kenapa sampai hari ini belum juga ada penggantinya, apakah dimakassar sudah kehabisan stok sarjana tehnik sipil demikian halnya dinas sosial?

    Menurut Walikota, Ilham Arief Sirajuddin Mutasi tersebut dilakukannya karena sudah memasuki masa pensiun, sehingga dilakukan rotasi tersebut, tapi ini tidak ada hubungannya dengan pilgub, katanya. Rabu (2/3) di ruang pola kantor walikota.

     Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kota Makassar, Sittiara, Selasa (1/3) mengatakan pegawai yang akan dimutasi berasal dari eselon II hingga eselon IV.
Menurutnya, mutasi tersebut dilakukan karena ada sejumlah pejabat yang memasuki pensiun dan dilakukan penyegaran. "Mutasi dalam pemerintahan merupakan hal yang lumrah,"ujarnya.

Jero Wacik, BBM Premium Naik Itu Sudah Biasa Bagi Masyarakat

  

    Jakarta, Media Informas-Forwi (Kamis, 23/2/2012), Pemerintah kembali membuat kebijakan yang dianggap kurang populer pasalnya harga BBM jenis Premium diperkirakan akan naik terhitung sejak bulan april 2012, dimana kenaikannya diperkirakan berkisar 1000 hingga 1500 rupiah.

   

       Sayangnya kenaikan tersebut dinilai kurang tepat oleh masyarakat khususnya menengah kebawah karna dianggap hanya memberatkan masyarakat kecil, Wajar jika, kenaikan tersebut diprotes karena tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat

   

        Selain harganya terus merangkak naik juga akan menimbulkan polemik baru ditengah-tengah masyarakat. Dan yang paling merasakan imbasnya adalah rakyat jelata atau usaha mikro kebawah. 

       Belum lagi dampak sosial atau multi flayer efek yang ditimbulkan tentu akan muncul reaksi negatif dari berbagai kalangan ormas atau demonstran yang menganggap pemerintah telah gagal dan tidak tanggap terhadap penderitaan rakyat selama ini.

        Menurut Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik usai diwawancarai di Metro TV mengungkapkan bahwa “kebijakan pemerintah dalam menaikkan BBM Premium ini sudah dianggap hal yang biasa bagi masyarakat dan jika itu dilakukan akan dapat memperbaiki APBN kita.” Terangnya. (red-MIM*1)

RDP Komisi A DPRD Tk.II Dengan Korban Eksekusi Balaikota Belum Membuahkan Hasil

• Pihak DPRD Akan Menjemput Paksa Jika Penjual Mangkir 

     Makassar, Media Informas-Forwi (Kamis, 23/2/2012) puluhan korban eksekusi balaikota mendatangi kantor DPRD Kota Makkassar serta memadati ruangan komisi A guna menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP).

     Dalam pertemuan tersebut hadir Yusuf Gunco, Rahman Pinang dan para legislator lainya sementara dari pihak korban hadir Wakil Ketua LSM MPH RI, Tasdani dan Ketua LSM Serikat Rakyat Miskin Kota, Ibu Wahida beserta warga lainnya yang terdiri dari orang tua, remaja dan anak-anak, namun disela-sela pertemuan tersebut sangat disesalkan karna dari pihak penjual atau pelaku tidak memiliki itikad baik untuk menghadiri pertemuan tersebut.

     Padahal pihak DPRD Kota telah mengundang kedua belah pihak untuk dipertemukan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Para legislator yang duduk dikomisi A saat  itu, usai mendengarkan aspirasi mereka,  "pihaknya DPRD siap memperjuangkan dan akan membantu warga untuk mendapatkan haknya kembali, hanya saja dalam hal ini DPRD tidak berhak membatalkan sertifikat yang sudah ada, tetapi akan diselidiki atau ditinjau kembali bagaimana proses sertifikat ini terbit. Terangnya.

        Untuk itu DPRD akan mengagendakan kembali pertemuan tersebut serta akan memanggil dan menyurati pihak penjual jika masih mangkir maka akan dilakukan penjemputan paksa oleh pihak kepolisian untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat di Komisi A.

      Begitupun terkait masalah keabsahan sertifikat tersebut akan tetap ditelusuri apakah pihak BPN Kota Makassar disinyalir terlibat atau ikut bermain dalam kasus ini, sekalipun katanya sudah pernah dilakukan pemanggilan sebelumnya, namun pihak BPN terus saja mengelak dengan mengatakan “saya sudah dalam perjalanan” namun kenyataannya tidak juga muncul. sehingga warga pun merasa jengkel hingga membubarkan diri dari gedung DPRD. Ungkap warga.

       Sempat terjadi keributan diluar ruangan komisi A dimana warga korban eksekusi kembali meminta dan mendesak DPRD Makassar untuk memanggil paksa dan menghadirkan pihak penjual, agar hak warga yang  telah dirampok selama ini segera dikembalikan sebagaimana mestinya yakni berupa ganti rugi atas lahan dan rumah mereka yang menjadi sasaran eksekusi oleh pengembang.

       Untuk itu pihak warga korban menginginkan agar penyelesaian kasus ini segera diusut sehingga dengan demikian peninjauan kembali terhadap kasus ini ada kejelasan dan kepastian, sehingga bisa dijadikan alas bukti untuk membatalkan atau mengugurkan hasil keputusan MA dengan sendirinya. Jelas Sumber. (red-MIM*1)

SBY Mengecam Maraknya Aksi Kekerasan Atau Premanisme

     

      Makassar, (23/2/2012) Maraknya aksi kekerasan atau premanisme belakangan ini yang terjadi dipusat kota-kota besar seperti dijakarta yang banyak dilansir melalui media massa baik cetak, eletronik maupun online menunjukkan betapa lemahnya pranata atau sistem hukum yang ada di Indonesia untuk menjerat dan melumpuhkan jaringan tersebut malah yang terjadi adalah pembiaran dan semakin merajalela bahkan kehadirannya pun jarang tersentuh hukum, bahkan semakin menjamur dikota-kota besar dan membentuk komunitas tersendiri baik itu berkedok sebagai perkumpulan adat atau suku, maupun agama.

      Premanisme telah merajalela di Indonesia, sejak dari kota besar hingga ke dusun telah begitu rata dikuasai oleh preman yang tidak lain adalah “geng” yang rawan melakukan tindak kejahatan. Prilaku preman jalanan memang sangat meresahkan masyarakat terutama masyarakat kecil, mereka memeras para pedagang kecil, para sopir, tukang ojek di perkotaan bahkan tidak menutup kemungkinan wartawan pun bisa menjadi obyek sasaran. Merebaknya premanisme itu sejalan dengan praktik politik para politisi orde baru, serta langkah para pebisnis dalam menjalankan perdagangan mereka. Premanisme tidak berjalan sendiri, tetapi ditopang oleh sistem politik dan sistem bisnis yang berkembang.

     Sebut saja jasa seorang gangster atau bodyguard yang dimanfaatkan atau disewa untuk menagih utang atau proyek pada perusahaan tertentu, sebagai kontribusinya adalah mereka mendapatkan imbalan atau uang dari pekerjaan yang dilakoninya, yang nilainya sangat menjanjikan yakni hampir setaraf dengan gaji seorang mentri.

      Sampai-sampai SBY angkat bicara melalui media massa dimana dalam keterangannya “ia sangat prihatin dengan maraknya aksi kekerasan yang terjadi dan sekaligus mengecam tindakan tersebut”. Lantas bagaimana pula tanggapan seorang fisikolog melihat permasalahan tersebut.   

    Menurutnya hal ini terjadi karena mereka tidak memiliki pilihan lain selain dengan menjadi gangster atau bodyguard yang dipekerjakan khusus untuk menagih utang dengan cara menakut-nakuti bahkan tidak jarang menghabisi korbannya.

