Jurnalis Bahas Launching SKU Mingguan FORWI

    Makassar, Aliansi jurnalis dari berbagai media cetak SKU, Majalah dan Tabloid Mingguan yang tergabung dalam link Kontributor Forum wartawan Indonesia menggelar pertemuan internal di Café Rally (26/5) dan Sekretariat Kantor SKU. Amunisi Jalan Maccini Sawah(28/5).

    Dalam pertemuan tersebut tengah dibahas mengenai akuntabilitas peran media massa menjelang pemilihan kepala daerah tingkat propinsi dan kabupaten kota yang kemudian akan disusul dengan pemilihan ditingkat legislatif serta pemilihan presiden yang akan datang, yang bakal menghiasi percaturan politik dan iklim demokrasi di Indonesia. terutama dalam mencermati adanya dugaan money politik, black campaign serta berbagai bentuk penyalahgunaan anggaran dan fasilitas Negara.

    Untuk itu independensi sebuah media massa  haruslah bersifat konstruktif, tranparan dan akurat yang menjadi syarat mutlak karenanya sekaligus menjadi cikal bakal alasan jurnalis dalam menyuguhkan informasi seluas-luasnya kepada pablik, tentu saja dengan sajian yang lebih faktual, berimbang yang merekam seluruh aktivitas atau serangkaian peristiwa atau kejadian dalam kota metropolitan.

    Inilah yang mendorong para jurnalis untuk membahas persiapan launching SKU. Mingguan FORWI agar dapat menjadi perekat antar sesama media dan jurnalis disamping ikut berkontribusi dalam mengawal dan menjabarkan tujuan Negara dibidang informasi dan komunikasi sebagai bentuk implementasi dan media aktualisasi diri dari berbagai segmen kehidupan.

    Dalam pertemuan itu juga tak kala serunya para jurnalis dari berbagai latar belakang media yang berbeda ini begitu semangat dan antusias merespon laungchingnya Koran tersebut, alasannya sangat bervariatif, sebab diharapkan dengan eksisnya media tersebut mampu menjawab dan ikut berkontribusi memecahkan problem solving yang dialami bangsa ini khusunya jurnalis itu sendiri, baik menyangkut konpetensi wartawan maupun dari sisi advokasinya, namun yang paling penting dari semua itu perlu ada regenerasi melalui diklat-diklat yang diselenggarakan baik secara internal maupun eksternal. Ungkap Ketum Forwi Sulsel, M. Subhan BM. 

  

POM AD, AL, AU Lakukan Operasi Penertiban Secara Serentak

    Makassar, (01/6/2012, 14.30 Wita) Sejumlah Polisi Militer turun kejalan melakukan aksi operasi penertiban di beberapa titik jalan nasional, operasi ini dimaksudkan dalam rangka penertiban penyalahgunaan nomor-nomor plat dinas yang disinyalir banyak digunakan orang sipil, aksi ini sempat membuat macet lalu lintas dan mengundang perhatian warga sekitarnya  serta pemakai jalan pasalnya operasi tersebut merupakan operasi gabungan yang dilakukan secara serentak yang terdiri dari POM Angkatan Darat, POM Angkatan Udara dan POM Angkatan Laut.

    Menurut Letkol. Syarifuddin, DanDenPOM 76 yang dimintai keterangannya waktu itu mengungkapkan bahwa operasi gabungan ini dilakukan secara serentak atas perintah dari Panglima TNI Pangdam VII Wirabuana, MayJend TNI Drs. M. Nizam dalam rangka upaya penertiban nomor-nomor plat dinas yang disinyalir banyak disalahgunakan orang sipil.

    Salah satu tempat atau lokasi digelarnya operasi tersebut yakni di jalan Urip Sumoharjo depan kantor Jamsostek Makassar, belum diketahui sampai kapan operasi ini berlangsung namun berdasarkan informasi yang kami lansir operasi ini sudah berjalan dua hari, “kami masih menunggu tindak lanjut dari pimpinan”. Ujar Letkol Syarif

    Ada beberapa kendaraan yang terjaring operasi oleh aparat POM, selain memeriksa kelengkapan surat identitas kendaraan juga diminta melepaskan atau membuka simbol-simbol  atau stiker yang menempel dikendaraan tersebut seperti  stiker yang bergambar simbol TNI. Dipertanyakan sudah sejauh mana penertiban ini dilakukan Letkol. Syarif mengatakan sejauh ini pihaknya belum menemukan rakyat sipil menggunakan Plat dinas tersebut.

FORWI Sulsel Kecam Aksi Marinir Pukul Warga dan Wartawan

   

    Padang-Sumbar (Selasa, 29/5/2012) Sekelompok orang berseragam Marinir memukuli para wartawan yang sedang meliputi aksi penggusuran tempat maksiat dan prostitusi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) disepanjang kawasan Bungus Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat.

     Kejadian yang terjadi pada pukul 16.30 WIB ini terjadi saat penggusuran telah selesai. Ketika para wartawan hendak kembali mengendari mobil  Satpol PP, sekelompok Marinir menghadang jalan dan melakukan penyerangan.

     Lapak dan tempat mesum di Sumbar Padang yang disinyalir dilindungi oknum marinir dibakar massa, pasalnya tempat tersebut sudah lama dicurigai sebagai ajang tempat maksiat, kecurigaan inilah yang membuat warga setempat berang dan melampiaskan kemarahannya dengan melempari rumah tersebut.

     Aksi penolakan dan pengrusakan lapak dan tempat mesum tersebut berakhir bentrok, sejumlah warga dan wartawan yang meliput kejadian tersebut tiba-tiba diserang sekelompok marinir yang tidak dikenal ada yang berpakaian preman dan ada juga yang berpakaian dinas. Akibatnya aksi serang yang dilakukan oleh oknum marinir terhadap warga, wartawan dan salah seorang anggota dewan mengalami luka-luka dibagian muka dan kepala.

     Aksi brutal yang dilakukan marinir tersebut tidak hanya mencederai wartawan yang meliput saat itu akan tetapi sejumlah kamera ikut dirampas dan dirusak pelaku, prilaku premanisme yang dilakukan oleh marinir tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah seorang anggota dewan yang melihat kejadian tersebut juga tak luput dari aksi main pukul. 

    Adapun jurnalis yang menjadi korbannya Budi Sunandar (SindoTV/RCTI), Andi Aja (Metro TV), Indra Khew (SCTV),  Ridwan (Padang Ekspres) dan beberapa wartawan lainnya dipukuli dan peralatannya dirampas paksa oleh orang – orang berseragam militer tersebut. Beberapa kamera dirampas, satu kamera dibanting hingga hancur.

     Jumlah pelaku diperkirakan sepuluh orang diantaranya lima orang berpakaian dinas dan limanya lagi berpakaian preman, sepuluh orang sudah berhasil diamankan dan menjalani pemeriksaan. Hanya saja dari sekian pelaku yang berhasil diringkus, ada satu orang yang berpangkat perwira yang ikut terlibat dalam kejadian tersebut tapi tidak diproses.

     Komandan Polisi Militer Ang­katan Laut (Pomal) Lan­tamal II Mayor Laut (PM) G. Gul­tom menjelaskan, selain me­n­a­han 11 oknum Marinir, penyi­dik Pomal juga mengamankan tiga unit motor warga yang di­lem­par ke laut oleh oknum Ma­rinir. Tiga unit sepeda motor itu, yak­ni Yamaha Jupiter MX, Su­zuki Smash dan Suzuki Thunder. Sepeda motor tersebut diambil sendiri oleh warga ke dalam laut, lalu diserahkan ke Pomal.

     Forum Wartawan Indonesia Sulsel angkat bicara, melalui ketua umumnya M. Subhan BM merasa prihatin dan sangat mengecam aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum marinir tersebut yang dinilai sangat arogan dan tidak terpuji alias abmoral, maraknya aksi premanisme terhadap jurnalis belakangan ini dikarenakan sifat temperamental aparat kita dinilah bobrok serta lemahnya kinerja aparat dan perangkat hukum itu sendiri dalam menindaki oknum tersebut.

Intimidasi Karyawan, Rumah Bernyanyi NAF Didemo Serikat Pekerja

    Makassar, (Kamis, 24/5/2012) Partai Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi melakukan aksi unjuk rasa di jalan Boulevard Panakkukang Mas sekitar pukul 16.00 Wita sore tadi dengan membakar sebuah ban mobil bekas di depan rumah bernyanyi NAF sebagai bentuk aksi solidaritas sesama kaum buruh pasalnya perusahaan tersebut dituding telah mengebiri hak-hak pekerja.

   Menurut Ketua Kordinator Aksi A Puput. S dirinya terpanggil karena diundang dimana ada sebuah kronologis-kronologis kejadian yang diluar dari pada ketentuan UUD No 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan UU No. 21 tahun 2000 tentang kekbebasan berserikat.

  Pihak pengelola rumah bernyanyi NAF dinilai mengintimidasi dan cenderung diskriminatif dalam memperlakukan karyawannya mulai dari persoalan kelayakan gaji upah buruh, lembur kerja yang berlebihan hingga masalah jamsostek. Salah satu bentuk intimidasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap pekerja dengan mengatakan  “Anda Adalah Pekerja Kami, Anda itu harus dengar kata kami, Anda itu Rugi Kalau Berserikat”katanya.

