Oknum TNI Cekik Wartawan Harus Dipidana

     JAKARTA, Selasa  (16/10/2012).  Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyesalkan tindak pidana yang dilakukan oknum TNI AU terhadap wartawan. Menurutnya, tugas jurnalistik seorang wartawan dilindungi Undang-undang.

      "Pelaku pemukulan harusnya segera diproses dan di pidanakan," kata TB Hasanuddin dalam keterangan pers, Rabu (17/10/2012).

      Politisi PDIP itu mengatakan dalam   regulasi kecelakaan pesawat-pesawat tempur dimanapun di dunia memang ada aturan bahwa dalam radius tertentu demi keselamatan publik  tidak diperbolehkan mendekat pada sasaran . Mengingat, TB melanjutkan, bisa saja pesawat tersebut membawa bahan peledak yang berbahaya untuk umum .

     "Tapi wartawanpun berkepentingan dalam melaksanakan  tugasnya , dalam kasus ini  seharusnya petugas TNI AU cukup membuat garis pembatas , dan tak perlu melakukan pemukulan atau pencekikan thd wartawan tersebut," katanya.

      Seperti  diberitakan sebelumnya  , fotografer Riau Pos Didik bergelut dengan Anggota TNI AU saat  hendak menggambil gambar di lokasi jatuhnya pesawat TNI AU, TRIBUNNEWS.COM.

Robi Mengaku Dipukul Saat Meliput Pesawat Jatuh

       PEKANBARU - Meliput pesawat 200 Hawk TNI AU yang jatuh di sekitar Gang Amal, Perumahan Pandau Permai, Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau membuat seorang jurnalis lokal Riau Fahri Rubianto mendapat penganiayaan yang diduga dari pihak TNI AU yang berada di lokasi.

      "Saya dipukuli tadi. Dari POM AURI yang pakaian olahraga," kata Robi, panggilan akrabnya yang dihubungi lewat telepon, Selasa (16/10/2012).

       Saat dihubungi Robi pun mengatakan sedang menuju rumah sakit Kartini, Pekanbaru untuk pemeriksaan. "Ini lagi menuju ke rumah sakit Kartini," ujarnya.

      Hingga berita ini ditulis, pihak TNI AU yang ada di Pekanbaru belum bisa dikonfirmasi terkait dengan penganiayaan terhadap jurnalis ini

SBY Harus Hentikan Upaya Polri 'Serang' KPK

     Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta turun tangan hentikan tindakan Polri yang terus berusaha menggerogoti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antikorupsi itu harus terus dijaga sampai negara ini benar-benar bersih dari koruptor.

     "Presiden tidak boleh berwacana, rakyat kan ingin Pak SBY tampil memimpin pemberantasan korupsi seperti yang dia katakan sejak awal," ujar Ketua DPP Bidang Komunikasi Politik Bima Arya Sugiarto dalam diskusi di Warung Daun, Sabtu (6/10).

     Bima sangat menyesalkan sikap Polri yang tiba-tiba berusaha menangkap penyidik KPK, Kompol Novel Baswedan. Novel dituduh menembak sejumlah enam pencuri burung walet di Bengkulu pada tahun 2004. Satu pencuri tewas.

     "Bagaimana mungkin kasus yang tahun 2004 diangkat lagi, ini agak aneh. Logika itu dibohongi, kita mendorong presiden jadi panglima tertinggi dapat keluar," katanya.

     Menurut Bima, langkah Polri kemarin malam sebagai upaya melemahkan KPK. Belum lagi melalu jalur politik partai-partai getol merevisi UU KPK.

    "Ini upaya melemahkan KPK, mulai dari konstitusional dan secara legalitas dan upaya-upaya teror intimidasi," terangnya.

    Seskab Dipo Alam menyatakan SBY tidak tinggal diam dengan adanya kisruh KPK dan Polri. Dipo juga menjamin SBY tak akan sejalan dengan rencana menghilangkan kewenangan KPk melalui revisi undang-undang.

     "Tidak, tidak ada pembiaran, saya yakin, saya tahu presiden, tidak ada pembiaran untuk masalah KPK, saya tegaskan barangnya (draf revisi UU KPK) di Baleg, masa itu dikatakan pembiaran, sistem jalan," ujar Dipo.

     Mengenai pembatalan revisi UU KPK, menurut Dipo, dirinya tidak berwenang untuk mengomentari hal yang bukan bidangnya. "Soal dibatalkan, enggak dibatalkan itu kan bukan bidang saya, itu tanya pak Menkum HAM. Saya tahu Menkum HAM mengatakan untuk menjelaskan jadi jangan cepat-cepatlah kita mengatakan takut dan tebang pilih, enggak ada itu," tuturnya.