      Seperti yang terjadi pada kasus pembunuhan bos PT Sanex Steel, Tan Hari Tantono alias Ayung oleh pelakunya disinyalir bernama John Kei yang terjadi pada hari Selasa (27/1) lalu di Swiss-Belhotel, Sawah Besar, Jakarta Pusat, dimana mereka justru suka dengan profesi tersebut karena mereka dibayar dengan imbalan yang sangat tinggi. bahkan semakin menjamur dikota-kota besar dan membentuk komunitas tersendiri baik itu berkedok sebagai perkumpulan adat atau suku, maupun agama. 

      Sementara dari Mabes Polri mengungkapkan lewat keterangan persnya live di SunTv bahwa ini bukan pembiaran akan tetapi ini bagian dari masalah social karena tidak memiliki pekerjaan lain, untuk itu jangan dibiarkan mereka melakoni profesi tersebut pemerintah harus menyiapkan lapangan kerja, “kita juga tidak dapat menindaki mereka karena selama itu tidak ada bukti penganiyaan atau laporan dari masyarakat. Terangnya. (red-forwi)
          

Mengakhiri Krisis Migas, 'Pertamina Diminta Tindaki Agen Yang Menimbun'

Pertamina Diminta Tindaki Agen Yang Menimbun

    Kita masih terus disuguhi informasi melalui media tentang antrian masyarakat yang berjuang untuk memperoleh gas elpiji. Pada saat yang sama, konversi (pengalihan) minyak tanah ke gas juga tidak berjalan mulus. Saat ini, Gas 3 kg yang diperuntukkan bagi masyarakat harganya terus melejit, dibeberapa daerah ada yang bahkan menjual 20 ribu hingga 25ribu rupiah. 

       Selain harganya yang terus merangkak naik, pasokan gas juga akhir-akhir ini bermasalah. Wajar jika, selain harganya sangat mahal, sebagian masyarakat juga kesulitan untuk mendapatkan gas. Lebih ironisnya di tengah mahal dan langkanya gas, malah disinyalir sengaja ditimbun. Oleh karna itu masyarakat meminta kepada pihak pemerintah dalam hal ini pertamina agar menindaki agen-agen yang diduga terlibat menimbun. Ungkap Sumber.

      Konversi (pengalihan) minyak tanah ke gas elpiji bagi masyarakat dirasakan tidak efisien dan menimbulkan masalah karena beberapa alasan, Pertama, dari aspek fisik. Minyak tanah bersifat cair sehingga transfortasinya mudah, pengemasannya mudah dan penjualan dengan system eceran pun mudah. Dimana masyarakat jelas tidak mungkin bisa membeli gas elpiji 5 kg lalu membawanya dengan plastik atau kaleng susu bekas. 

         Kedua, dari aspek kimiawi. Elpiji lebih mudah terbakar dibandingkan dengan minyak tanah. Karena itu, kita memang layak mempertanyakan sejauh mana efektivitas dan keamanan kebijakan konversi tersebut. Ketiga, minyak dan gas mulai menghilang dipasaran. Kalaupun ada, harganya dinilai sangat tinggi sehingga masyarakat tak sanggup membelinya. 

      Jika alasanya mengurangi subsidi dan memanfaatkan gas produksi dalam negeri guna memenuhi kebutuhan energi nasional, pertanyaannya mengapa pemerintah tidak mengkonversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD, yang memakai solar) dengan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)?

        Meski migas hakikatnya milik rakyat, namun kenyataannya 85% ladang migas dikuasai pebisnis asing. Semua sumber gas bumi dengan cadangan besar juga telah dikuasai modal asing. pasalnya ada 28 blok lapangan migas di Jatim, yang 90%-nya dikuasai oleh korporasi. Misalnya, Blok Cepu dikuasai Exxon. Blok Pangkah di kabupaten Gresik dikuasai Amerada Hess. Di perairan Sampang Madura dikuasai Santos Oyong Australia. Di Tubang-Bojonegoro-Lamongan dan Gresik dikuasai Petrochina dan lain-lain.

       Berdasarkan hasil survey pendataan indeks kependudukan terbaru (PIKB) BPS Jatim tahun 2003, bahwa daerah yang kaya sumberdaya alam migas penduduknya banyak yang miskin. Misalnya Kabupaten Sumenep yang kaya dengan migas, penduduk miskinnya nomor dua se-Jatim. Kabupaten Bojonegoro yang telah ditetapkan kandungan 1,2 milliar barel gas dan minyak 600 milliar barel, masyarakatnya miskin nomor empat se-Jatim.

    Oleh karena itu, untuk mengakhiri penderitaan rakyat akibat dari permasalahan energi maka langkah yang paling real dan rasional saat ini adalah, Negara wajib mengambil alih kembali kepemilikan serta pengelolaan sumber daya alam. 

        Khususnya sector energi, dari tangan para pemilik modal dan menghentikan kontrak-kontrak yang telah terlanjur diberikan kepada korporasi, bukan malah memprivatisasinya. Negara wajib menjadikan energi sebagai sumber kekayaan untuk mensejahterakan masyarakat dan tetap memberikan energy murah kepada rakyat. (red-forwi)

  

SBY Minta Pers Cermati Politik Uang

Jakarta  (Selasa, 07 Pebruari 2012 11:46) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pers untuk mengoptimalkan upaya pembangunan demokrasi nasional, antara lain dengan turut mengawasi pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah terkait isu politik uang.

"(Presiden) Meminta bantuan pers agar hal-hal yang mengkhawatirkan pembangunan demokrasi seperti pemilukada, apabila pemilukada disertai praktek tidak sehat seperti money politics," kata Ketua Dewan Pers Bagir Manan di kantor Presiden, Senin, 6 Februari 2012. "Dengan begitu akan dihasilkan kepala daerah yang berkualitas dan memiliki integritas yang baik."

Bagir dan sejumlah tokoh pers bertemu dengan Presiden menyangkut penyelenggaraan Hari Pers Nasional.

Bagir mengatakan SBY sangat mencemaskan politik uang terjadi pada pemilukada karena akan menghambat pembangunan demokrasi Indonesia yang saat ini sedang berkembang pesat. SBY juga berpesan kepada pers untuk terus memberikan informasi kepada masyarakat sehingga hak masyarakat untuk mengetahui dapat dipenuhi pers.

"Pers diminta terus berperan menjadi media bagi rakyat untuk melaksanakan `hak untuk tahu`. Pers berperan agar bagaimana agar masyarakat tahu masalah-masalah yang bersifat nasional maupun internasional," katanya. WDA | ANT (TEMPO.CO)

Terbukti Korupsi Mesin Jahit, Pejabat Kemensos Divonis 22 Bulan Bui

Jakarta MP,- - Kasubdit Kemitraan Usaha Direktorat Bantuan Sosial Fakir Miskin Ditjen Bansos Kementerian Sosial, Yusrizal divonis 22 bulan penjara oleh majelis Pengadilan Tipikor. Yusrizal terbukti bersalah dalam korupsi pengadaan mesin jahit dan sapi.

"Menyatakan, terdakwa Yusrizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," kata Ketua Majelis, Eka Budi Prijanta, saat membacakan amar putusannya di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (30/1/2011).

Mantan anak buah Amrun Daulay itu terbukti melanggar dakwaan kedua yaitu pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 pasal 65 ayat 1 KUHP. Yusrizal yang memakai kemeja putih lengan panjang, selama pembacaan putusan, terus tertunduk lesu.

Selain hukuman pidana, ia juga harus membayar uang denda Rp 100 juta. Jika tidak sanggup membayar hingga putusan berkekuatan hukum tetap, hukuman Yusrizal akan ditambah 3 bulan penjara.

"Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi," jelas Eka.