     Disinggung mengenai gaji atau upah layak pekerja yang belum dibayar Itu dijelaskan jamsostek sangat kriminal dan jika memang jamsostek sendiri melanggar maka itu bisa bahaya, sementara dari pihak disnaker sendiri dinilai mandul. Ungkapnya

  Aksi ini tentunya mendapat kecaman dari Partai Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi karna pihak perusahaan dinilai tidak memiliki itikad baik atau mau bertanggung jawab terhadap para pekerjanya. Ada sekitar 120 orang pekerja yang tidak jelas statusnya, apakah status yang dimaksud sebagai karyawan atau sekedar dipekerjakan pasalnya mereka tidak terdaftar sebagai peserta jamsostek di Makassar,  melainkan hanya didaftar sebagai peserta jamsostek rekayasa dari surabaya.

    Untuk itu Partai Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi meminta kepada perusahaan NAF agar membayar gaji pekerja selama dua tahun termasuk gaji lembur mereka, dan jika hak pekerja telah diberikan haknya maka pihaknya harus keluar dari Makassar. Ungkap. (red-forwi)

Poltek UNM Bahas Hecking Dalam Seminar Nasional Master Informatika Securty Zero To Hero

Nampak suasana seminar yang dihadiri sejumlah eleman dimana salah satu sponsor Mulia Jasa Computer 

 

      Makassar, Dunia informatika kita mengenal istilah hecking dimana sangat berpengaruh terhadap teknologi jaringan internet yang ternyata memiliki dampak positif negatif terhadap para pengguna jaringan internet diseluruh dunia hal inilah yang membuat sejumlah comunity yang terdiri dari Mahasiswa Teknik Eletro Universitas Negeri Makassar untuk melakukan seminar nasional dengan tujuan masyarakat harus faham tentang keberadaan hecking yang kadang disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dimana dapat mengganggu ketentraman dan stabilitas keamanan negara sekalipun.

    Dalam menjaga sistem pengamanan jaringan internet dibutuhkan pengetahuan tentang ilmu informatika harapan sejumlah mahasiswa ini dengan adanya seminar nasional dapat membantu memberi rasa aman dalam memberi ilmu pengetahuan informatika kepada masyarakat dalam beraktifitas selaku pengguna jaringan internet.

     Seminar sehari yang dilaksanakan dihotel Pena Mas beberapa waktu yang lalu ternyata dapat menarik peminatnya yang berjumlah kurang lebih 250 orang yang terdiri dari elemen Mahasisawa, karyawan perusahaan, pelajar, dan masyarakat ditambah sejumlah panitia dari Mahasiswa Teknik Elektro UNM Makassar yang berjumlah sekitar 60 orang,ungkap panitia pelaksana yang diketuai Ian kepada Amunisi disela-sela kegiatan.
 

    Isi seminar sendiri membawa materi Informatika Security Awareness yakni upaya membangun kesadaran pribadi, bisnis dan pemerintahan tentang keamanan Informasi dengan pembicara Irfan Syamsuddin, moderator Abd Wahid ST,M.Kom dan Materi (antara hacking,cinta dan Rock n Roll) dengan pembicara Aat Shadewa, moderator Irwan ,SST, MT dalam wacananya pembicara mengupas tentang fakta internet bahwa jumlah penghuni yang meningkat tajam dari tahun ke tahun dimana informasi telah menjadi aset yang paling berharga bagi individu ,bisnis dan pemerintahan yang diagendakan dalam diskusi diantaranya membahas masalah utama, kesadaran, keamanan informasi, prinsip-prinsip keamanan informasi, ancaman-ancaman keamanan informasi,dan studi kasus.
 

    Acara seminar ini mendapat pula dukungan dari sejumlah Sponsor diantaranya Hotel Pena Mas,MULIA JASA COMPUTE, Sosro dan Tribun Timur.
 

     Salah satu sponsor utama selaku Pimpinan Mulia Jasa Computer Yusran Sofyan yang merupakan Kepala Biro Makassar SKU. Amunisi sendiri mengatakan seminar sehari ini merupakan momen penting yang seharusnya dapat disosialisasikan secara maksimal dari tingkat kalangan bawah keatas, kita harus salut terhadap rekan-rekan mahasiswa yang telah mampu mengembangkan dan membagikan ilmu mereka yang tentu membawa dampak positif kepada masyarakat. Yusran Sofyan/zul 007.

Polisi Tahan Karyawan dan Bos Toko Dunia Kado Onta Lama

     Makassar, (Kamis, 17/5/2012 11.00) Sebuah insiden penyerangan senjata tajam terjadi di jalan onta lama, polisi meringkus seorang karyawan Toko Dunia Kado yang kedapatan membawa senjata tajam berupa parang yang di gunakan untuk memburu korbannya, yang juga merupakan keluarga dari mantan karyawan tokoh tersebut, kejadian dipicu berawal ketika salah seorang yang mengaku keluarga dari mantan karyawan ini mendatangi toko tersebut dan meminta kepada pemilik toko supaya mengembalikan ijasah milik keponakannya, sempat terjadi adu mulut antara keluarga mantan karyawan dengan salah seorang karyawan bernama Ardi, pihak keluarga mantan karyawan ini merasa kecewa dan marah, karena merasa haknya tidak dipenuhi atau di gubris, ia pun berang dan mengajak berantem, spontan Ardi masuk ke dalam toko dan mengambil sebuah parang panjang lalu memburu korban yang masuk kesebuah warung makan di seberang jalan onta lama yang tak jauh dari lokasi toko tersebut. Tak lama kemudian aparat kepolisian dari Polsekta Mamajang datang dan mengamankan sebuah senjata tajam beserta pelaku bernama Ardi.

     Pemilik Toko Dunia Kado, Wenfi juga ikut di tahan 1 x 24 jam untuk diambil keterangannya terkait kepemilikan senjata tajam. Hari ini polisi sudah mengeluarkan Surat Peritah Penahanan terhadap Ardhi yang dijerat Pasal 368 KUHP tentang pengancaman, dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Sementara pihak pemilik Toko bernama Wenfi kemungkinan besar di lepaskan hari ini karena menurut Kanit Reskrim Polsekta Mamajang, Akp. Agus Arfandy, SH tidak cukup bukti. Ujarnya.  

     Kejadian ini rupanya bukan pertama kalinya, menurut Kanit Reskrim, Akp. Agus Arfandy, SH pengusaha ini juga pernah dikomplen terkait ijasah karyawan yang diduga tercecer disuatu tempat, nanti setelah enam bulan kemudian baru ditemukan untuk diserahkan. Ungkapnya.

   Sementara keluarga korban belum bisa diambil keterangannya oleh polisi karena masih shock dengan kejadian tersebut hingga saat ini belum diketahui keberadaannya, sementara mantan karyawan saat dihubungi polisi melalui heandphone seluler terkait ijasah tersebut, Jika dirinya berada di Palu, Sulteng. 

     Wenfi Bos Pemilik Toko ini yang disinyalir ikut terlibat memfasilitasi ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan ditokonya mengatakan “ini hal yang biasa atau kecil dan tidak perlu dipermasalahkan” mengenai senjata tajam yang disita oleh aparat di dalam tokonya ia pun mengelak dan tak mau berkomentar “nanti saya berurusan dengan polsek,”katanya dengan nada angkuh.

     Informasi yang berkembang dari warga onta lama terkait insiden tersebut pengusaha ini dinilai tertutup atau tidak bermasyarakat, menurut warga hampir rata-rata karyawan yang pernah bekerja disitu mengeluhkan masalah gajinya, belakangan diketahui  jika karyawan yang dipekerjakan tidak difasilitasi atau didaftar sebagai peserta Jamsostek.

     Padahal “Penegakan hukum dalam bidang ketenagakerjaan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja,“

• Ardi Hanya Tumbal, Majikan Dinilai Seolah Menutup Mata Dari Kejadian Tersebut

    Pelaku bernama Ardhi mengaku sudah lima bulan bekerja ditoko itu sejak tahun 2012 di bagian gudang lantai 2 bersama rekan wanitanya, dan enam diantaranya bekerja sebagai pelayan toko dilantai bawah, sementara pihak korban mantan karyawan toko masuk sejak tahun 2011, menurut Ardi dirinya tidak tahu menahu tentang korban dan masalahnya, apa yang dia lakukan tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti keinginan majikan dan rekan sekerjanya untuk menghadapi keluarga korban disamping posisinya waktu itu dalam keaadaan terdesak dan emosional, karena dia sepertinya hanya dijadikan tumbal atau alat yang dianggap bisa menghadapi atau mengatasi masalah tersebut “ Ardi cuma kamu laki-laki disini, turungki dulu hadapi itu orang karna ngomel-ngomel terus, kata rekan wanitanya”. Seorang ibu majikan saat ditemui wartawan mengatakan jika “Wenfi tidak tahu apa-apa” tentang kejadian ini. Ujarnya. 

• Bos Toko Dunia Kado Dinilai Melakukan Pembohongan Pablik

     Disamping itu pengusaha ini juga dituding melakukan aktivitas pergudangan dalam kota, hanya saja Wenfi mengelak ketika dikonfirmasi “tidak ada gudang disini” padahal berbeda pengakuan dari ibu majikan sebelumnya jika “gudang diatas hanya sifatnya sementara”.  Hal yang senada juga disampaikan oleh karyawanya sendiri yakni Ardhi yang mengaku bekerja dibagian gudang dilantai dua. Bukankah ini namanya pembohongan pablik.

     Meski Persoalan gudang dalam Kota Makassar dipertegas dengan Perda No. 13 tahun 2009 tentang Kawasan Pergudangan Terpadu dan SK Wali Kota Nomor 93/2005 yang menyatakan gudang-gudang dalam kota sudah harus dipindahkan ke kawasan pergudangan terpadu, seolah tak bergigi,  pengusaha tetap saja membandel. Hal yang sama kembali terjadi setelah Peraturan Wali Kota, 20 Desember 2010. Pemerintah terkesan tidak lagi diindahkan. 

     Jika demikian halnya lantas dimana hukum ini berpijak, sementara diketahui pelanggaran tersebut sudah dipelupuk mata, apakah pihak aparat juga bersikap sama seolah menutup mata "masa bodoh" ataukah ada unsur lain untuk mencoba menutup-nutupi kasus ini,  jika tidak dikatakan sengaja dilemahkan? Jangan sampai orang beranggapan dan menilai hukum ini hanya memihak kepada pengusaha atau pemilik modal dan dianggap tebang pilih, benarkah demikian ? lantas apa tindakan kepolisian dan pemerintah setempat dalam menyikapi permasalahan tersebut. (red/forwi)

Makassar Lumbung Peredaran Narkoba

    Makassar masih dinilai rawan terjadinya peredaran narkoba, setidaknya dari tahun 2011 saja tercatat ada sekitar 55 kasus yang masuk di Polresta Pelabuhan Makassar, sedangkan dipertengahan tahun 2012 hingga saat ini saja yang terjaring ada sekitar 25 kasus yang sudah masuk, hal ini diungkapkan oleh Kasat Narkoba Polresta Pelabuhan Makassar, Akp. Jufri Natsir, S.Sos diruangannya (Selasa, 15/05/2012, 12.00 Wita)

   Adapun narkoba yang beredar di masyarakat yakni jenis ganja dan shabu-shabu, maraknya peredaran narkoba di Makassar tidak terlepas dari jaringan lokal sindikat pemasok terbesar diwilayah ini. Sebagaimana yang pernah diringkus kepolisian Polresta Pelabuhan Makassar dengan menangkap salah seorang pengedar pemasok jaringan lokal terbesar di Makassar yakni Asis Macan yang mulai beroperasi sejak tahun 2000 sampai saat ini dan dinyatakan status DPO. Salah satu barang yang berhasil digagalkan aparat kepolisian di Bandara Internasional Sultan Hasanuddi yakni narkoba jenis Shabu-shabu seberat 3 gram.

     Peredaran narkoba telah merambah hingga keinstitusi pendidikan, masuknya narkoba dilingkungan pelajar patut di waspadai, rupanya peredaran barang haram ini sudah mulai menjangkiti generasi bangsa ini, disinyalir yang menjadi obyek sasaran terutama dikalangan anak pejabat, kendati demikian lantas tak membuat surut semangat aparat untuk terus proaktif memberantas dan menangkap peredaran barang tersebut sampai keakar-akarnya.

    Menurut Akp. Jufri prilaku narkoba tak bisa dipungkiri lagi dimana korbannya tidak lagi memandang usia baik anak-anak, remaja maupun orang tua. Merebaknya narkoba dikota-kota besar tak mampu memberikan efek jera bagi pelaku, dimana peredarannya sudah semakin meluas, di Makassar hampir semua titik disudut-sudut maupun jantung  kota ditemukan.

   Untuk itu  lanjut Kasat diperlukan kerjasama dan peran seluruh stakeholder yang ada dalam mengungkap dan memberikan informasi terkait keberadaan jaringan sindikat pemakai dan pengedaran narkoba. Walaupun sudah ada regulasi tentang penanggulangan rehabilitasi pasien narkoba bekerjasama BNN (Badan Narkotika Nasional) oleh pemerintah. Namun disisi lain tidak dapat dipungkiri korban narkoba pun terus bertambah. Untuk itu kedepan pihaknya akan tetap konsisten dan bertekad akan menindak siapapun yang terlibat, meskipun itu dari personilnya sendiri, ‘jika terbukti akan ditindak tegas’. Ujarnya. (red/forwi)       

Tolak Buka Rekening Gendut, Polri Dianggap Membangkang Presiden

   

     JAKARTA, Kepolisian RI dianggap membangkang perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jika menolak membuka data rekening mencurigakan tujuh mantan jenderalnya. Penilaian tersebut disampaikan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun saat dihubungi wartawan, Kamis (17/5/2012).

     "Itu artinya, kepolisian tidak hanya membangkang terhadap perintah presiden SBY yang beberapa waktu lalu memerintahkan agar proses penuntasan kasus ini dibuka luas-luasnya, tapi juga, tidak patuh hukum," kata Tama.

     Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah memerintahkan agar kasus rekening gendut mantan jenderal-jenderal Polri dituntaskan. Selain instruksi Presiden, perintah untuk membuka data rekening gendut tersebut juga diperkuat dengan putusan Komisi Informasi Pusat yang mengabulkan gugatan ICW pada 8 Februari 2011 lalu. Dalam gugatannya, ICW meminta agar data rekening jumbo tujuh belas perwira Polri dibuka.

     "Hal ini menjadi bukti bahwa Kepolisian masih menganut rezim ketertutupan informasi di era keterbukaan informasi," kata Tama.

    Dia menilai, Kepolisian seharusnya tidak perlu risih membuka data rekening mantan jenderalnya jika memang data tersebut wajar-wajar saja. "Kalau benar wajar, maka gak perlu risih. Kan sudah penjadi putusan Komisi Informasi. Pihak kepolisian tidak banding terhadap putusan KI tersebut, maka seharusnya mereka melaksanakan putusan itu," katanya.

     Ia melanjutkan, jika Polri masih enggan membuka data yang diminta ICW, maka ancaman pidana sesuai Pasal 52 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bisa berlaku. Jika tidak, maka Peraturan Mahkamah Agung No.2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan bisa digunakan.

     Pemberitaan sebelumnya menyebutkan, Markas Besar Polri memastikan menolak membuka data rekening mencurigakan 17 perwira Polri, seperti yang diminta ICW. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution menyebut tiga hal yang mendasari Polri menolak permintaan tersebut.

     Pertama, Pasal 18 Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang isinya memperbolehkan data yang menyangkut perseorangan, boleh tidak dibuka jika orang tersebut tidak memberikan izin. Kedua, Undang-Undang Perbankan yang salah satu pasalnya menyatakan data transaksi keuangan seseorang adalah rahasia bank. Ketiga, karena Irwasum Polri sudah melakukan klarifikasi ke perwira terkait dan hasilnya tidak ditemukan transaksi mencurigakan. (KOMPAS.com)

Polda Jabar Berhasil Ungkap 24 Kasus

     BANDUNG, (PRLM/Kamis, 17/05/2012 - 17:22) Sebanyak 24 kasus berhasil diungkap jajaran Kepolisian Daerah Jawa Barat, pada Selasa (14/5) dan Rabu (15/5). Dari hasil pengungakpan itu, disita juga satu pucuk senjata api rakitan. �Pada dua hari pelaksanaan Operasi Libas Lodaya 2012, berhasil diungkap 24 kasus, dengan 35 orang tersangka yang ditangkap,� jelas Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar Komisaris Besar Martinus Sitompul, Kamis (17/5).

     Tidak hanya itu, pada operasi yang menitikberatkan pada penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan (curas), juga pencurian dengan pemberatan (curat) yang menggunakan senjata api atau senjata tajam, berhasil disita dari tangan tersangka, satu unit kendaraan roda empat, dan sembilan unit sepeda motor.

     Kemudian, dari tangan tersangka disita pula 39 unit monitor LCD, lima unti komputer jinjing, lima unit CPU, dan delapan buah telepon seluler. Serta uang tunai sejumlah Rp 400 ribu.

     Dikatakan Martinus, pada operasi itu berhasil disita dari tangan tersangka alat kejahatan yang digunakan mereka untuk beraksi. Seperti linggis, keris, dan samurai yang masing-masing satu bilah. Dan, empat bilah golok. �Para tersangka telah melanggar Pasal 365 KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara,� ucapnya.

     Ditambahkan dia, operasi itu sendiri akan berlangsung hingga 23 Mei mendatang. Operasi itu dilaksanakan pada tingkat Polda Jabar dan Polrestabes/Polres jajaran Polda Jabar dengan mengedepankan fungsi Direktorat Reserse Kriminal Umum sebagai pelaksana penegakan hukum yang didukung oleh kegiatan deteksi dini atau fungsi Intelkam. Lalu preventif oleh fungsi Sabhara, Brimob dan Direktorat Polisi Air. Juga, fungsi kepolisian lainnya sebagai satuan tugas bantuan operasi yang dilakukan secara simultan, terpadu dan tepat sasaran. (A-195/A-107)***

4 Wartawan dan 2 Polisi Medan Peras Pengusaha

     MEDAN - Subdit III/Umum Reskrimum Polda Sumut membekuk enam tersangka pemerasan pengusaha berlian yang kesehariannya berdagang di Pusat Pasar, belakang Plaza Medan Mall.

     Yang mengejutkan, empat tersangka di antaranya merupakan wartawan dari Media Warta Polisi dan dua tersangka di antaranya merupakan anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Kutalimbaru.

     Inisial kedua polisi tersebut adalah Briptu EQ dan Brigadir R, dan keempat wartawan Warta Polisi berinisial ZA (43), KK (32), WS (32) dan DA (32).

     Menurut Kasubdit III/Umum Reskrimum Polda Sumut, AKBP Andry Setiawan, keempatnya ditangkap berdasarkan laporan dari pengusaha berlian bernama Puan Murti, yang mengaku diperas sekaligus berliannya seharga Rp 500 juta dilarikan oleh polisi dan wartawan.

     "Iya benar kita amankan enam tersangka kasus pemerasan pengusaha berlian. Keenamnya ditangkap di seputaran wilayah Kota Medan. Tapi, masih kita periksa terkait unsur perampokannya," kata Andry kepada Tribun Medan via selulernya, Rabu (16/5/2012) pukul 23.30 WIB.