Yusrizal terbukti sengaja mengkonsep surat mengenai usulan penunjukan langsung dari Direktur BSFM kepada Dirjen Banjamsos, dari Dirjen Banjamsos ke Mensos yang telah menunjuk calon rekanan dalam pengadaan mesin jahit dan sapi. Perbuatan tersebut dianggap merugikan keuangan negara senilai Rp 20,37 miliar untuk pengadaan mesin jahit dan Rp 1,96 miliar untuk pengadaan sapi.

Menanggapi putusan ini, Yusrizal langsung menerimanya. Sedangkan jaksa meminta waktu untuk berpikir.

"Terdakwa menerimanya dengan iklas," ujar kuasa hukum Yusrizal, Radian Syam.

Sebelumnya, Jaksa mendakwa Yusrizal melakukan korupsi bersama Dirjen Bansos Amrun Daulay, Dirut PT Atmadhira Karya Iken BR Nasution, Dirut PT Ladang Sutera Indonesia (Lasindo) Musfar Aziz dan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah.

Pengadaan mesih jahit tahun 2004, mesin yang dipakai adalah merk JITU dalam program Sarana Penunjang Produksi (Sapordi). Harga yang ditawarkan sebesar Rp 3,25 juta per unit dengan total mesin jahit sebanyak 6000 unit sehingga total anggaran yang dikeluarkan Rp 19,5 miliar.

Untuk Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tahun 2004, kembali dilakukan pengadaan mesin jahit. Proyek ini bernama bantuan jaminan sosial pusat dan anggaran untuk bagian Bantuan Sosial dan Fakir Miskin (BSFM) sebanyak 4615 mesin jahit dengan harga satuannya Rp 3,2 juta. Total pengadaan Rp 14,9 miliar.

Sedangkan untuk pengadaan sapi di tahun 2004, total anggaran negara yang dikeluarkan untuk program ini mencapai Rp 19,4 miliar. Untuk pengadaan ini, PT Atmadhira Karya ditunjuk langsung sebagai rekanan. Total anggaran seluruhnya mencapai Rp 19,4 miliar. Dalam pengadaan ini terjadi kerugian negara Rp 1,9 miliar.(DC)

Makam Panrita Keturunan Mangkau Ri Bone Ada di Maros

     

      "Sejarah yang terlupakan sebuah makam panrita atau yang dikenal pembuka agama didusun Maccopa belakangan diketahui jika makam tersebut bernama H. Padjarang Daeng Ngola Bin Puatta Daeng La Pagessa atau yang diberi gelar dengan sebutan “Puang Loppo” oleh masyarakat atau penduduk dilingkungan dusun tersebut, ia adalah merupakan bagian dari keturunan Mangkau Ri Bone yang hijrah kemaros ketika rumpana bone yang kesekian kalinya meninggalkan kerajaan bone, yang waktu itu dalam pemborontakan melawan imprealisme belanda, ia adalah imam besar atau sosok panrita yang pertama membuka dusun tersebut dan menyebarkan agama islam, hingga ia wafat dan memiliki keturunan dari saudara perempuan Karaeng Raya di Maros yang bernama Puang Minne."   

      Maros adalah sebuah daerah kabupaten yang memiliki cerita historis tersendiri, tak dapat dipungkiri dimana daerah ini dahulu katanya dibawah pemerintahan tunggal atau bupati pertama Karaeng Raya di dusun Papandangan yang kemudian beliau wafat atau menhabiskan sisa umur ditanah suci dan meminta kepada Karaeng Lau yang masih keluarga dekatnya untuk meneruskan pemerintahaannya, bersama yang lainnya yakni Karaeng Turikale dan Karaeng Simba. dimana daerah ini juga konon katanya merupakan tempat persinggahan para pemangku adat dan tokoh agama dari kalangan kerajaan bone yang dikenal waktu itu dengan istilah rumpana ri bone.

         Dimana pemerintahan saat itu masih dibawah bayang-bayang atau tekanan imprealis belanda. Salah satu bukti sejarah yang dapat kita angkat dari cerita ini adalah salah satu indikasi atau keberadaannya dapat kita lihat melalui makam orang-orang dahulu yang hingga kini keberadaannya dinilai masih misterius atau belum terungkap .

      Pasalnya makam tersebut sudah ada sejak rumpana ri bone pada tahun 1905, untuk mengungkap identitas silsilah makam ini mungkin agak sulit karna nama yang tertera dimakam tersebut tidak ditemukan dalam silsilah pemerintahan raja-raja bone, paling tidak keberadaanya memberi kesan atau kharismatik tersendiri bagi warga maros khususnya di Dusun Maccopa dimana dusun tersebut kini beralamat di jalan garuda yang berkedudukan di Kelurahan Taroada Kecamatan Turikale.

        Menurut sumber yang tidak ingin disebutkan identitasnya mengaku masih keturunan dekat atau cucu dari makam keturunan Mangkau Ri Bone mengungkapkan kisah sejarah masuknya orang bone didusun tersebut beawal dari cerita rumpana ri bone yang kesekian kalinya, yang pada waktu itu terjadi peperangan atau perlawanan sengit antara kerajaan bone dan kolonial belanda.

      Hingga ia memutuskan diri bersama pamannya yang bernama I Manggenang dg. Sijalling dan beserta pengawalnya untuk meninggalkan bone dan memilih untuk hijrah kedaerah ini dengan cara ditanduk, disinilah ia bersama sang paman dan pengawal setianya bermukim didusun tersebut yang diberi nama Maccopa kemudian menyebarkan misi agama, dialah Puatta H. Padjaran Daeng Paola Bin Puatta Daeng La Pagessa atau yang diberi gelar dengan sebutan “Puang Loppo” oleh masyarakat atau penduduk dilingkungan dusun tersebut yang dikenal sebagai pembuka agama dengan kata lain dia adalah sosok panrita yang merupakan imam besar dan yang pertama membuka dan menyebarkan agama didusun tersebut.

     Hingga ia kemudian mengawini saudara perempuan dari Karaeng Raya di Maros yang bernama ST. Aminah Puang Minne dan dikarunia keturunan putra-putri hingga beranak pinang dan hingga ia wafat didusung tersebut. Ada cerita menarik dari keluarga makam tersebut bahwa katanya pernah berwasiat kepada katurunannya agar tidak menggunakan gelar atau predikat andi.

       Pernah suatu waktu keluarga datang berziarah kekuburan tersebut dengan membawah dua ekor kambing dengan niat untuk mengadakan hajatan namun apa yang terjadi, sebelum hajatan itu dilaksanakan tiba-tiba dua ekor kambing tersebut mendadak mati sebelum sampai kemakam tersebut. Ungkap sumber. Hingga kini keberadaan makam tersebut sudah jarang dikunjungi sanad keluarganya karna takut dan dianggap keramat.naudzubillah mindzalik.  (Red-Forwi,Subhan).    

Kontak Redaksi

Redaksi:

Email : forumwartawanindonesia@yahoo.com
Mobile : 085 299 852373
Blog : www.forwisulsel.blogspot.com

Baca Artikel Terkait berikut ini:

Pemilihan RW O1 Kelurahan Tamamau Terbilang Unik

       Pemilihan Organisasi tingkat RT dan RW Sekotamadya Makassar disambut gembira oleh warga kota Makassar namun siapa kira jika mekanisme pemilihan tersebut dinilai sangat unik khususnya di Kelurahan Tamamau RW 01, pasalnya warga yang terpilih secara aklamasi diwilayah tersebut diberi hadiah berupa uang tunai lima juta rupiah oleh tokoh masyakatnya sendiri yang juga bertindak sebagai ketua panitia pemilihan ditingkat RW tersebut.   