     Terpisah Kanit Jahtanras Subdit III/Umum Polda Sumut Kompol Murdhani menjelaskan kronologis kejadian tersebut.

     Menurutnya, pemerasan itu terjadi, Kamis (10/5/2012) lalu. Seorang wartawan berinisial ZA (43) berperan sebagai pencari mangsa juga sekaligus informan. ZA mengajak dua polisi yang juga temannya itu untuk melakukan penangkapan terhadap Puan Murti, dengan tuduhan menjual berlian ilegal. Kemudian, mereka bergerak ke Pusat Pasar lokasi jualan Puan Murti.

     Setibanya di lokasi langsung menangkap dan membawa berlian yang ada. Saat di jalan kemudian ZA dan dua polisi itu meminta uang Rp 150 juta. Tapi si korban hanya bisa menyediakan Rp 8 juta.

    "Niatan mereka semula untuk memeras. Tapi karena uang si korban hanya Rp 8 juta, berliannya sembilan kantung seharga sekira Rp 500 juta mereka larikan. Korban diturunkan di tengah jalan," katanya.

    "Keterlibatan ketiga wartawan lainnya sebagai penjual," tambahnya. (TRIBUNPONTIANAK)

Pesawat Sukhoi Super Jet 100 Membawa Maut

      Jakarta, Kamis (10/5/2012), Proses evakuasi korban pesawat komersial sukhoi superjet 100 sementara berlangsung dengan penerbangan RA 36801, lambatnya proses evakuasi penumpang sukhoi tersebut dikarenakan medan atau lokasi tempat jatuhnya pesawat tersebut sangat terjal ditambah kondisi cuacar sangat esktrim  dimana suhu diperkirakan mencapai 31 derajat celcius.

     Beberapa ahli forensik diturunkan baik lokal maupun mancanegara di bantu tim medis untuk melakukan proses indentifikasi terhadap tubuh korban seperti pengambilan tes DNA, sidik jari, dan lain-lain.  Meskipun sudah ada beberapa korban atau kantong jenasah telah berhasil ditemukan namun hingga saat ini masih dilakukan proses pencaharian terhadap korban lainnya.

     Pesawat komersil sukhoi superjet 100 saat melakukan demo flight penerbangan pertama dibandara halim perdana kusuma terbilang sukses namun pada saat melakukan penerbangan kedua  yang memuat diantaranya pejabat, pebisnis, jurnalis dan warga asing yakni sekitar 42 undangan terdiri dari 39 warga sipil dan 8 crew dengan kapasitas kursi 90 orang, pesawat ini saat road show diatas ketinggian 1000 kaki dengan titik kordinat 06 42 61.3 lintang selatan 106 44 41.2 bujur timur diatas bukit gunung salak diwilayah desa batu tapak, cidahu sukabumi Jawa Barat, terakhir kehilangan kontak saat pilot meminta izin turun 6.000 kaki dari ketinggian bukit 7000 kaki sekitar pukul 14.33 wib.

    Seperti diketahui, pesawat Sukhoi Superjet 100 melakukan joy flight dari Bandara Halim Perdana Kusuma dalam rangka promosi kepada konsumennya. Setelah berhasil pada penerbangan pertama, pesawat yang mengangkut penumpang dari berbagai kalangan termasuk lima wartawan, sebelumnya kehilangan kontak radar dan pada akhirnya ditemukan bangkai pesawat dan korban di kawasan gunung Salak pada Kamis (10/5/2012) pagi oleh tim SAR.

    Proses jatuhnya pesawat sukhoi ini mengundang sejumlah pertanyaan dari media massa dan pengamat penerbangan, pasalnya diduga karena faktor human error (pilot) yang  dinilai tidak hafal atau tak memahami navigasi di Indonesia. Namun Pihak Sukhoi membantah jika pilot yang menerbangkan pesawat Sukhoi Superjet 100 tidak hafal atau tak memahami navigasi di Indonesia.

    "Biasanya pilot kan sebelum terbang mengajukan flight plan, dan confirm dengan pihak bandara, tower, otoritas. Kalau dibilang dia tidak hafal, saya yakin pasti dipelajari semua (sebelum terbang, red)," kata Konsultan Sukhoi, Indrajani, kepada wartawan, Kamis (10/5) di Bandara Halim Perdana Kusumah, Jakarta.

    Lantas apakah ada masalah teknis? Indrajana tidak mau menjelaskan. Ia mengaku tak bisa menjawab karena itu bukan kewenangannya. "(Masalah teknis) Itu tidak tahu, saya tidak bisa menjawab itu, karena masalah teknis. Kita tunggu  hasil investigasi bagaimana hasilnya, itu nanti dari KNKT (Komine Nasional Keselamatan Transportasi),"ujardia.

Pilot: Masuk Udara Indonesia seperti Masuk Neraka

     Metrotvnews.com, Jakarta: Teknologi di bandar udara, terutama Air Traffic Control, di Indonesia jauh dari memadai. Masalah makin besar karena ketidakpatuhan sektor lain berdampak pada kekisruhan di dunia penerbangan. Masalah itu mencuat dalam diskusi di "Polemik Sindo Radio" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (12/5).

    Keluhan soal teknologi ATC disampaikan pilot Garuda Indonesia Jeffrey Adrian. "Pilot asing selalu mengeluhkan, kalau masuk ke Indonesia itu mereka bilang seperti masuk ke neraka," kata Adrian. "Saya bisa dengar suara dangdut sampai jazz bocor ke atas, obrolan orang di telepon juga."

     Hal itu terjadi, kata Adrian, salah satunya karena sejumlah radio dan penyedia jasa telekomunikasi, baik GSM maupun CDMA, memperluas jangkauan dengan memperkuat sinyal. Padahal, seharusnya itu dilakukan dengan menambah tower. "Jadi sinyalnya bocor ke atas," kata Adrian.

    Menurut pemerhati masalah penerbangan Samudra Sukardi, tidak hanya sinyal radio dan ponsel yang salah. Teknologi yang digunakan di Indonesia juga jauh ketinggalan. Untuk kasus kebocoran suara, kata Samudra, suara masuk ke kokpit tidak mengganggu instrumen penerbangan, tapi mengganggu komunikasi pilot dengan tower ATC.

     Menurut Samudra, sinyal itu ada high frequency, very high frequency, dan ultra high frequency. Di negara-negara lain komunikasi pesawat sudah menggunakan frekuensi sangat tinggi, tapi Indonesia masih menggunakan high frequency. "Ini jadi bercampur dengan radio dan ponsel," kata Samudra. (MI/DOR)

Pengcab PSSI Kota Tarakan Gelar Kompetisi Divsi Utama 2012

     Tarakan (Kamis, 3/5/2012) Pengcab PSSI Kota Tarakan menggelar Konpetisi Divisi Utama 2012 di Stadion Datu Adil sebagai ajang turnamen pencarian bakat yang akan dimasukkan melalui PSTK, (Persatuan Sepakbola Tarakan) ada sekitar 12 club yang berlaga dalam ajang kompetisi tersebut antara lain, PS. Celebes Senior, PS. Pangkep, PS. Gelora Putra, PS. Trisakti, PS. Celebes Yunior, PS. Ader CTY, PS. Kampus, PS. Tirasa, PS. Berkat Nelayan, PS. Arsita, PS. Soeksin Putra, dan PS. Tunas Nelayan. 

     

Turnamen Divisi Utama resmi dibuka oleh Walikota Tarakan, H. Udin Hanggio dan dihadiri beberapa pejabat petinggi di Kota ini antara lain Ketua DPRD Kota Tarakan, Kapolres Tarakan, Dandim, Pengurus KONI beserta pengurus PSSI.                      

     Menurut Rahmat Sewa ketua panitia turnamen Divisi Utama PSSI 2012 mengungkapkan kegiatan ini dimaksudkan untuk penjaringan masuk ke PSTK, dimana PSTK akan menjaring bakat-bakat atau potensi yang  bakal terpilih nantinya.

     Sangat mengharapkan bahwa PSSI Tarakan kedepan mudah-mudahan punya kualitas dalam arti dapat menciptakan prodak-prodak  pemain yang profesional sehingga dapat mengikuti ketingkat ajang kompetisi nasional.  

     Target PSSI Tarakan kedepan yakni kita akan lakukan pengembangan pendidikan dan pembinaan, sangat diakui jika masih banyak kekurangan namun kita akan berusaha untuk memperbaiki dan melakukan yang terbaik kedepan.

     Untuk mengevaluasi potensi pemain dimana persepakbolaan kita sudah pernah menjuarai ketingkat propinsi,  jadi kita akan berusaha untuk lebih meningkatkan prestasi lagi. ujarnya

     Ditambahkan Rahmat bahwa dalam mensosialisasikan program PSSI sudah punya protap yakni kegiatan pertahunan salah satunya melalui Divisi Utama PSSI, adapun anggaran yang digunakan yakni dari APBD karna kegiatan PSSI bersifat melekat atau kegiatan tahunan

     

     Sementara ketua PSSI Kota Tarakan, H.Jumain , dalam sambutannya berharap melalui kegitan Divisi Utama yang diselenggarakan setiap tahunnya dapat menjaring potensi-potensi lokal insan persepakbolaan yang berkualitas dan siap berkompetisi baik ditingkat propinsi maupun nasional sehingga kita tidak perlu lagi memakai pemain natural.ujarnya

PSB Dimakassar Masih Dinilai Sarat Akan KKN

• Ditenggarai Pejabat, Pengusaha Mengaku Kantongi Rekomendasi Surat Sakti Dari Walikota (01) Untuk Memungut Sejumlah Order Kaos Seragam Sekolah, benarkah demikian?