       Pesta demokrasi tingkat ORT dan ORW kini sudah mulai di mengerti warga pasalnya dalam pelaksanaan pemilian ketua ORW 1 Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang berjalan lancar dan animo masyarakat sangat tinggi dalam mengaspirasikan hak pilihnya, di pesta demokrasi yang berlagsung satu kali dalam lima tahun ini, ada sekitar 500 lembar kertas suara yang di bagikan para panitia kepada warga untuk datang menentukan hak pilihnya, alhasil yang datang mencapai sekitar 465 orang yang ikut mengaspirasikan hak suaranya.

      Abd.Wahid P dalam keteranganya saat di konfirmasi mengatakan kita bersyukur karena masyarakat sudah dapat menetukan hak pilihnya, mengenai siapa yang akan menjadi ketua ORW 1 di Kelurahan Tamamaung. Yang lebih seruhnya lagi karena Abd.Wahid P memberikan hadiah tunai sebesar Rp 5 Juta Rupiah bagi yang terpilih sebagai ketua ORW.

        Menyinggung persyaratan adanya biaya yang di bebangkan kepada calon ketua ORT dan ORW, dirinya menepis jika hal itu di pertanyakan silahkan berhubungan langsung dengan ketua panitia di tingkat Kelurahan Tamamaung.

       Kepala Kelurahan Tamamaung Abd Rahim saat di konfirmasi terkait adanya biaya yang di bebangkan kepada calon ORT dan ORW mengatakan adanya biaya tersebut itu berdasarkan kesepakatan para panitia yang di utus para ketua ORW ke kelurahan, sehingga panitia menyepakati untuk adanya biaya yang di bebangkan kepada calon ORT dan ORW.

       Adapun maksud dana yang di bebangkan kepada calon ketua ORT Dan ORW di pergunakan untuk membeli perlengkapan dalam pemilihan ketua ORT dan ORW. jadi lebih tehknisnya lagi silahkan hubungi ketua panitia keluarahan kami.Ungkapnya. Besarnya biaya yang di bebangkan kepada calon ketua ORT adalah 100 ribu rupiah dan ORW sebesar 200 ribu rupiah. Dengan hal tersebut muncul suatu pertanyaan adakan aturan yang menginkat bahwa calon ketua ORT dan ORW harus di bebangkan biaya.   

        

DR. Aswar Hasan, Basic Menjadi Seorang Jurnalis Yang Profesional

Dalam Rangka Hari Pers Nasional Yang Dilaksanakan di Jambi

Forum Wartawan Indonesia Gelar Pertemuan Silaturrahmi dI Cafe Rely 

  Makassar (Kamis 9/2/2012), Dengan dilaksanakannya Hari Pers Nasional yang dilaksanakan di Jambi Hari Ini, untuk itu salah satu lembaga yang mengatas namakan Forum Wartawan Indonesia(Forwi) DPP Sulsel menggelar pertemuan dengan sejumlah aliansi jurnalis dimakassar. 

  Pertemuan ini juga membahas tentang Undang-Undang pers untuk terus disosialisasikan kepada sejumlah wartawan agar harus mengacu dalam pola standarisasi tugas jurnalistik dilapangan kepada sejumlah perusahaan Pers atau media. 

     Dijelaskan Ketua Umum DPP Forwi Sulsel, M. Subhan BM,Dengan terbentuknya organisasi Forwi bisa menjadi wadah institusi jurnalis pemersatu media dengan tetap mengacu pada pola standarisasi pengkaderan jurnalistik yang benar yang bertujuan untuk mengenjot konpetensi kewartawanan juga sebagai lembaga advokasi yang senantiasa memberikan motivasi, untuk itu perlu ada visi dan komitmen yang sama dalam mengusung platform perjuangan atau pergerakan Forwi kedepan.

     Sehingga Forwi dalam melakukan prospek kedepan memiliki sejumlah program kerja yang nyata, konstruktif, dan profesional dengan tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, sehingga eksistensi anggota Forwi diharapkan bisa menjadi lokomotif dan agen perubahan ditengah-tengah masyarakat (social of change), untuk itu dengan terbitnya portal Forwi media online informasi masyarakat bisa menjadi perekat antar berbagai media dan jurnalis  "Jelas Ketua Forwi Sulsel Subhan saat menggelar pertemuan silaturrahmi di Cafe Rely kepada sejumlah wartawan Makassar. 

     Sehubungan dengan bersamaannya Hari Ulang Tahun Pers Nasional yang digelar di Jambi. Sejumlah aliansi wartawan Makassar sangat antusias dalam mengikuti pertemuan tersebut. Pertemuan Forwi Sulsel ini juga mengajak sejumlah wartawan yang hadir untuk membagi pengalaman jurnalistik serta bagaimana wartawan harus berjalan sesuai aturan Undang-undang Pers dan kode etik jurnalistik. 

   Ditempat yang sama diungkapkan DR.Aswar Hasan, M.Sc Selaku Pemateri yang juga Dewan Pembina DPP Forwi Sulsel dalam pertemuan Forwi kepada sejumlah wartawan Makassar. Untuk menjadi seorang jurnalistik itu tidak harus ditunjang dengan status sekolah tinggi, akan tetapi, dalam menjadi seorang wartawan tentunya yang harus dimiliki pertama kemauan yang ada, untuk terus belajar dalam mengolah pemberitaan yang didasari dengan adanya rumus 5 W 1 H."Ungkapnya. 

    Hanya dengan memotivasi diri untuk terus belajar, yang didasari dengan Basic Skil, dan basic Moral sehingga dapat menjadi seorang wartawan yang profesional.  Dalam dinamika kewartawanan,Kata dia," 

Yang perlu diketahui bahwa wartawan adalah salah satu agen yang bersentuhan dengan segala aspek. Yang dituntut bisa mengetahui segala aspek bidang paling tidak ahli dalam satu bidang tertentu. 

  Sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik dia bertindak sebagai mediator maupun sebagai motivator. Terangnya. Namun yang paling penting dalam melaksanakan tugas jurnalistik harus dibarengi dengan keikhlasan dan idealisme. (red-forwi)

Akibat Ulah Sumiarto Bersaudara, Puluhan Rumah Warga Balai Kota Dieksekusi

Menari Diatas Luka dan Penderitaan Warga

   Makassar, (Kamis, 9/2/2012) Puluhan rumah penduduk yang dihuni sekitar 35 kepala keluarga akhirnya dieksekusi, kini tinggal puing-puing bangunan yang telah rata digilas oleh eskapator, tanpa pandang bulu dan belas kasihan hanya yang tersisa sebuah bangunan masjid yang berhasil diselamatkan oleh ormas Islam yang kini dijadikan tempat bernaung warga yang tergusur.

    Warga yang tak berdaya dan tak kuasa melakukan perlawanan hanya bisa meratapi dan menangis menyaksikan rumahnya digusur, dihancurkan, dan diratakan, hanya tempat tidur dan perabot seadanya yang bisa mereka selamatkan, naudzubillah. seraya berkata, Ya Allah…..kami harus tergusur, terusir dan didzalimi bahkan dimiskinkan dinegeri kami sendiri padahal negeri kami adalah negeri yang kaya-raya.

    Hanya rintihan dan tangisan yang terdengar yang menghiasi pemandangan jalannya eksekusi tersebut mulai dari orang tua, remaja hingga anak-anak yang masih kecil dan tak berdosapun ikut menyaksikan aksi biadab tersebut yang secara sengaja dipertontonkan, lalu dimana hati nurani pemimpin kita selama ini hingga membiarkan warganya hidup terlunta-lunta tanpa sandang, pangan dan papan.

    Lalu sampai kapan mereka harus hidup seperti ini tanpa ada kepastian hukum dan hanya bisa berharap nasibnya dapat diperjuangkan oleh para pencari keadilan, meskipun mereka sadar bahwa yang mereka lawan adalah tidak lebih watak seperti kaum penjajah dinegeri ini, mereka adalah mafia dan berlagak seperti orang yang kuat dan berduit yang bisa membeli apa saja, lantas dimana keadilan dan harga diri bangsa ini? padahal kedaulatan atau kekuasaan dinegeri ini adalah ditangan rakyat namun kenyataannya dinilai hanya milik segelintir orang atau pengusaha.