“Ujian UAS baru saja usai dilaksanakan, itu berarti sebentar lagi akan mendekati UAN dan akan disusul dengan PSB, jika pelaksanaannya kurang mendapat pengawasan estra maka tidak menutup kemungkinan praktek KKN akan sulit diantisipasi, untuk itu peranan stakeholder pendidikan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaanya sangat penting diperlukan.”

     Kasat-kusut wajah pendidikan di Makassar masih saja banyak menuai sorotan disana-sini pasalnya setiap tahun memasuki ajaran baru atau Penerimaan Siswa Baru (PSB) kerap dijadikan lahan bisnis yang empuk, ibarat padi yang siap di panen setiap tahunnya, hanya saja ini sifatnya musiman, mulai dari praktek perjokian, istilah letjen (lewat jendela) atau jual beli bangku hingga by order kompeksi baju kaos dan baju seragam sekolah,  bahkan fatalnya lagi untuk memuluskan usahanya tersebut, sampai-sampai disinyalir melibatkan oknum pejabat terkait dalam membekingi proyek tersebut. 

Berdasarkan informasi yang kami terima dari narasumber, membenarkan perihal laporan tersebut mengenai adanya indikasi by order konveksi baju kaos dan pakaian seragam sekolah oleh perusahaan tertentu melalui surat rekomendasi berupa Surat Sakti dengan mengatasnamakan Walikota (01) dalam surat tersebut, serta diduga dijadikan sebagai tameng untuk meraup keuntungan besar yang disinyalir bernilai milyaran rupiah. Ini baru proyek PSB, lain halnya lagi misalnya masalah Anggaran DAK, BOS atau BOM. tandasnya 

     Namun disini kita hanya menyinggung yang berkaitan anggaran PSB yang dianggap terlalu memberatkan orang tua siswa terutama kelas ekonomi menengah kebawah pasalnya disamping harga yang di bebankan dinilai tidak wajar, mulai dari pengadaan pakaian seragam sekolah, atribut hingga biaya fisik gedung sekolah. hanya saja yang sangat disesalkan masyarakat atau orang tua PSB besarnya kisaran biaya yang dibebankan apa lagi yang dimasukkan dalam item pembayaran tidak semua peruntukannya atau berkaitan dengan aktivitas belajar mengajar siswa seperti pengadaan laptop, Air conditioning (AC), pakaian dinas guru-guru dan masih banyak lainnya yang dinilai tidak wajar.

     Seperti kasus yang pernah terjadi di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Makassar, begitu mahalnya pendidikan untuk bisa masuk disekolah tersebut, sampai-sampai orang tua PSB harus membayar mahal. belum lagi jika sekolah tersebut masuk dalam kategori SBI (sekolah bertaraf internasional) yang merupakan sekolah yang sangat bergengsi atau di favoritkan, tentu saja banyak peminatnya, kemungkinan bagi orang tua siswa yang dianggap mampu dan kaya, berapa pun biaya yang diminta tidak menjadi soal, yang penting anaknya bisa diterima disekolah tersebut, apa pun dan bagaimana pun caranya.

     Namun ini sepertinya sudah dianggap hal yang lumrah terjadi dan juga tak luput dari praktek percaloan menjelang PSB, dengan modus akan di luluskan dalam tes ujian dan ujung-ujungnya mereka meminta imbalan sesuai yang diminta, dengan berbagai macam dalih untuk meyakinkan atau mengelabui sumbernya misalnya dengan tidak segan-segan menjual sejumlah pejabat mulai dari walikota, sekda, kepala dinas hingga anggota dewan.      
                                                                                                                                   

     Lain halnya praktek by order konveksi baju kaos tersebut yang mana disinyalir ditenggarai oleh  oknum pejabat melalui salah seorang pengusaha yang mengaku memiliki kedekatan dengan 01 atau pernah menjadi tim sukses, yang sejak lama berlangsung dan dilakoninya tanpa melalui proses tender, hanya bermodalkan rekomendasi Surat Sakti yang dipegangnya dari kosong satu sehingga dengan mudah menghandle sejumlah seragam sekolah yang ada dimakassar.                                                                                                                                                        

     Hanya saja istilah rekomendasi tersebut yang di pegangnya apakah betul itu surat resmi dikeluarkan dari Walikota atau hanya sebatas dijadikan sebagai tameng ataukah gertakan sambel untuk sekedar menakuti-nakuti? yang jelas ini dinilai sudah sangat meresahkan dan mengganggu institusi pendidikan begitupun dengan pengusaha konveksi kecil lainnya dan tentu saja hal ini sangat merugikan pengusaha kecil konveksi yang ada di Makassar, yang merasa mengeluh akibat ulah oknum pengusaha tersebut yang dinilai melakukan penekanan sejumlah sekolah yang ada dimakassar.

      Misalnya saja salah seorang pengusaha pemilik konveksi yang beralamat jalan ince dg. Ngoyo, dimana pengusaha ini telah dituding melakukan penekanan sejumlah sekolah di Makassar untuk menghandle seluruh pakaian seragam sekolah yang telah lama dilakoninya, dahulu sejak pertama ia memulai usahanya di dalam rumah, lalu kemudian kini telah berhasil membangun gudang ruko swalayan dan konveksi dihalaman rumahnya, yang mana usaha atau CV yang dirintisnya diduga baru saja mengantongi izin usaha yang telah lama digelutinya sekian tahun. Dalam setiap Penerimaan Siswa Baru gudang rumahnya pun tak ayal dipenuhi pakaian seragam sekolah bahkan kebanjiran order mulai dari seragam putih, pramuka, batik, hingga baju kaos olahraga. Ungkap sumber
  
      Menurut penuturan seorang pengusaha konveksi lokal bahwa dirinya sudah kehilangan mata pencaharian dan susahnya mendapatkan order dari pelanggangnya karena ulah pengusaha tersebut yang disinyalir melakukan tekanan terhadap sejumlah institusi pendidikan yang ada yakni khususnya di Makassar mulai dari Sekolah Dasar, SLTP, SMA hingga SMK. Akibatnya tidak sedikit pengusaha konveksi kaos terpaksa harus gulung tikar atau jatuh bangun karena kehilangan order atau langganan. Ungkap sumber
 
     Hal yang senada juga diperkuat oleh beberapa pengakuan dari institusi pendidikan yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa dirinya bukannya tidak ingin memesan ditempat lain atau langganannya karna dibawah tekanan oleh oknum pengusaha tersebut sambil memperlihatkan rekomendasi Surat Saktinya yang menurutnya katanya dari Walikota Makassar. Hanya saja mereka tidak ada yang berani menghentikannya atau menolaknya karna takut di permasalahkan.Ungkap sumber

     Lantas apa tindakan pemerintah kota makassar dalam menanggapi issu miring atau negatip dari opini yang berkembang dimasyarakat menjelang PSB, tentu kredibilitas seorang Walikota dipertanyakan, dengan kata lain semudah itukah seseorang diduga mendapatkan mandat atau rekomendasi atau apapun namanya, apalagi yang dipakai menjual itu dengan mempertaruhkan popularitas nama seorang walikota yang saat ini lagi naik daun dimasyarakat menjelang pilgub?. 

Forum Wartawan dan LSM Propamkan Kapolres Siantar

     Medan. Forum Solidaritas Wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Siantar-Simalungun (FSWL-SS) melaporkan Kapolres Pematang Siantar AKBP Alberd TB Sianipar SIK ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Poldasu. Pasalnya, laporan pencemaran nama baik yang dilakukan Walikota Siantar Hulman Sitorus, jalan ditempat.

     "Kapolres Pematang Siantar, AKBP Alberd TB Sianipar SIK, Kasat Reskrim AKP Azharuddin SH dan penyidik, Brigadir Hermanto Sijabat dan Briptu Amri J Sitanggang tidak profesional serta terkesan memihak kepada terlapor Hulman Sitorus SE yang melakukan pencemaran nama baik insan pers dan LSM," kata koordinator FSWL-SS, Samsudin Harahap didampingi pelapor Larham Simaremare kepada wartawan di Mapoldasu, Kamis (29/3).

Pernyataan Walikota Siantar Hulman Sitorus Menurut Samsudin mengatakan. "Pers dan LSM Penghambat Demokrasi dan Pembangunan serta membahayakan negara,". Penyataan itu dilontarkan Hulman Sitorus dalam suatu kegiatan seremoni 7 Maret 2012 dalam acara konsolidasi Gerakaran Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di restoran Internasioanl Jalan Gereja Pematang Siantar dan diterbitkan di dua media lokal 8 Maret 2012 lalu.

    "Dari terbitan media, Hulman Sitorus dilaporkan ke Polres Siantar sesuai Nomor STPL/67/III/2012/SU/STR pada 12 Maret 2012. Namun 17 Maret 2012, pelapor menerima surat dari Polres Siantar dengan No Pol : D/86/2012/Reskrim perihal pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan," kata Samsudin. Disebutkan, ada ketimpangan penyelidikan dari pihak penyidik Polres Siantar. 

     Seharusnya penyidik lebih profesional jika pernyataan Walikota Siantar Hulman Sitorus sudah memberikan hak jawab di media yang menerbitkan pemberitaan tentang 'Pers dan LSM Penghambat Demokrasi dan Pembangunan serta Membahayakan Negara ke salah satu harian. Hak tersebut terkesan ada janggal, sebab yang menerbitkan pemberitaan bukan media yang mempublikasikan. "Penyidik harus profesional melakukan penyelidikan, hak jawab yang dilayangkan Walikota Pematang Siantar tidak pada tempat media yang menerbitkan pemberitaan. Seharusnya penyidik memanggil memintai keterangan kedua redaksi tersebut dan bukan memberikan hak jawab ke media lain," sebutnya.