   Jika demikian halnya lantas bagaimana, kenapa dan seperti apa sebenarnya yang melatar belakangi kasus ini berikut kronologis kejadiannya.

    Awalnya salah seorang warga yang bernama ST.Aminah yang diketahui sebagai penghuni pertama yang bermukim dilahan tersebut pada tahun 1923  yang saat ini lokasinya berada di jalan balai kota, kemudian dia memanggil beberapa orang jawa untuk menempati lahan tersebut karna tidak memiliki keturunan, sehingga mengajak orang untuk tinggal menggarap lahan diwilayah tersebut, salah satunya warga yang bernama Sanio, namun katanya tanah tersebut tidak boleh dijualbelikan hanya sebatas ditinggali. Ujar Aminah.

    Sanio hanyalah seorang pendatang yang masuk dan tinggal dilokasi itu, bersama dengan warga yang lain yang tinggal dan menggarap tanah dilokasi tersebut pada tahun 1960, yang kemudian mematok dan membangun rumah diatas lahan tanah negara serta bermukim diwilayah tersebut hingga beranak pinang dan dikarunia anak bernama Sumiarto dari 12 bersaudara.

    Dahulu hanya sebidang tanah yang tak digubris, seiring dengan waktu berjalan dan berkembangnya kota metropolitan, kini telah berkembang pesat menjadi pusat perkantoran dan perumahan, hal inilah yang diduga menjadi faktor sengketa lahan tersebut, siapa yang tidak tergiur jika harga tanah dilokasi tersebut kini sudah mulai melonjat, atas dasar inilah kemungkinannya yang memotivasi niat bejat Sumiarto yang merupakan anak dari Almarhum Sanio untuk mensertifikatkan seluruh tanah warga yang bermukim dilokasi tersebut.

    Padahal diketahui sumiarto hanya memiliki 6 petak rumah lalu kemudian dijual kepada pengembang PT. Citra Cemerlang Laksana Megah yang bernama John  Mailoha secara diam-diam tanpa diketahui warga yang lain yang tinggal disekitarnya.

    Akibatnya ada sekitar 27 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal, yang luasnya kurang lebih 1800 meter persegi. Tidak puas dengan hasil keputusan MA, warga masih menuntut keadilan melalui PK karna belakangan diketahui jika penerbitan sertifikat tersebut dinilai cacat hukum atau dengan kata lain keabsahannya dipertanyakan.

    Jika demikian halnya lantas siapa yang bertanggung jawab atas penertiban sertifikat tersebut, jika benar adanya keterlibatan oknum BPN atau PPAT lantas atas dasar alas apa penerbitan sertifikat tersebut dan sudah sejauh mana setting control pemerintah terhadap masalah ini, jika tidak ingin dikatakan kecolongan. Untuk itu katanya jika terindikasi sudah saatnya kebobrokan oknum PPAT dan BPN dibongkar. Jelas sumber.(KASDANI).

Pilot Lion Air Tujuan Ke Makassar, Tertangkap Nyabu

   
     Jakarta, Jumat (3/2/2012) Pilot Lion Air yang ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) rupanya sudah mengkonsumsi sabu sejak Jumat sore di kamarnya, hotel Garden Palace, Surabaya, Jawa Timur.
Pilot bernama Saiful Salam tersebut tidak menyangka dirinya sudah menjadi target petugas BNN.
Setelah mengkonsumsi barang haram tersebut pada Jumat sore, pada malam harinya Saiful bersama teman sesama pilot bermain kartu untuk menghilangkan penat.
      Hingga dini hari, Saiful Salam ditemani tiga kawannya terus bermain kartu dibawah pengaruh sabu. “Ia ditangkap saat sedang bermain kartu bersama tiga temannya,” ucap Humas BNN, Sumirat Dwi Yanto kebada tribunnews.com, Sabtu (4/2/2012).
    Rencananya Saiful pun akan mengkonsumsi sabu sisa sore yang dikonsumsinya. Padahal ia akan menerbangkan pesawat pukul 06.00 WIB tujuan Surabaya-Makassar-Balikpapan-Surabaya.
“Ia memakai sabunya sekitar sore, sebelum ditangkap,” ucap Sumirat. (Tribunnews.Com)

Aparat Menutup Pasar Malam Peraktek Judi Bola Gulir Diborong Raya

    Makassar, Pasar malam di Borong Raya menjadikan permainan Bola Gulir untuk meraih keuntungan,sementara pedagang atau alat permainan anak-anak  dan lain-lainnya tidak lebih hanya hiasan dari kaca mata masyarakat sendiri yang tidak ingin dikorankan namanya memberi informasi kepada Amunisi saat usai menyaksikan permainan ini setiap malamnya ditemukan ada modus seperti ini dilokasi itu dimana ada taruhan keberuntungan
        Dilihat dari segi aturan mainnya setiap pemasang harus memilih 1 dari 12 pilihan yang terdiri dari 4 warna berbeda yang memiliki masing-masing yang 3 gambar yang berbeda,selanjutnya para pemain diberi kesempatan untuk memasang atau bertaruh dengan uang tunai ,mulai dari Rp.1000 rupiah sampai 1 juta rupiahbahkan bisa dengan sebungkus sampai sepak rokok.   
    
      Sebelum bola digulirkan kemeja khusus (tempat bola akan menunjukkan salah satu gambar dengan warna yang tepat kemudian dijadikan dasar yang kelak akan dibayarkan dengan hadiah kelipatannya-red),lalu dipandu seorang protokol atau operator yang tugasnya mengarahkan permainan lengkap mic ditangan ’’pasang banyak kena banyak silahkan pasang sebelum bola kembali digulirkan kemeja’’ katanya.

     Lantaran telah mendapat sorotan keras oleh media maka pemasangan dengan uang tunai dan rokokpun dialihkan atau diganti dengan kupon (disediakan pos khusus tempat penukaran kupon dan hadiah-red).

      Lalu dari segi hadiah kelipatannya setiap pemain dinyatakan berhak mendapat pembayaran dari pengelola apabila uang,rokok atau kupon yang diletakkan ditempat yang tepat disalah satu gambar yang berwarna sama dengan letak bola yang habis digulirkan berhenti pada gambar dan warna yang sama dimeja khusus (fasilitas CCTV disiapkan guna mempermudah pandangan pemain-red),maka akan dibayarkan dengan uang tunai dengan kelipatannya dimana uang tunai Rp.1000 rupiah menjadi Rp.10.000 rupiah atau sebungkus rokok menjadi sepack rokok atau  1 juta menjadi 10 juta yang tidak lebih mirip dengan kupon putih (shio-red),pengunjung pasar malam sendiri rata-rata hanya meramaikan Stand bola gulir dimana peraktek judi berlangsung karena ada taruhan dengan keuntungan besar.

     Itulah gambaran situasi Pasar malam yang berlokasi dijalan Borong Raya Makassar adalah salah satu contoh seperti yang terjadi diKalimantan Tengah dimana permainan bola gulir sebagai peraktek judi mendapat ketegasan Aparat Polda Kalimantan Tengah dengan menangkap pengelolanya dan menyita barang bukti berupa meja bola gulir serta menjerat para pelaku dengan pasal 303 KUH Pindana dengan ancaman 5 tahun penjara
      Seperti yang dikutip dalam pemberitaan Humas Polda Kalteng melalui via internet bahwa Kepolisian dari Sektor Tewang Sanggalang Garing – Pendahara, Sabtu (26/3/2011) sekitar pukul 11.00 WIB, berhasil menangkap Yu (32) yang merupakan Bandar judi jenis bola gulir yang selama ini selalu meresahkan warga setempat, Kapolsek Tewang Sanggalang Garing Iptu Agus Sopiyanto, SH membenarkan tentang penangkapan tersebut.

     “Benar, Sabtu siang lalu, kami berhasil menangkap 1 orang pelaku yang merupakan Bandar judi jenis bola gulir di Desa Hampalam, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing. Penangkapan terhadap Yu (32) ini berkat informasi dari masyarakat yang mau melaporkan kepada kita. Sehingga begitu mendapat laporan, kita langsung menyergap Yu yang lagi asyik memainkan bola gulirnya disiang bolong, disaat acara kematian salah seorang warga Desa Hampalam waktu itu,sewaktu ditangkap Yu tidak melakukan perlawanan, walaupun sempat berusaha melarikan diri dari sergapan anggota kita yang menangkapnya,” kata Iptu Agus Sopiyanto, SH.
     Dari penangkapan terhadap Yu ini pihak Kepolisian Polda Kalteng berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 buah meja gulir, 2 lembar lapak pasangan taruhan, 1 buah penggaris water pass, 3 buah bola gulir, 1 botol bedak, 2 lembar handuk, 1 buah tas dan uang tunai sebesar Rp. 1.524.000,- dari tangan Tersangka Yu.

     Iptu Agus Sopiyanto, SH membenarkan bahwa akhir-akhir ini pihaknya sering menerima SMS dari masyarakat yang memberitahukan bahwa diwilayah hukumnya sering terdapat permainan judi,tetapi setelah ditindak lanjuti, ternyata SMS tersebut tidak semuanya mengandung kebenaran.

     Amunisi yang ditemui pemilik pengelola pasar malam Borong raya yang belakangan diketahui bernama Tulus didampingi anggota Lsm berinisial MJS yang mengaku mereka bersaudara ditemani temannya dalam rapat kerja Pembentukan Tim liputan Khusus yang akan turun kelapangan untuk mengambil gambar guna menelusuri kasus judi Bola Gulir diwilayah Provinsi Sulawesi Selatan disalah satu kafe dikota Makassar mengatakan saya tidak tahu mengapa pasar malam diborong raya ditutup saya tidak berani menghadap Kepolsek Panakukang untuk mempertanyakan alasannya karena kuat dugaan dia akan meminta uang jelasnya kalo boleh saya minta tolong kepada Tim Amunisi yang melakukan lobi Kepolsek Panakukang agar lokasi pasar malam bisa dibuka kembali katanya,hal ini sudah jelas terlihat ada indikasi untuk melakukan jebakan terhadap Tim Khusus Amunisi,menyadari hal tersebut  Amunisi menolak mentah-mentah hal tersebut itu adalah sudah tugas dan wewenang Aparat kepolisian kami tidak berani untuk membantu,mendengar hal tersebut Tulus beserta rombongannya terlihat mencak-mencak,sementara Kapolsekta Panakukang belum berhasil dikonfirmasi mengenai masalah ini.(ZUL 007).

Ada Apa Dibalik Proyek Pembangunan Kantor Megah Dispenda?

     Makassar, (2/2/2012)Pembangunan kantor milik Dispenda Kota Makassar kini telah berganti wujud dengan tampilan yang sangat minimalis dan megah, membuat setiap orang yang meliriknya decap kagum sekaligus ingin tahu berapa nilai proyek atau anggaran yang harus dikeluarkan lagi oleh pemerintah kota untuk membangun kantor baru tersebut ?                                                              Lantas apa komentar masyarakat terkait dengan adanya pembangunan kantor tersebut yang merupakan lumbung pajak atau sumber pendapatan asli daerah (PAD) disegala lenning sector pembangunan di Makassar mulai dari pajak hotel, restoran, wisma (penginapan), tempat hiburan, reklame, parkir dan lain-lain !, yang setiap tahunnya dikatakan mencapai over target PAD hingga puluhan milyar rupiah, kini pembangunannya sudah mulai menuai sorotan dari masyarakat pasalnya  nilai proyek yang ditenderkan dianggap sudah habis atau tidak menyukupi untuk menyelesaikan proyek pembangunan kantor megah tersebut padahal masih banyak aitem pembangunan yang harus diselesaikan hingga masa kontraknya habis sampai tanggal 31 Desember 2011.

     Menurut Kontraktornya dari PT. Sultana, Khadafi saat ditemui dikantornya bahwa sebagai pemenang tender, proyek tersebut telah dikerjakannya sudah sesuai dengan RAB yang ada, yakni yang diambil dari tawaran terendah 3,7 milyar dari nilai proyek yang ditenderkan sebesar 4 milyar. Hanya saja ketika dirinya diminta untuk menutupi atau menyelesaikan kekurangan dari proyek tersebut boro-boro anggarannya sudah habis, sehingga harus menunggu proyek tahap kedua untuk ditenderkan kembali antara lain berupa pengecetan, beton, tangga, partisi kantor, tegel yang ditaksir sekitar 700 juta, belum lagi rencana penambahan pembangunan baru yang letaknya disamping kiri dan kanan bangunan tersebut yang rencana akan ditenderkan tahun ini itu ditaksir sekitar 2,1 milyar.

      Hal senada juga disampaikan Ayub pegawai Dispenda yang bertugas selaku pengawas diproyek tersebut membenarkan jika proyek pembangunan kantor Dispenda akan diselesaikan pada tender tahap kedua tahun ini 2012 karna anggaran untuk tahap pertama 2011 sudah habis, ia menambahkan seperti pengadaan tegel misalnya “untungnya dari pihak kontraktor mau membantu menutupi kekurangan tegel tersebut padahal itu sudah diluar dari tanggung jawabnya”Ungkapnya. hal yang serupa juga dibenarkan Anto pegawai Dispenda yang bertugas bagian logistik. Belum lagi kritikan warga maccini kidul inisial “Dz” terkait pelayanan dan pajak bumi bangunan (PBB) yang setiap tahunnya mereka bayar, menilai bangunan tersebut katanya terlalu mewah ?

       Jika tidak ingin dikatakan mubasir, lantas mengapa proyek pembangunan kantor tersebut dinilai terkesan mewah dan megah? lalu kemana anggaran PAD yang selama ini diumber-umber mencapai over target setiap tahunnya? Bukankah ini dimaksud memhambur-hamburkan uang rakyat ? Padahal masih banyak yang perlu diprioritaskan terutama bagaimana mengatasi pengangguran dan kemiskinan yang ada diwilayah tersebut, terutama warga yang bermukim dibelakang kantor tersebut ? (red-forwi/sub)

Peserta UN Kukar Capai 28.770 Orang

Peserta Ujian Nasional (UN) Tahun 2012 mencapai 28.770 orang di Kukar. Jumlah ini meliputi dari jenjang SD, SMP dan SMA sederajat.

"Peserta UN tahun ini mencapai 28.770," kata Rahmadi, Kabid Pendidikan Menengah Umum (Dikmenum) Dinas Pendidikan Kukar, Rabu (1/2).

Peserta UN tahun ini meningkat dibandingkan tahun kemarin yang mencapai 27.314 orang. Untuk menghadapi UN mendatang, ujar Rahmadi, Disdik Kukar membuat surat edaran yang ditujukan kepada seluruh sekolah se-Kukar dari semua jenjang untuk melaksanakan bimbingan belajar atau penambahan jadwal belajar.

"Kami juga mengimbau kepada pihak sekolah untuk memasang spanduk di areal sekolah berisi anjuran untuk belajar. Spanduk ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada para peserta didik agar lebih tekun belajar," ujarnya.

Rahmadi mengimbau para peserta UN untuk mengurangi waktu bermain, nongkrong atau kegiatan lain yang tidak bermanfaat. "Orangtua mesti mengawasi anak-anaknya untuk senantiasa belajar setiap saat," tuturnya. Pelaksanaan UN tingkat SMA sederajat bakal digelar 16-19 April 2012 mendatang.