Laporan pengaduan FSWL-SS No :Ist/III/2012/FSWL-SS perihal laporan dan mohon keadilan hukum di terima Brigadir Eny Andriani, petugas Pelayanan Pengaduan (Yanduan) Bid Propam Poldasu. Brigadir Eny Andriani, menyebutkan akan menindaklanjuti ke kepala Bid Propam Poldasu. Laporan diserahkan ke Kapoldasu Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro dan Kabid Propam Poldasu tembusan Mabes Polri, Kadiv Propam Mabes Polri dan Kompolnas. (umutdaily.com/yukarimato)

PDIP Kota Tarakan, Tolak Kenaikan BBM “SBY Untung Rakyat Buntung”

     Tarakan-Kaltim, Med-informas Forwi (27/3/2012), Akhir-akhir ini maraknya aksi demonstrasi yang menentang kebijakan pemerintah dalam menaikan BBM, kini giliran dari massa DPC. PDI Perjuangan Kota Tarakan turun kejalan menuju kantor DPRD Kota Tarakan menyampaikan aspirasinya dengan membawa karangan bunga sebagai bentuk manipestasi keprihatinan akan penderitaan yang dialami masyarakat sebagai wong cilik akibat rencana kenaikan BBM.

     Dalam aspiransinya diterima langsung oleh ketua DPRD Kota Tarakan, dan pihak DPRD berjanji akan membawa aspirasi tersebut sampai ketingkat pusat, serta akan mengontrol langsung  pendistribusian BBM agar tidak terjadi antrian yang begitu padat dan panjang hingga kebadan jalan demikian halnya minyak tanah yang dinilai sangat langka dan kini hilang dipasaran.

     Setelah menyampaikan aspirasinya di gedung DPRD Kota Tarakan massa PDIP melanjutkan aksinya ke Kompleks THM simpang empat dengan membagikan bunga mawar merah kepada masyarakat atau pengguna jalan sebagai simbol bentuk kepedulian dan kecintaan PDI Perjuangan kepada rakyat.

     Menurut H. Sukardi .G Sekretaris DPC.PDI Perjuangan Kota Tarakan, Partai PDIP sebagai penyeimbang atau oposisi di parlemen, sampai hari ini tetap konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat.

     Mengingat tinggal 5 hari lagi dari sekarang kenaikan BBM bakal diputuskan. Maka PDI Perjuangan menyerukan kepada seluruh rakyat indonesia agar menolak kenaikan BBM, Tolak BLT karena itu adalah muslihat agar subsidi dicabut, akibatnya SBY untung rakyat buntung”.

     Dalam aksinya ia menyuarakan dengan lantang agar masyarakat menolak kebijakan pemerintah dalam menaikkan BBM pasalnya kenaikan tersebut dianggap tidak relevan dengan apa yang telah ditetapkan atau dirumuskan oleh pemerintah,

     Hal ini berdasarkan data kompilasi dari berbagai sumber seperti yang di kemukakan oleh Kwik Kian Gie yang bukan dari mahzab neolib bahwa ada data yang tak pernah SBY sampaikan kepada rakyat, hitungan sesungguhnya bahwa dengan tidak mengurangi subsidi dan tidak menaikkan harga BBM sebetulnya APBN tidak jebol.

     Bukan sebagaimana yang dilansir media yakni melalui salah satu argumen SBY, bahwa kenaikan tersebut adalah untuk menyelamatkan APBN supaya tidak jebol’.

     Malah justru pemerintah kelebihan uang, yaitu sebesar perolehan hasil penjualan ke Pertamina, yakni dimana Pertamina memperoleh hasil penjualan BBM Premium sebanyak 63 miliar liter dengan harga Rp.4500,- yang hasilnya Rp.283,5 trilyun.

     Sementara kekurangannya dibayar oleh pemerintah (subsidi)=Rp.224,546 trilyun –dari jumlah pengeluaran Pertamina dikurangi dengan hasil penjualan Pertamina BBM kebutuhan di Indonesia yakni Rp.410,091 trilyun – Rp.283,5 trilyun = Rp.126,591 trilyun.

     Jadi kesimpulannya pemerintah malah kelebihan uang yakni dari Rp. .224,546 trilyun - Rp.126,591 trilyun = Rp.97,955 trilyun, “itu artinya, APBN tidak jebol justru saya jadi bertanya, dimana sisa uang keuntungan SBY menjual BBM sebesar Rp.97,955 trilyun, itu baru hitungan 1 tahun. Lantas dimana uang rakyat yang merupakan keuntungan SBY jual BBM selama 7 tahun kekuasaannya?. Ungkapnya,

      Ia juga menilai pemerintah saat ini tidak tanggap terhadap penderitaan rakyatnya buktinya dengan adanya kenaikan tersebut justru sangat berdampak pada kebutuhan pokok masyarakat yang diikuti dengan naiknya tarif dasar listrik.

     Serta mengkritik aparat keamanan yang dinilainya terlalu berlebihan, “sebagai kader PDI Perjuangan kami sudah terdidik dan terbiasa datang dengan etika dengan setting control yang sangat ketat terhadapap anggota dan pengurus lainnya”, ‘kami bukan manusia bar-bar, apabila jika ada yang melanggar tentu kami akan tindaki.

     Sukardi menegaskan bahwa apa yang dilakukan partainya hanya memberikan support kepada DPR pusat untuk terus berjuang di parlemen apalagi yang turung ini murni dari struktural partai mulai dari tingkat Ranting atau kelurahan, PAC atau kecamatan hingga DPC serta Dewan Pertimbangan Cabang, dan tidak melibatkan simpatisan. Terangnya (forwi-red)

Catatan Seorang Jurnalis Dizona Merah

“ Mengenang Tragedi Berdarah di Tarakan ” 

      Tragedi 27 september 2010 yang sangat mencekam dan menegangkan di kota Tarakan Prop. Kaltim, mengingatkan saya pada peristiwa bentrokan berdarah antar suku etnis, malam itu sekitar pukul 24.00 wita di Kompleks Juata Permai terjadi sebuah insiden kecil kasus terbunuhnya salah seorang imam dari tokoh adat tidung yang bernama Abdullah (34), diawali sebuah perselisihan kawanan anak muda dari suku bugis letta ini dibawa pengaruh minuman alkohol tanpa disadari telah menganiaya dan mengeroyok salah seorang pemuda yang merupakan anak dari Abdullah dari suku tidung yang waktu itu tengah berjalan melintas didepan kawanan anak muda tersebut.

      Abdullah yang tidak terima anaknya dianiaya pada waktu itu, dia mendatangi pemuda tersebut dan menanyakan persoalan yang menimpa anaknya, dimana kondisi tubuh korban sangat mengenaskan akibat sabetan benda tajam atau sebilah parang  mengenai lengan tangannya yang hampir putus dan luka goresan diwajah, namun sayangnya tanpa berpikir panjang, bukannya pemuda itu mau bertanggung jawab malah menyerang Abdullah dengan cara menikamnya, abdullah pun tewas seketika dan pelaku memilih kabur dari TKP dan melarikan diri masuk kedalam hutan yang diduga bersembunyi  kedalam tambak.

    Keesokan harinya suasana pun mulai panas dan mencekam, mendegar kejadian tersebut, dimana suku etnis tidung berang dan marah  sepertinya genderang perang sudah mulai dihembuskan dan tidak bisa dibendung lagi, sekitar pukul 07.00 wita pagi hari massa dari suku tidung yang berduka meninggalkan kediamannya dengan membawa sebilah parang panjang dan berkumpul disuatu tempat tepatnya jalan poros juata tempat sekretariat adat tidung lengkap dengan pakaian pusaka mereka, dari sudut-sudut jalan kota tampak sudah mulai terlihat berdatangan segelintir massa menulusuri  dan menyisir  tiap-tiap ruas jalan raya dengan berjalan kaki dan ada juga yang menggunakan kendaraan beroda dua dan empat.

     Dari hasil penulusuran saya sempat terjadi ketegangan ketika saya memasuki zona merah , dimana saya berada ditengah-tengah kerumunan massa yang lagi berduka lengkap dengan sebuah parang panjang yang terhunus ditangan mereka masing-masing.

     Nampak diperbatasan jalan poros telah dijaga ketat dari aparat kepolisian dan TNI namun hal itu lantas tidak membuat urung niat mereka untuk melampiaskan kemarahannya dengan berbuat anarkis yakni dengan membakar rumah milik keluarga pelaku pembunuh.

     Mereka menuntut agar pelaku segerah diserahkan secepatnya, hanya saja pihak aparat hingga saat itu belum bisa menyerahkan pelaku dikarenakan masih dalam pengejaran dan penyedikan kepolisian. Hingga kasus ini berbuntut panjang dan meluas.

     Merasa tuntutan mereka diabaikan dinilai sengaja ditutup-tutupi , merekapun tidak segan-segan melakukan teror dan aksi sweeping dengan memobilisasi massa turun kejalan dengan membuat kekacauan atau lebih dikenal aksi chaos.

         Aksi tersebut berlangsung dari pukul 17.00 hingga situasi mencekam dari pukul 22.00 wita sampai 24.00 wita yang dimulai dari penyerangan dan pembakaran rumah-rumah milik warga suku Letta yang terletak dibilangan jalan Gajah Mada dekat pasar Guser hingga bentrokan berdarah yang tak terelakkan. Sejak itu warga mulai panik dan berhamburan kejalan serta berlarian keluar rumah karena ketakutan namun ada juga yang memilih bertahan didalam rumah masing-masing.

     Pertikaian yang terjadi antar suku tidung asli dengan suku letta sejak malam itu menelan korban sekitar puluhan meninggal dunia  dan luka-luka dari  masing-masing dua kubu yang bertikai, aparat yang disiagakan waktu itu tidak bisa berbuat banyak untuk mengantisipasi jatuhnya korban yang lebih banyak lagi, tembakan frontal keudara yang dlakukan aparat kepolisian secara bersamaan ternyata tidak mampu melarai massa yang sudah bertikai hingga situasi ini bisa dikendalikan pukul 01.00 Wita dini hari.

     Keesokan harinya giliran suku bugis letta melakukan aksi balas dendam dengan melakukan penyerangan hal yang serupa, tanpa tanggung-tanggung terhadap suku tidung, diantarannya ada yang kena tebasan parang saat sedang mengendara motor.

     Kedengarannya memang ngeri tapi itu realita sesungguhnya. Rupanya dua kubu yang bertikai tak bisa lagi menahan diri mereka pun saling mengatur siasat dan strategi untuk saling menyerang, suasana dikota tarakan semaking mencekam kabarnya akan terjadi pertumpahan darah yang lebih besar bahkan disinyalir tarakan akan bernasib sama seperti kasus sampit jilid 2, dimana aktivitas dikota itu lumpuh total seperti kota mati, warga memilih beramai-ramai mengunsikan diri dari rumah ketempat yang lebih aman seperti markas Brimob, Dandim, Balaikota, Kapolresta dan lain- lain.

     Apa sesungguhnya yang membuat masyarakat jadi ketakutan hingga memilih mengungsi ? dari keterangan yang berhasil kami lansir, bahwa situasi dikota tarakan sudah tidak kondusif serta aparat yang disiagakan tidak bisa memberikan jaminan perlindungan hukum, inilah yang membuat masyarakat phobi dan memilih mengungsi karena seruan tersebut katanya keluar dari aparat kepolisian, warga pun harus dievakuasi dengan menggunakan mobil dinas Polri dan TNI untuk mengankut mereka dari rumah ketempat pengungsian.

     Dampak yang ditimbulkan dari komplik tersebut ternyata menimbulkan multi player efek yang amat dasyat, disamping membuat lumpuh atau mati kota tersebut juga akses tranportasi terputus baik darat, laut maupun udara dimana seluruh alat vital negara diamankan petugas dari berbagai satuan unit yang dikerahkan mulai Satpol PP, Polri, TNI dan Densus 88, yang beasal dari berbagai wilayah mulai dari pusat, propinsi, dan kabupaten kota.

    Menulusuri akar permasalahan

    Awalnya hanya kasus kriminal biasa hingga meretas kekonflik suku, apa sesungguhnya yang melatarbelakangi konflik tersebut, hingga meluas dan pertikaian pun tak terelakkan hingga korban pun berjatuhan baik dipihak suku tidung maupun dari suku bugis.

     Kejadiannya pun sangat tragis dan mencekam. Sangat beragam dan komplikasi permasalahan yang muncul mulai dari masalah hukum, ekonomi, pendidikan hingga permasalahan sosial. Dahulu diketahui jika suku pertama yang bermukim di Tarakan yakni suku dayak dan suku tidung, dimana suku tersebut memiliki hubungan emosional yang sangat tinggi, hingga pembagian wilayah terirtorial pun dibagi menjadi dua yakni suku dayak meliputi wilayah daratan atau pengunungan yang dikuasai sedangkan suku tidung meliputi wilayah pesisir atau laut yang dikuasai.

     Walaupun kedua suku tersebut memiliki suatu keyakinan atau kepercayaan yang berbeda, dimana mayoritas suku tidung memeluk agama islam sedangkan suku dayak sendiri masih bersifat animisme. Dan keduanya masing-masing memiliki tokoh atau pemimpin heroik yang sangat disegani kaumnya dan dikenal masyarakat luas, lalu siapa mereka ? dari suku dayak sendiri orang kenal dengan sebutan Panglima Burung,

      Sedangkan dari suku tidung dikenal dengan pemimpinnya dengan sebutan Panglima Kumbang. Hanya saja dalam tragedi tarakan berdarah ini tidak melibatkan suku dayak didalamnya. Hingga kasus ini telah berakhir dengan nota kesepakatan perdamaian terhadap kedua suku yang bertikai, dengan melibatkan seluruh tokoh adat, agama, ormas, dan seluruh stakeholder serta aparatur pemerintahan yang ikut mengamankan kota tarakan yakni unsur Polri dan TNI.

     Dengan pengamanan estra ketat yakni siaga satu, dimana aktivitas penerbangan udara maupun laut dihentikan sementara waktu hingga situasi dinyatakan benar-benar aman dan terkendali, sehingga warga pun yang mengungsi mulai berangsur-angsur dipulangkan kerumahnya masing-masing.

     Lemahnya hukum yang dinilai tebang pilih oleh sebagian masyarakat diduga menjadi salah satu faktor lemahnya kredibilitas kinerja aparatur penegak hukum dalam menindaki para pelaku kriminal. Belum lagi dipicu oleh faktor kesenjangan sosial antara suku pendatang dan etnis setempat, yang mana secara ekonomi diwilayah tersebut didominasi oleh suku pendatang yang telah lama berinvestasi.

     Sehingga pertumbuhan ekonomi dan perkembangan properti dikota tersebut tidak terlepas dari kontribusi dari luar etnis. Sebab etnis tersebut dinilai identik dengan ketertinggalan dan kurangnya mengenyam pendidikan. Sehingga menyebabkan etnis ini semaking termarginalkan dalam dunia usaha yang semaking  kompetitif ini.

     Sebagai contoh dalam berdagang mereka masih menggunakan pola atau cara barter tanpa memperhatikan untung-ruginya karna SDM mereka yang sangat terbatas secara turung-temurung.

     Walaupun demikian, masih ada juga segelintir orang yang mungkin memanfaatkan kelemahan mereka, bukan malah mengankat derajat dan harkat mereka dengan segalah keterbatasannya. Sikap toleransi dan sportifitas inilah yang mulai meredup dan semaking mengalami pergeseran nilai dari waktu-kewaktu.

     Indikasi lain menunjukkan tidak terbendungnya arus penduduk musiman yang tidak memiliki pekerjaan yang menetap dikota ini. Dan tidak memiliki pekerjaan atau pilihan lain sebagai bodyguard, premanisme bahkan menjadi perompak. Lantas bagaimana peranan pemerintah dalam menyikapi permasalahan tersebut, bukankah ini sudah menjadi permasalahan serius yang dialami bangsa saat ini ?. (red-ketum/forwi)

Abdul Malik Haramain, Saya Siap Mundur Dari Ketua Pansus, Jika Ternyata RUU Ormas Cenderung Represif

        Makasssar, (Kamis, 15/3/2012) Pembentukan organisasi kemasyarakatan (ormas) adalah wujud kebebasan berserikat dan berkumpul.  Kesbang Provinsi Sulsel menggelar pertemuan atar ormas terkait dengan kunjungan Kerja PANSUS RUU Ormas DPR RI di Propinsi Sulsel.  Dimana dalam pertemuan tersebut dibahas tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS), puluhan ormas begitu antusias menghadiri acara tersebut, diantaranya Forum Wartawan Indonesia (Forwi) Sulsel yang turut serta mendapatkan kesempatan mengemukakan pendapatnya dalam pertemuan tersebut, Kamis, 15 maret 2012, Jam 09.00 Wita yang dilaksanakan diruang Pola Kantor Gubernur Sulsel.

        Melalui ketua umumnya Forum Wartawan Indonesia M. Subhan, Saat ini, regulasi yang mengatur ormas adalah Undang-Undang No  8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan peraturan teknisnya, Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1986. Cuma, kedua peraturan ini dianggap kurang mampu menjawab perkembangan zaman saat ini, untuk itu masyarakat meminta pemerintah dan DPR untuk segera melakukan formulasi instrumen undang-undang yang dapat mengatur ormas kearah yang lebih produktif dan kontributif. 

       Bukan malah membuat revisi UU yang diangap bernuansa represif dengan menggunakan instrumen KHUP sebagai alat untuk membekukan atau membubarkan suatu ormas sebagaimana opini yang berkembang selama ini.  Sehingga muncul kesan pemerintah dapat membubarkan begitu saja ormas tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

       Disamping itu kita juga tidak dapat menapikan atau mengabaikan akar masalah atau problem solving yang menyebabkan ormas bertindak anarkis. Mereka bertindak demikian karena memiliki argumentasi tersendiri, yang jelas ini merupakan bentuk akumulasi kekecewaan mereka terhadap  pemerintah yang dinilai tidak tanggap terhadap penderitaan rakyat.

       Lemahnya hukum dan carut marutnya sistem yang ada saat ini diduga inilah yang menjadi faktor pemicu munculnya berbagai aksi anarkisme yang menolak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat diantarannya mengenai UU Migas yang jelas-jelasnya hanya menguntungkan pihak asing melalui swastanisasi  dalam bentuk esplorasi dan esploitasi SDA keluar negeri, sehingga rakyat sendiri harus membeli mahal energi  termasuk  BBM, belum lagi tumbuh suburnya aksi premanisme yang juga berbasis ormas yang tersebar dikota-kota besar.  

       Namun tidak sedikit juga ormas yang kreatif, kontributif ini berjalan menurut UU, tapi apa bukti penghargaan yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga berkembang pemikiran untuk mempertahankan regulasi yang ada, atau sebaliknya melakukan revisi. Terangnya.