Penulis : Rahmad Taufik

Editor : Adhinata Kusuma

Sumber : Tribun Kaltim

Dua Hari Proyek Holcim Lumpuh

Akibat diblokir warga, dua hari kemarin proyek pembangunan pabrik semen milik PT Holcim di Desa Merkawang, Kecamatan
Tambakboyo, Tuban lumpuh. Baru setelah tuntutannya dipenuhi, warga
bersedia membuka blokade terhadap akses utama menuju proyek senilai 450 US dolar tersebut, Selasa (31/1).
      
Aksi pemblokiran yang dimulai sejak Senin (30/1) pagi itu baru
berahir sekitar pukul 12.00 WIB siang kemarin. Ini setelah pihak
Holcim bersedia mengabulkan permintaan warga untuk dilibatkan sebagai tenaga kerja dalam pembangunan proyek.

“Setelah terjadi kesepakatan antara Holcim dan warga, blokade sudah kita buka,” kata Sahlan, perwakilan warga.
      
Perundingan antara warga dan Holcim ini dimediasi oleh Polres Tuban yang sejak awal melakukan pengamanan di lokasi. Inti dari
kesepakatannya antara lain, Holcim bersedia menampung tenaga kerja
lokal dari Ring I untuk bekerja di proyek Holcim dan warga siap
membuka blokade terhadap akses jalan utama menuju lokasi proyek.
      
“Dalam perjanjian antara warga dan Holcim, ada 50 tenaga kerja lokal yang akan dipekerjakan dalam proyek Holcim. Dan untuk perjanjian ini, kita juga tuangkan dalam surat perjanjian resmi yang ditandatangani kedua belah pihak dengan disaksikan oleh pihak dari Polres Tuban,” sambung Sahlan.
      
Setelah blokade warga dibuka, sejumlah karyawan dan pegawai proyek
pembangunan pabrik Holcim pun langsung masuk ke lokasi untuk
melanjutkan pekerjaan mereka. Demikian halnya dengan sejumlah
kendaraan pengangkut matrial dan sebagainya juga mulai masuk ke lokasi proyek setelah dua  hari tertahan oleh aksi warga.
      
“Sejak Senin pagi, kami membawa material dari Surabaya untuk dikirim ke proyek pembangunan pabrik Holcim. Tapi, tidak bisa masuk karena jalurnya diblokade warga,” kata Hadi, salah satu pengirim material ke proyek Holcim. “Dan kami terpaksa menunggu sampai aksi warga selesai, baru busa mengirim barang masuk ke lokasi proyek,” sambungnya.

Humas PT Holcim proyek Tuban, Indriani Siswati tidak menampik bahwa aktivitas pengerjaan proyek terganggu akibat pemblokiran yang dilakukan oleh warga. Menurutnya, semua aktivitas terhenti lantaran para pekerja tidak bisa masuk ke lokasi proyek. Demikian halnya dengan material yang akan masuk ke lokasi juga terhambat aksi warga yang membloke jalur sejak Senin pagi.
      
“Memang, akibat jalur diblokade oleh warga, pengerjaan proyek tidak bisa dilakukan. Namun, semua telah selesai setelah Holcim dan warga mencapai kesepakatan dalam perundingan yang dimediasi oleh Polres Tuban,” jawab Indriani Siswati.
      
Sejak awal, sambung Indri, pihaknya mengaku selalu siap untuk
mengakomodir kepentingan warga sekitar. Termasuk mengenai rekrutmen tenaga kerja, pengadaan barang, jasa dan sebagainya. Dan ia sangat berharap, warga tidak menggunakan cara pengerahan massa jika terjadi masalah dengan Holcim. Tapi, diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.

TRIBUNJATIM.COM,TUBAN
Sumber : Surya
Penulis : M Taufik

Perwira Polres Mamuju Lecehkan Wartawan

Kapolda : Kami akan Pelajari Kasusnya
Amunisi, Edisi 88/III/23-30/1/2012
Berita Selengkapnya Baca di (www.amunisinews.com)

Kepsek SMA Neg 5 Optimis Genjok Mutu Pendidikan

Makassar, (Selasa24/1/2012) Dari tahun ke tahun Sekolah Menengah Atas Negeri 5  selalu membludak digandrungi  para siswa lulusan SMP untuk mealanjutkan pendidikannya di tempat tersebut. Karena memiliki daya tarik tersendiri disamping merupakan salah satu ikon sekolah ungulan di kota Makassar, oleh karna itu demi memajukan potensi SMA Neg 5 Yang di nahkodai Drs Rahmat, untuk tahun ajaran 2012  dalam penerimaan siswa baru dirinya akan lebih selektif.
Hal itu di lakukan nantinya jika mendapat respon dari Dinas Pendidikan Kota Makassar guna meningkatkan potensi sekolah tersebut. Pertanyanya seperti apa yang di lakukan mantan kepala SMAN 14 ini? saat di konfirmasi diruang kerjannya mengatakan untuk tahun ini saya berusaha untuk menyurat ke Sekolah Menengah Pertama Unggulan guna mengutus siswanya yang berprestasi untuk berkompentensi dengan siswa lain untuk dapat di terima di SMA Neg 5 oleh karna itu saya berupaya menjadikan SMA Neg 5 sebagai barometer sekolah belajar percontohan,  untuk mengaktualisasikan program tersebut, haruslah mendapatkan dukungan dari semua pihak (stakeholder)ungkapnya.
Menurutnya selain masalah peningkatan proses pembelejaran Kita tidak bisa terlepas dari perhatian kondisi sekolah ini ,masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi  terutama menyangkut masalah ruangan kelas belajar karena umur dari ruangan tersebut sudah cukup lama dan belum di renovasi serta kebersihan seperti pengadaan fasilitas umum toilet yang dinilai masih kurang yang diperuntukkan bagi siswa dan para pendidik, permasalahan lain yang perlu mendaptkan perhatian lebih serius  adalah bagaimana mengatasi kemacetan, volume kendaraan yang sering terjadi di depan SMA Neg 5 Makassar  ruas jalan, dibutuhkan  peran aktif dinas perhubungan  untuk membantu menertibkan, agar tidak terjadi kesengrawutan lalu lintas. Guna menimalisir kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi di depan Sekolah tersebut. (rs)

Dana Sertifikasi Guru Cair

MAKASSAR, (Selasa, 24/01/2012 )Pembayaran sertifikasi tunjangan fungsional guru bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non PNS yang sebelumnya dikeluhkan, kini bakal berakhir.
Selama ini tertundanya pencairan, kendalanya bukanlah sengaja dipicu oleh Pendidikan Nasional Provinsi Sulsel, melainkan dari pemohon sendiri.  Hal itu diungkapkan Kadis Diknas Pendidikan Sulsel, Andi Patabai Pabokori kepada wartawan baru-baru ini.
Dikatakannya, keterlambatan pencairan dana sertifikasi atau tunjangan fungsional guru PNS dan non PNS, akibat berkas pemohon sering bermasalah karena tidak lengkap.
"Jika dana sertifikasi belum cair jangan mengeluh. Koreksilah kelengapan berkas. Kalau seluruh syarat terpenuhi sesuai ketentuan, yakinlah sertifikasi pasti cair. Dana sertifikasi guru akan cair setiap akhir tahun.
Menurut Patabai, dana untuk guru Taman Kanak-kanak 32 miliar, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 229 M. Khusus SMA/SMK 38 M.(red-forwinet)

Citra Polisi Kembali Ternoda : Wartawan Amunisi Dianiaya

Makassar Amunisi (20 januari 2012), Inilah bukti arogansi aparat dalam melalukan represif kepada buruh tinta dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, bukanya bersikap koperatif dalam melayani dan mengayomi masyarakat terutama terhadap mitranya sendiri. Prilaku main fisik dan menganiaya menunjukkan bukti semakin bobroknya dekadensi moral aparat kepolisian yang dinilai sudah jauh dari tata krama atau nilai-nilai etika, apapun alasanya tindakan ini sudah diambang batas yang dinilai sangat tidak terpuji dan lagi-lagi telah menodai institusi kepolisian, belum selesai kasus yang menimpa sejumlah rekan kami wartawan mingguan yang dihina dan didiskriminasi oleh Kasatreskrim, Akp. Muh.Erwin dikantor Polres Mamuju beberapa waktu yang lalu, kendati kasusnya telah ditangani langsung oleh Kapolda SulSelBar sendiri, malah kejadian ini terulang kembali yang tak henti-hentinya terus mendera, dan mencederai para jurnalis lebih fatalnya lagi jika aksi yang dilakukan main keroyok dan disaksikan khalayak ramai didepan umum. dimana korbannya kali ini merupakan Koordinator liputan daerah SulSel  SKU Amunisi, Koordinator Wilayah Indonesia Timur Koran Patroli, yang juga Sekretaris Pengurus Harian Wilayah SulSel LSM KIPFA (Kelompok Independen Pencari Fakta), mendapat perlakuan buruk berupa kekerasan dari oknum Aparat Kepolisian yang diketahui berinisial SD .A dengan pangkat Briptu bersama sejumlah Aparat dari kesatuan Perintis yang lagi bertugas melakukan pengamanan pada acara yang digelar Suzuki yang dimeriahkan oleh Band SMAS saat itu
Sikap sentimentimentil oknum aparat kepolisian terhadap pekerja kulit tinta ini dinilai terlalu over action didepan pablik pasalnya hanya karna cuma ingin mengambil gambar disela-sela acara konser band ‘SMAS’ yang belangsung dipelataran pantai losari sabtu malam, 20 januari 2012 yang diadakan oleh SUZUKI, dimana ketika sejumlah masyarakat hendak melihat langsung para personilnya SMAS dari dekat yang berada ditenda peristirahatan sebelum tampil dipanggung, dan seketika itu pula seorang jurnalis kembali menjadi korban penganiayaan Aparat kepolisian dengan cara memukul kepala korban dengan tangan, dimana awalnya panitia pelaksana sendiri tidak memberi keleluasaan terhadap para jurnalis untuk mengambil gambar dari dalam para personil SMAS dan hanya bisa mengambil gambar dari lubang kecil dari pintu tenda. Spontantanitas korbanpun merasa panik dan kaget kenapa dirinya dipukul tanpa alasan yang jelas padahal yang bersangkutan mengetahui korban adalah seorang jurnalis lengkap dengan ID Cardnya yang masih menggantung dileher, untungnya korban waktu itu masih memakai helm, mendapat perlakuaan buruk tersebut selaku Jurnalis tentu bertanya mengapa harus dengan kekerasan dengan cara memukul ? bukan memberitahu dengan etika ? saya larang orang disini mengambil gambar ! jawabnya,’’perintah siapa ? apakah hal ini mengganggu keamanan ? bukankah ini yang dimaksud menghalangi jurnalis dalam mengumpulkan informasi ?’’dengan protes saat itu sejumlah anggota Aparat yang lain seperti dari  kesatuan Perintis bukannya melerai secara netral melainkan melerai secara sepihak seperti  beberapa oknum yang tidak diketahui identitasnya langsung menarik dengan keras kartu identitas yang terikat oleh kalung besi yang masih menggantung dileher tidak lebih seperti mencekik. disaat yang bersamaan datang seseorang yang diduga juga anggota berpakaian preman langsung mendorong korban anehnya oknum anggota Perintis hanya melihat kejadian itu seperti membiarkan hal itu terjadi.
Padahal belum lama ini sejumlah Media yang tergabung dalam Forum Wartawan Indonesia melakukan konfirmasi terhadap kasus ini Kepolda SulSelBar melalui Humas Polda SulSelBar memberi keterangan bahwa Kapolda telah menindak lanjuti atas laporan tentang perlakuan intimidasi terhadap para kuli tinta (Pers) yang sudah jelas melawan hukum  seperti yang terjadi diKabupaten Mamuju Sulawesi Barat dengan telah memberi teguran kepada yang bersangkutan Kasat Reskrim, atas keterangan itu maka sejumlah Jurnalis melontarkan pertanyaan apakah ini merupakan jaminan dari pihak Kepolisian setingkat Polda SulSelBar agar kasus seperti ini tidak terulang lagi ? jawabnya ‘’ini bukan jaminan karena mereka manusia biasa’’ kini terbukti benar keberadaannya kendati telah dinilai hal ini tentulah sangat lemah sehingga menimbulkan kekewatiran dikalangan Jurnalis dalam menjalankan tugasnya dilapangan.(dzul/red-forwi)  

Masyarakat Kecewa Dengan Pelayanan UPTD Balai Kesehatan Gigi Provinsi

Makassar, (sabtu, 21/1/2011) Balai Kesehatan Gigi Propinsi Sulsel kembali menuai sorotan dari masyarakat karna dinilai tidak profesional dan konsisten dalam memberikan standar pelayanan, salah seorang pasien bernama ibu Fatimah mengaku kecewa dengan kinerja pelayanan yang diberikan oleh petugas balai kesehatan gigi pasalnya mereka telah berjam-jam menunggu diruang loket pelayanan bersama pasien yang lain berharap untuk mendapatkan pelayanan yang prima justru kenyataannya tidak sesuai yang diharapkan, “Seharusnya kita pasien diberitahu jika ada yang seperti itu, minimal ada pemberitahuan secara tertulis, kalau perlu ditempel kedinding, supaya kita tidak perlu menunggu, yang belum tentu dilayani” ia juga menambahkan andai saja, bukan karna kehadiran dari adik disini mungkin kita sudah tidak terlayani karna kejadian ini bukan pertama kalinya saya alami” sementara petugas yang melayani diloket waktu itu diduga hanya petugas pembantu begitupun dokter yang seharusnya bertugas waktu itu katanya banyak yang tidak masuk alasanya ada yang mengikuti seminar dan ada juga yang berangkat kePalu, Sulteng. Ujarnya. Sementara dari pihak Direktur Balai Kesehatan Gigi Propinsi Sulsel, drg. Abd. Haris Nawawi, MARS ketika dikonfirmasi diruang kerjanya tidak berada ditempat, termasuk pegawai yang lain tidak masuk, hingga berita ini naik. Lantas jika demikian halnya, apakah pemerintah akan mengatakan telah berhasil mereformasi atau menjalankan fungsi dan tupoksi dibidang kesehatan sementara birokrasi dari pelayanan Balai Gigi masih dipertanyakan? Belum lagi pengaduan pasien lain oleh oknum dokter yang menanganinya dianggap kurang menyenangkan seperti yang dialami inisial “S” ketika giginya akan dicabut patah dan merasa kesakitan yang luar biasa hingga pipi dan bibirnya bengkak sehingga dia memutuskan untuk tidak dilanjutkan sebenarnya bukan hanya  itu yang jadi permasalahan akan tetapi prilaku dari oknum sang dokter yang dinilai diskriminasi terhadap pasienya sambil mengoceh “mungkin anda banyak minum alkohol pak,” hingga saat dirinya merasa trauma dan tidak ingin menginjakkan kakinya lagi ke balai tersebut. Ungkapnya. inilah nasib yang dialami salah satu pasien yang pernah berobat kesana ibarat sudah jatuh ketimpa tangga pula, yang jadi pertanyaan apakah setiap orang yang berobat dibalai tersebut harus mendapat perlakuan seperti itu dikarenakan pasien tersebut hanya peserta jamkesmas atau askes? Ataukah memang dokternya yang dinilai tidak beres? . (red-forwi)