        Pemerintah dan DPR sepakat untuk melakukan revisi. Saat ini, RUU Ormas tengah digodok bersama. Salah satu alasan revisi, UU Ormas dianggap bernuansa represif. Sesuai perkembangan, RUU Ormas harus mengedepankan prinsip-prinsip hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Itu pula sebabnya, Panitia Khusus (Pansus) RUU ini berusaha menerima banyak masukan dari masyarakat agar nuansa represif dihapuskan.

        Abdul Malik Haramain dalam keterangan persnya, yakni semuanya akan kita terima sebagai masukan, memang secara umum sebenarnya kita sudah sikapi dan masukan seperti itu juga sudah banyak kita terima dari Jakarta,

        Untuk itulah kita turung bersama rekan-rekan anggota pansus, tidak hanya ormas-ormas dipusat saja akan tetapi juga didaerah-daerah, dalam rangka kita menerima berbagai masukan dan itu bagi saya sangat berharga dan itu akan jadi referensi kita bersama untuk membahas pasal demi pasal dari UU yang akan dibahas nantinya.

       Kita juga khawatir jangan sampai kemudian UU atau RUU ormas ini menjadi represif, “kalau nanti potensi represifnya tinggi maka yang bertanggung  jawab saya dan saya akan mundur dari ketua pansus”, Kalau kemudian ternyata RUU ini kemudian cenderung represif.

       Karna itu mekanisme melalui pengadilan itu penting karena kita dapat pertahankan agar masyarakat atau ormas juga punya hak membela diri melalui pengadilan itu, itulah salah satu filter kita untuk menjaga atau mengantisipasi kemungkinan potensi represif dari rancangan UU ini. ,” ujar Malik dalam acara diskusi di ruang pola kantor gubernur sulsel, Kamis (15/3). (red-forwi,subhan)

Harapan Buat Kapolda Baru

 "Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama kepada seluruh masyarakat Sulsel. Semoga harapan saya yang belum kesampaian akan dilanjutkan  oleh pengganti saya," pinta Johny dalam sambutannya."

  Makassar, Med-Informas Forwi (Jumat,9/3/2012) Irjenpol Mudji Waluyo resmi menjabat Kapolda Sulselbar baru menggantikan Irjenpol Johny Waenal Usman. Pergantian kedua perwira tinggi bintang dua itu ditandai dengan acara serahterima jabatan di Mapolda Sulselbar, Jumat 9 Maret.

     Informasi pergantian kapolda ini dimuat dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/379/II/2012, tanggal 23 Februari 2012. Surat tersebut telah diterima Polda Sulsel melalui Kepala Divisi Hukum sebagai kapolda Sulselbar, Jumat, hari ini.

   Sementara Johny ditarik ke Mabes Polri menduduki posisi baru, yakni Waka Baharkam Polri. Menurut Kadiv Humas Polda Sulselbar Kombes Pol Chevy A Sopari mengungkapkan, “selain Johny, 100 pejabat di kepolisian daerah lain juga mengalami pergeseran”. Johny satu-satunya pejabat di jajaran Polda Sulselbar yang dimutasi.

   Ditempat terpisah salah seorang Mahasiswa yang tidak ingin disebutkan identitasnya ketika dimintai harapannya mengenai kapolda yang baru “saya berharap dengan adanya pergantian kapolda yang baru, kinerja kepolisian bisa lebih baik dan professional  terutama dalam menangani kasus-kasus korupsi, karna kita tahu semua di Sulsel itu adalah lumbung korupsi, jadi supremasi hukum harus betul-betul ditegakkan tanpa tebang pilih.ungkap sumber

    Sementara dari kalangan jurnalis berharap dengan kapolda yang baru bisa terjaling kemitraan yang baik antara pekerja kulit tinta dengan aparat kepolisian yang mana akhir-akhir ini sering terjadi gesekan berupa tindak penganiyaan dan diskriminasi terhadap pers dilapangan seperti yang terjadi kasus penganiyaan dan pengeroyokan terhadap wartawan amunisi saat melakukan liputan  SMS band dianjungan pantai losari Makassar beberapa bulan yang lalu, belum lagi kasus penghinaan dan diskriminasi pers yang dilakukan oknum perwira kasatreskrim Polres Mamuju. dan berharap kasus ini tidak terulang kembali di internal kepolisian karna ini akan mencoreng citra kepolisian karna dinilai menghambat kebebasan pers. (red-forwi)  

Mahasiswa UNM, Cabut UU Liberalisasi Migas

         MAKASSAR – Med-Informas Forwi (Kamis, 8/3/2012).  Disaat pemerintah bakal  menaikkan BBM jenis subsidi maupun non subsidi, yang kenaikannya diperkirakan diawal april mendatang malah kebijakan itu dikecam dan dianggap pemerintah tidak tanggap terhadap penderitaan rakyat, kebijakan tersebut sedikitpun dinilai tidak memihak pada masyarakat justru hanya menimbulkan dampak sosial yang akan diikuti dengan naiknya harga bahan-bahan pokok dipasaran.

       Sayangnya niat pemerintah untuk memperbaiki Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) malah hanya akan menuai berbagai sorotan dan tetap saja bakal ditentang oleh berbagai ormas terutama dari kalangan mahasiswa seperti yang terjadi di Makassar baru-baru ini.

         Dimana ratusan aktivis mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar aksi di fly over dengan tuntutan  menolak rencana kenaikan harga BBM, Kamis 8 Maret. Aksi yang sempat memacetkan ruas jalan sekitar fly over itu, juga dilanjutkan di gedung DPRD Sulsel.

"Kami menuntut agar pemerintah merealisasikan subsidi BBM. Dan yang terpenting, cabut UU No 22 Tahun 2011 tentang liberalisasi migas," teriak Awaluddin selaku korlap aksi saat berorasi.          MAKASSAR – Med-Informas Forwi (Kamis, 8/3/2012).  Disaat pemerintah bakal  menaikkan BBM jenis subsidi maupun non subsidi yang kenaikannya diperkirakan diawal april mendatang malah kebijakan itu dikecam dan dianggap pemerintah tidak tanggap terhadap penderitaan rakyat, kebijakan tersebut sedikitpun dinilai tidak memihak pada masyarakat justru hanya menimbulkan dampak sosial yang akan diikuti dengan naiknya harga bahan-bahan pokok dipasaran.

       Sayangnya niat pemerintah untuk memperbaiki Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) malah hanya akan menuai berbagai sorotan dan tetap saja bakal ditentang oleh berbagai ormas terutama dari kalangan mahasiswa seperti yang terjadi di Makassar baru-baru ini.

         Dimana ratusan aktivis mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar aksi di fly over dengan tuntutan  menolak rencana kenaikan harga BBM, Kamis 8 Maret. Aksi yang sempat memacetkan ruas jalan sekitar fly over itu, juga dilanjutkan di gedung DPRD Sulsel.

"Kami menuntut agar pemerintah merealisasikan subsidi BBM. Dan yang terpenting, cabut UU No 22 Tahun 2011 tentang liberalisasi migas," teriak Awaluddin selaku korlap aksi saat berorasi

         Disaat yang sama puluhan aktivis Gerakan Mahasiswa Pembebasan (Gema Pembebasan) berunjuk rasa di kantor DPRD Sulawesi Selatan dan fly over, Jalan Urip Sumoharjo.

       Menurut Ketua Wilayah Gema Pembebasan Sulselbar, Arief Shidiq Pahany dalam orasinya, kebijakan menaikkan harga BBM merupakan bentuk pengkhianatan terhadap umat Islaam yang notabene merupakan komponen mayoritas di Indonesia. “Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi adalah penyelewengan terhadap kemerdekaan Indonesia, karena menyerahkan kekayaan alam dalam negeri pada penjajah kapitalis asing,” ujar Arief.Selain. (Forwi/red).

HTI Serukan Militer Suriah Untuk Gulingkan Presiden Basyar Al-Asad Dan Jangan Mau Menjadi Alat Pembunuh Rakyat

    JAKARTA (Minggu,4/3/2012), Ratusan simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan aksi solidaritas untuk warga Suriah di depan Monumen Nasional (Monas). Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyerukan militer Suriah untuk gulingkan Basyar Al-Asad. “Kami mengingatkan para perwira militer di Suriah, jangan mau lagi menjadi alat pembunuh rakyat, sekaranglah waktunya untuk menyingkirkan rasa takut terhadap rezim diktator!” pekik Ketua DPP HTI Rahmat Kurnia di hadapan sekitar 5.000 massa, di depan Patung Kuda, Monas, Jakarta, kemarin.

      Rahmat pun mengajak militer Suriah agar berjuang menegakkan kembali khilafah. “Berjuanglah bersama rakyat dan Hizbut Tahrir untuk menegakkan kembali Al Khilafah Ar Rasyidah!” ajak Rahmat.

    Khilafah, lanjut Rahmat, adalah satusatunya institusi negara yang legal dalam Islam yang tugasnya menyebarluaskan keadilan, menghilangkan kezaliman dan menjaga ketenteraman hidup kaum muslim maupun nonmuslim.

     Selain di Jakarta, HTI pun menggelar aksi Solidaritas untuk Umat Islam Suriah, “Tumbangkan Thaghut Basyar Al-Asad, Tegakkan Khilafah” ini di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk di Medan, Jogjakarta, Surabaya, Banjarmasin, Makassar dan Kendari.

      Aksi solidaritas tersebut dilakukan dengan diiringi doa agar rakyat Suriah bisa meraih kesuksesan dengan dua kemuliaan, di dunia dan akhirat. “Di dunia dengan tegaknya kembali syariah dalam bingkai khilafah dan di akhirat dapat pahala yang berlimpah,” pungkasnya.(voa)